Kapuas Post Landak

NGABANG- Anggota DPRD Landak Alidin, SH, merasa tidak terima terhadap ulah oknum staf Dinas Pendidikan Landak. Pasalnya, tersiar kabar kalau dana pengawas dan koreksi Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD), anggaran Tahun 2008 dipangkas oleh anggota DPRD Landak. “Salah seorang staf Dinas Pendidikan Landak datang ke Darit Kecamatan Menyuke menemui para kepala sekolah, dimana dia menyebutkan bahwa anggaran pengawasan dan korekjsi UN tingkat SD dipangkas anggota DPRD Landak,” kata Alidin mulai menerangkan.
Sepengetahuan Aleg dari PSI Landak ini, dirinya bersama anggota DPRD Landak, tidak pernah melakukan rapat bersama panitia anggaran Eksekutif maupun Legeslatif, guna membahas APBD Kabupaten Landak Tahun 2008. “Seharusnya ada rapat-rapat gabungan seperti biasanya, tapi entah mengapa tidak dilakukan rapat. Jelas sekali disini, tidak ada istilah pemangkasan dana, dan tolong siapa yang memangkas itu,” tegasnya.
Sebagai Aleg dari Pemilihan Landak 4 (empat), ia merasa agak tersinggung, mengingat dirinya dari pemilihan Landak 4 terdiri dari Kecamatan Menyuke dan kecamatan Meranti. “Seakan-akan dia mengadu domba DPRD dengan para guru yang ada di Kecamatan Menyuke,” bebernya.
Alidin juga hingga sampai detik ini merasa kecewa, belum mendengar kalau Dinas Pendidikan Landak membayar dana tunjangan fungsional, atau istilah dulunya uang porsenil guru dianggaran sebesar Rp. 80.000 per guru, dan telah disetujui DPRD Landak. “Sampai saat ini kami belum mendengar pihak terkiat membayar dana tersebut. Setelah kami mendengar kabar burung, ternyata terjadi polemik di Diknas, dimana mereka saling ngotot siapa yang berhak membayarnya, kata lain penataan birokrasinya tidak jelas, ” katanya seraya mengaku sudah konfirmasi dengan Kadis Pendidikan Landak Lukas Kanoh, bahwa akan segera melakukan pembayaran. Alidin juga sempat mendengar ada ungkapan ada anggota DPRD Landak dulnya dari guru tapi tidak membantu guru. Sudah pasti kabar ini, berimbas pada diri Alidin. Padahal, kalau Alidin mau jujur, sebetulnya ada anggota DPRD Landak dari figure guru, dari kalangan guru sendiri tidak mendukungnya. “Contonya saya, dulu dari guru, tapi ketika saya mencalonkan diri, ada berapa guru yang mendukung saya, tetapi saya tidak dendam politis, saya harus mementingkan kepentingan masyarakat banyak. Karena saya tidak mau kinerja guru saja yang dituntut, tapi sementara kesejahteraan maupun ekonomi mereka tidak diperhatikan,” katanya. (wan)