Kapuas Post Landak

NGABANG – Dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang ada
di daerah Kabupaten Landak terutama pada bidang pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) sudah semestinya harus di dirikan kantor unit
pelayanan pembayaran pajak PBB. Sehingga bagi masyarakat yang akan
membayar pajak PBB tidak merasa kesulitan. Apalagi selama ini untuk
mengurusi masalah pajak yang tidak terlalu besar maupun untuk membayar
BPHTB [Bea peralihat hak tanah dan bangunan],masih harus ke sanggau dan
hal ini pula yang bisa menjadi salah satu pemicu bagi untuk tidak
melakukan pembayaran terhadap apa yang kewajiban masyarakat. “Dengan
jauhnya tempat untuk mengurus baik peralihan hak maupun pembayaran PBB
yang saat ini masih berada di sanggau ini sebenarnya menimbulkan
kecendrungan masyarakat malas untuk melaksanakan kewajiban mereka.
Karena kecil urusannya besar pula biaya yang di keluarkan oleh yang
bersangkutan dan ini kalau kita lihat dari sisi BPNnya, ” ujar Rudi
Agustiawan A. Ptnh Kasi HTPT Kantor BPN Kabupaten Landak kepada Kapuas
Post Selasa, kemarin.
Hal tersebut menurutnya, sering di alami oleh pihaknya di BPN yang harus
menangani baik pembayaran pajak maupun mengurus peralihan hak yang di
lakukan oleh masyarakat melalui BPN, sehingga di rasakan biaya
perjalanan yang harus di keluarkan cukup tinggi ketimbang urusan yang di
lakukan.
Selain itu ia juga berharap agar PBB juga harus dapat keluar lebih
awal sehingga dapat di sebarkan lebih awal pula pada masyarakat wajib
pajak sehingga dengan demikian pembayarannya juga akan dapat lebih baik
ketimbang seperti yang salama ini terjadi di mana PBB selalu saja
mengalami keterlambatan. “kalau seperti ini kan akan sangat mudah
terjadi penjimpangan atau gangguan lainnya, dan ini belum lagi kondisi
daerah kita di landak inikan cukup jauh sehingga pelayanan dengan adanya
keterlambatan tersebut akan sangat berdampak pada kerja petugas dan ini
memang tidak bisa kita salahkan apalagi kondisi daerah sedangkan waktu
yang di berikan juga sudah sangat mendesak. Berbeda dengan kalau PBB itu
datangnya awal,”ungkapnya.
Dengan demikian katanya, dari sisi keberadaan kelancaran pembayaran
wajib pajak memang sudah saatnya di Ngabang harus ada salah satu Kantor
unit pelayanan sehingga masyarakat akan dapat dengan mudah untuk
mengurusi masalah peralihan hak yang selama ini cendrung masih
menggunakan proses bawah tangan sedangkan di lain pihak juga akan dapat
melahirkan kesadaran akan arti penting dari pajak itu sendiri karena
untuk membayar pajak masyarakat tidak harus ke sanggau tetapi cukup di
Ngabang.
Menanggapi hal tersebut, Joko Murdwianto dari Kantor Pusat PBB Sanggau
mengatakan bahwa, dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih optimal
kepada masyarakat wajib pajak, namun di akui memang selama ini masih
banyak sekali kekurangan terutama pada hal pelayanan pada masyarakat
wajib pajak. “Memang basih banyak kekurangan terutama pada tahun 2007
untuk sector perdesaan dan perkotaan yang ada di Kabupaten ini memang
masih cukup jauh dari target yang di tentukan dan memang masih banyak
hambatan. Sedangkan gerakan untuk tahun 2008 ini dimana masih ada sisa
waktu sekitar 1 bulan untuk kegiatan bulan panutan dan kita juga masih
tetap berusaha bagaimana untuk dapat mensukseskan pembayaran pajak bumi
dan bangunan ini,” katanya.
Dengan ini kedepannya, maka pihaknya juga sudah berencana tepatnya pada
bulan November juga akan melakukan Reorganisasi secara Nasional yang
artinya,Direktorat jendral pajak yang tergabung semua unsur kegiatan
bidang pelayanan perpajakan. Sedangkan daerah yang ada di Kalimantan
juga akan bergabung menjadi satu kantor yang namanya juga akan berubah
menjadi Kantor pelayanan pajak Pratama. “Ya nantinya di Kantor pelayanan
Pajak Pratama ini nanti akan bergabung semua kegiatan yang selama ini
terpisah dan nantinya akan menjadi 1 kantor saja tetapi dalam nya sudah
tergabung,”ujarnya. Sedangkan kantor pelayanan pajak yang untuk landak
yang selama ini masih berada di Pontianak maka untuk bulan November
mendatang akan bergabung menjadi KPP Pratama di sanggau. Sehingga dengan
adanya KPP Pratama di sanggau maka di kabupaten Landak juga akan di
bentuk kantor penyuluhan atau KP2KP dimana pungsi kantor tersebut akan
menjadi perpanjangan tangan kantor pelayanan pajak Pratama yang ada di
sanggau. Dengan demikian katanya dengan adanya kantor penyuluhan KP2KP
pelayanan pajak tersebut akan dapat mempermudah pelayanan pada
masyarakat juga di harapkan akan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat
wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya masing-masing. (wan)

NGABANG – Masih rendahnya pengetahuan akan arti penting keberadaan hutan
yang ada di sekitar kawasan satu daerah terutama di kabupaten Landak,
agaknya sangat perlu segera di bangun kembali. Kendati selama ini
sepertinya baik pengamanan, penanganan maupun rehabilitasi hutan maupun
upaya untuk peyelamatan hutan dan sejenisnya, sepertinya belumlah
menyentuh secara keseluruhan, sehingga masih sangat perlu sentuhan yang
betul-betul mengena pada sasaran yang di maksut.
Dikatakan Plt. Kadis Hutbun Landak, Vinsensius, S.Sos, MM, sebaliknya upaya
rehabilitasi hutan dan lahan yang di bangun selama ini oleh pemerintah
pusat cendrung di nilai sebagai salah satu bentuk proyek yang menjurus
pada bisnis karena memiliki anggaran. “Kalau kita lihat pengertian akan
pentingnya pengetahuan tentang keberadaan masalah hutan itu masih sangat
kurang. Yang dominannya justru gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
(Gerhan ) justru di nilai tidak lebih dari hal yang berbentuk proyek dan
pikiran ini yang sering timbul sehingga pemahaman yang seperti inilah
yang sangat keliru dalam rangka memahami hutan itu sebagai salah satu
tempat yang harus selalu ada dan terpelihara dengan baik sesuai dengan
pungsinya,” ujarnya.
Selain itu, program Gerhan yang selama ini di terapkan pada
semua daerah yang ada masih menggunakan konteks kontraktual yang pada
akhirnya penaganan hutan yang melibatkan semua steackholder yang
berkepentingan terhadap hutan ternyata sangat kurang terlibat. Untuk itu
ungkapnya, dari program yang ada tersebut saat ini nyaris tidak
melibatkan peranserta masyarakat yang artinya tidak memiliki
pemberdayaan masyarakat .
Sehingga, keberadaan hutan yang ada di daerah Kabupaten
Landak sangat berbeda kalau di klasifikasikan dengan hutan yang ada di
daerah luar Kalimantan seperti di daearh jawa. “Kalau hutan di
Kalimantan jangan di samakan dengan hutan yang ada di pulau jawa,juga
jangan di samakan dengan hutan yang ada Sumatra atau daerah lain
penanganannya. Karena Hutan di Kalimantan itu spesifikasinya adalah
hutan yang di miliki masyarakat yang berada di wilayah sekitar hutan
atau masyarakat Kalimantan, karena masyarakat yang ada sampai saat ini
masih sangat dekat dengan hutan yang ada,” ungkapnya seraya mengatakan
dalam pemberlakuan hutan yang ada di daerah Kalimantan memang seharusnya
bersipat spesifik yang artinya dalam penangan kelestarian hutan yang ada
sebaiknya dapat langsung melibatkan semua steakholder yang
berkepentingan di kawasan tersebut.
Menurut pria kalem ini, dari satu sisi sering terjadi penapsiran bahwa masyarakat di daerah Kalimantan yang berada di sekitar kawasan hutan yang melakukan aktifitas ladang berpindah juga sering mendapat penafsiran perambahan hutan. Padahal apa yang di lakukan oleh masyarakat seperti itu tidak lebih dari satu tahun namun demikian hal tersebut selalu di tanami dengan berbagai tanaman yang juga sama dengan
program yang di miliki dalam gerhan. “Sebenarnya akibat yang ada
sekarang itu juga terletak pada pola penangan hutan atau gerhan ini
menggunakan pola yang di tetapkan sehingga pemberlakuannya juga tetap
pada pola sentralistik. Sehingga muatan-muatan local yang berlaku pada
daerah yang sebagai daerah sasaran gerhan ini sepertinya terabaikan bagi
kegiatan gerhan, ” paparnya.
Apa yang sudah di lakukan dan di tetapkan oleh
pemerintah tidak salah tetapi output hasil kegiatan tersebut tidak
sesuai dengan pola sentralistik yang ada di masyarakat yang ada di
daerah. Terkait dengan hal tersebut katanya, dala penerapan pola di
magsud maka sudah di anggap perlu pemerintah pusat mengakomodir
kebijakan yang ada pada daerah. Terutama mengenai hal kedekatan
masyarakat yang ada dengan hutan serta masalah ladang berpindah yang di
garap yang di golong sebagai perambahan hutan karena dari kegiatan
tersebut sudah menebang hutan yang masih cukup asli. Padahal dari
kegiatan tersebut akan sangat berbeda dengan perambahan hutan yang
semestinya. Karena ladang berpindah justri akan tumbuh habitat baru yang
juga di sertai peremajaan lokasi ladang yang ada. Sehingga harapnya
mengenai kegiatan gerhan memang harus di sesuaikan dengan kondisi
masyarakat yang ada pada satu daerah untuk bernegosiasi dengan alamnya
yang selalu di gunakan untuk mencari hidupnya, maka pada saat itu pula
dapat di lakukan muatan-muatan gerhan. Sehingga pada saat masyarakat
selesai mengarap lokasi ladang dapat di anjurkan untuk menggunakan
program gerhan. Hanya hasil dari muatan local tersebut tidaklah serta
merta dapat di lihat secara langsung tetapi dapat di lihat pada 5 atau 6
tahun kemudian. (wan)

NGABANG- Untuk tahun 2008, Kota Pontianak dipercayakan sebagai tempat sSidang Umum Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (PPIK) Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan agenda empat tahunan, untuk memilih ketua umum “Sinode Gereja”, sekaligus evaluasi, serta menyusun program-program kedepan.
Demikian dikatakan ketua Panitia Sidang Umum Gereja Kalimantan Barat, Drs.Lukas Kanoh, MM, kepada wartawan, akhir pecan lalu.
Dikatakan Kadis Pendidikan Landak ini, ketua Umum Gereja PPIK Kalbar, sekarang sudah menjabat 2 kali, berdasarkan Anggaran Dasar maupun /Angaran Rumah Tangga Gereja GPPIK, kepengurusan ketua umum, tidak boleh dijabat tiga kali. Maka dari itu, melalui Sidang Umum Gereja PPIK Kalbar, Pdt. Sugit Gidion, M.Div, tidak dicalonkan.
“Kita berharap Gubernur Kalbar juga hadir, pada kesempatan itu juga, kita merasa berbangga akan hadir Bupati Landak DR. Drs. Adrianus AS, M.SI, memberikan ceramah, tentang kepimpinan, ” kata Lukas.
Adapun peserta yang diundang, kata Lukas Kanoh, berjumlah kurang lebih 200 orang, yang berasal dari perwakilan Gereja PPIK yang ada di Kalimatan Barat. “Persiapan kami dari panitia hampir rampung, tidak terasa tinggal 1 minggu lagi, melalui pemberitaan media koran kali ini, bagi yang tidak dapat undangan, sekaligus sebagai undangan untuk bisa hadir optimal,” jelasnya.
Acara pembukan Sidang Umum Gereja PPIK Kalbar di Wisma Nusantara, dengan acara di Gedung Gereja Jalan WR.Supratman, selama 2 hari dari tanggal 2-5 September 2008. Selain itu rangkaian dari Sidang Umum Gereja PPIK Kalbar, ada Pentasbisan Pendeta antara, kali ini sedikit antara 3 sampai 4 orang.
Disinggung keberadaan Gereja PPIK Ngabang? Lukas mengatakan jemaat Gereja PPIK Ngabang merupakan jemaat terbesar di Kalimantan Barat, sekitar 70 ribu orang, disusul Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau dan kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Barat. (wan)

