NGABANG – Pelaksanaan Pelatihan Komonitas Belajar Perkotaan (KBP) dan kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan PNPM mandiri P2KP Tahun 2008 yang merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan PNPM – P2KP kerupakan hal yang sangat penting. Kendati output PNPM – P2KP merupakan mata rantai kebijakan dalam bentuk penanggulangan kemiskinan Nasional yang berorientasi pada pencapaian Millenium Devekopment Goal (MDGs) maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Ini yang terpenting karena dalam agenda pembangunan daerah untuk mensinergikan program jangka menengah (PJM) serta program penanggulangan kemiskinan di dalam mekanisme perencanaan dan rencana, memang harus ada kerja sama. Oleh karena itu kegiatan pelatihan ini akan sangat memiliki arti penting dan strategis agar pihak di tingkat Kabupaten maupun stekholder dapat memahami hal yang sama ,” kata Bupati Landak yang dalam hal ini di Wakili Assisten III Marcos Laheran, S.Sos, ketika membuka acara Coaching KBP dan Kelompok Kerja dalam rangka pelaksanaan program PNPM – P2KP di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Landak Rabu (07/05), kemarin.
Kegiatan yang di hadiri selain jajaran P2KP Landak, juga di ikuti Wakil Ketua DPRD Klemen Apui, S.IP, PARA Camat,Tokoh Masyarakat, Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, serta Team Leader PNPM P2KP 2 KMW I Kalbar. Menurutnya, terlebih mengenai MDGs dan IPM serta pemahaman yang lebih dalam terhadap Good Governance. Karena salah satu factor yang sangat menentukan keberhasikan untuk mencapai tujuan pembangunan adalah, harus ada satu perencanaan yang baik sehingga akan terjadi efesiensi dana dan hasil yang di inginkan akan dapat maksimal.
Dijelaskan, untuk sejumlah program atau proyek yang akan di laksanakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka menyediakan fasilitas umum dan sarana pelayanan umum yang menunjang tercapainya sarana pembangunan daerah. “Jelas ini semua memerlukan biaya yang seringkali melampaui kemampuan dana yang tertuang dalam APBD biasanya rendah, karena banyaknya prioritas pembangunan,belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya,paparnya.
Menurutnya, dengan keterbatasan dana yang di miliki pemerintah untuk pembangunan daerah, maka Pemda memberi perhatian terhadap apa yang di lakukan oleh pihak swasta dan masyarakat pada umumnya. Kendati pranan pemerintah dalam hal ini lebih di arahkan pada fungsi Regulator (Pengaturdan pengendali) serta stimulator untuk mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dan pihal swasta. Sehingga dalam hal ini dana yang di miliki oleh Pemda dapat di arahkan untum menstimulankan kegiatan investasi swasta dan kegiatan masyarakat umumnya sesuai dengan Visi,Misi dan tujuan pembangunan daerah. “Kalau kita lihat dari tujuan kegiatan ini terutama dalam kegiatan pelatihan KBP dan Pokja P2KP ini maka Pemda perlu memadukan pendekatan sektoral dan redional untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah kecamatan. Karena hal ini penting untuk menghindari kepincangan pertumbuhan antar wilayah seperti yang selama ini terjadi,dan untuk menghitung kebutuhan rill infrastruktur dasar baik fisik mamupun social,”katanya. Menurutnya hal tersebut untuk menciptakan daya tarik setiap satuan wilayah bagi investor dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk,potensi wilayah serta kesesuaian lahan dan pemempaatan ruang. Untuk itu seraya harapkan agar dapat lebih memperhatikan sasaran dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta mengupayakan pendapatan masyarakat, menciptakan kapangan kerja,pemerataan pembangunan, terciptanya struktur ekonomi yang kokoh, terjaganya kelestarian lingkungan hudip, meningkatkan kesehatan masyarakat, lancarnya arus pergerakan orang dan barang ke wilayah kabupaten yang meliputi terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat yang harus terpenuhi. “Kalau kita perhatikan untuk mencapai sasaran tersebut, pendekatan sektoral saja yang berasal dari instansi tehnis akan sulit melihat adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan dan juga akan sulit melihat perubahan struktur perubahan,pembangunan yang mungkin terjadi sebagai akibat di laksanakannya rencana sektoral. Sedangkan pendekatan regionalnya saja belum cukup karena analisisnya bersipat makro wilayah. Sehingga tidak cukup detail untuk membahas sector per sector apalagi output per item,”paparnya. Maka sangat di harapkan, para peserta perlu memadukan kedua pendekatan baik sektoral maupun regional menurut fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun program pembangunan.
