Kapuas Post Landak

NGABANG – Pelaksanaan kegiatan bulan Bhakti Gotong Royang tingkat
kecamatan khususnya di Kecamatan Ngabang yang di pusatkan di Desa
Tebedak agaknya hingga saat ini belum ada dapat kepastian, kapan akan di
laksanakan. Karena pelaksanaan kegiatan tersebut dapat di laksanakan apa
bila sudah mendapat jadwal dari Pemerintah kabupaten. “Sampai saat ini
kita juga masih menunggu pemberitahuan dari Pemda. Dan kita juga masih
belum dapat memastikan kapan akan di laksanakan kegiatan bulan bhakti
gotong royong,, ”ujar Camat Ngabang Wibersono L. Djait melalui Gst Hermasyah
Seksi Ekbang Kacamatan Ngabang, Kabupaten Landak kepada Kapuas Post Jum’ at (11/07), kemarin.
Menurutnya, kegiatan bulan bhakti tersebut merupakan salah satu kegiatan yang di pokuskan untuk mengali serta melestarikan nilai-nilai semangat kegotong royongan yang ada pada masyarakat, sehingga kedepannya sipat kegotong-royongan yang ada pada masyarakat tidak akan hilang tetapi akan dapat terjaga dengan baik,
sehingga akan selalu bisa menumbuh kembangkan semangat kebersamaan.
Dikatakannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut juga akan melibatkan
seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Ngabang agar dapat menghadiri
apel pada pembukaan acara, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan akan di
lakukan oleh seluruh komponena masyarakat yang ada di Desa Tebedak.
“Memang semua kepala desa yang ada di Kecamatan Ngabang harus ikut pada
upacara pembukaan selanjutnya kegiatan akan di lakukan oleh seluruh
masyarakat yang ada di desa tersebut. dan kita mengharapkan, kegiatan
ini akan dapat menjadi salah satu kegiatan yang juga akan dapat memicu
semangat untuk tetap melestarikan semangat gotong royong supaya tidak
hilang,” harap pria yang akrap di panggil Pak Yance ini.
Apa lagi katanya, saat ini kondisi semangat gotong royong yang ada pada
masyarakat secara perlahan-lahan sudah sangat menipis. Sehingga kalau
saja hal ini terus di biarkan tanpa adanya upaya membangkitkan kembali,
maka bukan tidak mungkin hal ini akan hilang begitu saja. Untuk itu di
harapkan kepada masyarakat agar melalui kegiatan ini bukan hanya dapat
di laksanakan bersama dengan pemerintah kecamatan saja tetapi hendaknya
dapat di lakukan setiap ada kesempatan. “Kita harapkan nantikan
masyarakat atau kepala desa dapat membuat semacam jadwal atau
bagaimanalah untuk melakukan kegiatan ini apakah itu seminggu sekali
atau dua minggu sekali itukan tergantung kesepakatan masyarakat yang
ada,” berber dia.
Sehingga harapnya, kegiatan ini bukan hanya di lakukan sekali
saja ,melainkan dapat berlangsung lama bahkan harus di kembangkan pada
seluruh masyarakat yang ada, dalam arti bukan hanya pada masyarat yang
ada di kecamatan Ngabang tetapi jga pada seluruh masyarakat yang ada di
Kabupaten Landak. Sehingga semangat kegotong royongan serta kebersamaan
akan dapat terpelihara dengan baik. Sedangkan untuk kegiatan bulan
bhakti gotong royong, khusus di kabupaten Landak selain di tingkat
kecamatan juga ada di tingkat Kabupaten. Karena untuk pelaksanaannya
masing – masing sesuai dengan tupoksinya. “Untuk kegiatan ini bukan
bersipat perlombaan atau semacam ada penilaian tetapi kegiatan yang
biasa saja tetapi yang terpenting dalam kegiatan ini adalah upaya untuk
menumbuh kembangkan semangat kebersamaan dan menanamkan kembali semangat gotong royong pada masyarakat,” paparnya.
Untuk menumbuhkan kembali nilai dan semangat ini bukan lah hal
yang mudah apalagi dengan banyaknya kesibukan dan kondisi lain dapat
juga menyebabkan menurunnya semangat gotong – royong, sehingga untuk
mengangkatkan kembali nilai ini memang memerlukan proses serta arahan
dari pemerintah desa yang ada di desa masing-masing yang di harapkan
kedepannya semangat gotong royong ini akan dapat berjalan baik. (wan)

NGABANG – Keprihatinan akan kondisi mengenai aktifitas belajar dan
mengajar pada sekolah yang berada di daerah pedalaman memang selalu akan
menjadi perbincangan yang tidak pernah akan hilang. Kendati dari apa
yang menjadi keluhan masyarakat mengenai kurangnya pelayanan para guru
yang di tugaskan pada sejumlah sekolah di daerah pedalaman itu memang
selalu benar. Karena hal tersebut bukan saja bisa terjadi pada sekolah
yang berada di daerah yang sangat terpencil sekali tetapi justru terjadi
pada sekolah yang berada tidak jauh dari Ibu kota kabupaten.
Menurut A. Mulianto.SE.MM, kepada Kapuas Post Jum’at (11/07), kemarin.
Mengungkapkan kejadian tersebut ternyata tidak hanya terjadi pada
sekolah yang berada jauh dari Kota Ngabang tetapi justru pada desa yang
berbatasan langsung dengan Ibu Kota Kabupaten Landak, sehingga, seraya
merasa bahwa kejadian tersebut memang sangat ironis sekali. “Saya kira
kalau sekolah yang berada jauh sekali dengan kota Ngabang itu wajar saja
terjadi guru jarang Ngajar disekolah tapi ini terjadi di SD 82 Sendaun
Desa tebedak yang jaraknya hanya beberapa Km saja dari Kota Ngabang. Dan
menurut saya ini sangat ironis sekali,”sesal Aktifis LSM Gerak ini.
Karena ketika berkunjung di dusun tersebut beberapa waktu lalu, seraya
akui, sempat berbincang dengan sejumlah warga masyarakat yang ada di
daerah tersebut, memang rata-rata guru yang mengajar di sekolah
tersebut jarang mengajar. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut sudah
pasti sangat memprihatinkan,terutama pada para generasi yang masih
sangat membutuhkan bimbingan dan pendidikan.
“Saya rasa mereka memang sekolah, tetapi dengan jarangnya guru yang ada itu melakukan kegiatan mengajar, maka ilmu yang di proleh murit juga tidaklah seperti sekolah yang lain, memang mereka bisa baca tetapi tidak selancar dengan murid
yang lain, demikian juga menulis kalau sudah begini bagaimana dengan
hasil kelulusan, apa kemampuan mereka bisa memuaskan ?, ” katanya.
Menurutnya sekolah Dasar yang masih berbentuk mini tersebut, hingga
saat ini hanya mempunyai 3 orang guru yang terdiri dari 2 PNS dan satu
tenaga honor. Dari ketiga tenaga yang ada tersebut, menurut pengakuan
masyarakat memang sangat jarang melakukan aktifitas mengajar. Sehingga
dari pantauan LSM masyarakat juga saat ini sudah mulai gerah dengan
adanya kondisi yang seperti ini. Karena sejak hadirnya bangunan SD
walaupun masih mini tetapi harapan masyarakat tetap bertumpu pada
sekolah yang ada di dusun tersebut agar dapat menjadi pusat pendidikan
yang mampu mendidik anak-anak yang berada di daerah tersebut. ternyata
apa yang menjadi impian dari masyarakat yang ada, rupanya tidaklah bisa
berjalan sesuai harapan bahkan keprihatinan lah yang justru
terjadi. “Keiginan kita sebenarnya tidaklah berlebihan yang penting para
generasi yang ada di sana dapat belajar setiap hari, jangan hari ini
belajar besok tidak minggu depan baru belajar lagi dan minggu depan
langsung ulangan. Kalau begini bagaimana mungkin murid bisa menyerap
pelajaran dengan baik. Sedangkan yang full setiap hari ikut belajar saja
masih ada yang belum begitu lancer membaca dan menulis apalagi yang
seperti itu,” keluhnya.
Seraya katakan, tidaklah heran kalau kondisi murid yang berada di
pedalaman akan selalu ada yang lulus tetapi masih kaku membaca dan
menulis tetapi akakah kondisi yang seperti ini harus di pertahankan.
Dengan demikian, sesuai dengan realita yang ada maka seraya berharap
terutama kepada dinas pendidikan Kabupaten Landak agar dapat lebih
selektip melihat kondisi seperti ini karena akibat yang akan di
timbulkan bukan hanya terletak pada sekolah itu saja melainkan akan
mempengaruhi seluruh sekolah yang ada di landak. Kendati kemajuan akan
peningkatan di bidang pendidikan tidaklah cukup hanya di ukur dengan
jumlah kelulusan semata. Tetapi bagaimana sebenarnya dengan kondisi dari
hasil kelulusan tersebut. “Kita sangat mengharapkan pihak Diknas Landak
segera menanggapi masalah ini. Mohonlah jangan sampai terjadi berlarut-
larut kasian dengan anak-anak yang ada mereka juga bagian dari kita juga
ingin mendapat hak yang sama untuk mendapat ilmu pengetahuan. Karena
kalau hal ini di biarkan bagaimana dengan kondisi kedepannya, ini yang
kita harapkan,” harapnya.
Apalagi untuk mewujudkan upaya Pemda Landak dalam rangka menciptakan
peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di daerah ini,
mentinya juga sangat akan berpengaruh pada kondisi seperti ini. Karena
katanya, bagaimana pun juga upaya tersebut di jalankan jika hal ini
tidak segera di atasi maka apa yang di cita-citakan tersebut tidaklah
mungkin akan dapat tercapai. Selain itu hal ini juga bukan hanya yang
ada di dusun Sendaun saja tetapi juga yang berada pada daerah lain juga
mesti di tertibkan. Karena saat ini diknas juga sudah banyak mempunyai
pengawas sekolah tetapi kenapa hal ini seolah-olah tidak berpungsi
sehingga masih terjadi kondisi seperti ini. Untuk itu memasuki tahun
ajaran baru yang akan datang,seraya berharap terutama pada pihak dinas
agar dapat segera dapat melakukan penegasan-penegasan sehingga kondisi
seperti itu tidak terulang lagi. “Karena hanya dengan demikianlah upaya
menciptakan kondisi pendidikan di Landak dapat akan tercapai,” kata. (wan)