PONTIANAK- Kerja keras dan tanpa mengenal lelah, Tim Pemekaran Wilayah Propinsi Kapuas Raya, tidak sia-sia. Tidak lama lagi, Komisi II DPR RI akan datang di Provinsi Kalimantan Barat, guna melakukan verifikasi faktual dengan DPRD Kalbar dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, termasuk dengan Tim Pemekaran Wilayah Propinsi Kapuas Raya. Jika, tidak ada halangan hari bersejarah itu pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat, Suprianto, S.Th, kepada Kapuas Post, Senin (25/08), diruang kerjanya.
Menurutnya, sebelum tanggal 28 Agustus, pada tanggal 27 Komisi A DPRD, melakukan persiapan dengan Pemerintahan Kalimantan Barat, guna menyambut kedatangan Komisi II DPR RI. Tak ketinggalan Komisi A DPRD Kalbar akan melakukan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Sintang. Masyarakat lima Kabupaten tergabung Propinsi Kapuas Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu penilainnya layak dimekarkan. “Selama ini layak, maka pada tahun 2010, Kalimantan Barat akan terpecah menjadi dua provinsi, dengan artian, terbaginya dua provinsi untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat, bukan membangi-bagi kekuasaan,” jelasnya seraya mengatakan baik Pemerintah Provinsi Kalbar dan DPRD Kalbar, sudah sering melakukan rapat, dan telah mengundang lima kepala daerah bagian timur.
Dalam kunjungan di Komisi II DPR RI, lanjut Suprianto, penilaian dari Komisi II, Pemekaran di wilayah Kalbar, sudah layak, dengan pertimbangan luas wilayah Kalbar sangat luas, sehingga Komisi II mau datang di Kalbar. Nantinya, misalkan Kalbar, setiap tahun dana DAK atau DAU 1 triliun, dengan lahirnya dua propinsi, maka akan dikucurkan dana sebesar 2 triliun. Pria yang layak siap tampil dalam Pemilu 2009 mendatang, mengajak masyarakat wilayah timur, untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pemekaran provinsi Kapuas Raya tidak banyak mengalami hambatan maupun rintangan. Namunpun, demikan, Suprianto, tidak bisa menapik, keberhasilan ini tidak terlepas dari Pemerintahan Pusat di Jakarta, karena mereka juga punya kewenangan menentukan layak atau tidak pemekaran wilayah propinsi baru di Kalimantan Barat.
Disinggung, respon kepala Derah Propinsi Kalimantan Barat, terhadap pemekaran Propinsi Kapuas Raya? Ketua DPD PDS Kalbar ini menambahkan, kepala Daerah Kalbar, merespon baik, akan tetapi, jadi atau tidaknya propinsi Kapuas Raya bukan wewenang gubernur, wewenang itu ditangan Pemerintah Pusat. (wan)

CAMAT Sengah Temila Bernadus, SH, mengucapkan banyak terima kasih pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan penguburan Ersa Tunjo. Terutama para Muspika, Puskesmas, tokoh adat, tokoh agama yang ada di Kecamatan Sengah Temila. “Saya mengucap banyak terima kasih atas kerjasama yang selama ini, baik dari kedatangan jenazah hingga penguburan,” katanya.
Selain itu, Bernadus juga menegaskan, kasus TKI asal Senakin ini punya nama lain Rita Ahim, sudah dilimpahkan ke pihak kepolisian, yaitu Polres Landak. Sedangkan dirinya hanya sebatas pelapor. “Kemarin (Kamis, red), sudah dilakukan penyerhan berkas, baik asli maupun poto copy, yang berhubungan mayah misteri ini. Termasuk BA serah terima
Langsung pun sudah saya tandatanggai sebagai pihak ke I, dan Kapolres Landak sebagai pihak ke II,” jelasnya.
Sejak datang di Pahuman, tiga hari tidak ada kabar kepastian, belum ada satupun keluarga yang mengaku, sesuai batas waktu ditentukan oleh pihak muspika. Akhirnya jenazah Ersa Tunjo, dikebumikan di Pahuman, tepatanya di depan Gereja Khatolik Pahuman, dimulai pukul 13. 30 WIB. (wan)

NGABANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) telah menetapkan bagi hasil terhadap pola kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan perbandingan 70:30. Dengan demikian, 70 untuk perusahaan dan 30 untuk masyarakat petani. Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishutbun Landak Vinsensius, S.Sos, MMA yang ditemui Rabu (21/8) di Bappeda Landak.
Dijelaskannya, dari perbandingan 70:30 ini mempunyai 3 pola. Yang pertama yakni bagi hasil lahan. “Atau kita mengadopsi pola inti plasma, hanya ini namanya inti plasma plus. Plusnya yakni kemitraan. Yang kedua yakni pola hasil Tandan Buah Segar (TBS). Maksudnya kemitraan hasil produksi. Sedangkan yang ketiga yakni pola bagi saham. Jadi masyarakat memiliki saham tetap di perusahaan,” ujarnya. Ia menambahkan, perbandingan bagi hasil itu sudah di tentukan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2008 tentang penyelenggaraan usaha perkebunan di Landak. Namun untuk saat ini Perda itu sedang disiapkan dan sudah ditetapkan. “Hanya satu langkah lagi kita menunggu rekomendasi pusat, apakah Perda itu bertentangan atau tidak dengan otonomi daerah. Tapi dari provinsi kita sudah mendapatkan rekomendasi,” ujarnya.
Meskipun demikian ia mengatakan ada satu permasalahan lagi dalam penetapan bagi hasil tersebut yakni mengenai status tanah atau Hak Guna Usaha (HGU). Sebab permasalahannya, kalau HGU sudah habis masa berlakunya, HGU tersebut harusnya kembali ke pemilik asal. “Kalau pemilik asal inikan masyarakat, atau bahasa lainnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Ini sudah pernah kita sepakati. Tetapi menurut bahasa hukumnya, kalau HGU sudah habis, kembali pada negara, barulah dikembalikan kepada masyarakat. Nah, hal inilah yang sekarang ini harus disepakati dulu dengan pusat,” tuturnya.
Namun demikian, lanjut Vinsen, Pemkab Landak tetap bertahan sesuai dengan aturan. Artinya, harus kembali ke negara dulu, barulah dikembalikan kepada masyarakat dan menjadi hak ulayat adat.
Sesuai dengan Undang-undang Agraria, kontrak HGU selama 35 tahun. Oleh karena itu dengan masa yang sangat panjang itu, ia mengingatkan untuk penetapan HGU itu harus hati-hati. “Jangan seperti yang terjadi sekarang, HGU dipatok-patok saja tanpa ada pernyataan, persetujuan dan lain sebagainya. Berartikan menyalahi aturan,” tukasnya. (wan)

NGABANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak telah mengeluarkan keputusan tentang rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Landak tahun 2007. Keputusan DPRD Landak ini dibacakan dalam sidang yang berlangsung Kamis (21/8) di ruang sidang DPRD Landak. Keputusan tersebut dibacakan sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Landak Tahun 2007, Yulinus Raoni, S.Sos, M.Si. Dalam keputusan tersebut, DPRD merekomendasikan kepada Bupati Landak terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Landak. Sebab banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang ditemukan Pansus dalam penyelenggaraan kepemerintahan di bumi intan ini selama tahun 2007 lalu. Ada 3 bidang yang harus diperbaiki Pemkab Landak yakni bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang keuangan.
Ditemui usai sidang Ketua Pansus LKPJ Bupati Landak tahun 2007, Alidin, SH mengatakan Pansus LKPJ Bupati Landak memang menemukan banyaknya temuan-temuan yang terjadi dibeberapa proyek tahun anggaran 2007 lalu. Proyek-proyek yang dilaksanakan Pemkab Landak tersebut dinyatakan gagal. Oleh karena itu DPRD Landak sendiri memberikan rekomendasi kepada Bupati Landak untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terjadi pada tahun 2007 lalu. “Kita berharap kalau memang proyek tersebut merupakan proyek fisik, kita meminta supaya Pemkab Landak untuk ke depan supaya berhati-hati, terutama dalam hal penggunaan dana. Apakah itu dikarenakan kontraktornya yang kurang jeli, atau memang dari pihak pengguna anggaran itu sendiri yang kurang memperhatikan. Sebab kalau saya lihat pengawasan proyek yang dilakukan baik secara fisik maupun non fisik di Landak ini sangat kurang,” ujarnya.
Dikatakan Alidin, dari keputusan Pansus LKPJ Bupati Landak dapat diambil kesimpulan bahwa memang ada beberapa instansi yang bermasalah. Secara blak-blakan, legislator Partai Sarikat Indonesia (PSI) ini mengatakan berdasarkan hasil pantauan Pansus, ada beberapa instansi yang bermasalah seperti di Dinas Pendidikan Landak. Pansus melihat anggaran yang tidak bisa dilaksanakan instansi tersebut kurang lebih Rp. 2 miliar. “Memang secara keuangan negara dan masyarakat Landak tidak dirugikan. Tetapi secara publikasi, publik dirugikan. Alangkah baiknya proyek itu diadakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Termasuk yang saya tekankan adalah memikirkan kesejahteraan para peserta didik seperti guru,” papar mantan guru ini. Ke depan ia mengharapkan kepada Dinas Pendidikan Landak supaya tidak memprogramkan kegiatan yang muluk-muluk. Lebih baik pemerintah memerhatikan kesejahteraan guru tersebut.
Selanjutnya di Dinas Kesehatan (Dinkes) Landak, Pansus melihat Dinkes memang mempunyai program yang cukup bagus. Tapi sangat disayangkan pelaksanaannya di lapangan hampir 90 persen nihil. “Seperti pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan. Disitu dipertanyakan mengapa alat kesehatan dan obat-obatannya itu-itu saja. Padahal Dirjen Yankes di Depkes siap membantu untuk memberikan alat kesehatan dan obat-obatan itu,” katanya. Kemudian, lanjutnya, untuk proyek-proyek fisik, Dinkes Landak membangun Poskesdes. Namun meskipun bangunannya dibuat, tapi tenaganya tidak pernah dikirim. Demikian juga dengan sistem pelaksanaan tender proyek fisik di Dinkes Landak, Pansus melihat para peserta lelang tidak menerima dokumen lelang. Padahal hal itu sudah diatur dalam Kepres No. 80. “Apalagi, terindikasi ada asosiasi yang seakan-akan mengendalikan proyek di Dinkes Landak. Tapi saya tidak mau menyebutkan asosiasi yang mana,” ucapnya.
Kemudian di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Landak, Pansus melihat bahwa pelaksanaan proyek multi years sedikit terkendala. Sebab sampai saat ini proyek multy years yang dilaksanakan tahun anggaran 2008/2009 hampir 90 persen belum terlaksana. “Yang namanya proyek multy years, kontraktor jangan lagi menunggu anggaran dari pemerintah baru kerja. Sebab proyek multy years ini sangat dituntut kontraktor yang bonafid, punya modal, bukan mengharapkan uang muka baru kerja. Tapi kenyataan di Landak seperti itu, belum ada uang muka, kontraktor tidak mau kerja dulu,” tukasnya. Ia berharap kepada Dinas PU Landak supaya segara mengingatkan kontraktor yang nakal. Dalam arti kata, jangan asal mau jadi kontraktor, tetapi belum ada anggaran dari pemerintah, belum berani kerja. “Demikian juga pengawasan di Dinas PU Landak ini kami lihat kurang pas. Artinya, antara konsultan perencana dengan konsultan pengawas kurang nyambung,” katanya.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Landak juga menjadi sorotan dari Pansus. Alidin mengatakan di instansi ini masih punya Pekerjaan Rumah (PR) di tahun 2006 lalu. Salah satu PR yang belum dituntaskan yakni masalah pengadaan bibit karet. (wan)

NGABANG- Masyarakat Kabupaten Landak, tampaknya harus bersabar, untuk menyekolahkan anaknya di STKIP Ngabang. Pasalnya, pihak Diknas Kabupaten Landak, masih menunggu hasil permohonan ijin dari Dikti.
“Pada dasarnya kehadiran STKIP Ngabang, tidak ada masalah, Pemerintah Kabupaten Landak, punya komitmen membangun dunia pendidikan,” kata Kadis Pendidikan Landak, Drs. Lukas Kanoh, MM, kemarin kepada Kapuas Post, diruang kerjanya.
Permohonan ini, berkat fasiltas dari teman-teman UPI Bandung, menurut mereka STKIP Ngabang ijinya belum turun. Kendati demikian, menurut mereka, usaha ini tidak ada kendala, walaupun Pemerintah Pusat sudah membatasi kehadiran Perguran Tinggi Swasta. Menurut Prof. Riduwan (orang yang mempasilitasi berdirinya STKP Ngabang, red), Kabupaten Landak dianggap merupakan daerah khusus
initinya beliau, Remot Area, artinya Landak berdekatan dengan daerah perbatasan, daerah yang dapat memberikan efek samping. “Pak bupati sudah memerintahkan saya untuk ke Pusat, bagaimana perkembangan STKIP Ngabang, mungkin minggu depan kebeutulan saya ada tugas dinas di Jakarta, menyusul lanjut sejauh mana kejelasan ini,” tegasnya.
Seandianyapun, tahun 2008, belum ada kepastian, masuk di tahun 2009, persiapan penerimaan mahasiswa baru lebih mantap dan lebih siap. “Untuk ruang kuliah sudah kita benahi, termasuk ruang rektorat. Termasuk tenaga pengajar kita sudah kirim daftar nama-nama dosen untuk kelengkapan proposal ini,” katanya.
Dosen, kata Lukas Kanoh, diambil dari beberapa tenaga yang handal dan sudah berpengalaman, seperti Dosen Untan dari FKIP, UPI bandung, STKIP PGRI Pontianak dan beberapa aparat pejabat Kabupaten Landak punya kualifikasi sebagai dosen. Nanti, tahun pertama dibuka program diantaranya Bahasa Inggris, Penjas. Tenaga ini relatip tersedia. Khusus Penjas, agak kesulitan, kita mau tidak mau mengambil tenaga guru SMA bertitel S1, atau dari Untan, ” katanya. (wan)

