NGABANG- Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Landak semakin menjadi. Padahal Pemerintah Kabupaten Landak sendiri sudah sering melakukan operasi penertiban PETI tersebut. Tapi masih saja praktik yang dapat merusak alam ini tetap menjamur. Namun demikian, sampai saat ini Pemkab Landak sendiri belum mempunyai data lengkap soal berapa hektare kerusakan alam yang diakibatkan praktik PETI tersebut. Hal ini diungkapkan Kadis Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup (Distamben dan LH) Landak Telly Yolaga, belum lama ini.
Ia mengatakan lokasi praktik PETI ini memang dilakukan secara berpencar, sehingga Pemkab Landak kesulitan untuk mendata berapa luas kerusakan alam akibat praktik PETI tersebut.
Ia menilai praktik PETI ini memang seperti buah simalakama bagi Pemkab Landak sendiri. Disatu sisi, PETI merupakan satu-satunya mata pencaharian bagi masyarakat. Namun disisi lain praktik PETI tetap akan merusak alam. Hal inipun ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang siap menyerahkan lahannya untuk dijadikan lahan PETI, dengan catatan harus ada bagi hasil. Dengan demikian ia mengaku Pemkab Landak sendiri menemui kesulitan untuk memberantas praktik tersebut.
Telly menawarkan saran supaya penertiban PETI ini harus dimulai dari cukongnya. Sebab, rata-rata masyarakat pekerja PETI menjual hasil tambangnya ke cukong tersebut. Apalagi menurutnya cukong PETI ini banyak berasal dari luar Landak ketimbang dari Landak sendiri. Para cukong tersebut memakai tenaga kerja dari Landak sendiri. Tapi mereka pura-pura tidak mengetahui akibat PETI, kerusakan alam di Landak semakin besar. Para cukong tersebut hanya tahu keuntungan saja dari hasil PETI tersebut.
Telly menegaskan, untuk menertibkan PETI bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi merupakan tanggung jawab dari banyak pihak, seperti pihak kepolisian, masyarakat dan pihak lainnya. Iapun mengakui PETI ini semacam musuh terbesar. Sebab, jangankan pemerintah, aparat kepolisian saja menemui kesulitan untuk membasminya. Oleh karena itu ia meminta perlu ada kerjasama yang baik antara pihak yang terlibat dalam operasi penertiban PETI tersebut. (wan)
Ia mengatakan lokasi praktik PETI ini memang dilakukan secara berpencar, sehingga Pemkab Landak kesulitan untuk mendata berapa luas kerusakan alam akibat praktik PETI tersebut.
Ia menilai praktik PETI ini memang seperti buah simalakama bagi Pemkab Landak sendiri. Disatu sisi, PETI merupakan satu-satunya mata pencaharian bagi masyarakat. Namun disisi lain praktik PETI tetap akan merusak alam. Hal inipun ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang siap menyerahkan lahannya untuk dijadikan lahan PETI, dengan catatan harus ada bagi hasil. Dengan demikian ia mengaku Pemkab Landak sendiri menemui kesulitan untuk memberantas praktik tersebut.
Telly menawarkan saran supaya penertiban PETI ini harus dimulai dari cukongnya. Sebab, rata-rata masyarakat pekerja PETI menjual hasil tambangnya ke cukong tersebut. Apalagi menurutnya cukong PETI ini banyak berasal dari luar Landak ketimbang dari Landak sendiri. Para cukong tersebut memakai tenaga kerja dari Landak sendiri. Tapi mereka pura-pura tidak mengetahui akibat PETI, kerusakan alam di Landak semakin besar. Para cukong tersebut hanya tahu keuntungan saja dari hasil PETI tersebut.
Telly menegaskan, untuk menertibkan PETI bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi merupakan tanggung jawab dari banyak pihak, seperti pihak kepolisian, masyarakat dan pihak lainnya. Iapun mengakui PETI ini semacam musuh terbesar. Sebab, jangankan pemerintah, aparat kepolisian saja menemui kesulitan untuk membasminya. Oleh karena itu ia meminta perlu ada kerjasama yang baik antara pihak yang terlibat dalam operasi penertiban PETI tersebut. (wan)
0 Response to "PETI Buah Simalakama Bagi Pemkab Landak"