NGABANG – Pelaksanaan kegiatan pendaftaran siswa baru pada semua sekolah yang ada di daerah Kabupaten Landak umumnya berjalan sesuai dengan aturan yang sudah di tentukan baik olah pemerintah pusat propinsi maupun Pemerintah Daerah. Kalaupun ada ketentuan lain yang merupakan kebijakan sekolah juga masih berada pada batas karidor yang ada. Menurut
keterangan Aspansius Kabiddikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Landak Rabu (09/07) kepada Kapuas Post di ruang kerjanya kemarin mengungkapkan, piaknya dari Dinas pendidikan jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan pendaftaran di mulai juga sudah menghimbau pada pihak sekolah yang ada agar dapat juga berpikir pada kondisi perekonomian yang ada sekarang yang merupakan akibat dari kenaikan BBM, dalam arti jangan sampai para siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya namun karena akibat dari tekanan ekonomi terutama pada pihak orang tuanya yang tidak mampu terpaksa tidak dapat melanjutkan pendidikan, yang juga akan dapat mengecewakan calon siswa,orang tua, masyarakat bahkan pemerintah. “Hal ini memang sudah kita himbau kepada pihak sekolah terutama kepala sekolah yang ada pada setiap pertemuan supaya juga dapat memikirkan kondisi perekonomian masyarakat yang ada yang artinya,dimana kita harapkan pihak sekolah, karena kalau kita lihat total dari jumlah semua biaya yang ada pada biaya pendaftaran itu memang cukup besar bahkan di situ juga merupakan satu momen untuk menarik sumber dana – dana dari orang tua murit,”katanya terutama katanya seperti pakaian khas sekolah maupun pakaian olah raga dan pelengkap lainnya kalau bisa dapat di tunda kacuali pakaian seragam yang memang di wajibkan karena sudah di atur oleh peraturan memang harus di lakukan. Namunpun demikian katanya, hal tersebut juga tergantung pada pihak sekolah masing-masing apakah mengenai pakaian sekolah tersebut di serahkan pada orang tua siswa atau pada pihak sekolah. “Cuma ini mengenai pengalaman kalau saja mengenai pakaian seragam sekolah yang memang di wajibkan kalau saja di serahkan pada pihak orang tua memang agak sulit. Karena target kita di sekolah anak-anak sudah mempunyai satu seragam sekolah di satuan pendidikan adalah tanggal 17 agustus saat upacara para siswa harus memakai seraga yang sama bahan yang sama tidak terdapat perbedaan sedangkan mengenai
yang lainnya akan dapat di miliki siswa mungkin tidak secara bersamaan
sehingga biaya yang di tanggung oleh siswa saat mendaftar dapat agak
ringan,”ungkapnya. Memang katanya kalau di lihat secara global atau
jumlah total biaya keseluruhan memang cukup besar, katakanlah mencapai
lebih satu jutaan tetapi dari jumlah tersebut adalah merupakan jumlah dari berbagai kebutuhan yang di butuhkan oleh siswa saat mengikuti pendidikan seperti pakaian seragam sekolah, pakaian khas sekolah pakaian olah raga sehingga jumlah biaya tersebut memang cukup besar padahal dari total biaya tersebut sudah termasuk keseluruhan di banding kalau orang tua yang harus mengeluarkan secara person yang juga akan sama dengan jumlah yang sudah di tentukan oleh pihak sekolah. “Memang kalau kita lihat apa yang di katakan banyak temuan penyimpangan sekolah dalam melakukan pendaftaran penerimaan siswa baru, ini hanya berdasarkan pengaduan dari masyarakat yang hanya melihat besarnya biaya yang harus di tanggung oleh pihak orang tua siswa, dan ini jumlah totalnya, tetapi dari jumlah tersebut itu sudah termasuk kebutuhan siswa seperti pakaian itu, di situkan ada rincian-rinciannya,”paparnya. Dia menambahkan, kalau mengenai pelaksanaan pendaftaran penerimaan
siswa baru khususnya di Kabupaten Landak saat ini belum terdapat hal-hal
yang berada di luar batas yang artinya apa yang di lakukan oleh pihak
sekolah masih berada pada karidor yang di tetapkan baik oleh pemerintah
pusat,propinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten Landak sendiri. (wan)

NGABANG – Pelaksanaan Pertandingan sepak Bola perebutan piala bergilir
DPC PDS Kabupaten Landak yang di milai rabu kemarin di perkirakan sampai dengan tanggal 9 september mendatang. Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan ajang untuk mencari bibit pemuda yang mempunyai bakat serta yang memiliki potensi di bidang olah raga khususnya sepak bola.
Menurut keterangan Minadinata ketua DPC PDS Kabupaten Landak selaku
pihak penyelenggara melalui telpon selulernya kepada Kapuas Post kemarin mengatakan, seyogyanya kegiatan yang melibatkan semua club olah raga sepak bola yang ada di Kabupaten Landak tersebut akan di buka oleh Bupati Landak, namun karena bupati masih ada kesibukan lain maka
pembukaan acara tersebut di lakukan langsung oleh ketua DPC. Kegiatan
yang di pusatkan di Desa Antan Rayan tersebut kini di ikuti oleh 22 club
dari 4 kecamatan. “Sebenarnya kita mengharapkan kegiatan ini di buka
oleh Bupati, tapi karena beliau ada kesibukan ya terpaksa ketua langsung
yang membuka acara ini, sedangkan mengenai pelaksanaannya kegiatan ini kurang lebih hampir 2 bulan,” katanya.
Dijelaskan, kegiatan yang diharapkan dapat di ikuti oleh semua tim sepak
bola yang ada di Kabupaten Landak ini, ternyata hanya dapat di ikuti
oleh 20 club sepak bola dari 4 Kecamatan. Sedangkan dari beberapa
kecamatan lainnya mengalami keterlambatan dalam mendaftarkan nama-nama club sepak bola yang mereka miliki. Sehingga ini pula yang merupakan satu kendala. Menurutnya kegiatan pembukaan acara tersebut selain kepengurusan partai juga di hadiri oleh seluruh tokoh masyarakat, agama serta para temenggung yang ada di wilayah desa antan rayan dan
lainnya. “Sebenarnya kegiatan ini harus di ikuti oleh semua club olah
raga sepak bola yang ada di landak namun saat mendaftar kemarin mereka
banyak yang sudah terlambat, sehingga hanya 22 club saja yang dapat
mengikuti karena banyak yang datang saat sudah di lakukan cabut undi
karena sudah merupakan komitmen kita apabila terlambat dari tanggal yang merupakan batas pendaftaran maka tidak dapat kita terima,” katanya.
Dikatakannya lagi, dengan terselenggaranya acara ini seraya berkeinginan agar bibit serta potensi para pemuda khususnya masyarakat yang memiliki dalam bidang olah raga sepak bola akan dapat terjaring yang kedepannya
akan dapat di kembangkan dengan lebih dalam lagi sehingga dengan
demikian kegiatan olah raga khususnya sepak bola di Kabupaten Landak
akan dapat lebih berkembang serta memberikan mempaat bagi daerah
sendiri. Selain itu katanya,pihaknya dari PDS juga akan menunjukan
kepedulian baik dalam dunia olah raga maupun hal-hal lain yang sipatnya
berhubungan langsung dengan masyarakat. (wan)