MENJALIN- Sejarah program KB Nasional di Indonesia. Kita patut bersyukur bahwa program Keluarga Berencana (KB) yang saat ini dicanagkan pada awal tahun 1970 kurang mendapat perhatian, dan bahkan mendapat tantangan yang berat dari masyarakat. Sebaliknya dijaman sekarangf telah menjadi kebutuhan dan sebagai norma kebutuhan bagi sebagain besar masyarakat Kabupaten Landak.
Demikian dikatakan Bupati Landak DR. Drs. Adrianu AS, M.SI, Kamis (21/08), kemarin saat memberikan kata sambutan pada TNI-Manunggal KB-Kesehatan, di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.
Dikatakannya, ini bisa dibuktikan dari hasil evaluasi kegiatan program KB nasional tahun 2007, bahwa sudah lebih dari 66 % pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Landak telah mengunakan alat kontrasepsi untuk mengatur dan merencanakan kehamilan dan kelahiran.
Namun disadari pula, pengelolaan KB akhir-akhir ini cendrung melemah, ini dinilai bupati, terkait dengan nilai berbagai aspek, antara lain makin berkuranganya SDM fungional KB di lapangan. Keberhasilan program nasional KB akan menjadi salah satu solusi terhadap masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, yang mengerucut pada satu masalah pkok yaitu, jumlah penduduk yang terlalu banyak, jumlah penduduk terlalu besar, yaitu nomor empat terbesar didunia, barangkali tidak akan merepotkan apabila diimbangi dengan kualitas yang memadai, karena penduduk yang besar dan berkualitas yang memadai, karena asset pembvangunan, tapi sebaliknya kalau jumlah penduduk besar, tapi tidak berkualitas dapat dipastikan justru akan menjadi beban pembangunan itu sendiri.
Oleh karena itu, bupati, ingin, walau di Kabupaten Landak kepadatan penduduk baru mencapai 33, 18 % orang per Km2, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,5 masih diperlukan upaya-upaya yang sangat keras dari stake holders terkait untuk bersama-sama mengatur agar jumlah penduduk tidak meningkat secara tidak terkendali.
peningkatan jumlah penduduk melalui kelahiran alamiah di Kabupaten Landak harus kita upaytakan apat terkendali, seiring dengan upaya kita untuk meningkatkan kualitas manusia. terlebih meningkatkan hasil kajian, bahwa jumlah anak (fertilitas) penduduk msikin, secara signifikan lebih tinggi dari penduduk yang lebih mampu. “Kalau ini tidak ditanggulanggi, maka pertumbuhan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Landak akan semakin cepat, dan tentunya akan berdampak terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Landak yang juga akan semakin sulit,” kata Adrianus yang sebentar lagi akan diwisuda gelar Drnya di Bandung Jawa Barat. Memasuki era baru pelaksanaan KB setelah dilaksanakan konferensi kependudukan dan pembangunan di Kairo tahun 1994, tambah bupati, telah disepakati perubahan paradigma baru dari pendekatan penegadalian kelahiran dan penurunan fertlisasi menjadi kea rah hak-ahak reproduksi ksehatan dan gender, trafiking terhadap perempuan dan HIV/AIDS.
Hadir dalam TNI-Manunggal KB-Kesehatan , Sekda Landak Drs. Ludis, M.SI, Dandim Mempawah, Kadis Kesehatan, Kakan KB dan PKS Landak, Camat Menjalin, Dan Ramil, Kapolsek Menjalin, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan undangan liannya. (wan)

NGABANG – Dalam rangka mendukung minat baca masyarakat yang ada di
Kabupaten Landak, ribuan buku yang sudah lama berada di Kantor
perpustakaan daerah Kabupaten Landak sudah siap di pajang. Menurut
keterangan dari Kepala Kantor (Kakan) Kearsipan Daerah Kabupaten Landak
FK.Hariadi kepada Kapuas Post Kamis (21/08), kemarin mengungkapkan,
gedung yang akan di pakai untuk tempat melayani masyarakat yang akan
meminjam buku-buku bacaan di perpustakaan sudah siap di resmikan kendati
masih menunggu jadwal dari Bupati Landak. “Mengenai gedung yang kita
pakai adalah di Aula Kantor Bupati yang lama dan saat ini sidah rampung
tingga menunggu jadwal dari Bupati untuk meresmikannya,” ujarnya.
Karena hingga hari ini pihaknya belum menerima kapan peresmian akan di
lakukan, hanya saja rencana peresmikan pada bulan-bulan
ini belum dapat kepastian kapan tanggal finalnya.
Dikatakannya, persiapan tempat yang memang sudah di lakukan sejak lama tersebut,
merupakan proses yang di persiapkan agar dalam pelayanan kedepan, dapat
lebih memuaskan bagi para pengunjung atau masyarakat yang membutuhkan
imformasi melalui media buku. “Mengenai pelaksanaan persiapan ini sudah
lama, dan ini kita berharap agar dalam pelayanan nantinya akan bisa
lebih baik. Karena kita ingin melalui perpustakaan daerah yang ada ini
akan dapat memberikan mempaat bagi masyarakat kita khususnya yang ada di
Landak,” harapnya.
Apalagi katanya setelah melihat realita yang ada pada masyarakat memang
menunjukan minat baca serta rasa ingin belajar dan ingin tahu tentang
berbagai hal terutama mengenai berbagai imformasi, baik pendidikan,
pertanian, perkebunan maupun tehnik membangun di berbagai bidang cukup
tinggi, sehingga hal ini pula yang mendorong Pemda khususnya Kantor
Kearsipan Daerah Landak segera mengambil langkah untuk dapat memenuhi
kebutuhan serta minat baca yang ada pada masyarakat. Sehingga katanya
dengan di resmikannya perpustakaan daerah ini, maka akan dapat segera di
pungsikan untuk melayani kebutuhan baca bagi masyarakat. “Rencana
kedepannya dan ini memang sudah kita rencanakan, nantinya Perpusda tidak
hanya melayani masyarakat kita yang berada di Ibu Kota Kabupaten saja,
tetapi juga akan kita perluas ke seluruh kecamatan yang ada di daerah
ini, yang menjadi pertimbangan kita tidak lain, 1 orang saja yang bisa
membaca dalam satu Kecamatan,maka dari 13 kecamatan yang ada sudah 13
orang juga yang mendapat ilmu artinya yang membaca buku dan ini dalam 1
hari,” imbuhnya seraya menambahkan untuk sementara program pelayanan akan
tetap di pokuskan pada kabupaten dulu sedangkan rencana tersebut akan di
bangun secara bertahap dan di sesuaikan dengan kemampuan pemerintah. (wan)

NGABANG – Upaya membuka isolasi daerah yang hingga saat ini masih sangat
membutuhkan pembangunan khususnya di bidang transportasi jalan agaknya
sudah mendpat angin segar. Kendati untuk pembangunan pada tahun anggaran
2008 sejumlah daerah yang ada di Kabupaten Landak segera akan memiliki
akses jalan yang merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat yang ada di
daerah pedalaman.
Menurut pengakuan Ir. Irawadi, MM, Kabid Bina Marga Dinas PU
Kabupaten Landak ketika di hubungi Kapuas Post Kamis (21/08), kemarin
mengungkapkan, pelaksanaan pembangunan jalan tersebut memang berpariasi,
yang artinya mulai dari pembukaan badan jalan sampai peningkatan dan
pemeliharaan yang ada pada wilayah 1,2, 3 dan 4. “Tergantung kondisi ada
yang baru tahap pembukaan badan jalan ada yang peningkatan sampai pada
pemeliharaan. Karena daerah yang ada, masih banyak yang masih membuka
badan jalan,”ujarnya. Adapun daerah yang mendapat jatah pembangunan
jlalan untuk tahun anggaran 2008 untuk wilayah satu meliputi Desa Nyi,in
ke mandor kiru menuju jelimpo, Ntajam ke Baris, dan sepangah menuju
Melanggar. Sedangkan untuk wilayah 2 Desa Sekilap menuju Keramas, pasir
putih ke Senakin ke jambu dan singkut tembawang. Kemudian Oto banyiur ke
oto basa menuju Agak dan kampong tangah. Sedangkan untuk wilayah 3
meliputi simpang Mamo ke Kedama, meranti ke tahu, ansang sidas, darit ke
ta,as. Menurutnya, untuk wilayah 4 meliputi Tiang Tanjung menuju sailo,
nangka nyawan, kerangan dano, mensio apo, pauh Berinang. “Inilah daerah
yang mendapat bagian untuk pembangunan jalan pada tahun anggaran
2008/2009.sedangkan untuk sejumlah usulan dari kades lainnya akan
menyusul karena pembangunan ini pasti akan di lakukan hanya saja di
laksakan secara bertahap, ”katanya. Sedangkan untuk program pembangunan
jembatan untuk tahun anggaran ini yaitu desa sekamu jembatan sungai
landak kemudian jembatan bolak sungai mempawah. Sementara itu
menurutnya, bagi daerah yang jalannya di persiapkan oleh perusahaan maka
akan di lakukan sesuai dengan kondisi jalan bahkan sangat di harapkan
terutama pada jalan utama Pemda juga akan melakukan kerja sama namun
juga seraya meminta agar pihak perusahaan dapat lebih banyak
memperhatikan pembangunan jalan kendati jalan tersebut merupakan salah
satu akses yang sangat di butuhkan oleh perusahaan terutama untuk
melakukan berbagai kegiatan perusahaan. “Ya kalau jalan yang berada pada
areal perusahaan khususnya jalan – jalan utama kita mintalah perusahaan
yang lebih banyak karena perusahaan yang mempergunakan jalan itu lebih
banyak. Hanya statusnya saja yang jalan umum, tetapi lebih banyak di
gunakan oleh perusahaan. Maka dalam pemeliharaan jalan tersebut
perusahaanlah yang lebih banyak melakukannya,”pintanya.
Adapun harapan tersebut menurutnya, di harapkan apa yang sudah di
lakukan oleh pemda akan dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat
serta dapat mendukung berbagai kegiatan maupun aktiviras masyarakat yang
ada. Sehingga itu pulalah yang yang mendorong semua elemen dapat selalu
mendukung berbagai program kegiatan yang di lakukan terutama agar
pasilitas jalan yang sudah ada dapat di jaga dengan baik. (wan)

DALAM rangka peringatan HUT RI ke 63 di Kabupaten Landak
panitia menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya: gerak jalan
Indah, Karnaval, lomba sepeda hias, poco-poco dan lomba kebersihan
lingkungan sekolah. Dalam memeriahkan hari kemerdekaan tahun 2008 ini
SMP Negeri 2 Ngabang ikut juga memerihkan dan mengikuti bebrapa jenis
perlombaan tersebut diatas hanya senam poco-poco saja yang tidak
diikuti.
Demikian dikatakan Kepala SMP Negeri 2 Ngabang Mariyani,A.Md, kepada
Kapuas Post Rabu (20/8), saat ditemui di SMP 2 kemarin.
Dari sekian banyak perlombaan yang diikuti SMP 2 Ngabang ternyata hasilnya bener-benar sangat memuaskan semua cabang yang diikuti mendapat juara antara lain:
Lomba gerak Jalan Indah meraih Juara I dan II, lomba sepeda hias meraih
juara I, lomba karnaval Juara I dan lomba kebersihan lingkungan sekolah
juga meraih juara I dari  jenis perlombaan yang diikuti SMP 2 semua
juara I diraih SMP 2 Ngabang bahkan lomba gerak jalan indah juara II pun
diraih SMP 2 juga. Atas keberhasilan ini kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh panitia terutama sekali kepada Tim Yuri yang telah
menilai dan mempercayai sekolah kami sebagai juara tahun ini, kata
Mariyani. Keberhasilan SMP 2 ini tidak terlepas atas kerjasana para
gurupembimbing yang dikordinir oleh Pembina kesiswaan yang memotivasi
dan mendorong siswa-siswi giat dalam latihan sehingga merupakan prestasi
yang sangat gemilang dari siswa-siswi kami sehingga tercapailah cita-
cita sesuai Motto sekolah SMP 2 Ngabang yaitu” Unggul Dalam Prestasi,
Berpilar Pada Imtaq dan Akhlak”, sehingga usaha kita tidak sia-sia kata
Mariyani juga, sambil pamitan dan berpesan kepada semua keluarga
SMP Negeri 2 Ngabang bahwa dirinya akan berangkat ke Pontianak selama 3
hari dalam rangka menikahkan dan pelaksanaan resepsi putranya di-
Pontianak. (wan)

