NGABANG- Beberapa waktu lalu Pemkab Landak, DPRD Landak dan perwakilan guru agama Kristen ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi. Kedatangan guru agama ini tidak lain guna memperjuangkan tuntutan mereka menjadi PNS.
Kepada wartawan, Wakil Ketua DPRD Landak, Klemen Apui yang juga ikut berangkat ke BKD Propinsi Kalbar mengatakan, hasil dari kunjungan tim ke BKD Propinsi Kalbar, tim meminta rekomendasi dari propinsi untuk pengangkatan guru agama Kristen tersebut. "Kemudian, kita juga meminta BKD Propinsi supaya bisa sama-sama berangkat ke Jakarta guna menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang akan dilaksanakan setelah Pemilu guna memperjuangkan tuntutan guru agama Kristen tersebut," ujar Apui yang ditemui, Rabu (2/4) di kantornya.
Dikatakan Caleg DPRD Kabupaten Landak ini, para guru agama Kristen ini meminta supaya secepatnya merealisasikan tuntutan tersebut. Sebab para guru agama Kristen ini sudah ada yang bekerja puluhan tahun tapi belum diangkat menjadi PNS. "Tuntutan mereka pun mengatakan bahwa bagi guru yang sudah kelewat umur, kalau bisa dijadikan honor daerah. Tapi dalam aturankan tidak pernah menyinggung honor daerah untuk guru agama. Yang ada hanya bagian penyuluhan," kata Caleg nomor urut 3 ini.
Legislator Partai Golongan Karya (Golkar) ini berharap supaya Pemerintah Pusat bisa mengakomodir tuntutan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Namun tentunya harus melalui cara bertahap. "Jadi mereka dilihat dari segi umur dan melalui tes juga. Cuma kita harapkan formasinya lebih banyaklah, jangan satu sampai dua orang," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Landak Marcos Lahiran membenarkan bahwa tim Kabupaten memang sudah berangkat ke Provinsi untuk memperjuangkan aspirasi dari guru agama Kristen tersebut. "Guru agama Kristen Protestan dan Katolik ini sudah mendapat rekomendasi dari Bupati Landak yang isinya menyarankan kepada pihak-pihak terkait, baik Pemprop maupun Menpan supaya bisa memfasilitasi para guru agama Kristen ini. Apakah mereka ini nanti bisa diterima menjadi tenaga honor, hal ini sangat tergantung formasi dari pusat," terang Marcos yang ditemui di kantornya.
Setelah dari propinsi, tim Pemkab Landak, tim Pemprop, beberapa anggota DPRD Landak dan beberapa orang perwakilan dari guru agama Kristen akan berangkat ke Jakarta. Di pusat, tim akan mengusulkan supaya Menpan bekerja sama dengan Departemen Agama (Depag) bisa membuka formasi bagi guru agama Kristen ini. "Itu harapan kita, mudah-mudahan Menpan dan Depag bisa membuka formasi bagi guru agama Kristen untuk diangkat menjadi tenaga honor, setelah itu menjadi CPNS, kemudian menjadi PNS," harap mantan Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Landak ini. Ia menambahkan jumlah guru agama Kristen Katolik dan Protestan itu berjumlah sekitar 241 orang. Sedangkan guru agama Islam belum ada yang mengusulkan. "Waktu menyampaikan aspirasi, memang ada guru agama Islam. Tapi mereka ini dari PGSD Untan. Hal ini merupakan urusan Dinas Pendidikan," imbuhnya. (wan)
Kepada wartawan, Wakil Ketua DPRD Landak, Klemen Apui yang juga ikut berangkat ke BKD Propinsi Kalbar mengatakan, hasil dari kunjungan tim ke BKD Propinsi Kalbar, tim meminta rekomendasi dari propinsi untuk pengangkatan guru agama Kristen tersebut. "Kemudian, kita juga meminta BKD Propinsi supaya bisa sama-sama berangkat ke Jakarta guna menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang akan dilaksanakan setelah Pemilu guna memperjuangkan tuntutan guru agama Kristen tersebut," ujar Apui yang ditemui, Rabu (2/4) di kantornya.
Dikatakan Caleg DPRD Kabupaten Landak ini, para guru agama Kristen ini meminta supaya secepatnya merealisasikan tuntutan tersebut. Sebab para guru agama Kristen ini sudah ada yang bekerja puluhan tahun tapi belum diangkat menjadi PNS. "Tuntutan mereka pun mengatakan bahwa bagi guru yang sudah kelewat umur, kalau bisa dijadikan honor daerah. Tapi dalam aturankan tidak pernah menyinggung honor daerah untuk guru agama. Yang ada hanya bagian penyuluhan," kata Caleg nomor urut 3 ini.
Legislator Partai Golongan Karya (Golkar) ini berharap supaya Pemerintah Pusat bisa mengakomodir tuntutan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Namun tentunya harus melalui cara bertahap. "Jadi mereka dilihat dari segi umur dan melalui tes juga. Cuma kita harapkan formasinya lebih banyaklah, jangan satu sampai dua orang," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Landak Marcos Lahiran membenarkan bahwa tim Kabupaten memang sudah berangkat ke Provinsi untuk memperjuangkan aspirasi dari guru agama Kristen tersebut. "Guru agama Kristen Protestan dan Katolik ini sudah mendapat rekomendasi dari Bupati Landak yang isinya menyarankan kepada pihak-pihak terkait, baik Pemprop maupun Menpan supaya bisa memfasilitasi para guru agama Kristen ini. Apakah mereka ini nanti bisa diterima menjadi tenaga honor, hal ini sangat tergantung formasi dari pusat," terang Marcos yang ditemui di kantornya.
Setelah dari propinsi, tim Pemkab Landak, tim Pemprop, beberapa anggota DPRD Landak dan beberapa orang perwakilan dari guru agama Kristen akan berangkat ke Jakarta. Di pusat, tim akan mengusulkan supaya Menpan bekerja sama dengan Departemen Agama (Depag) bisa membuka formasi bagi guru agama Kristen ini. "Itu harapan kita, mudah-mudahan Menpan dan Depag bisa membuka formasi bagi guru agama Kristen untuk diangkat menjadi tenaga honor, setelah itu menjadi CPNS, kemudian menjadi PNS," harap mantan Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Landak ini. Ia menambahkan jumlah guru agama Kristen Katolik dan Protestan itu berjumlah sekitar 241 orang. Sedangkan guru agama Islam belum ada yang mengusulkan. "Waktu menyampaikan aspirasi, memang ada guru agama Islam. Tapi mereka ini dari PGSD Untan. Hal ini merupakan urusan Dinas Pendidikan," imbuhnya. (wan)
0 Response to "Berharap, Guru Agama Kristen Ada Kabar Dari Menpan"