Kapuas Post Landak

Pemda Nyatakan Siap Melakukan Pertemuan 12 Juni
NGABANG- Aksi demo yang dilakukan 700 an warga dari tiga kecamatan (Kuala Behe, Air Besar (Serimbu, red) dan Ngabang) Selasa (09/06) di gedung DPRD Kabupaten Landak. Menghasilkan perkembangan, dimana pihak Pemerintah Kabupaten Landak, telah menyatakan kesiapan untuk melakukan pertemuan masyarakat yang berasal dari masyarakat pekerja pertambangan emas. “Semula pertemuan dengan warga itu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009. Ternyata dibatalkan, oleh Sekda Landak, pertemuan disiapkan pada hari Jum’ at tanggal 12 juni 2009,” kata ketua Tim 10 Abi Kusno Borneo, melalui Wakil Ketua Asnawari, SP, kepada wartawan Kapuas Post, kemarin di Ngabang.

Pertemuan itu, katanya, dimulai sekitar pukul 09.00 wib, di aula kantor Bupati Landak, dimana pertemuan ini, bersama seluruh warga yang berpropesi bertambang di tiga kecamatan. “Besok, saya datang ke kantor bupati, untuk mengambil undangan, saya juga minta kepada wartawan tolong meliput kegiatan ini,” katanya. Ia juga mengatakan dalam pertemuan nanti, diharapkan supaya pemerintah dapat memberikan solusi terhadap rakyat, terutama rakyat yang menekuni pertambangan emas. Termasuk juga masalah perkayuan yang kita minta ada solusi,” katanya.
Untuk mengeceka kepastian ini, wartawan Kapuas Post, langsung mengontek ajudan Bupati, yang mana menerangkan, pertemuan dengan warga tentang pertambangan positif dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 12 Juni 2009. “Pertemuan itu dilaksanakan pada pada pukul 09.00 wib,” tegas Bambang. (wan)
Sementara itu, Syaiful tokoh masyarakat Kecamata Mandor menyatakan dua hari usai kejadian anarkis warga terhadap kantor Polsek Mandor keadaan aman kondusif. Masyarakat sudah seperti biasa melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, seperti berdagang, pergi ke kantor, pelajar pergi kesekolah. “Kita harapkan Mandor selala aman dan tentram,” katanya.
Disinggung apakah ada pertemuan warga Mandor dengan Bupati Landak? “Soal penjadwalkan pertemuan dengan warga Mandor, selama ini kita belum ada Kabar. Kita tunggu kesanggupan beliau kapan sempatnya, jika kata pak bupati sebulm kita tungulah sebulan, karena Pemerintah Kabupaten Landaklah yang bisa menyelesaikan masalah ini,” kata Syaiful.
Untuk menyelesaikan masalah pertambangan emas ini, sama halnya dengan ungkapan Asnawari, pemeritah Kabupaten Landak bisa memberikan solusi yang baik. Kemudian bila Pemerintah Kabupaten landak tidak memberikan kejlasam dari UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, maka masyarakat akan binggung. “Tolonglah kepada pemerintan, bisa ada solusi, agar rakyat bisa menikmati sumber alam yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakatpun tidak ingin dijerat dengan hukum yang tidak jelas. Kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi, jangan dibiarkan masyarakat diadu dengan aparat penegak hukum,” katanya. Bagaimana dengan tindakan polisi dalam menertibkan PETI di Kabupaten Landak? Ia menegaskan justru tindakan polisi cukup positif melakukan operasi PETI sesuai dengan perintah atasan, kemudian juga yang ada dilapangan, ia rasa sah-sah saja. “Yang kita pertanyakan apakah nyambung dari pihak terkait seperti aparatur desa, Dinas Pertambanan dan Energi, dengan Pemda Kabupaten Landak. Selama ini, seolah-olah dimata masyarakat, polisi itu tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Kita harapkan kedepan tidak terjadi lagi kejadian anarkis yang merugikan paslitar kantor milik polisi, terutama masyarakat Kabupaten Landak umumnya, dan Kecamatan Mandor khsusunya,” tegasnya. (wan),