NGABANG – Dari 3 daerah tujuan studi banding yang akan di lakukan oleh
MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah ) SMP sekabupaten Landak, pilihan
yang sudah di putuskan oleh MKKS melalui pertemuan tetap memilih bali
yang akan di jadikan daerah tujuan studi banding. Kendati awalnya selain
bali ada 2 daerah yang juga di rencanakan menjadi tujuan utama yaitu 2
daerah yang ada di Yogjakarta. Menurut Jongki Spd Ketua MKKS SMP
Kabupaten Landak kepada Kapuas Post mengungkapkan, alasan terpilihnya
daerah Bali tersebut memang meliputi beberapa aspek yang sudah dapat di
ketahui, sehingga kelebihan sistim pendidikan yang ada di Bali bisa di
katakan yang terbaik. “Memang ada 3 daerah yang di usulkan Bali dan 2
daerah ada di Yogyakarta, setelah kita bahas ternyata Bali tetap menjadi
tujuan utama. Dan ini bukan karena Bali adalah tempat parawisata, tetapi
system pendidikan di sana ada kelebihan, sehingga ini yang menjadi
pertimbangan kita,” ujarnya.
Dikatakan, adapun kelebihan tersebut dimana
pendidikan di Bali ternyata mampu memadukan pendidikan dengan budaya
yang ada di daerah tersebut. bahkan katanya, setiap hari besar adat
istiadat setempat semua sekolah yang ada di daerah tersebut selalu di
liburkan. Yang artinya masyarakat masih sangat menyatu dengan adat
setempat. Sedangkan dari waktu belajar juga bisa di kategorikan sedikit
tetapi yang di sebabkan banyak libur tetapi tidak mengurangi jam yang
sudah di tetapkan oleh pemerintah. “Sebenarnya kita tertarik dengan
masalah ini, karena di Bali kan banyak libur ketimbang belajar tetapi
jam pelajaran yang mereka miliki bisa sama dengan yang sudah di
tentukan. Bahkan sistim penerapannya juga cukup baik sehingga mampu
menjadi yang terbaik, artinya bukan yang lain itu kurang baik tetapi
kita tertarik dengan sistim yang di gunakan di sana,”Ungkapnya.
Sementara itu dari sisi kebudayaan daerah, memang kita akui tetap
menjadi perhatian yang artinya setiap adat istiadat selalu mempunyai
hari besar. Sehingga setiap kali daerah itu memperingati hari basarnya
maka semua harus di liburkan dalam arti semangat kebersamaan dan
kekompakan masih cukup tinggi.
Dengan demikian,terkait dengan hal tersebut mutu pendidikan yang ada di
daerah tersebut juga sudah cukup maju kalau di bandingkan dengan yang
ada di daerah ini. Untuk itu ungkapnya hal itu pula lah yang melandasi
MKKS SMP Landak berkeinginan untuk mempelajari sistim yang di pakai
sehingga kedepannya akan dapat meningkatkan serta mendongkrak
peningkatan baik kemajuan maupun mutu pada pendidikan yang ada di daerah
ini. Selain itu katanya, dari sisi kebudayaan daerah yang ada, pihaknya
juga mengharapkan para generasi juga harus tanggap untuk melestarikan
hal itu. Mengingat kebudayaan merupakan salah satu asset yang apabila di
kembangkan akan dapat menambah penghasilan daerah, sehingga hal ini
perlu di ketahui upaya untuk mensinergis atau keterpaduan antara
pendidikan dengan kebudayaan yang ada. “Ini sebenarnya untuk mewarisi
kebudayaan kita yang ada, kalau kita lihat generasi sekarang inikan
sedikit sekali yang mau melihat masalah ini. Sedangkan kalau di Bali
masalah kebudayaan adat istiadat ini memang merupakan asset yang
menguntungkan bagi penduduk bahkan mendatangkan Incam bagi masyarakat
dan tehnik inilah yang harus kita ketahui bagaimana cara mereka mengolah
hal ini,”katanya penasaran. Untuk itu upaya ini di harapkan dapat
memberikan mempaat besar bagi generasi dalam rangka mengembangkan
potensi keterpaduan yang juga ke depannya akan dapat memberikan kemajuan
pada sistim peningkatan maupun mutu pendidikan yang ada di Kabupaten
Landak ini. (wan)

NGABANG – Di tengah gencarnya himbauan termasuk dari Gubenur Kalbar,
menghimbau agar pemakaian Energi listrik termasuk pada beban puncak
harus di kurangi yang di sebabkan kemampuan daya yang di miliki PLN
daerah ini masih sangat terbatas, sehingga lampu maupun pasilitas yang
menggunakan listrik dapat di padamkan apa bila tidak di perlukan.
Namun di tengah himbauan tersebut ternyata lampu yang ada di dalam Taman
simpang 3 di KM 2 Ngabang tetap saja menyala walaupun pada siang
hari. “Kalau kit baca di Koran Kapuas Post hari ini [rabu kemarin red]
di situ ada himbauan dari Gubenur tentang penghematan pemakai listrik
tetapi lampu taman di KM 2 Ngabang tetap menyala terus walaupun siang
hari lantas bagaimana dengan himbauan tersebut, kog tidak di padamkan
inikan pemborosan,” kata Siyus S.Pd. MM, anggota DPRD Kabupaten Landak
kepada Kapuas Post, Rabu (21/08).
Seharusnya, kata Legislator dari PNBK Kabupaten Landak ini, sebelum ada
himbauan dari Pemerintah Propinsi Kalbar, semestinya Pemda dapat melihat
baagaimana upaya penghematan terhadap pemakaian daya listrik yang memang
masih sangat terbatas. Apalagi tegasnya Pemda memang merupakan contoh
bagi masyarakat. Namun karena lampu taman yang ada di jalan tersebut
menyala secaraterus menerus maka akan dapat menjadi perbandingan
masyarakat. “inikan bisa menjadi contoh bagi masyarakat, kata masyarakat
kita yang di himbau untuk berhemat sementara lampu yang ada di dalam
taman milik pemda kog menyala terus, jadi yang di himbau itu siapa ?
ungkapnya setengah bertanya.
Sehingga seraya juga mempertanyakan apakah setiap taman yang ada
tersebut memiliki petugas yang selalu mengontrol sehingga lampu-lampu
taman tersebut dapat di padamkan segera apabila tidak di perlukan.
Kendati kalau saja seperti sekarang ini maka dengan tidak di padamkan
lampu jlalan tersebut, juga dapat memberikan contoh pada masyarakat
terutama tentang himbauan yang ada. Untuk itu di harapkan mengenai lampu
yang terus menyala tersebut di harapkan dapat di padamkan apa bila sudah
tidak di mempaatkan sehingga apa yang menjadi keinginan bersama terutama
mengenai penghematan pemakaian tenaga listrik dapat di lakukan dengan
baik dan ini demi kepentingan bersama. (wan)    

KADIS Pertanian Landak Ir. Pa’du Palembong mengatakan Bupati Landak DR. Drs. Adrianus Asia Sidot M.SI dalam melaksanalan tugasnya tidak memilih waktu. Buktinya, hari libur diisi dengan selalu mendekatkan diri dengan rakyatnya. “Pada hari ini bupati kita hadir, kendati pada hari ini libur, selalu mendekatkan diri kepada rakyat guna memberikan pelayanan terbaik,” kata Pa’du Palembong, disela-sela panen raya padi di Dusun Singkong Luar Desa Kasturi Kecamatan Mandor, kemarin.
Dia juga mengatakan, Bupati Landak akan memberikan bantuan satu buah unit alat perontok bermesin atau power threser.”Ini dilakukan demi menjaga proses perontok padi efisien dan menghindari kehilangan hasil,” katanya. (wan)

NGABANG – Meskipun di guyur hujan yang cukup lebat, perebutan piala
bergilir pada babak Final turnamen sepak bola PDS Cup yang di
selenggarakan tanggal 17 kemarin berlangsung cukup seru. Dimana dalam
pertandingan perebutan juara pertama dalam memperebutkan piala bergilir
ketua DPC PDS tersebut di ikuti oleh dua tim tangguh yaitu antara
kesebelasan Anik melawan kesebelasan dari jabeng, Sementara pada babak
pertama kedudukan antara kedua kesebelasan berlangsung imbang dengan
skor 0-0. sedangkan pada babak kedua menit 17 kesebelasan Anik berhasil
menembus gawang kesebelasan Jabeng sehingga mengubah kedudukan menjadi 1-
0. dengan perubahan kedudukan tersebut para pemain dari Jabeng juga
tidak mau kalah sehingga pada menit yang ke 22 kesebelasan Jabeng
ternyata berhasil mengubah kedudukan menjadi imbang 1-1. pertandingan
antara kedua kesebelasan yang di pimpin oleh wasit Ahian dan Sudianto
dari Kabupaten Landak, tampaknya cukup bekerja keras apalagi saat
berlangsung pertandingan babak final di guyur hujan yang cukup lebat
namunpun demikian kondisi tersebut tidaklah mengurangi semangat para
pemain antara kedua kesebelasan, bahkan pada menit yang ke 28 babak ke-2
kesebelasan Jabeng Club kembali berhasil menembus gawang kesebelasan
Anik yang secara langsung mengubah kedudukan skor menjadi 2 – 1 yang
hingga akhir pertandingan kedudukan tersebut ternyata tetap tidak
berubah yang pada akhirnya mengantar club dari kesebelasan Jabeng meraih
juara pertama pada turnamen tersebut yang di susul juara kedua di
tempati oleh kesebelasan Anik, juara ketiga dari Persib Pelaik dan juara
ke empat di pegang oleh kesebelasan dari Sebetu. “dalam pertandingan
perebutan piala bergilir PDS Cup ini bukan hanya yang juara
pertama,kedua dan ketiga saja yang mendapat piala tetapi juga ada juara
4, pemain terbaik dan klub terbaik. Jadi selain tropi mereka juga
mendapat baju klub serta uang binaan dari penyelenggra, ”kata Mustamrin
S.th. ketua panitia PDS Cup kepada kapuas Post Minggu kemarin.
Sementara itu untuk top skor di raih oleh Sudianto dari kesebelasan
Kajeh Antan dan penyerahan tropinya di serahkan oleh Yonas selaku tokoh
masyarakat. Dikatannya selama pertandingan berlangsung dari tanggal 8
agustus lalu hingga 17 agustus kemarin pihak panitian juga sudah
menetapkan penilaian pada club terbaik dari 22 club yang ikut, yang kali
ini di raih oleh kesebelasan Tarabit Jabeng sedangkan untuk penyerahan
tropi dan kostum di lakukan oleh Mori,I s.com selaku sekertaris DPC PDS
Kabupaten Landak. “untuk juara ke tiga dari kesebelasan pelaik selain
tropi mereka juga mendapat uang binaan Rp 600 ribu kemudian di susul
juara 2 dan juara pertama,”ungkapnya. Sementara itu Minadinata SH Ketua
DPC PDS mengatakan, cukup bangga karena selama pertandingan berlangsung
tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang artinya cukup damai
yang tidak terdapat hal apapun sehingga pertandingan berlangsung lancar
sampai pada babak final. “memang seperti inilah yang kami inginkan
bahkan kami merasa bangga karena selama pertandingan sejak awal sampai
akhir tidak terjadi apapun,”katanya. Seraya juga berharap agar pada
semua clup yang hadir untuk dapat mengembangkan bakatnya pada olah raga
persepak bolaan sehingga kedepannya akan dapat menjadi pemain maupun
club terbaik yang bukan hanya dapat berkasil pada even di tingkat
kecamatan,Kabupaten tetapi juga harus mampu menjadi pemain yang terbaik
di tingkat Nasional yang intinya dapat memberikan yang terbaik untuk
daerah khususnya Kabupaten Landak. Sementara itu menurut Mori,I bahwa
pihaknya juga sudah berencana selain PDS Cup juga akan di selenggarakan
acara Pides Aidel (paduan suara) namun acara ini sipatnya di bidang
kerohanian yang tujuannya untuk mencari bakat generasi di bidang tarik
suara. “Kita ingin mencari serta menumbuhkan semangat generasi kita juga
yang berbakat dalam tarik suara. Karena selama ini bidang tarik suara
nampaknya masih belum memcapai kemajuan padahal, kalau kita lihat
potensi itu cukup banyak dan kenapa tidak kita kembangkan, kalau ini
berhasil juga akan bisa memberikan yang terbaik untuk daerah dan ini
yang kita harapkan,” ujarnya. Walaupun hal itu masih sebatas wacana
tetapi tetap akan mengarah ke sana hanya saja kapan waktunya masih belum
bisa di tentukan. Karena intinya kita ingin berbuat untuk masyarakat dan
daerah (wan).

