Dari 13 PAKEM 8 Sudah Serahkan Laporan

14.48 Diposting oleh HERI IRAWAN
NGABANG - Setelah melakukan berbagai kegiatan di masyarakat dari tahap ke tahap perjalanan P2KP di Kabupaten Landak ternyata masih begitu panjang terutama untuk ikut mengurangi angka kemiskinan maupun ketertinggalan masyarakat yang ada di daerah ini. Sehingga untuk lebih memperluas serta memperkuat pelayanan usaha tersebut maka sangat di butuhkan keterlibatan Pemda. Kendati anggaran yang di persiapkan oleh pemerintah atau proyek tersebut memang cukup terbatas sehingga masih sangat memerlukan dana pendamping atau shearing dari pemerintah daerah. “Untuk dana PAKET ini kemarin kan memang di harapkan semua BKM harus bermitra dengan Dinas-dinas yang ada dan mereka harus membentuk PAKEM (Panitia Kemitraan) sehingga lewat Pakem inilah semua kegiatan yang ada dapat di lakukan sehingga semua urusan kegiatannya juga ada pada dinas yang bersangkutan,” kata Bambang Harianto Korkot (kordinator Kota) Kabupaten Landak kepada Kapuas Post Selasa lalu.
Menurutnya, pembentukan PAKEM tersebut merupakan satu langkah untuk mempermudah penyelenggaraan kegiataan antara masyarakat dengan pemda yang selain mempergunakan dana dari PAKET P2KP kegiatan pembangunan tersebut juga menggunakan dana shearing dari Pemda yang juga akan di perkutat dengan swadaya dari masyarakat setempat. “Kalau kita hanya menggunakan dana dari PAKET itu tentu saja tidak akan mencukupi maka di harapkan harus ada shearing dari Pemda selain swadaya masyarakat. Dan dana shearing itu dikeluarkan oleh pemda melalui dinas yang sudah membentuk PAKEM,” katanya.
Untuk itu setelah selesai beberapa kegiatan yang sudah di laksanakan oleh Pakem sudah seharusnya dapat di laporkan kepada Korokot P2KP Landak. Kendati hal tersebut akan mempermudah untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang di pergunakan maupun dana shearing yang di keluarkan oleh dinas (Pemda) untuk membiayai kegiatan tersebut. Namun ternyata hal tersebut hingga saat ini dari 13 Pakem yang ada di Kabupaten Landak hanya 8 yang sudah menyampaikan laporan kegiatan termasuk Dinas PU sedangkan 5 Pakem lainnya hingga saat ini masih tetap di tunggu. “Laporan inikan penting seberapa besar anggaran yang mereka pergunakan dan shearing dari dinas berapa karena pelaporan ini juga sebagai bahan karena PAKEM juga harus di Audit. Sedangkan BKM yang ada pada tingkat masyarakat juga di Audit, dan ini sudah merupakan keputusan dari pusat mereka harus menyampaikan laporan sampai kapanpun tetap di tunggu,” tegasnya. Dikatakannya adapun kendala dalam kegiatan tersebut, karena dalam kegiatan Paket Kabupaten Landak beberapa waktu lalu di jadikan sebagai proyek percontohan,namun karena ada ketidak siapan dari berbagai kalangan maka terjadi hal seperti ini. Selain itu menurutnya, selain sebagai bahan pertanggung jawaban laporan yang di sampaikan oleh PAKEM tersebut juga salah satu syarat untuk menyongsong P2KP tahap ke 3 yang lebih di kenal dengan ND (Noverlut Devlofmen) dimana, dalam tahap tersebut dari P2KP Kabupaten Landak sudah mengajukan 3 desa sasaran yang meliputi Desa Raja,Hilir Kantor dan Desa Hilir Tengah. “Nantinya dalam program ini kan antara Landak dengan Bengkayang Berkompetisi karena nantinya akan ada hanya 1 desa dan 1 KMW nah siapa yang terpilih dan ini program 2009-2010 yang sipatnya lebih banyak memperdayakan Kades dan masyarakat sedangkan sipatnya berkelanjutan,” paparnya.
Dikatakannya, ntuk mendapatkan program tersebut maka evaluasi kegiatan sudah dapat di lakukan dari sekarang. Selain itu yang tidak kalah pentingnya sekaligus persyaratan utamanya adalah mengenai sejauh mana Komitmen Pemda dalam program ND ini. (hers)
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Dari 13 PAKEM 8 Sudah Serahkan Laporan"


Powered by www.tvone.co.id