Sedangkan yang sangat perlu di cermati menurutnya, lokasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang akan berkembang (aglomerasi daerah), perubahan struktur ruang wilayah karena penyebaran penduduk, tumbuhnya pusat-pusat pemikiman baru dan prasarana yang perlu di bangun untuk mendukung perubahan struktur ruang tersebut. Selain itu perlu adanya penyediaan dan rehabilitasi fasilitas sosial seperti sarana pendidikan,kesehatan dan air bersih yang seimbang pada pusat pemikiman maupun pusat kegiatan ekonomi serta perencanaan jaring penghubung yang akan menghubungkan berbagai pusat kegiatan dan pemukiman secara efesien. (wan)
Kegiatan yang di hadiri selain jajaran P2KP Landak, juga di ikuti Wakil Ketua DPRD Klemen Apui, S.IP, PARA Camat,Tokoh Masyarakat, Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, serta Team Leader PNPM P2KP 2 KMW I Kalbar. Menurutnya, terlebih mengenai MDGs dan IPM serta pemahaman yang lebih dalam terhadap Good Governance. Karena salah satu factor yang sangat menentukan keberhasikan untuk mencapai tujuan pembangunan adalah, harus ada satu perencanaan yang baik sehingga akan terjadi efesiensi dana dan hasil yang di inginkan akan dapat maksimal.
Dijelaskan, untuk sejumlah program atau proyek yang akan di laksanakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka menyediakan fasilitas umum dan sarana pelayanan umum yang menunjang tercapainya sarana pembangunan daerah. “Jelas ini semua memerlukan biaya yang seringkali melampaui kemampuan dana yang tertuang dalam APBD biasanya rendah, karena banyaknya prioritas pembangunan,belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya,paparnya.
Menurutnya, dengan keterbatasan dana yang di miliki pemerintah untuk pembangunan daerah, maka Pemda memberi perhatian terhadap apa yang di lakukan oleh pihak swasta dan masyarakat pada umumnya. Kendati pranan pemerintah dalam hal ini lebih di arahkan pada fungsi Regulator (Pengaturdan pengendali) serta stimulator untuk mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dan pihal swasta. Sehingga dalam hal ini dana yang di miliki oleh Pemda dapat di arahkan untum menstimulankan kegiatan investasi swasta dan kegiatan masyarakat umumnya sesuai dengan Visi,Misi dan tujuan pembangunan daerah. “Kalau kita lihat dari tujuan kegiatan ini terutama dalam kegiatan pelatihan KBP dan Pokja P2KP ini maka Pemda perlu memadukan pendekatan sektoral dan redional untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah kecamatan. Karena hal ini penting untuk menghindari kepincangan pertumbuhan antar wilayah seperti yang selama ini terjadi,dan untuk menghitung kebutuhan rill infrastruktur dasar baik fisik mamupun social,”katanya. Menurutnya hal tersebut untuk menciptakan daya tarik setiap satuan wilayah bagi investor dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk,potensi wilayah serta kesesuaian lahan dan pemempaatan ruang. Untuk itu seraya harapkan agar dapat lebih memperhatikan sasaran dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta mengupayakan pendapatan masyarakat, menciptakan kapangan kerja,pemerataan pembangunan, terciptanya struktur ekonomi yang kokoh, terjaganya kelestarian lingkungan hudip, meningkatkan kesehatan masyarakat, lancarnya arus pergerakan orang dan barang ke wilayah kabupaten yang meliputi terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat yang harus terpenuhi. “Kalau kita perhatikan untuk mencapai sasaran tersebut, pendekatan sektoral saja yang berasal dari instansi tehnis akan sulit melihat adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan dan juga akan sulit melihat perubahan struktur perubahan,pembangunan yang mungkin terjadi sebagai akibat di laksanakannya rencana sektoral. Sedangkan pendekatan regionalnya saja belum cukup karena analisisnya bersipat makro wilayah. Sehingga tidak cukup detail untuk membahas sector per sector apalagi output per item,”paparnya. Maka sangat di harapkan, para peserta perlu memadukan kedua pendekatan baik sektoral maupun regional menurut fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun program pembangunan.
Sedangkan yang sangat perlu di cermati menurutnya, lokasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang akan berkembang (aglomerasi daerah), perubahan struktur ruang wilayah karena penyebaran penduduk, tumbuhnya pusat-pusat pemikiman baru dan prasarana yang perlu di bangun untuk mendukung perubahan struktur ruang tersebut. Selain itu perlu adanya penyediaan dan rehabilitasi fasilitas sosial seperti sarana pendidikan,kesehatan dan air bersih yang seimbang pada pusat pemikiman maupun pusat kegiatan ekonomi serta perencanaan jaring penghubung yang akan menghubungkan berbagai pusat kegiatan dan pemukiman secara efesien. (wan)
0 Response to "P2KP Lakukan Coaching KBP"