Ngabang- GELAR “Magister” makin meresahkan warga Ngabang, Kalbar. Pasalnya gelar yang seharushnya benar-benar digunakan sebagai mestinya, ternyata tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, malah kehadiran gelar , Magister hanya sebatas gagah-gagahan.
“Bulan lalu saya sempat bertemu dengan salah seorang kandidat disalah satu rental computer Ngabang. Tampaknya dia begitu antusias mempersiapkan diri pensosialisasian,” kata Bonifasius, S.Ag, kemarin.
Entah sadar atau tidak sanga kandidat memberi gelar M.Si, pada belakang nama dirinya. Yang menjadi puncak kegerahaan adalah ternyata calon Kades ini sama sekali tidak mengerti dengan maksud dan proses pencapian gelar dimaksud. “Mengapa ini bisa terjadi,” tanya Bonifasius.
Bukan rahasia lagi, bahwa gelar-gelar Magister (tidak semua, red), kebanyak diperoleh dengan jalan pintas. Tidak melalui proses dan kerja keras, ada uang, gelar Master pun bergulir. Hal ini berkait erat dengan efek negetif Pejabat public Eksekutif maupun Legeslatif yang getol dengan gelar Magister iperoleh cara yag tidak fair. Senyatanya telah terjadi kontiminasi gelar Master Gadungan dari tingkat atas pejabat publik sampai ke lapisan bawah. “Ini benar-benar merupakan salah satu pembodohan dan penipuan public. Untuk itu perlu dicermati bahwa berbicara soal Master berarti menyangkut soal kapasitas, integritas dan kualitas, dan bukan jalan pintas. Dan apa yang yang harus kita kritisi,” jelasnya.
Dari bulan April 2008 sampai bulan Juni 2008, telah diseleksi bakal calon anggota KPU Landak. Dari 10 calon yang diajukan ke KPU Provisni 100 persen bertitel gelar Sarjana (1). Namun, ketika menghadapi uji kelayakan dan kepatutan oleh anggota KPU Provinsi Kalbar, tampak adanya perbedaan mendasar dari jawaban antara sarjan murni dan tidak. Hasilnya fatal, ternyata tidak ada pengintegrasian antara gelar dan kemampuan untuk mengimplementasikan muatannya dalam ranah kehidupan. Indikasinya terdapat juga pada pejabat public. “Jika gelar sarjana saja sudah gadungan, maka gelar Masternya juga gadungan kwadrat. Apakah kita mentoleril pejabat yang demikian? Tentunya saja tidak! Namun ada titik pencerahan,” ungkpanya.
Dia juga mengatakan dua minggu terakhir Bupati Landak Drs. Adrianus Asia sidot, M.SI, sibuk dengan persiapan gelar Doktoral. Diluar jam kerja, beliau bergumul dan berkerja dengan serius untuk satu Destinasi gelar yang akan diraih. “Ada satu asketis berkaitan dengan ilmu yang digeluti. Ini merupakan salah satu contoh yang fantastis dan terpuji dari seorang figure pemimpin nak bangsa,” bebernya.
Orang nomor satu di Bumi Intan ini telah mengupayakan terwujudnya teori kepimpinan Jim Collins: Good To Great. Dalam kepimpinan Level 5 ini (Great), sang pemimpin sudah bermain pada aturan spiritual, rasa dan kebijaksanaan. Sang pemimpian dalam mengelola pemerintah maupun lembaga selalu bermuara pada wilayah moral dan etika. “Tindakan ini secara etis mengarah pada satu bonum commune, kesejahteraan umum. Bukan untuk kepentingan pribadi atau aji mumpung,” tandasnya. (wan)

SUDAH delapan tahun Ngabang menjadi Kabupaten Landak. Tapi belum juga berpengalaman dalam hal berurusan terutama para
siswa-siswi SMA, SMK yang sederajat yang baru tamat dalam hal
mempersiapkan diri baik yang mau melanjutkan pendidikan kejenjang yang
lebih tinggi. Ada baiknya jika ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP)
seharusnya jauh sebelumnya sudah boleh mengurus, jangan menunggu sudah
tamat, baru mengurus sehingga kantor Nakerduk ramai diserbu warga.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Capilduknaker Kabupaten Landak Fernandes Nyifendi, S.Sos, melalui Kabid Kependudukan Drs. Hendry, kepada Kapuas Post, kemarin.
Budaya seperti ini seharusnya jangan sampai terulang lagi seperti kata orang tua “Hari
Babini, Hari Babalak” atau saat perlu saat itu juga kasak-kusuk mengurus
persyaratan seperti pembuatan KTP. Bayangkan saja dari sekian banyaknya
siswa yang baru tamat SMA/SMK/Mts se Kabupaten Landak serentak
mengurus atau KTP dalam bulan Juli ini. “Coba bayangkan ramainya kantor
seperti orang demo saja, kata Hendry. Coba kalau saja selesai ujian
langsung mengurus KTP kan tidak sekaligus banyak atai ramai-ramai,” katanya.
Karena kalau KTP sudah jadi perlu lagi pengesahanya tambah ramai
jadinya, coba lihat di ruang TU penuh sesak orang-orang yang
mengesahkan KTP maupu, surat KK dan Akte Kelahiran semuanya mau cepat.
Padahal sering Kepala Dinas menghimbau kepada masyarakat agar kalau mau
membuat KTP jangan tunggu saat-saat mendesak supaya tidak tergesah-gesah
seperti ini. Untuk itu sekali lagi disarankan kepada siswa-siswi kelas
III atau kelas X istilah sekarang agar mengurus KTP tahun 2009 tahun
depan sebelum waktunya mendesak. (wan)

NGABANG- Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Ngabang,
Valentinus membanta, kalau sekolah yang dipimpinya memungut biaya
formulir pendaftaran. Justru, katanya, pihak sekolah memberikan
formulir secara cuma-cuma atau gratis. Dan pihaknya juga memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang tua murid. “Terus terang
kami kemarin hanya sebatas membagikan formulir pendaftaran, untuk diisi
oleh orang tua dan tidak serta merta hari itu juga kami menerima
pendaftaran,” aku Valentinus, kepada Kapuas Post, kemarin.
Dikatannya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, pihak sekolah
menentapkan terakhir pada tanggal 7 Juli 2008. Malah, Valen sapaan
akrabnya menyarankan kepada orang tua murid untuk bisa bersabar, hari
esok masih ada, dan itu, menurut Valen hari berikutnya lebih santai,
bukan serta merta pada hari pertama pendaftaran harus diterima, hanya
orang tua ingin memojokkan. “Kami untuk menerima siswa lebih berhati-
hati, contoh dari Sidas, Antan, Jelimpo, mengapa mereka datang di SMPN 1
Ngabang, kami menanggapi hal ini positif, masyarakatlah yang bisa
menilia,” ungkapnya.
Kalau memang tidak ada memungkut biaya formulir, lalu biaya apa yang
dibebankan kepada orang tua murid? “Tidak ada yang namanya biaya Formulir
siswa baru, yang ada hanya biaya persiapan test, sebesar Rp. 10 rubu,”
jawab Valentinus.
Alasan ini, kata Valen, dengan dikeluarkan biaya Rp.10 ribu dari orang
tua murid, adalah dari orang tua untuk orang tua, sekolah hanyalah
sebatas penerima pelaksana tugas. “Rp.10 ribu menurut kami tidak berat
kok, sedangkan harga karet saja sudah tinggi,” ujarnya.
Padahal, tambah Valen, pengumuman mengenai SMP Negeri 1 Ngabang,
dipampang secara besar-besaran, tujuanya agar masyarakat bisa membaca dan
memahami persyaratan masuk di SMP Negeri 1 Ngabang, termasuklah biaya
persiapan test. Sebelumnya diberitakan dunia pendidikan ditanah air
memang mahal. Setidaknya itu ada benarnya, apa lagi dijaman serba susah
ini, biaya pendidikan dari tahun
ketahun mengalami peningkatan. Malah bagi orang tuanya yang ingin
menyekolahkan anaknya, belum diterima, harus rela merogoh kocek untuk
membayar formulir. Keadaan ini dialami bagi orang tua yang mendaftaran
anaknya baik ditingkat SMP maupun SMA.
Seperti yang terjadi di SMPN 1 Ngabang, sejak pendafataran dimulai hingga
hari terakhir begitu membludak, malah ada yang sejak pagi menunggu,
tapi belum dipanggil. Masalahnya bagian penerimaan hanya disediakan 2
tempat. Salah seorang orang tua murid, kepada Kaouas Post mengatakan, ia
sengaja datang agak siang, memberikan kesempatan kepada orang yang bukan
dari dalam Kota Ngabang. “Kita tinggal di Ngabang, mengapa tidak
memberikan kesempatan kepada orang luar, “ ujarnya.
Lain halnya dengan Pak Eko, sudah dipanggil, tapi tinggal melengkapi
admistrasi lainnya. “Tahun ini begitu banyak peminat SMPN 1 Ngabang,
saya saja melihat sudah ada 300 an,” ujarnya.
Ditanya apakah formulir dibayar? Pria berkumis tebal ini mengatakan
formulir masuk di SMPN 1 Ngabang, Rp. 10 ribu. (wan)