SINGKONG LUAR- Bupati Landak DR. Drs. Adrianus AS, M.SI, membuka secara resmi panen raya padi pada kelompk tani “Tuah Jubata “ di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Senin (18/8), kemarin.
Kegiatan itu dihadiri juga oleh Sekda Landak Drs. Ludis, M.SI, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Badan, Kantor, kabag serta staf Dinas Pertanian Landak dan tamu undangan lainnya.
Bupati Landak DR. Drs. Adrianus AS, M.SI, meminta agar sentra produksi padi di Kabupaten Landak dapat ditingkatkan, sebab untuk saat ini Kabupaten Landak menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Sambas. Bila perlu produksi padi di Kabupaten Landak naik ke urut satu dengan menyediakan lahan sentra produksi padi di Kabupaten Landak, sehingga nantinya Landak menjadi penghasil beras terbesar di Kalimantan Barat.
Bupati juga meminta maaf, kelangkaan pupuk di Kabupaten Landak, ini dikarenakan bukan sengaja, akan tetapi harga bahan bakar dan sebagainya mengalami pelonjakan, sehingga suplai yang ada sangat terbatas.
Bupati juga meminta panen raya padi pada kelompk tani “Tuah Jubata “ di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor, satu tahun 3 kali panen. “Kuncinya sudah pasti pengairan, bibit padi dan kerja keras. Makanya kita harus selalu bekerja keras demi tercapai panen raya yang baik,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Landak Ir. Pa’du Palembong dalam laporannya menjelaskan, bahwa kegiatan panan raya ini bertemakan “Dengan Temu Wicara Kita Tingkatkan Wawasan Dan Peran Petani Dalam Pembangunan Pertanian”.
Ia juga mengatakan kedepan dunia pertanian peningkatan ketersediaan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, Peningkatan komsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang serta peningkatan sisitem informasi kewaspadaan kerawanan pangan dan gizi serta penanggulangan masalahnya secara terpadu.
Lanjut Pa’du, Dinas Pertanian Landak, program pembangunan tanaman pangan di Kabupaten Landak yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yakni; peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, peningkatan kesejahtraan petani dan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
“Untuk mewujudkan program pembangunan tanaman pangan khususnya komoditi padi di Kabupaten Landak, strategi pembangunan yang ditempuh oleh Dinas Pertanian Kabupaten Landak antara lain:peningkatan produktivitas padi, perluasan areal tanam padi, pengamanan produksi padi dan penguatan kelembagaan petani,” jelasnya.
Camat Mandor Supiran menambahkan, panen raya padi di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kec. Mandor baru pertama kali. Apalagi panen raya ini, dilakukan dalam setahun sebanyak 2 kali.
Usai sambutan, dilajutkan dengan panen raya ditandai dengan pemotongan padi, bupati sendiri dampinggi Sekda Landak Drs. Ludis, M.SI. Kemudian Bupati bersama Sekda melakukan perontokan padi dengan alat pedal threser. (wan)

NGABANG – Pengembangan pembanguna di bidang Perkebunan berbasis
kerakyatan, merupakan tujuan utama yang harus di kembangkan di Kabupaten
Landak.
Menurut Vinsensius, Plt. Dinas Hutbun Kabupaten Landak mengungkapkan hal itu kepada Kapuas Post, Sabtu lalu, pengembangan pembangunan perkebunan yang berbasis kerakyatan mesti harus di lakukan kendati merupakan langkah yang tepat untuk
memberdayakan masyarakat yang ada di daerah sehingga masyarakat tidak hanya selalu tergantung pada pemerintah maupun pihak perusahaan tetapi dengan memiliki kebun secara pribadi masyarakat akan mampu meningkatkan pendapatan serta mengelola lahan yang di miliki. “Ini salah satu tujuan utama kita setelah saya resmi menjadi Plt Dinas Hutbun. Dan hal ini bukan bearti kita melupakan pihak perusahaan, tetapi kita coba mendidik masyarakat kita bagaimana membangun kebun serta mengelola lahan yang
mereka miliki. Apalagi tugas yang di berikan ini merupakan satu amanah
yang harus di jalankan dengan sebaik-baiknya,”ungkapnya.
Untuk itu katanya terkait dengan amanah yang di berikan oleh Bupati Landak
padanya, seraya mengakui akan melakukan yang terbaik bagi masyarakat karena sebagai pelayan masyarakat harus tetap bersedia melakukan yang terbaik. Kendati dalam melaksanakan tugas harus selalu di landasi dengan pikiran yang sehat dengan mengutamakan akuntabilitas. Bahkan seraya juga mengakui kalau dalam tugas awalnya, juga akan melakukan pemeriksaan penggunaan keuangan di Dishutbun. Kalaupun dari pengecekan tersebut
ternyata ada terdapat hal yang janggal maka itu harus dapat di pertanggung jawabkan. Kendati menurutnya, seraya berharap agar dalam melakukan tugas dapat menjadi pelayan yang memiliki kinerja yang baik. “Sebagai tugas awal kita akan melakukan tugas secara Intern terutama mengenai penggunaan keuangan harus di bongkar habis karena ini
adalah uang rakyat dan tolong kembalikan dengan rakyat. Dan ini harus di
pertanggung jawabkan. Karena kita pelayan masyarakat layanilah masyarakat dengan baik,” tegasnya.
Karena hal ini sudah sesuai dengan visinya, akan meningkatkan pelayanan dan kinerja bidang perkebunan dan kehutanan menuju Agrabisnis dan Agroindustri yang berwawasan global. Sedangkan lainnya akan merubah nama Hutbun menjadi Buntan (Perkebunan dan
Kehutanan) dengan Misi, melaksanakan pembangunan Buntan yang berwawasan
kerakyatan. Karena katanya sudah saatnya, pihaknya harus mengembangkan
perkebunan rakyat yang intinya lebih mengutamakan pembangunan perkebunan
rakyat baik kelapa sawit,karet,kopi,koko, kelapa serta tanaman perkebunan lainnya. Selain itu katanya masih mengenai Misi, akan mengorganising Buntan yang berwawasan pelayanan Publik, melaksakan tugas Buntan berwawasan hati nurani, melakukan kontroling,Monitor serta Evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian akan melakukan Evaluasi Buntan Berdasarkan Akuntabilitas yang berdasarkan
suara masyarakat. “Kita dalam melakukan berbagai kegiatan, kan mesti berdasarkan suara dari masyarakat dan ini harus menjadi tolok ukur kita. Karena walaupun orang mengatakan bahwa pembangunan yang kita lakukan selama ini berhasil, tetapi kalau di masyarakat sendiri masih jauh tertinggal ini bukan sukses namanya, dan inilah yang harus kita perhatikan,paparnya.
Ketika di Tanya mengenai program utama yang akan di lakukan, seraya dengan tegas mengatakan bahwa akan mengutamakan program kebun rakyat karena menurutnya dengan memberdayakan masyarakat maka ke depannya akan dapat lebih baik. “Ini yang utama kita ingin masyarakat kita lebih mandiri. Sedangkan kita dari Dinas siap memfasilitasi memberikan pemahaman serta membina dan memberi bibit walaupun jumlahnya terbatas dan ini harus di kembangkan oleh masyarakat.
Menurut saya untuk mengembangkan kebun ini kan tidak harus 1 hari harus 50 bibit tetapi cukup misalnya 1 hari 1 bibit di kali 1 tahun maka sudah lebih dari 300
bibit yang tertanam, ” katanya.
Apalagi lanjutnya kedepannya seraya juga merencanakan akan mengembangkan perkebuna khusus yang di miliki olleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan bahkan Pemda juga harus memiliki kebun yang tujuannya tidak lain untuk menambah pendapatan baik desa maupun Pemda. Sedangkan program lain ungkapnya, pihaknya juga akan mengembangkan Hutan rakyat yang intinya memberikan pembinaan dalam
rangka meningkatkan kelestarian hutan rakyat serta mengembangkan tanaman
kehutanan yang sederhana tetapi bermempaat bagi masyarakat yang ada, khususnya daerah. juga meningkatkan pelayanan dalam bidang produksi serta pemasaran hasil. Kendati selama ini. Hal yang menyangkut masalah produksi dan pemasaran masih belum begitu di berdayakan. “Kedepannya bidang ini harus kita berdayakan kalau sekarang kita masih belum mengetahui dan ini harus di upayakan dan kita harus ada ketentuan baik
mengenai promosi usaha, potensi, bahkan harga dari hasil potensi
sehingga kedepannya akan dapat memberikan kontribusi bagi daerah.
Sedangkan selama ini kita sama sekali masih kosong apa yang di dapatkan
oleh Pemda, dan ini yang harus di upayakan,” tukasya. (wan)

NGABANG- Moment memperingati HUT RI Ke 63 tahun, digunakan sebagian orang tak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Tidak tanggung-tanggung, nama Bupati Landak DR. Drs. Adrianus AS. M.SI dan Ajudanya Edo, dicatut untuk meminta sejumlah uang, dibeberapa perusahaan Kabupaten Landak, maupun di luar Kabupaten Landak.
Usaha penipuan itu ditujukan kepada bupati, kepada wartawan, Jum’at malan di rumah dinasnya di bilangan Jalan Kartini Ngabang, Ia mengatakan ada oknum warga mengatasnamakan Bupati dan Ajudan yang meminta dana bantuan disejumlah perusahaan. Akan tetapi, untunglah, pihak perusahaan yang merasa jangal atas permintaan itu, langsung melakukan kontek dengan ajudan bupati, dan mempertanyakan prihal atas permintaan dana tersebut. Atas perisitwa itu, secara tegas bupati membantah, kalau perbuatan itu buakan dilakukan oleh ajudan dan dirinya.Bupati juga menjelaskan oknum masyarakat yang mencatut nama dirinya ini, punya nomor Hp 081353627297. Dalam penuturan bupati, orang tersebut mengaku bernama Edo, meminta sejumlah uang ke beberapa perusahaan, atas nama bupati. Bupati menegaskan, dirinya tidak pernah meminta uang kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Landak, baik secara langsung maupun melalui ajudannya. “Apalagi melalui telpon, itu tidak benar, sangat jelas sekali ada orang mencatut nama saya atas nama ajudan untuk duit ke perusahaan,” tegas bupati, yang sebentar lagi akan wisuda mendapat gelar Doktornya di Bandung Jawa Barat.
Terbongkarnya pencatutan nama bupati ini, berkat konfirmasi perwakilan perusahaan langsung melakukan kontek dengan Edo. Mendapat konfirmasi seperti itu, tentunya membuat Edo kaget, lalu ia secara tegas mengatakan tidak benar. “Seperti bos Matahari Pak Sakimin, langsung kontek dengan Edo, mempertanyakan hal ini. Edo sendiri dalam pengakuannya itu perbuatan orang tidak bertanggungjawab. Melihat kasus ini, saya menilai ada oknum masyarakat sengaja mencemarkan nama baik saya,” jelas bupati.
Untuk memperjelas kasus ini, dihadapan wartawan, bupati langsung kontek dengan ajudanya Edo. Edo menjelaskan memang benar ada orang yang mencatut namanya atas nama bupati. Dalam isi SMS itu ia meminta uang kepada sejumlah perusahaan langsung menghubungi nomor Hp 081353627297. “Ketika saya lacak nomor Hp bersangkutan tidak aktif. Saya juga langsung mengatakan kepada beberapa perusahaan untuk jangan memberi uang kepada orang yang dimaksud,” katanya.
Dalam kasus ini, tambah bupati, pencatut namanya sudah 2 kali terjadi, untuk kejadian pertama, ada orang meminta uang atas nama ajudan Bambang. Ke PT. Condong Garut (perusahaan perkebunan sawit, red).
Untungnya, orang perusahaan langsung konfirmasi kepada bupati. Bupati kembali menegaskan, dirinya tidak pernah meminta uang atau minta transper uang dari perusahaan, lewat ajudan maupun prantara orang lain. “Kejadian itu terjadi ketika saya baru beberapa hari dilantik menjadi Bupati Landak,” ungkap mantan Kadis Pendidikan Landak ini seraya mengatakan pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2008, ia tidak bisa mengikuti apel upacara, karena pada hari itu bersamaan sudah berada di Jakarta guna menghadiri pemberian penghargaan Karya Satya Pembangunan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. (wan)

KESEMPATAN BERKARIR DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SEGERA MENDAFTAR

WARGA PAKAI HELM GANDA:
Sejak diberlakukan pemakaian helm ganda bagi kendaraan sepada motor. Tampak ada yang baru, karena disetiap jalan raya warga sudah sadar mengunakan pengaman kepala tidak lain helm.

