NGABANG – Menjamurnya kios-kios penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Ngabang memang merupakan salah satu wujud dari kemajuan perkembangan daerah, khususnya Kabupaten Landak. Sehingga tidak heran jika persaingan dalam bisnis tersebut selalu akan terjadi, terutama dari permasalahan harga jual yang tidak ada persamaan. “Saya pikir kalau mengenai masalah harga di tingkat pengecer itu wajar saja terjadi karena di sini para pembeli di SPBU mereka akan melihat bagaimana susahnya untuk mendapatkan minyak,apakah itu Bensin maupun solar. Sehingga waktu antrian ini yang juga di perhitungkan inikan bisa jadi juga sebagai pemicu kenapa ada yang murah juga ada yang mahal, ” kata H. Mursidi A Samat, Tokoh Masyarakat Ngabang kepada Kapuas Post menanggapi ketidak merataan harga ketika kelangkaan BBM terjadi beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, untuk ketidak seragaman harga di tingkat pedagang pengecer memang tidak bisa di pungkiri,apalagi terkait bidang bisnis. Apalagi seperti sekarang ini masyarakat yang mempunyai usaha jadi pengecer BBM di kota Ngabang memang sudah cukup banyak bahkan boleh di katakan, bak jamur tumbuh di musim penghujan. Sehingga dari perkembangan yang ada terdapat terjadi persaingan harga. “Ini sudah tuntutan perkembangan dalam kemajuan pikiran masyarakat kita yang ada. Apalagi kalau kita lihat jumlah kendaraan yang ada juga dalam satu hari saja mungkin penambahannya ada belasan unit dan merekakan melihat ini,” kata pria yang juga ketua Asosiasi Pasar Rakyat ini.
Yang penting, kata ketua DPD PAN Kabupaten Landak ini, bagaimana apakah perkembangan ada tersebut berdampak pada perkembangan peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) ataukah hanya berada di dalam masyarakat semata?. Sehingga ini pula yang menjadi pertanyaan kendati apalah artinya jika kemajuan tersebut tidak memiliki dampak pada peningkatan pendapat daerah. “Kemajuan pembangunan di dalam daerah itu merupakan saalah satu tanggung jawab kita bersama.artinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Jadi adapun bentuk dukungan kita dalam rangka mendukung pembangunan itu yaitu tadi dengan membayar pajak ini
kan fartisipasi kita,” paparnya.
Ia menyangkan, hingga hari ini Pemda Landak yang dalam hal ini Dispridagkop sendiri masih belum ada memiliki ketentuan HET, secara khusus mengatur harga untuk HET BBM.
Sehingga ini pula yang menjadi ketidak seragaman harga karena ada yang
menjual lebih tinggi bahkan ada yang menjual lebih murah. Sehingga
katanya apabila Pemda sudah memiliki HET tersebut maka persamaan harga akan ada dan masyarakat yang menjual juga akan mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan. Selain itu katanya, upaya tersebut juga akan dapat menjadi salah satu untuk peningkatan PAD daerah untuk mendukung perkembangan pembangunan di daerah ini. “Inikan mestinya di barengi dengan ijin usaha. Yang kita harapkan dari Instansi terkait ini memang harus komit dalam menata perkembangan pasar yang ada sehingga kalau ini sudah tertata dengan baik dan di lengkapi ijin maka peningkatan PAD itu juga akan ada tetapi kalau masih seperti ini bagaimana hal itu akan ada,” ungkapnya.
Ia mengharapkan terutama para pedagang di harapkan dapat lebih konsisten dalam menjalani bidang usahanya masing-masing. Yang tujuannya agar dalam peningkatan perekonomian maupun peningkatan pendapatan keluarga dapat tercapai.
Apalagi tambahnya, seiring dengan semakin tingginya tuntutan biaya hidup seperti sekarang ini memang akan menuntut kerja keras sehingga dapat mendukung berbagai kebutuhan dalam keluarga. (wan)
Dikatakannya, untuk ketidak seragaman harga di tingkat pedagang pengecer memang tidak bisa di pungkiri,apalagi terkait bidang bisnis. Apalagi seperti sekarang ini masyarakat yang mempunyai usaha jadi pengecer BBM di kota Ngabang memang sudah cukup banyak bahkan boleh di katakan, bak jamur tumbuh di musim penghujan. Sehingga dari perkembangan yang ada terdapat terjadi persaingan harga. “Ini sudah tuntutan perkembangan dalam kemajuan pikiran masyarakat kita yang ada. Apalagi kalau kita lihat jumlah kendaraan yang ada juga dalam satu hari saja mungkin penambahannya ada belasan unit dan merekakan melihat ini,” kata pria yang juga ketua Asosiasi Pasar Rakyat ini.
Yang penting, kata ketua DPD PAN Kabupaten Landak ini, bagaimana apakah perkembangan ada tersebut berdampak pada perkembangan peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) ataukah hanya berada di dalam masyarakat semata?. Sehingga ini pula yang menjadi pertanyaan kendati apalah artinya jika kemajuan tersebut tidak memiliki dampak pada peningkatan pendapat daerah. “Kemajuan pembangunan di dalam daerah itu merupakan saalah satu tanggung jawab kita bersama.artinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Jadi adapun bentuk dukungan kita dalam rangka mendukung pembangunan itu yaitu tadi dengan membayar pajak ini
kan fartisipasi kita,” paparnya.
Ia menyangkan, hingga hari ini Pemda Landak yang dalam hal ini Dispridagkop sendiri masih belum ada memiliki ketentuan HET, secara khusus mengatur harga untuk HET BBM.
Sehingga ini pula yang menjadi ketidak seragaman harga karena ada yang
menjual lebih tinggi bahkan ada yang menjual lebih murah. Sehingga
katanya apabila Pemda sudah memiliki HET tersebut maka persamaan harga akan ada dan masyarakat yang menjual juga akan mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan. Selain itu katanya, upaya tersebut juga akan dapat menjadi salah satu untuk peningkatan PAD daerah untuk mendukung perkembangan pembangunan di daerah ini. “Inikan mestinya di barengi dengan ijin usaha. Yang kita harapkan dari Instansi terkait ini memang harus komit dalam menata perkembangan pasar yang ada sehingga kalau ini sudah tertata dengan baik dan di lengkapi ijin maka peningkatan PAD itu juga akan ada tetapi kalau masih seperti ini bagaimana hal itu akan ada,” ungkapnya.
Ia mengharapkan terutama para pedagang di harapkan dapat lebih konsisten dalam menjalani bidang usahanya masing-masing. Yang tujuannya agar dalam peningkatan perekonomian maupun peningkatan pendapatan keluarga dapat tercapai.
Apalagi tambahnya, seiring dengan semakin tingginya tuntutan biaya hidup seperti sekarang ini memang akan menuntut kerja keras sehingga dapat mendukung berbagai kebutuhan dalam keluarga. (wan)
0 Response to "Pemda Perlu HET Pada Kios BBM"