NGABANG - Situasi pengelolaan perkebunan baik kelapa sawit maupun
tanaman komoditi lainnya yang ada di daerah kabupaten Landak Umumnya
sudah berjalan baik, bahkan pelayanan kepada Investor maupun pelaksanaan
kegiatan yang di lakukan oleh pihak perusahaan juga tetap mengacu dan
sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat maupun
daerah. Sehingga statmen yang di katakan oleh Suprianto Anggota DPRD
Propinsi Kalbar mengatakan bahwa pihak Disbun dan BPN Landak tidak
serius dalam menangani perkebunan belum baik dan tidak serius. “Menanggapi apa yang sudah di katakan oleh Anggota DPRD Propinsi itu, yang mengatakan bahwa pengelolaan Kebun di Landak oleh instansi tertentu yang dalam hal ini Dishutbun dan BPN Landak di nilai tidak serius, saya katakana bahwa dalam mengelola kebun baik
dikabupaten, propinsi dan pusat itu sudah ada prosodurnya yang jelas dan
sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Vinsensius,
Kabid Perkebunan Dishutbun Kabupaten Landak kepada Kapuas Post, akhir
pekan lalu.
Dikatakannya, kalaupun ada permasalahan yang terjadi beberapa waktu
lalu, hendaknya tidaklah menjadi suatu penilaian utama untuk melihat
proses pengembangan sector perkebunan di Landak dalam kontek 7 tahun
kedepan. Karena menurut,pria tegas ini, kalau penilain seperti itu yang
di lakukan terhadap pengembangan usaha dalam bidang perkebunan khususnya
di Kabupaten Landak maka dapat di katakan penilaian tersebut hanya
berupa penilaian sepihak dan tidak beralasan. “Kalau ini di lakukan
penilaian sepihak tanpa indicator yang jelas, bearti penilaiannya kan
tidak berdasar karena penilaian sepihak saja. Sehingga berlakulah gara-
gara setitik nila, habislah santan sebelanga,” paparnya.
Memahami proses pengembangan perkebunan merupakan hal penting terutama pada system pengelolaan yang artinya mulai dari hulu sampai hilir. Karena dalam pengembangan perkebunan yang ada di tingkat Kabupaten, menurutnya bukan hanya di lakukan oleh pihak Disbun semata tetapi juga ada TP2KP (Tim Pembina dan pengawasan Kegiatan Perkebunan) sedangkan pada tingkat Institusi kewenangan ada Bappeda yang merupakan leading sektor pencanangan lahan,BPN sebagai Leading sector ijin lokasi, sedangkan Dispertamben dan LH yang menangani sector AMDAL kemudian Hutbun sebagai leading sector teknis pengelolaan perkebunan bagian Hukum sekertariat daerah sebagai legalitas hukum. “Sebenarnya pernyataan itu
kemarin hanya mensikapi gejolak masa dan tuntutan masyarakat tentang
suatu kegiatan yang sebenarnya hanya bersipat tentative, tetapi seharusnya hal ini kan harus di sikap dengan positif. Karena demontrasi masa yang kemarin itu kan positif bukan anarkis. Maka mengenai demonstrasi masa sebaiknya di pahami sebagai wujud aspirasi masyarakat yang di giring bersama-sama lebih dari satu,” terangnya.
Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk luapan rasa dari masyarakat yang di sampaikan secara langsung yang di nilai menurut masyarakat mempunyai kepentingan dan bisa menampung aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga seraya tegaskan dari penilaian tersebut karena dengan melihat kehadiran masa tersebut lalu muncul penilaian negatip, tetapi hendaknya penilaian tersebut dapat di lakukan secara seimbang sehingga akan menumbuhkan nilai-nilai positif dalam pengembangan perkebunan. “Hal semacam ini yang perlu di pahami
dan kita tanamkan. Yang jelas jangan ada kepentingan dalam pengembangan kebun. Apakah itu kepentingan politik sesaat karena kalau itu yang terjadi maka di situlah nilai negativ,” katanya.
Dijelaskannya, secara teknis, dalam tuntutan masa beberapa waktu lalu
dimana masyarakat mengharapkan agar DLP segera mencabut patok, maka
pihaknya menyimpulkan tentang pertanyaan masyarakat tersebut maka, apa
yang di lakukan dan di tuntut serta di tanyakan oleh masyarakat harus
segera dicabut. Karena apa yang sudah di lakukan oleh pihak perusahaan
tersebut itu adalah hal yang salah. Lahan yang bisa di HGU-kan adalah lahan yang sudah dikelola bukan wilayah perkampungan. “Apa yang di lakukan oleh pihak perusahaan itu keliru artinya sudah menyinggung masyarakat, membuat masyarakat tidak tenang untuk itu diharapkan perusahaan harus berhati-hati jangan main asal tancap.
Sedangkan bagi perusahaan yang sudah terlanjur melakukan kegiatan seperti itu handaknya harus segera di cabut tapal batas tersebut apalagi patok untuk rencana HGU,” tegasnya.
Dia meminta agar pihak perusahaan tersebut dapat memenuhi hukum adat masyarakat setempat mengajukan rencana HGU terhadap lahan yang sudah di
bebaskan serta lahan yang sudah di kelola sesuai dengan syarat serta teknis yang benar sesuai dengan peraturan yang ada. (wan)