MESKIPUN diancam akan diberikan sanksi penilangan terhadap pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan helm standar ganda, namun masih saja ada pengendara sepada motor di ibukota Kabupaten Landak, Ngabang yang tidak mengindahkan ancaman tersebut. Padahal jajaran Satlantas Polres Landak sudah memberikan imbauan bahwa Jumat (15/8) kemarin pengemudi sepeda motor maupun yang dibonceng wajib mengenakan helm standar. Alhasil, dalam penertiban helm standar ganda yang dilaksanakan dari pagi hingga siang kemarin, Satlantas Polres Landak menilang 54 pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak mengenakan helm standar ganda. Jumlah pengandara yang ditilang inipun kemungkinan akan bertambah, karena operasi penertiban ini akan dilakukan secara terus menerus.
Menurut Kapolres Landak AKBP Drs. Subnedih, SH melalui Kasat Lantas AKP Luki Fardiansyah, SH mengatakan kesadaran masyarakat untuk mengenakan helm standar ganda saat mengendara sepada motor sepertinya belum tampak. “Buktinya pada saat kita melaksanakan operasi tadi (kemarin, Red) masih banyak pelanggar yang kita tilang. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat Landak untuk tertib berlalulintas di jalan raya belum begitu tampak,” ujar Luki yang ditemui di ruang kerjanya.
Namun demikian, ia sendiri tidak menampik memang ada masyarakat yang sudah sadar akan ketertiban berlalulintas di jalan raya. Tidak sedikit juga para pengendara sepeda motor yang sudah mau mengenakan helm standar ganda. “Untuk pengendara sepeda motor yang sudah mau mengenakan helm standar ganda saya ucapkan terimakasih. Sedangkan yang belum sadar, saya berharap mereka bisa cepat menyadari betapa pentingnya penggunaan helm standar untuk keselamatan di jalan raya,” imbaunya. (wan)

MESKIPUN kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin tidak terjadi lagi di Kabupaten Landak, namun khusus harga bensin di daerah pedalaman masih dijual mahal. Seperti harga bensin yang terjadi di ibukota Kecamatan Air Besar, Serimbu. Di daerah ini harga bensin dijual Rp. 10 ribu/liter. Padahal sebelum terjadinya kelangkaan, harga bensin dijual Rp. 8 ribu/liter. Jelas kenaikan harga bensin ini membuat gerah masyarakat setempat.
Salah satu masyarakat Serimbu, Hata mengaku gerah dengan harga bensin yang tidak turun di daerahnya itu. “Pada awalnya kita mengerti kalau harga bensin dijual Rp. 10 ribu/liter karena terjadi kelangkaan bensin. Tapi sekarangkan bensin di Landak sudah tidak langka lagi. Namun mengapa para pengecer tidak menurunkan harga bensin dari harga semula yakni Rp. 8 ribu/perliter?” tanyanya.
Ia berharap para pengecer bensin di Serimbu bisa segera menurunkan harga bensin. Sebab untuk saat ini sudah tidak terjadi kelangkaan bensin di bumi intan ini. “Demikian juga dengan Pemkab Landak, saya berharap supaya dapat melakukan penertiban harga bensin ditingkat pengecer ini. Sebab sepertinya Pemkab Landak sendiri belum mempunyai Harga Eceren Tertinggi (HET) terhadap bensin ditingkat pengecer,” paparnya. Dengan adanya penetapan HET tersebut, lanjutnya, ia berharap supaya ada keseragaman harga bensin ditingkat pengecer di Landak ini. (wan)

NGABANG – Pembangunan Industri Cincau yang bertempat di Desa Ngarak
Kecamatan Mandor merupakan satu langkah yang tepat untuk memberdayakan
masyarakat yang ada di wilayah tersebut. kendati dengan di bukannya
industri cincau itu juga maka dengan sendirinya akan mampu menyerap
tenaga kerja bahkan bisa memberikan kontribusi terutama penambahan
penghasilan bagi masyarakat serta mengolah potensi cincau yang ada di
daerah tersebut.
Menurut Gst Basrun Kabid Pemasaran dan Pengolahan hasil
Dinas Pertanian Kabupaten Landak mengungkapkan, pembangunan Industri
cincau yang ada di Ngarak memang memiliki potensi yang cukup besar
terutama untuk mengolah tanaman cincau menjadi makanan maupun minuman
yang bisa di konsumsi oleh masyarakat. “Saya kira pembangunan ini cukup
baik,apalagi selain mengolah potensi cincau yang ada di daerah kita juga
akan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di masyarakat itu
sendiri, ” ungkapnya kepada Kapuas Post, belum lama ini.
Menurutnya, dari pada hasil tanaman cincau yang di hasilkan oleh
masyarakat apakah masyarakat yang ada di Ngarak maupun di Kecamatan
Mempawah hulu selalu di jual di luar Landak, maka alangkah lebih baik
kalau sudah dapat di olah di dalam daerah Kabupaten Landak Dan ini akan
dapat lebih baik.
Hanya menurutnya, dalam kerangka melihat prospek perkembangan ke
depannya, memang dari masing-masing dinas terkait harus saling kordinasi
sehingga apa yang sudah ada di masyarakat akan dapat di bina
masyarakat. “Maunya kita seperti itu ada yang menangani industrinya, ada
yang yang menangani masalah tanaman atau ketersediaan bahan baku.
Masalah bahan baku inikan penting, bagaimana industri itu akan bisa
jalan kalau bahan bakunya saja tidak mencukupi,” katanya. Kendati
pihaknya selaku Instansi tehnis yang secara khusus menangani masalah
pertanian merasa tidak mengetahui kalaupun industri cincau itu sudah
berdiri. Seraya juga menyesali kalaupun hingga saat ini industri cincau
yang ada tersebut juga masih belum dapat berjalan yang optimal yang
tidak lain hanya masalah bahan baku yang tidak mencukupi. “Sebenarnya
kalau saja hal ini selalu di kondinasikan dengan baik baik Disprindagkop
maupun Distan Landak saya kira tidak masalah mengenai bahan baku.
Kitakan punya data potensi yang cukup karna kami bisa mensublai dari
daerah lainnya kenapa di ngarak kami tidak bisakan seperti
itu, ” imbuhnya.
Padahal katanya kalau saja jaringan maupun kordinasi kuat, maka masalah
bahan baku mapun pembinaan, disprindagkop dari sisi UKM nya sedangkan
Distan bisa dari sisi bahan baku yang di butuhkan oleh industri dan
hanya masalah mutunya saja yang juga harus di perhatikan.
Untuk itu dengan melihat kondisi yang ada, seraya katakan, di harapkan
kedepannya kordinasi antara instansi terkait ini agar dapat lebih di
tingkatkan sehingga potensi yang tumbuh di masyarakat akan dapat di bina
dengan baik sehingga kebijakan itu sendiri akan lebih berpihak pada
masyarakat.
Pihaknya tetap akan mencoba menjalin hubungan
dengan UKM yang sudah tumbuh tersebut, dengan lahan produksi cincau yang
ada di mempawah hulu sehingga persoalan mengenai bahan baku yang
merupakan masalah yang cukup simple tersebut akan dapat segera di atasi.
Sehingga ke depan persoalan bahan baku akan dapat teratasi. “Sebenarnya
masalah mereka inikan simple masalah bahan baku saja, dan kami akan
mengarahkan dengan lahan cincau kita yang ada di mempawah hulu, jadi ya
sekarang masalah komunikasi saja dan mudahan kami juga bisa masuk di
sini sehingga apa yang menjadi kendala tersebut akan dapat di selesaikan
sehingga ke depannya industri tersebut akan dapat bermempaat sesuai
dengan pungsinya,” katanya. (wan)

MASYARAKAT Kabupaten Landak, khususnya warga dalam Kota Ngabang, mulai Jum’at hari ini tidak bisa berleha-leha dalam mengendaraai sepeda motar, tanpa mengunakan helm standar. Ini juga berlaku bagi yang dibonceng wajib mengunakan helm standar. Pasalnya, pihak Kepolisian Polres Landak melalui Satuan Lalu Lintas, sosialisasi penggunaan helm standar sudah dilaksanakan sejak bulan Juni lalu hingga 15 Agustus 2008 mendatang. Selanjutnya, tahap penegakan hukum dengan penilangan akan dilakukan setelah tahap sosialisasi. “Besok hari Jum’at (hari ini, red), kita langsung melakukan pemantuan dijalan raya, bila warga kedapan tidak mengunakan helm standar, kita ambil tindakan tegas, “ kata Kapolres Landak melalui Kasat Lantas Polres Landak AKP Luki Fardiansyah, SH
Seperti dikatakannya belum lama ini, ia berharap imbauan untuk mengenakan helm standar ini dapat diindahkan oleh masyarakat. Sebab mulai saat inilah masyarakat Landak harus berubah dalam hal kesadaran berlalulintas. Apalagi penegakan kesadaran berlalulintas ini tidak hanya pada pengenaan helm standar saja, tapi akan dilanjutkan dengan kedisiplinan berlalulintas lainnya. Hanya saja pelaksanaannya secara bertahap. “Saya ingatkan kepada masyarakat bahwa apabila anda mampu untuk membeli tunai atau mengkredit kendaraan sepeda motor, maka pasti anda mampu untuk membeli helm standar untuk keselamatan anda sendiri, bukan orang lain,” tukasnya seraya menambahkan penegakan hukum tersebut sesuai dengan UU No. 14 tahun 1992 pasal 61 ayat 2 dan ayat 3. Bagi yang melanggar UU tersebut, diancam sanksi pidana 1 bulan kurungan dan atau denda Rp. 1 juta,” tegasnya. (wan)

MENJALIN- Bupati Landak DR. Drs. Adrianus AS, M.SI, didampingi beberapa pejabat tinggi Kabupaten Landak, Senin (11/8), lalu menutup secara resmi Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2008 yang berlangsung dari tanggal 7 – 23 Juli 2008 di Lapangan Sepak Bola Menjalin, yang diikuti oleh 16 Kesebelasan se Kabupaten Landak. Dalam Turnamen ini Angkar Karangan dari Kecamatan Karangan menjukkan keperkasaanya dengan merebut juara pertama, setelah di final mengalahkan STFC dari Kecamatan Sengah Temila dengan skor akhir 1-0. Sedangkan juar tiga bersama atas nama tim LLB dan PSKM Mandor. Dalam turnamen itu juga sebagai pencetak gola terbanyak atas nama Wely kesebelasan Angkar Mandor dari Kecamatan Mandor, pemain terbaik Rina Kasino dari PSKM. kemudian tim terbaik diraih PSKM Kecamatan Mandor.
Kepada para juara selain menerima Piala juga mendapatkan uang pembinaan dari Bupati Landak.
Bupati pada sambutannya mengatakan bahwa Turnamen yang digelar ini menunjukan bahwa Generasi muda berani melakukan terobosan dalam bidang olah raga, oleh karena itu diharapkan langkah maju ini akan terus dilakukan di masa yang akan datang demi kemajuan sepak Bola di Bumi Intan.
Sementara itu, Ketua Panitia, Vinsensius, S.Sos, MM, dalam pesan-pesan moralnya kepada seluruh pemain maupun warga Landak,agar terus memupuk kegiatan olah raga di Kabupaten Landak supaya nantinya lahir bibit pesepak bola yang tangguh yang dapat mengharumkan nama baik Kabupaten Landak.
Bupati mengharapkan agar seluruh komponen masyarakat senantiasa memelihara kebersamaan dan kekompakkan ditengah-tengah masyarakat.
” Mari kita pelihara situasi yang sangat kondusif selama ini di daerah kita, agar kita bisa bebas bekerja mencari nafkah untuk kehidupan keluarga kita sehari- hari, masih banyak yang perlu kita kerjakan dan kita benahi demi kesejahteraan masyarakat ” kata Adrianus.
Dalam acara ini hadir pula artis Ibu Kota Jakarta, Gembar Sirikandi, dengan mendatangkan band Madona 2000, dan tak lupa panitia juga membagaikan hadiah doorproze seperti sepeda motor, kulkas, tv, kipas angin, Mikser, Blender, dan hadiah-hadiah menarik lainnya. ( wan)