NGABANG – Memasuki tahun ajaran baru, seperti tahun-tahun sebelumnya
seluruh sekolah mulai dari tingkatan SMP,Mts hingga tingkat SMA
sedarajat yang ada di kota Ngabang khususnya di Kabupaten Landak hingga
hari ini masih di padati oleh pendaftar calon siswa baru. Hanya saja
dalam proses pendaftaran calon siswa baru tersebut tidak sedikit pula
masyarakat yang mempertanyakan mengenai formulir pendaftaran yang harus
di bayar oleh setiap calon siswa.
Menanggapi hal tersebut, Aspansius, Kabiddikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, ketika di hubungi Kapuas Post, Senin (07/07 ), mengatakan,
pungutan biaya permulir pendaftaran yang di lakukan oleh pihak
sekolah pada tingkatan SMP yang mendapat alokasi dana BOS (Biaya
Operasional Sekolah), sebenarnya bisa juga di bebankan pada dana
tersebut. kacuali pada SMA sederajat mereka ini kan tidak mendapat dana
BOS,” katanya.
Sedangkan untuk SD/MI dan SMP/Mts rata-rata sudah mendapat alokasi dana BOS sehingga itu pula yang dapat di pergunakan oleh sekolah. Hanya saja yang menjadi pertanyaan kenapa dalam pembayaran biaya formulir pendaftaran ada di antara sekolah yang tidak melakukan hal tersebut. Artinya ada di antara sekolah yang menggratiskan calon siswa dari biaya formulir. Hal tersebut menurutnya, mengenai biaya yang di bebankan pada calon siswa pada formulir pendaftaran itu
tergantung dari pihak sekolah. Sedangkan biaya untuk pengambilan
formulir pendaftaran sudah merupakan kebijakan sekolah yang di putuskan
oleh sekolah bersama komite sekolah. “Sebenarnya keputusan ini
tergantung sekolah yang bersangkutan. Karena hal ini harus berdasarkan
keputusan bersama Komite pada sekolah tersebut. jadi mengenai biaya
formulir itu tergantung keputusan sekolah bersama komite, karena dalam
rapat bersama komite pihak sekolahkan sudah berencana. Bisa saja
kegunaan dari biaya formulir ini untuk membangun sekolah itu sendiri
atau untuk menambah fasilitas yang nantinya juga akan di gunakan oleh
siswa itu sendiri, inikan semua tergantung dari sekolah karena semua
perencanaan itu ada pada pihak sekolah,” jelasnya.
Kendati menurutnya, upaya untuk mendukung perkembangan yang ada pada sekolah tersebut tidaklah cukup kalau hanya mengandalkan dari kemampuan dari pihak
pemerintah. Apalagi katanya, terkait dengan kemampuan Pemda khususnya
Landak yang masih sangat terbatas sehingga perlu upaya terobosan serta
upaya lainnya dari pihak sekolah yang ada. “Kebijakan itukan sudah di
limpahkan pada pihak ksekolah masing-masing dan ini terkait dengan apa
yang di namakan Otonomi sekolah. Jadi semua perencanaan sekolah itu ada
pada pihak sekolah,” katanya.
Hanya saja di harapkan,dalam melakukan kegiatan seperti itu hendaknya
merupakan keputusan yang sudah di musyawarahkan bersama komite sekolah
yang juga merupakan perwakilan masyarakat yang ada pada sekolah
tersebut. karena kedepannya apa yang sudah di lakukan tersebut juga
harus jelas pertanggung jawabannya serta dapat di perjelas mengenai
kegunaan serta tujuan dana yang di peroleh tersebut.
Dikatakan, upaya yang di lakukan tersebut selain merupakan upaya untuk
mendukung program sekolah itu sendiri untuk menyongsong perkembangan
kedepan. Juga merupakan kiat dalam rangka mendukung berbagai program
sekolah terkait dengan perencanaan sekolah tersebut dalam rangkan
meningkatkan kegiatan mewujudkan mutu dan kualitas siswa
kedepan. “Memang kalau untuk SMP dan Sederajat ada dana BOS, tetapi
kalau saja dana ini hanya di pakai terus tidak ada upaya bagaimana
bagaimana untuk mempertahankan atau menambah dana ini, kan pasti habis.
Lalu untuk membiayai kegiatan kedepannya bagaimana dan dari mana sumber
yang bisa di peroleh oleh pihak sekolah itu,” ungkapnya.
Untuk itu jelasnya, mengenai pembayaran biaya formulir yang di beban
pada calon siswa itu sangat tergantung pada masing-masing sekolah,karena
hal tersebut sangat terbantung juga kesepakatan yang di lakukan oleh
pihak sekolah bersama dengan Komite sekolah yang ada. Hanya seraya
pertegas terutama mengenai perencanaan yang di lakukan tersebut juga
harus dapat di pertanggung jawabkan. Kendati dalam mengelola program
setiap sekolah memang sudah di berikan kebebasan untuk menjual
programnya masing pada masyarakat, sepanjang apa yang sudah di lakukan
tersebut harus merupakan keputusan sekolah dan komite serta pertanggung
jawaban yang jelas. Karena upaya-upaya ini juga merupakan perwujutan
dalam mensukseskan keberhasilan dunia pendidikan. (wan)

NGABANG – Upaya pemempaatan potensi yang ada di daerah ini terutama pada
tanaman cincau yang merupakan tanaman yang paling banyak di jumpai di
daerah Kabupaten Landak khususnya di Desa Ngarak Kecamatan Mandor
Kabupaten Landak tampaknya akan segera akan dimempaatkan. Kendati selama
ini tanaman cincau tersebut hanya bisa di jual oleh masyarakat pada para
pembeli dari luar negeri seperti M,sia. Menurut Masda Kabid Industri
Dinas Prindagkop Kabupaten Landak kepada KI, Senin (07/07),
kemarin mengungkapkan, pihaknya merasa tertarik untuk mengupayakan
bagaimana cara agar potensi cincau yang di miliki daerah ini dapat di
mempaatkan serta dapat di olah menjadi berbagai macan produk baik untuk
makanan,minuman sampai pada kegunaan lainnya.
“Inikan potensi yang kita miliki jadi sangat sayang kalau potensi ini
tidak di mempaatkan dengan baik. Karena selama ini cincau yang ada itu
hanya di jual oleh masyarakat pada para pembeli yang berasal dari luar
daerah bahkan lebih banyak dari Malaysia. Sedangkan kita yang merupakan
penghasil tanaman itu kog tidak bisa mengolahnya dengan baik,”katanya.
Untuk itu katanya pihaknya juga sudah berupaya agar tanaman cincau dapat
di oleh di daerah Kabupaten landak khususnya di Desa Ngarak yang juga
merupakan daerah penghasil tanaman cincau terbesar di Landak. Sehingga
upaya tersebut saat ini sudah menampakan hasil karena mesin untuk
mengolah cincau agar dapat menjadi produk yang dapat di konsumsi oleh
masyarakat sudah siap beroperasi yang juga merupakan bantuan dari
pemerintah pusat. Hanya saja katanya, dalam pengembangan tanaman serta
mendukung kegiatan dalam pengolahan makanam tersebut memang saat ini
masih membutuhkan kerja keras sehingga masyarakat yang ada pada daerah
ini dapat lebih memahami mempaat kehadiran industri tersebut. “Inilah
kendala kita karena sampai saat ini masyarakat yang ada di daerah ini
masih belum begitu menanggapi apa yang sudah kita rencanakan padahal
kita berencana agar masyarakat juga dpapat lebih giat dan memahami apa
tujuan dari pemerintah,”ungkapnya.
Memang katanya, kegiatan ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab
Disprindagkop semata, tetapi yang lebih banyak berperan adalah dari
Dinas pertanian yang merupakan leading sector pemgembangan upaya di
bidang pertanian terutama mengenai tanaman cincau. Sedangkan pihaknya
dari disprindagkop hanya bisa menangani masalah prindustriannya.
Sehingga dalam pengembangan serta tehnik dan hal-hal yang berkaitan
dengan pembudidayaan tanaman cincau harus di lakukan oleh dinas
pertanian. “jelaskan sesuai dengan tupoksinya masing kalau kita kan
hanya menangani masalah pengolahan atau bagian industrinya sedangkan
Dinas pertanian menangani bidang budidaya tanamannya. Artinya kalau ini
di lakukan secara bersama kita sangat yakin ini akan dapat
berkembang,”harapnya. Sedangkan latar belakang lain kurangnya respon
dari masyarakat selama ini terhadap tanaman cincau dapat juga di artikan
masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan mempaat serta kurangnya
sosialisasi yang di lakukan mengenai komoditi tersebut. sehingga
kedepannya seraya juga berharap agar sosialisasi dapat lebih di
tingkatkan terutama tentang tanaman cincau,”harapnya.
Sedangkan mengenai rencana pertemuan yang juga sekaligus pelatihan
menggunaan mesin dan cara-cara mengolah cincau menjadi produk jadi dan
siap di konsumsi dengan masyarakat yang akan di lakukan pada hari kamis
mendatang di desa Ngarak Kecamatan Mandor, lebih banyak akan
membicarakan cara serta mengatur exspyed [masa berlaku produksi] atau
batas akhir kelayakan produksi tersebut dapat di konsumsi oleh
masayarakat. Karena dalam memproduksi berbagi produk yang nantinya akan
di lakukan di daerah tersebut memang juga masih membutuhkan berbagai
upaya terutama bimbingan dari Instansi terkait. Sehingga kedepannya apa
yang merupakan kerja keras pemda dapat di pergunakan dengan baik. Karena
menurutnya keberadaan mesin pengolah cincau yang ada di desa Ngarak
tersebut bukan lah harga mati yang harus di tempatkan di daerah itu.
Sehingga bisa saja di pindahkan di daerah lain apabila mesin tersebut
tidak dapat di pergunakan dengan baik oleh masyarakat yang ada. “inikan
bukan harga mati dalam arti mesin itu dapat di pindahkan pada daerah
lain kalau ternyata di desa tersebut tidak bisa menggunakannya sedangkan
daerah desa lain ternyata ada yang mampu maka mesin itu akan kita
pindahkan. Sehingga tujuan pemerintah agar mempaat dari industri cincau
ini bisa meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan pendapatan maupun
menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dapat tercapai,” harapnya.
(wan)

NGABANG – Seiring dengan perkembangan kemajuan daerah yang kian
meningkat, kemajuan satu daerah bukan hanya dapat di capai dengan hasil
pembangunan yang begitu pesat yang terkadang terpusat pada salah satu
bidang saja. Tetapi pembangunan yang dapat di katakan sukses adalah
keberasilan yang dapat di capai pada segala bidang.
Menurut A. Mulianto, tidak jarang pencapaian pembangunan tersebut hanya terpusat pada beberapa bidang saja sementara pada bidang lainnya belum dapat mencapai
sasaran yang tepat dalam arti belum dapat menyentuh masyarakat yang
berada paling bawah. Terutama pada bidang pendidikan yang sering kali
selalu menjadi permasalahan apalagi dengan daya jangkauan yang masih
begitu sulit dan ini pula yang selalu menjadi alasan padahal pendidikan
adalah merupakan bagian yang sangat penting yang bukan hanya di
tingkatkan, tetapi harus di lakukan sosialisasi secara mendalam sehingga
pentingnya pendidikan akan dapat di pahami. “Ini sebenarnya satu
perubahan yang memang sangat di rasakan, karena setelah melihat langsung
perubahan yang ada di masyarakat terutama pada tingkat kesadaran akan
pentingnya pendidikan memang sudah dapat di katakan cukup tinggi, ” kata
Aktivis LSM Gerak Kebupaten Landak ini.
Hal tersebut dapat di lihat pada semua sekolah pada semua tingkatan yang
ada rata-rata di penuhi oleh para pendaftar calon siswa baru yang bukan
hanya dalam kota saja tetapi berdasarkan pantauan yang di lakukan oleh
pihaknya selaku LSM hal tersebut juga di lakukan oleh masyarakat yang
berada di daerah pedalaman. “kegiatan ini memang sengaja kita lakukan
karena kita ingin mengetahui bagaiman perkembangan masyarakat yang ada
di daerah pedalaman. Ternyata kegiatan yang sama juga bukan hanya
terjadi pada sekolah yang ada di perkotaaan saja tetapi di daerah
pedalaman juga sama di mana pendaftar calon siswa baru juga harus
antrian untuk mendaftar,” katanya.
Menurutnya, situasi tersebut merupakan salah satu gambaran yang dapat menunjukan dimana kesadaran masyarakat di Kabupaten Landak sudah dapat di katakan cukup tinggi akan pentingnya pendidikan bagi generasinya.
Selain itu salah satu pencapaian tersebut juga merupakan upaya yang di lakukan oleh pihak dinas terkait sehingga masyarakat yang ada di daerah yang sangat terpencilpun dapat memahami arti penting dari pendidikan. “Ini memang harus kita akui kalau
apa yang di lakukan oleh Dinas terkait itu sudah dapat kemajuan dan ini
mesti harus kita dukung jangan kita biarkan mereka sendiri (Dinas
Pendidikan, red), yang jalan karena mereka juga tidak akan mampu kalau
semua ini harus di borong sendiri tetapi butuh bantuan dari semua elemen
yang ada, ”pintanya. Hanya saja juga harus di akui kemajuan rasa
kesadaran yang ada pada masyarakat akan pentingnya pendidikan itu
sendiri, tidaklah cukup kalau tanpa di imbangi dengan peningkatan
prasarana dan sarana dari pemda. Kendati kalau hanya itu yang
terjadi,maka apa yang di hasil dari sebuah sekolah itu dapat di katakan
tidak memenuhi syarat. Terutama pada tenaga guru yang ada pada sekolah
di harapkan dapat di tambah serta perpustakaan sekolah juga haru dapat
di bangun.
Karena hingga saat ini katanya, sejumah sekolah yang berada di daerah
pedalaman rata-rata masih mengalami kekurangan tenaga guru bahkan ada
yang hanya mempunyai 2 orang guru yang harus menangani ratusan murid
sehingga kondisi seperti inilah yang harus segera dapat di atasi oleh
pemerintah. Karena bagaimana pun juga upaya dan cita-cita pemerintah
untuk membangun pendidikan yang bermutu dan berkualitas jika masalah ini belum dapat terpenuhi maka upaya tersebut tidak akan dapat tercapai. (wan)

NGABANG – Dalam rangka mengelola kearsipan daerah yang juga merupakan
salah satu dekumen penting bagi setiap daerah Kabupaten maupun kota,
memang sudah sewajarnya dapat di kelola secara lebih baik dan
propesional. Kendati arsip juga merupakan salah satu barometer terhadap
perkembangan pembangunan yang ada. Menurut, FK Hariadi Kakan Kearsipan
Daerah Kabupaten Landak ketika di hubungi Kapuas Post jumat pagi kemarin
mengungkapkan, bahwa saat ini kearsipan daerah Kabupaten Landak memang
masih belum dapat mengelola arsip sesuai dengan harapan. Kendati hal
tersebut di dukung masih minimnya prasarana yang di miliki sehingga
dalam mengelola arsip pihaknya masih menyesuaikan. “Sebenarnya Arsip
inikan ada dua jenis, ada arsip yang sipatnya pasif dan ada arsip yang
sipatnya Dinamis, kalau mengenai arsip yang pasif ini sipatnya tidak
terlalu penting sedangkan yang dinamis artinya arsip yang penting dan
harus di jadikan dekumen daerah,” katanya. Kendati mengenai dekumen atau
arsip dinamis dimana arsip tersebut dapat berupa UU atau peraturan
tentang pembentukan Daerah Kabupaten Landak, peraturan daerah serta hal-
hal lain yang bersipat latarbelakang kedaerahan yang akan selalu di
perlukan. Sedangkan yang bersipat pasip di mana arsip tersebut hanya
arsip biasa tetapi sering juga di butuhkan dan arsip ini bisa juga hanya
ada di instansi atau dinas yang bersangkutan, sedangkan yang di kelols
oleh kantor kearsipan daerah adalah arsip yang bersipat penting. “Kalau
saat ini memang belum semua instansi yang menyerahkan arsip pentingnya
dan hanya beberapa instansi saja yang sudah ada. Tetapi bagaimana pun
juga nanti semua instansi juga akan melakukan hal yang sama di mana
semua arsip penting yang mereka miliki akan kita kelola di kearsipan
daerah, ”paparnya. Sehingga dengan demikian bersumber dari arsip yang
ada maka akan dapat kita ketahui bagaimana perkembangan satu daerah
serta sejauh mana kegiatan-kegiatan penting yang dapat di capai dalam
pembangunan. Apalagi menurutnya dalam mengelola arsip daerah khususnya
di Kabupaten Landak, kedepannya akan do kelola dengan system
komputerisasi sehingga dalam melakukan kegiatan akan dapat lebih
mudah. “Memang secara tidak sadar kadang kita menganggap bahwa Arsip itu
tidak penting, tetapi sebenarnya Arsip itu justru sangat penting.
Contoh, peraturan tentang pembentukan daerah, Perda kemudian Visi dan
misi Kabupaten yang setiap saat di butuhkan kan tidak selamanya kita
ingat, tetapi karena ada arsip maka dengan mudah saja kita lihat sampai
ratusan tahun kedepanpun arsip itu tetap akan ada, ”ungkapnya. Untuk itu
dengan melihat realita yang ada maka pihaknya juga segera akan minta
penjelasan maupun arahan dari Bupati mengenai pengelolaan arsip daerah.
Sehingga dengan menggunakan tehnologi yang modern maka dalam melakukan
penyimpanan maupun saat membutuhkan arsip dapat lebih mudah di lakukan. (wan)