NGABANG – Dalam rangka revitalisasi pertanian, ketersedian tenaga
punyuluh baik jumlah maupun kualitas yang memadai serta kemantapan
organisasi petani yang di kenal dengan Gabugan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
merupakan salah satu wadah yang untuk pengembangan usaha dibidang
pertanian sesuai dengan potensi yang di miliki oleh Gapoktan itu
sendiri. Untuk itu di sisi penyuluh pertanian agar dapat lebih
profesional dan lebih terarah, maka Pemda Kabupaten Landak juga sudah
membentuk Badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan.
Menurut Ir. Padu Palimbong Kadis Pertanian yang di dampingi oleh Drs. Yohanes Meter Kabid Bimas dan Tanaman pangan Distan Kabupaten Landak ketika di hubungi
oleh Kapuas Post di ruang kerjannya Kamis (14/08), kemarin mengungkapkan,
dimana tujuan pembentukan Badan tersebut merupakan salah satu wadah yang
bagi para penjuluh yang ada di daerah ini untuk merancang kegiatan dan  
mentransper teknologi dalam krangka pelatihan masyarakat yang di
landak. “Yang kita harapkan dari kinerja para tenaga punyuluh yang baik
ini nantinya akan menciptakan hasil yang di proleh para petani juga akan
lebih baik dan ini lah harapan kita, dan ini juga untuk menambah
kesejahteraan masyarakat itu sendiri, ” katanya.
Sementara itu di sisi Gapoktan, kemantapan gabungan kelompok tani ini juga betul-betul mampu merencanakan, melaksanakan serta memasarkan hasil, bahkan juga diharapkan mampu melakukan canelling dengan berbagai pihak terutama investor yang bergerak dalam bidang usaha tani. Menurutnya, partisipasi Pemerintah di dalam Gapoktan ini juga di sertai dengan bantuan terbatas maupun bantuan lainnya.  “Ya memang seperti itulah kita untuk gapoktan ini juga ada bantuan terbatas apakah itu berbentuk bantuan terbatas maupun bantuan modal Pada Gapoktan yang ada dan ini harus dapat di kelola oleh gapoktan dengan baik sehingga usahanya dapat lebih berkembang dan lebih maju sehingga selain dapat meningkatkan peningkatan penghasilan masyarakat itu sendiri juga akan dapat menambah pendapatan daerah,” paparnya.
Sementara itu menurut Drs. Yohanes Meter, untuk tahun 2007 dalam rangka revitalisasi di bidang kelembagaan yang di fasilitasi oleh Pemerintah pusat, dengan menetapkan paling tidak Pemda harus mempunyai 50 Gapoktan dan ini sudah terlaksana, sedangkan untuk tahun 2008 pihaknya juga terus meningkatkan dan melakukan penataan di bidang kelembagaan yang artinya, setiap Poktan (kelompok tani) yang belum tergabung dalam Gapoktan dapat di bina dan terkaper. “yang kita harapkan kedepan sesuai dengan keinginan dari pemerintah pusat semua bantuan, baik yang sipatnya yang terbatas maupun yang langsung pada masyarakat harus melewati Gapoktan.
Karena lembaga ini merupakan lembaga masyarakat yang berbasis Agribisnis dan ini yang sudah kita lakukan di Kabupaten Landak,” ungkapnya.
Sehingga hingga saat ini katanya, untuk Gapoktan itu sendiri terus
bertambah. Dengan demikian dengan bertambahnya Gapoktan itu maka jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tersebut juga terus bertambah.
Karena menurutnya lembaga Gapoktan ini merupakan lembaga yang sedikit formal kalau di bandingkan dengan Poktan yang artinya bukan poktan tidak berguna tetapi lebih di kembangkan karena dengan adanya program revitalisasi terutama dari status hukumnya. Kendati beberapa waktu lalu pembentukan poktan tersebut hanya di bentuk begitu saja sedangkan sekarang Gapoktan harus di bentuk minimal dengan SK Camat serta harus memiliki AD/ART untuk menuju pembentukan badan Hukum, di mana Gapoktan itu sendiri bisa di kembangkan menjadi badan Koperasi atau badan usaha yang menjurus pada bidang usaha pertanian. “Yang kaitannya juga dengan masalah kegiatan pertanian itu di kabupaten Landak merupakan Kabupaten yang terbanyak jumlah desanya yang mendapat bantuan dari PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) itu sebanyak 35 desa sama dengan Kabupaten Pontianak karena di kalbar hanya Landak dengan Kabupaten Pontianak yang terbanyak dan arahnya dari jumlah 35 desa ini harus 35 gapoktan juga yang sasarannya harus desa miskin,”terangnya.Selanjutnay menurutnya, dalam penentuan Desa miskin yang mendapatkan bantuan PUAP tersebut bukanlah di tentukan oleh Pemda melainkan berdasarkan Data BPS dan data dari Bappda.
Dikatakannya mengenai bentuk bantuan dalam PUAP itu sendiri ada yang bersipat Oval dan utval yang artinya tidak mengarah pada mesin-mesin pertanian tetapi lebih di arahkan pada usaha yang bersipat bisa memberikan pengembangan usaha di
bidang pertanian. “Jadi memang bantuan yang berjumlah 100 juta tersebut tidak di arahkan untuk membeli alat-alat pertanian. Tetapi lebih di arahkan untuk membeli pupuk, bibit serta membentuk kios maupun klinik pertanian sarana produksi atau usaha yang bersipat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sedangkan program PUAP itu sendiri katanya, akan di salurkan secara
langsung oleh Deptan ke Rekening kelompok, sedangkan mengenai penggunaan dana bantuan yang sudah di terima oleh masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan akan sangat tergantung berdasarkan kesepakatan kelompok itu sendiri yang ada di lakukan melalui rapat usaha dalam gapoktan yang akan di dampingi oleh tenaga pendamping yang secara khusus di persiapkan oleh Deptan untuk merancang penggunaan dana yang sudah di sebarkan pada Gapoktan.
Sedangkan mengenai peningkatan Gapoktan yang ada di daerah Kabupaten Landak hingga saat ini menurut Pa’du, dapat di katakan mengalami kemajuan, dan hal itu dapat di buktikan dengan semakin bertambahnya luasan lahan serta areal pertanian. Dan ini menunjukan bahwa kemajuan dalam Gapoktan itu sendiri secara umum data berkembang. “Ya seperti itulah gambarannya, karena bukan hanya luasan lahan saja yang bertambah tetapi juga dari aktifitas serta upaya mereka mencari bantuan dan akses permodalan dan ini merupakan indicator bahwa Gapoktan ini sudah mulai berkembang. sehingga tidak lagi menunggu dari pihak dinas tetapi mereka sudah bisa mandiri,” katanya.
Sedangkan untuk merekteru petani yang saat ini masih belum tergabung dalam Gapoktan menurutnya pihaknya akan terus mengadakan pembinaan sehingga masyarakat tersebut kedepannya akan dapat juga membentuk Gapoktan. Dengan demikian juga di harapkan kedepannya usaha di bidang pertanian di kabupaten Landak akan dapat berkembang dengan lebih maju yang di harapkan dapat meningkatkan peningkatan disektor perekonomian masyarakat. (wan)

KASAT Lantas Polres Landak AKP Luki Fardiansyah, SH mengatakan sosialisasi penggunaan helm standar sudah dilaksanakan sejak bulan Juni lalu hingga 15 Agustus 2008 mendatang. Selanjutnya, tahap penegakan hukum dengan penilangan akan dilakukan setelah tahap sosialisasi. “Penegakan hukum tersebut sesuai dengan UU No. 14 tahun 1992 pasal 61 ayat 2 dan ayat 3. Bagi yang melanggar UU tersebut, diancam sanksi pidana 1 bulan kurungan dan atau denda Rp. 1 juta,” tegasnya.
Ia berharap imbauan untuk mengenakan helm standar ini dapat diindahkan oleh masyarakat. Sebab mulai saat inilah masyarakat Landak harus berubah dalam hal kesadaran berlalulintas. Apalagi penagakan kesadaran berlalulintas ini tidak hanya pada pengenaan helm standar saja, tapi akan dilanjutkan dengan kedisiplinan berlalulintas lainnya. Hanya saja pelaksanaannya secara bertahap. “Saya ingatkan kepada masyarakat bahwa apabila anda mampu untuk membeli tunai atau mengkredit kendaraan sepeda motor, maka pasti anda mampu untuk membeli helm standar untuk keselamatan anda sendiri, bukan orang lain,” tukasnya. (wan)

NGABANG – Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan diberbagai
bidang dapat di pastikan akan terdapat kecendrungan semakin meningkatnya
distribusi dan penggunaan Merkury, serta bahan sejenisnya secara tidak
terkendali. Dengan demikian dengan adanya penggunaan bahan tersebut
dengan tidak terkendali akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap
lingkungan hidup, kesehatan manusia termasuk mahluk hidup lainnya.
Menurut Untat Darmawan dari Bappedalda Propinsi Kalbar, penggunaan
Merkury oleh para Pertambahan Emas Tanpa ijin (PETI) yang ada di daerah
Kalbar khususnya di Kabupaten Landak sekarang memang sulit di
kendalikan, apalagi kalau sudah di tertibkan. Bahkan upaya tersebut
selalu berbenturan dengan kepentingan masyarakat. “Seperti kita ketahui
kalau di daerah kita ini kan masih marak peti [pertambangan Emas tanpa
ijin] dengan maraknya PETI maka penggunaan merkuri juga sangat banyak.
Sedangkan upaya kita untuk menertibkan itu seperti yang sudah di lakukan
oleh pemerintah memang sulit apalagi kegiatan ini  berhubungan dengan
Isi perut, ” kata Kabid Amdal dan Penataan Hukum Bappedalda ini kepada
Kapuas Post, dalam kegiatan sosialisasi Perda No.4.Tahun 2007 Tentang
Pengendalian Distribusi dan Penggunaan Merkury serta bahan sejenisnya di
Aula Kantor Bappeda, Selasa (11/08) kemarin.
Kegiatan yang di lakukan oleh Bappedalda Propinsi Kalbar tersebut, selain di ikuti oleh Tim dari Propinsi juga di ikuti oleh semua Dinas,Badan,Camat dan Kepala Desa yang
ada di Kabupaten Landak.  
Dikatakannya, dari hasil yang sudah di lakukan oleh Pemerintah selama ini bukan tidak dapat mengurangi tetapi hasil yang di capai masih belum tepat sasaran. Sehingga dengan realita yang ada, maka peredaran merkuri yang sulit terdeteksi tersebut pihaknya berharap dengan adanya Perda No 4 Tahun 2007 tentang pengendalian distribusi dan penggunaan merkuri serta bahan sejenisnya akan dapat di
kendalikan. “Penertiban inikan sulit kita lakukan bikan tidak ada hasil
tapi kurang. Sehingga kita menemukan solusi untuk merkurinya ini.
Barangkali kalau pendistribusian merkurinya kita kendalikan barang kali
akan dapat mengurangi atau mencegah penggunaan merkuri secara bebas oleh
masyarakat, ” katanya.
Apalagi selama ini katanya, Merkury yang beredar di masyarakat serta di bleckmarket rata-rata tidak mempunyai ijin padahal merkuri sendiri merupakan bahan yang memiliki bahan B3 yang berbahaya bagi kesehatan manusia termasuk mahluk hidup lainnya. Sedangkan mengenai peredaran bahan yang mengandung bahan yang berbahaya mestinya mempunyai mekanisme dan harus mempunyai penyalur tunggal sehingga dengan demikian penyaluran merkuri akan dapat terkontrol. “beberapa  waktu lalu ada penyalur tunggal di Pontianak kita undang ternyata pengakuannya selama 10 tahun terakhir sudah tidak ada menerima order pesanan merkuri padahal
penyalur tunggal jadi merkuri yang selama ini beredar di masyarakat
lewat blek market itu ternyata tidak ada ijinnya, sehingga masyarakat
sangat mudah mendapatkan merkuri dan kita juga tidak tahu dari mana
sebenarnya peredaran barang tersebut yang pasti, ” paparnya.
Melihat kondisi yang ada maka pihaknya mencoba menyusun aturan-aturan yang secara khusus mengatur pengendalian distribusi merkuri ternyata di tingkat daerah belum ada pengaturan dan pengaturan tersebut hanya berada di tingkat pusat dan agen tunggal sehingga hal ini pula yang harus di lakukan sosialisasi sampai pada
tingkat kabupaten,kecamatan bahkan kedepannya juga akan di lakukan di
tingkat desa. “kalau kita akan melarang pertambangan emas rasanya sulit.
Tetapi kalau penggunaan merkurinya yang kita kendalikan maka akan dapat
berhasil. Karena bagi para penambang Emas kalau tidak menggunakan
merkuri kan pasti sulit membersihkan emasnya. Dan kita coba akan
mengendalikan merkurinya, ” katanya.
Namun dengan kehadiran Perda No 4 tahun 2007 ini peredaran merkuri bukan
di larang atau di perkecil, tetapi menurutnya peredaran merkuri tersebut
akan di atur mekanisme peredarannya. Kendati merkuri sendiri bukan hanya
memiliki arti negatif tetapi juga ada yang positif seperti untuk
penambalan gigi termasuk tensi yang juga memakai merkuri. Hanya saja,
tujuan perda No 04 Tahun 2007 tersebut bukan melarang tetapi untuk
mengatur serta mengendalikan pendistribusian serta penggunaan merkuri
agar jangan sampai di pakai secara berlebihan dan secara sembrono
sehingga akan menimbulkan dampak bahkan akan mengancam kesehatan baik
lingkungan, Kesehatan manusia maupun mahluk hidup lainnya. “Memang harus
di kendalikan, masyarakat harus kita bina kita kasi pengertian tentang
bahaya merkuri apabila di pakai secara sembrono karena akan berakibat
patal pada kesehatan manusia makanya mengenai penggunaan maupun
pendistribusiannya harus kita atur sedemikian rupa sehingga ke depannya
akan dapat lebih teratur, ” harapnya. (wan)