MUNGGU- Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Kamis (3/7),
meresmikan jembatan Desa Munggu Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.
Selain meresmikan jembatan, mantan Bupati Landak ini meresmikan beberapa
kantor camat secara simbolik di Munggu. Hadir dalam peresmian, pejabat
Pengda Propinsi, Pejabat Pengkab Landak, Wakapolres Landak. Ketua DPRD
Landak, dan sejumlah anggota DPRD Landak, tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh ada dan undangan liannya.
Dalam kata siangkatnya Gubernur meminta kepada masyarakat Kabupaten
Landak untuk bisa menjaga jembatan dengan sebaik mungkinb, mengingat
dana yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jembatan rangka baja ini,
pemerintah pusat mengeluarkan dana miliran rupiah. “Kita minta kepada
masyarakat landak bisa menjaga jembatan ini, sebaik mungkin,” kata
Corneli. Selain itu dia juga mengatakan, mengapa dirinya ngotot akan
meresmikan jembatan Mungguk? Diungkapkannya, jembatan Mungguk merupakan
hasil karya dan kerja keras meminta di pusat. Oleh karena itu, setelah
dirinya duduk menjabat KB 1, siap meresmikan jembatan kebanggaan
masyarakat Desa Mungguk. “Sebenranya sudah lama untuk diresmikan, tapi
waktu selalu padat. Hari ini tidak ada istilah lagi harus di resmikan,
kendati sebelum datang di Ngabang, jadwal penuh, sehingga kami peragkat
ke Ngabang, sekitar pukul 11. 30 WIB,” katanya seraya mengatakan setelah
dari Ngabang, akan berangkat ke Kaltim dan sebelum ke Kaltim, pada
malamnya ada rapat.
Atas keterlambatan kedatangan ini, Cornelis memohon maaf, dan sebeneranya
ingin bermalam di Ngabang, berhubung padatnya jadwal, mau tidak mau harus
pulang ke Kota Pontianak, dimana tugas banyak menanti.
Masih menyinggung jembatan, Gubernur meminta kepada pengelola, Bupati,
Sekda untuk segera melakukan pencatatan aset daerah benar-benar dicatat,
setelah itu hasil catatan diberikan kepada Badan Pengelola Keuangan, agar
kedepanya asset yang ada bisa diakomudor.
Sebelumnya Bupati Landak Adrianus mengharapkan jembatan yang ada dijaga
demi kepentingan anak cucu dikemudian hari. Jembatan yang indah, mulus,
jangan dirusak hanya untuk kepentingan sesaat. “Jangan kita ambil besi
penjanga, karena harganya malah, kita mabil, dan dijual kepada tukang
besi bekas, ini sugguh sangat merusak jembatan kita,” kata Adrianus.
Tak hanya itu Mantan Kadis Pendidikan Landak ini meminta, jembatan jangan
dicoret oleh tangan-tangan jahil, padahal coret yang dihasilkan merusak
pemandangan.
Tak kalah Bupati menyoroti, jembatan yang sudah dibangun, jangan
seenaknya membawa muatan tanpa batas. “Pembangunan jalan ini tidak hanya
orang atau barang bisa lewat, tetapi potensi ekonomi dimanfaatkan
semaksimal mungkin bisa bermanfaat bagi orang banyak,“ tukasnya. (wan)

NGABANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngabang, terus melakukan usaha hukum terhadap 2 tersangka pengadaan bibit kepala sawit fiktif. Dalam hal ini Kejari Ngabang sudah menetapkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Kabupaten Landak Kalbar, MK sebagai tersangka atas kasus korupsi dana pengadaan bibit sawit untuk salah satu desa di Kecamatan Sengah Temila. Sumber dari APBD Landak tahun 2005-2006. Tersangka lainnya, SS pemborong proyek (kontraktor, red) pelaksana proyek pengadaan bibit sawit.
“Hingga kini kami masih melakukan upaya hukum terhadap 2 tersangka pengadaan bibit sawit fiktif, bila semua penyidikan sudah selesai, kasus ini akan kita segera limpahkan ke pengadilan. Namun sebelum ini selesai, terlebih dahulu harus ada dari hasil audit BPK RI, ” kata Kajari Ngabang SR Nasution, kepada sejumlah wartawan, kemarin.
Sebagai pimpinan tertinggi di Kejari Ngabang, kata SR Nasutiin, tidak mengetahui secara pasti kapan akan berakhir pemeriksaan atau audit BPK RI. Apa lagi, institusi BPK RI berbeda dengan Kejari. “Itu wewenang BPK RI, kita tidak bisa mendesak agar mereka secepatnya membeberkan hasil audit. Kita berharap BPK RI berkerja lebih cepat,” harap pria kelem ini seraya mengatakan BPK RI sendiri sudah disurati.
Disinggung dalam mengungkap kasus korupsi di wilayah kerjanya, Kejari Ngabang, tidak akan main-main, mengingat perintah atasan setiap Kejari disatu daerah harus menyelesaikan 3 kasus. “Guna mengungkap kasus korupsi, kita juga meminta masukan atau laporan dari masyarakat. Tampa bantuan masyarakat kami tidak ada apa-apanya. Malah sebagai bawahan saya harus siap diberhentikan, jikan tidak mampu menjalan tugas dan tanggungjawab sebagai penegak hukum,” tegasnya dihadapan wartawan.
Dia juga membantah atas kabar yang beredar tersangka Kj ditangkap dan SS kabur di luar daerah akibat tidak ditahan. Menurut Nasution, alasan mengapa dua tersangka tersebut tidak ditahan karena setiap dipanggil untuk periksa mereka hadir. “Kita baru empat kali panggil tapi dua kali mereka tidak datang,” ujar Nasution.
Sebelumnya diberitakan, menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak dari Fraksi PSI Alidin SH, tersangka MK masih banyak terlibat dengan kasus lain. Sejumlah kasus yang masih terlilit kepadanya antara lain kasus pengadaan bibit karet pada APBD Tahun 2005-2006, di Kecamatan Menjalin.
"Dari opas berubah menjadi omat, dimana selisih harga kurang lebih Rp. 2000/batang. Bila dikalikan 90.000 per batang, berapa nilainya. Saya tidak bisa menghitung nilai uangnya. Menurut saya hal ini sudah merugikan negara," ujar Alidin yang juga mantan Ketua Pansus LKPJ Bupati Tahun 2006 ini.
Alidin juga menegaskan, teman-teman di DPRD Landak sudah siap mendukung sepenuhnya terhadap kinerja satuan Kejaksaan Negeri Ngabang. "Jangan takut, kami siap membeck up," tambahnya.
Sebaiknya, kata Alidin tidak usah menunggu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melakukan audit, toh perkaranya akan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan. "Kita tidak habis pikir mengapa di harian terbitan lokal Kalbar terbitan tanggal 27 Mei 2008, membuat berita tidak ada kerugian negara yang terjadi dalam pengadaan bibit sawit. Hitungan itu sudah terbukti buka saja pada APBD Kabupaten Landak tahun 2005-2006," tegas Alidin. (wan)

KEPALA Dinas Pekerjaan Umum Landak Ir. Jakius Sinyor mengatakan pada 3 Juli mendatang sejumlah bangunan yang ada di Landak ada diresmilan secara serentak oleh Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH. Adapun sejumlah bangunan tersebut yakni jembatan baja Munggu, Gombang dan tiga kantor camat, Jelimpo, Sompak dan Banyuke Hulu. “Peresmikan secara simbois dilakukan di lokasi peresmian jemnbaran Munggu’,” kata Jakius kepada pers di kantor bupati Landak, belum lama ini.
Menurut Jakius, dipastikan Gubernur akan hadir untuk meresmikan jembatan dan kantor camat tersebut. Diharapkan dukungan masyarakat Landak agar acara berlangsung lancar dan sukses. “Mudah-mudahan pak gubernur tidak ada halangan, sehingga bisa hadir,” ujar Jakius.
Jakius juga berjanji, usai dibangun jembatan tersebut ke depan akan melanjutkan pembangunan lainnya, baik jembatan maupun insfrastruktur yang ada di Kabupaten Landak ini. Pihaknya juga menargetkan sampai tahun 2011 semua jalan sampai di tingkat desa rampung dibangun. “Paling tidak bisa dilewati kendaraan roda dua,” kata Jakius singkat. (wan)