NGABANG- Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Landak semakin menjadi. Padahal Pemerintah Kabupaten Landak sendiri sudah sering melakukan operasi penertiban PETI tersebut. Tapi masih saja praktik yang dapat merusak alam ini tetap menjamur. Namun demikian, sampai saat ini Pemkab Landak sendiri belum mempunyai data lengkap soal berapa hektare kerusakan alam yang diakibatkan praktik PETI tersebut. Hal ini diungkapkan Kadis Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup (Distamben dan LH) Landak Telly Yolaga, belum lama ini.
Ia mengatakan lokasi praktik PETI ini memang dilakukan secara berpencar, sehingga Pemkab Landak kesulitan untuk mendata berapa luas kerusakan alam akibat praktik PETI tersebut.
Ia menilai praktik PETI ini memang seperti buah simalakama bagi Pemkab Landak sendiri. Disatu sisi, PETI merupakan satu-satunya mata pencaharian bagi masyarakat. Namun disisi lain praktik PETI tetap akan merusak alam. Hal inipun ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang siap menyerahkan lahannya untuk dijadikan lahan PETI, dengan catatan harus ada bagi hasil. Dengan demikian ia mengaku Pemkab Landak sendiri menemui kesulitan untuk memberantas praktik tersebut.
Telly menawarkan saran supaya penertiban PETI ini harus dimulai dari cukongnya. Sebab, rata-rata masyarakat pekerja PETI menjual hasil tambangnya ke cukong tersebut. Apalagi menurutnya cukong PETI ini banyak berasal dari luar Landak ketimbang dari Landak sendiri. Para cukong tersebut memakai tenaga kerja dari Landak sendiri. Tapi mereka pura-pura tidak mengetahui akibat PETI, kerusakan alam di Landak semakin besar. Para cukong tersebut hanya tahu keuntungan saja dari hasil PETI tersebut.
Telly menegaskan, untuk menertibkan PETI bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi merupakan tanggung jawab dari banyak pihak, seperti pihak kepolisian, masyarakat dan pihak lainnya. Iapun mengakui PETI ini semacam musuh terbesar. Sebab, jangankan pemerintah, aparat kepolisian saja menemui kesulitan untuk membasminya. Oleh karena itu ia meminta perlu ada kerjasama yang baik antara pihak yang terlibat dalam operasi penertiban PETI tersebut. (wan)

NGABANG – Kepala Dinas Perindustrian perdangan dan Koperasi Kabupaten
Landak mengungkapkan kalau mengenai masalah pengaturan harga pada
sejumlah kebutuhan maupun pada HET (Harga Eceran Tertingga) pada
penjualan BBM pada kios-kios pengecer yang ada di Kota Ngabang khususnya
di Kabupaten Landak juga bukan kewengannya, tetapi sesuai dengan tupoksi
yang ada pihaknya hanya memiliki kewenangan memantau mesalah
perkembangan harga yang ada di pasaran serta mengirimkan laporan
tersebut pada Disprindagkop pusat. “Kalau untuk mengatur harga itu bukan
kewenagan kita karena kita hanya memantau perkembangan harga yang
kemudian di laporkan pada disprindagkop pusat. Kita kan sesuai dengan
tupoksi yang ada pada kita dan ini yang harus kita laksanakan, ” katanya
ketika di hubungi Kapuas Post belum lama ini.
Menanggapi adanya perbedaan harga yang terjadi pada penjual BBM di sejumlah kios yang ada di kota Ngabang, memang semestinya ada di tentukan melalui HET tetapi
itu bukan kewenangan dari Dispridag tetapi kalaupun pemda akan
memetapkan HET tersebut mesti ada tim yang akan membahas masalah HET  
karena hal itu melibatkan sejumlah instansi terkait. Selain itu katanya,
dengan menjamurnya usaha penjualan kios-kios kecil yang menjual BBM  
juga sebenarnya harus ada penertiban tetapi itupun seakan sulit di
lakukan dan penertiban tersebut juga bukan pada Disprindag menainkan ada
pada Tibum. “Ini juga bukan kewenagan kita masalah penertiban itukan ada
pada Tibum dan inipun tidak juga harus serta merta di tertibkan saya
rasa,” katanya.
Ketika ditanya apakah keberadaan sejumlah kios yang ada
tersebut sudah mengantongi ijin ? Dia menuturkan dari sejumlah kios
yang ada tersebut memang ada yang sudah memiliki ijin dan juga ada yang
belum memiliki ijin. Karena katanya, memang dari satu sisi ijin tersebut
memang cukup penting tetapi ini tergantung dari pemilik usaha. Kendati  
tidak mungkin harus memaksa atau mendatangi satu persatu. Hanya yang  
harapkan adalah kesadaran dari masing-masing pihak untuk memiliki ijin
usaha yang di miliki. “kalau mengenai ijin usaha ini memang harus di
miliki tetapi kita tidak mungkin memaksa tetapi yang kita harapkan itu
ada kesadaran. Sedangkan kalau mengenai ijin bangunan  IMB ( Ijin
Mendirikan Bangunan ) itu juga bukan kewenagan kita tetapi ini ada di
Dinas PU, ” ungkapnya.
Selain itu mengenai urusan BBM memang tupoksinya ada di Dispertamben
(Dinas Pertambangan Energe dan Lingkungan Hidup) kalaupun ada rencana
selanjutnya apakah mengenai penertiban atau persamaan harga maupun hal
lainnya memang sudah semestinya harus ada tim yang melibatkan instansi
terkait. Sehingga kedepannya selain ada ketertiban mengenai bangunan
kios, harga serta perijinan dapat di tangan secara baik serta dapat di
sosialisasikan pada masyarakat. Sehingga masyarakat dengan mengetahui
kewajibannya kedepan akan dapat menciptakan kota Ngabang yang lebih baik
bukan hanya dari masalah ketertiban semata tetapi banyak aspek yang
harus di upayakan sehingga dapat menciptakan kondisi Kota Ngabang lebih
baik. (wan)  

NGABANG- Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kabupaten Landak, mempertanyakan sejuah mana hasil verfikasi dari Gubernur Kalimanatan Barat. Padahal Peraturan Daerah (Perda) SOPD Kabupate Landak itu sudah disahkan DPRD Landak sejak tangal 24 April 2008. Artinya Perda SOPD Landak hampir mencapsi umur 4 bulan.
Menurut Wakil Ketua DPRD Landak Klemen Apui, S.IP, pihak eksekuif harus pro aktif mempertanyakan hasil verifikasi Gubernur Kalimanatan Barat. Apalagi mengacau PP No. 41 Tahun 2007, tentang organisasi perangkat daerah. Dimana deat line semua SOPD diseluruh tanah air Indonesia paling lambat pada tangal 27 Juli 2008. “Kami mempertanyakan mengapa ini bisa lambat, kalau boleh tahu apa kendala yang terjadi,” ujar Legeslator dari Partai Golkar ini.
Ia menilai, penomena yang terjadi di Kabupaten Landak ada beberapa kepala dinas, sudah masuk pensius, ditambah lagi ada juga beberapa dinas/kantor/badan masih Plt. “Seperti Dinas Hutbun, Dinas Nakerduk, Plt. Bapedda, termasuk Asisten II Setda Landak, hingga kini belum terisi, dan terakhir Kepala Badan Kepegawian Daerah(BKD) Pj Bupati Sanggau, ” katanya.
Dari Perda yang ada, kata Klemen Apui, banyak Perda di Kabupaten Landak tidak ada tindak lanjutnya, seperti Perda PDAM, hingga kini belum ada tindak lanjutnya, percuma saja, padahal SOPD dibentuk untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, kalau tidak tidak perlu dibuah SOPD Landak. “Kita ingin mengetahui kapan dan berapa lama SOPD Landak diisi,” tanya Klemen Apui.
Disinggung RAPD Tahun 2009? Klemen Apui menegaskan, seharusnya RAPBD Kabupaten Landak tahun 2009, sudah masuk di DPRD bulan Agustus 2008. “Sebaiknya pembahasan RAPBD Landak Tahun 2009 sudah dibahas, tapi pembangunan proyek saja belum dilaksanakan. Ini ada tanda lampu kuning bahwa pembahasan RAPBD Landak Tahun 2009 akan terlambat, ditambah lagi banyak kalangan anggota Legeslatif kembali menyalonkan diri untuk ikut Pemilu 2009, bisa-bisa terlambat pembahasannya, ” ungkpanya.
Sementara itu sebagiamana diterbitkan Kapuas Post, belum lama ini, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Landak Drs. Ludis, M.Si mengatakan pada dasarnya SOPD tersebut ada dead linenya yakni 27 Juli lalu. “Namun sebelum dead line tersebut, jauh hari kita sudah membahas SOPD baru bersama DPRD. Sebelumnya sudah kita konsultasikan SOPD Landak ini ke provinsi. Sebab sesuai dengan ketentuan, provinsi mempunyai kewajiban dalam pengendalian penyusunan kelembagaan di daerah kita. Memang ini agak lama kita nunggunya, minggu lalu baru turun hasil verifikasi dari gubernur,” jelas Ludis yang ditemui Kamis (31/7) di kantornya. Ditambahkan Ludis, dalam hasil verifikasi gubernur soal SOPD Landak, memang ada koreksi-koreksi dari gubernur. Oleh karena itu Pemkab Landak sendiri akan menyesuaikan lagi susunan SOPD Landak yang baru tersebut. Setelah disesuaikan, barulah akan diinformasikan kepada DPRD Landak. “Atas dasar hasil koreksi gubernur tersebut, yang semula jabatan asisten memakai sebutan asisten I, II dan III, sekarang berubah nama seperti Asisten Administrasi Keuangan. Jadi ada perubahan sebutan nama, tidak lagi memakai sebutan Asisten I, II dan III,” jelasnya.
Selain itu lanjutnya, masih berdasarkan hasil koreksi gubernur, yang semula pengelolaan keuangan daerah berada pada kantor Badan Pengelelolaan Keuangan Daerah (BPKD), kembali dikelola lagi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Disamping itu, Pemkab Landak juga berencana akan meminta kepada seluruh kepala unit kerja supaya menyusun program rencana kegiatan tahun 2009, sambil menjalankan program kegiatan tahun 2008 ini. (wan)

NGABANG – Dalam rangka mengembangkan produk Anyaman yang ada di daerah Kalbar, baik dalam hal pengembangan,mutu serta desains yang di miliki oleh para pengerajin mestinya membutuhkan kemajuan. Memang selama ini apa yang di hasilkan oleh pengerajin yang ada, belum dapat bersaing dengan daerah yang memang sudah mampu dan sudh terlatih.
Untuk itu melihat kondisi yang ada maka, Pemprop Kalbar yang dalam hal ini DEKRANASDA (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Kalbar yang bekerja sama dengan Institusi yang terkait dengan bidang desain produk mengadakan pelatihan selama 6 hari di Kalsel yang di ikuti oleh masing-masing 1 orang perwakilan dari 5 kabupaten yaitu, Kabupaten Sintang, Landak, Sanggau, Pontianak dan Kabupaten Sambas. “Memang ini adalah kegiatannya Dekranasda Propinsi Kalbar dan kita di landak juga sudah mengirimkan 1 orang perwakilan kiya yang akan mengikuti pelatihan pengembangan serta desain produk yang di laksanakan di Kalsel selama 6 hari,” kata Alpius S.Sos, Kadis Prindagkop Kabupaten Landak kepada Kapuas Post baru-baru ini. Menurutnya kegiatan ini di ikuti oleh pengerajin Rotan dan purun sehingga dengan di adakannya hal ini akan dapat menambah pengetahuan para pengerajin yang ada supaya mampu meningkatkan hasil produk yang di produksi. selain itu juga menurutnya, kegiatan ini juga merupakan upaya Pemerintah untuk mempasilitasi atau ahli di bidang desain produk anyaman. “Yang di harapkan nantinya adalah yang sudah di latih ini akan dapat memberikan ilmu yang sudah di dapatkan pada yang lain artinya di tularkan, karena ya mana mungkin lah pemerintah mampu kalau semua yang ada di latih tetapi 1 orang ini bisa memberikan pelatihan pada masyarakat yang lain,” katanya.
Sementara itu menurut Masda, Kabid Industri Dispridagkop Kabupaten Landak mengungkapkan, harapan agar pengerajin yang ada di daerah khususnya di Kabupaten Landak dapat memiliki kemampuan yang setaradengan daerah lain yang memang sudah maju sehingga tidak hanya bisa dan trampil dalam biadng anyaman tetapi juga yang penting mengenai produk yang di minati pasar. seraya akui kalau rata-rata masyarakat yang ada di daerah Kabupaten landak ini memang memiliki keterampilan di bidang anyaman hanya saja dari apa yang di hasilkan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. “Keterampilan masyarakat kita sekarang memang harus kita akui, tetapi dari segi hasil dan Desain ini masih kurang. dan ini pula yang harus kita tingkatkan, bagaimana supaya apa yang di hasilkan itu dapat di minati pasar karena kalau untuk sekarang kan hanya di minati masyarakat yang ada di lingkungan itu saja,” ungkapnya.
Sehingga di harapkan melalui kegiatan pelatihan pengembangan produk nyaman ini nanti apa yang di harapkan dapat tercapai. terutama dalam meningkatkan hasil mutu bahkan yang terpenting adalah bagaimana cara mendesain produk yang baik sesuai dengan standar yang di minati pasar. karena harapnya para pengerajin yang ada tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing, tetapi dapat bersaing dengan produk yang lebih baik dari daerah luar kalbar yang sudah mempunyai kualitas. (wan)