INDUK organisasi sepak bola Kabupaten Landak Pengkab PSSI Landak, bergandeng dengan panitia. Tidak lama lagi akan mengadakan gawe akbar persepakbolaan di Kabupaten Landak, yaitu Sepak Bola Bupati Cup VI Tahun 2008 di Kecamatan Menjalin. “Kegiatan ini bila tidak ada halangan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli hingga 17 Agustus 2008,” kata Ketum Pengkab PSSI Landak, Jakius Sinyor, melalui Sekum Ya’ Ridwan Fitri, kepada Kapuas Post, dua hari lalu di Ngabang.
Kegiatan ini, tidak lain, upaya pemerintah dalam rangka mencari bibit-bibit pemain berbakat, dan selanjutnya dibina agar bisa masuk tim kabupaten, sehingga pemain berbakat ini kedepannya bisa mengikuti kegiatan olahraga sepakbola diberbagai turnamen, baik tingat lokal maupun nasional. “Kita minta masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Landak, minimal 2 tim terbaik bisa mendaftar, “ harap Ya’ Ridwan Fitri.
Untuk mengikuti sepak bola open turnamen tersebut, peserta bisa mendaftarkan diri ke secretariat panitia di Menjalin atau bisa menghubunggi Pengkab PSSI Landak. (wan)

UPACARA jiarah dalam rangka memperingati hari bergabung daerah di makam juang Mandor Kabupaten Landak yang tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 juni 2008 lalu, dihadiri oleh unsur Muspida Provensi dan Kabupaten, purnawirawan TNI/Polri serta keluarga aliwaris para korban dan para undangan.
Dalam upacara tersebut dibacakan sejarah singkat makam juang mandor, pada tahun 1942 sampai dengan 1944 pendudukan jepang di kalimantan barat telah terjadi peristiwa pembunuhan besar-besaran secara keji dan kejam oleh tentara jepang terhadap tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat, kaum cendekiawan dan para pejuang yang tidak berdosa.
Tepatnya pada tanggal 28 Rokugatsu tahun 2604 atau tanggal 28 juni 1944 berdasarkan data surat kabar Jepang yang terbit di pontianak Borneo Simbun terbitan hari Sabtu tanggal 1 Sigatsu tahun 2604 atau tanggal 1 juli 1944 di sebutkan sebanyak 21 ribu 37 jiwa korban pembunuhan masal yang telah dikuburkan disepuluh buah makam di mandor. (wan)

KABAG Protokol, Persidangan dan Perlengakapan Rumah Tangga DPRD Landak, Drs. Y. Timotius, menyarakan kegiatan kepemerintahan tidak mesti atau terpaku dari orang-orang APDN. Ini dikatakannya, karena dalam satu kegiatan pemerintahan dengan organisasi memerlukan beranekaragam disiplin ilmu. “Kalau kita hanya pokus APDN, bagaimana kedepan bangsa Indonesi,” katanya.
Maka dari itu, pemeritah harus memikirkan bagimana kedepan bangsa Indonesia ini, agar bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain. “Pormula yang paling tepat memanfaatkan sumber daya manusia dengan keahliannya masing-masing, dengan cara ini saya yakin bangsa Indones akan kuat dan maju,” tegasnya. (wan)

NGABANG- Hingga kini jabatan yang lowong wakil bupati landak masih erus dilakukan pengisian. Tentunya dengan menallui aturan-aturan yang berlaku di tanah air Indonesia. Salah satnya dengan kehadiran Pansus Pengisian Wakil Bupati Landak, jabatan orang nomor 2 di Bumi Intan ini segera ditentukan. Namun Bupati Landak DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.SI, diusung dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Landak, belum bisa menentukan nama-nama orang yang dimajukan untuk duduk di krsi pansa tersebut . Sementara itu Pansus Pengisian Wakil Bupati Landak, Senin (30/6), kemarin melalui rapat di Gedung DPRD melakukan rapat pansus dengan membuat jadwal kerja efektif, dimana ini terbentur mepetnya waktu dan kita juga mengejar deadline, dan jadwal DPRD Landak, pada tanggal 28 Juli mendatang pengisian wakil bupati (wabup) sudah dilakukan pemilihan. “Memang benar, anggota Pansus Pengisian Wakil Bupati Landak tadi siang sudah melakukan rapat bersama, kita hadir membuat jadwal sepektif mungkin, “ kata Marcelles DS, Wakil Ketua Pansus Pengisian Wakil Bupati, kepada sejumlah wartawan kemarin.
Diungkapkannya Pansus akan terus bekerja sambil menunggu Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atas revisi UU No.32/2004 yang terkait sebagai dasar pengisian wakil bupati seperti di Kabupaten Landak ini. “Kita masih menunggu PP dari Depdagri,” ujar Marcelus.
Lebih jauh dikatakannya, sesuai hasil revisi terbatas UU 32/2004 itu mekanisme pencalonan wabup yakni Partai Politik (Parpol) pengusung pasangan bupati dan wakil bupat terdahulu yakni PDI Perjuangan. Maka sebanyak dua nama diserahkan kepada bupati kemudian diserahkan kepada DPRD untuk dipilih. “Nanti pihak DPRD akan menyurati bupati untuk memberikan dua nama calon tersebut,” tegasnya.
Sedangkan untuk pemelihan nantinya pihak Pansus yang secara otomatis sebaga pantia akan membentuk tata tertib (tatip) untuk pemeilihan wabup yang disahkan dalam sidang paripurna yang diikuti seluruh anggota DPRD Landak. “Nah, dalam tatib ini lah, bagaimana proses pemilihan kalau apakah nantnya ada semacam fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) kepada para calon sebelum dilakukan pemilihan,” jelas Marcelus.
Ditempat berbeda, Ketua DPC PDIP Kabupaten Landak Minsen, SH, menegaskan hingga saat ini PDI Perjaungan belum menentukan sikap, siapa-siapa yang dimajukan dalam mengisi jabatan Wakil Bupati Landak. Terkait siapa nama-nama kader PDIP yang akan diajukan untuk mendamping Adrianus AS, belum bisa memberikan jawaban.”Alasannya pihaknya masih menunggu PP tentang pelaksanaan dari hasil revisi atau perubahan ke tga atas PP No 6 tahun 2005 tentang pemilihan pengesahkan penmgangakan dan pemberhentian kepala daerah,” katanya seraya mengatakan pihaknya baru memiliki drafnya, sedangkan nomor dan tahun belum ada. Ini yang menjadi acuan kita mengapa partai belum megajukan nama. Tapi secepatnya akan kita ajukan.
Jika dilihat dalam mekanisme intenal partai, siapa mereka (calon) yang akan maju menjadi wabup tetap akan memperhatikan asprasi yang berkembamg di partai sendiri. Karena dari sekian banyak kader yang berminat tapi akan dipres menjadi dua orang untuk diajukan. “Kita sudah ada Pansus yang akan mengatur tatib pemilihan. Jadi, kia akan secepatnya untuk menetapkan nama,” katanya. Ditambahaknnya, dalam waktu dekat ia akan meminta rekomendasi apalah dari pihak DPD maupun DPP PDI Perjuangan. (wan)

MERANTI- Menjadi tenaga kerja di luar negeri dianggap momok menakutkan. Hal ini diakibatkan merebaknya beberapa kasus menimpa tenaga kerja terutama kaum perempuan. Sering didengar pebantu rumah tangga, baby sister dan lainnya kurang diperlakukan dengan baik sebagai tenaga kerja. Kesewenang-wenangan menjadi sarapan bubur bagi TKW. Dari itu masalahpun mencuat kepermukaan, dan sangat disayangkan kasus –kasus ini jarang ada penyelesaiannya secara tuntas. “Memang ada kasus kita dengar menimpa TKW/TKI, tetapi tidak semua tenaga kerja itu mendapatkan perlakukan kurang menyenangkan dari majikan, mungkin saja itu terjadi secara kebetulan,” kata salah satu mantan TKW asal Selange Meranti, Mewah kepada Kapuas Post, belum lama ini di Ngabang.
Menurutnya, dirinya berani bersaksi karena sudah pernah menjalankan pekerjaan sebagai tenaga kerja di Taiwan selama tiga tahun. Malaysia di Kuala Lumpur selama 4,5 tahun. “Saya muai kerja sebagai TKW sejak tahun 1997-2000, pertama bekerja di salah satu restoran,” kenangnya. Sedangkan masalah gaji diterima cukup lancar sesuai hak yang sudah ditentukan menurut aturan main di Negara masing-msaing. “Majikan saya memperlakukan tenaga kerjanya cukup baik sesuai aturan main, dan beruntung sekali saya bukan bagian dari rekan-rekan lain yang menerima perlakukan kurang baik dari majikan,” ucapnya. Karena itu, Mewah berharap pihak berkompeten selektif membuat paspor dan surat perijinan lainnya menyangkut tenaga kerja. “Masalah upah dibayarkan cukup lancar, dan ada juga pemotongan agen resmi penyalur tenaga kerja, dan ini juga wajar sebagai warga Negara yang baik, ” katanya. (wan)