NGABANG- Sedikitnya 10 unit Usaha Perbenihan Rakyat (UPR) yang ada di daerah Kabupaten Landak yang merupakan salah satu usaha masyarakat di bidang perikanan air tawar. Agaknya berjalan tidak sesuai dengan yang di harapkan.
Hal tersebut di sebabkan usaha ini hanya dapat mengandalkan kemampuan si pemilik tanpa ada bantuan dari Pemda Kabupaten Landak.
Menurut pengakuan Jaidu, ketua UPR Babanto Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak kepada Kapuas Post Sabtu (02/05) lalu mengatakan, usaha yang di tekuninya sejak bertahun-tahun ini belum ada sedikitpun mendapat bantuan dari Pemda sehingga usaha ini hanya dapat berjalan seadanya.
“Padahal kalau kita lihat dari pungsi UPR ini adalah salah satu katakanlah organisasi yang harus dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat, tetapi bagaimana mungkin kita dapat melakukan hal ini kalau kemampuan kita saja sangat terbatas,” ujarnya.
Tetapi kalau di lihat dari posisi dari struktur keorganisasian, UPR adalah unit pelayanan perikanan yang berada di tingkat Kecamatan atau Desa setelah BBI (Balai Benih Ikan) yang berada di bawah naungang Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas pertanian dan perikanan. Sedangkan untuk tingkat Propinsi juga ada Istilah UPIS yang berada di bawah BBAT yang berpusat di Banjarmasin yang menaungi 9 propinsi termasuk Kalbar
“BBAT ini adalah berada di bawah Direktorat kementerian. Sedangkan kita di Kabupaten Landak ini berada di bawah BBAT Banjarmasin, jadi sama halnya UPR ini adalah yang berada di tingkat perdesaan atau kecamatan yang berada di bawah naungan BBI,” terangnya.
Namunpun demikian, katanya seharusnya UPR ini mendapatkan perhatian juga dari Pemda khususnya Distan, tetapi untuk beberapa tahun lalu hal ini hanya impian belaka walaupun BBI itu selalu di anggarkan lebih besar tetapi UPR tidak pernah ada.
namun demikian Seraya Berharap agar untuk tahun ini UPR yang merupakan Unit pengelola perbenihan Ikan bisa mendapatkan bantuan dari Pemda. Sehingga hal ini akan dapat sangat membantu perkembangan bagi kelompok UPR itu sendiri.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Perikanan dan Peternakan Distan Landak Gst Basrun mengungkapkan, Untuk tahun 2009 ini, dari 10 UPR yang ada di Kabupaten Landak hanya ada 4 UPR saja yang layak di anggap sudah dapat berpungsi sebagaimana mestinya, untuk itu dari ke-4 UPR tersebut juga untuk tahun 2009 ini juga akan mendapatkan dana berupa bantuan dari Pemda.
“Untuk di Kabupaten Landak ini kan dari 10 UPR yang ada itu hanya ada 4 saja yang di anggap sudah dapat di katakan mampu dan inilah yang akan kita beri bantuan. Terutama untuk menambah penguatan modal mereka,” ujarnya.
Upaya ini masih tetap akan ada atura-aturannya, sehingga bidang usaha ini ke depannya juga dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah daerah. Untuk itu katanya untuk usaha pengembangan perbenihan rakyat yang ada di Kabupaten Landak untuk tahun ini juga akan ada mendapat bantuan semacam penguatan modal.
“Kalau UPR inikan sudah ada semacan lembaga yang menaungi. Jadi mereka akan berada di bawah UPP dan semuanya akan ada di bawah ini, Sedangkan kalau yang namanya Asosiasi itu berada di bawah naungan KTNA (Kontak tani dan Nelayan Andalan),” paparnya.
Ia menambahkan namunpun demikian, katanya, bagaimanapun juga upaya-upaya pengembangan perikanan air tawar yang saat ini sudahdi kembangkan oleh masyarakat ke depannya akan secara terus menerus akan di kembangkan, baik UPR maupun jenis pengembangan Ikan air tawar yang ada di masyarakat juga akan terus di bina. Hal tersebut bertujuan agar potensi perikanan yang ada di daerah ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemda serta dapat memenuhi kebutuhan pasaran khususnya di Kabupaten Landak. (wan)
Hal tersebut di sebabkan usaha ini hanya dapat mengandalkan kemampuan si pemilik tanpa ada bantuan dari Pemda Kabupaten Landak.
Menurut pengakuan Jaidu, ketua UPR Babanto Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak kepada Kapuas Post Sabtu (02/05) lalu mengatakan, usaha yang di tekuninya sejak bertahun-tahun ini belum ada sedikitpun mendapat bantuan dari Pemda sehingga usaha ini hanya dapat berjalan seadanya.
“Padahal kalau kita lihat dari pungsi UPR ini adalah salah satu katakanlah organisasi yang harus dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat, tetapi bagaimana mungkin kita dapat melakukan hal ini kalau kemampuan kita saja sangat terbatas,” ujarnya.
Tetapi kalau di lihat dari posisi dari struktur keorganisasian, UPR adalah unit pelayanan perikanan yang berada di tingkat Kecamatan atau Desa setelah BBI (Balai Benih Ikan) yang berada di bawah naungang Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas pertanian dan perikanan. Sedangkan untuk tingkat Propinsi juga ada Istilah UPIS yang berada di bawah BBAT yang berpusat di Banjarmasin yang menaungi 9 propinsi termasuk Kalbar
“BBAT ini adalah berada di bawah Direktorat kementerian. Sedangkan kita di Kabupaten Landak ini berada di bawah BBAT Banjarmasin, jadi sama halnya UPR ini adalah yang berada di tingkat perdesaan atau kecamatan yang berada di bawah naungan BBI,” terangnya.
Namunpun demikian, katanya seharusnya UPR ini mendapatkan perhatian juga dari Pemda khususnya Distan, tetapi untuk beberapa tahun lalu hal ini hanya impian belaka walaupun BBI itu selalu di anggarkan lebih besar tetapi UPR tidak pernah ada.
namun demikian Seraya Berharap agar untuk tahun ini UPR yang merupakan Unit pengelola perbenihan Ikan bisa mendapatkan bantuan dari Pemda. Sehingga hal ini akan dapat sangat membantu perkembangan bagi kelompok UPR itu sendiri.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Perikanan dan Peternakan Distan Landak Gst Basrun mengungkapkan, Untuk tahun 2009 ini, dari 10 UPR yang ada di Kabupaten Landak hanya ada 4 UPR saja yang layak di anggap sudah dapat berpungsi sebagaimana mestinya, untuk itu dari ke-4 UPR tersebut juga untuk tahun 2009 ini juga akan mendapatkan dana berupa bantuan dari Pemda.
“Untuk di Kabupaten Landak ini kan dari 10 UPR yang ada itu hanya ada 4 saja yang di anggap sudah dapat di katakan mampu dan inilah yang akan kita beri bantuan. Terutama untuk menambah penguatan modal mereka,” ujarnya.
Upaya ini masih tetap akan ada atura-aturannya, sehingga bidang usaha ini ke depannya juga dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah daerah. Untuk itu katanya untuk usaha pengembangan perbenihan rakyat yang ada di Kabupaten Landak untuk tahun ini juga akan ada mendapat bantuan semacam penguatan modal.
“Kalau UPR inikan sudah ada semacan lembaga yang menaungi. Jadi mereka akan berada di bawah UPP dan semuanya akan ada di bawah ini, Sedangkan kalau yang namanya Asosiasi itu berada di bawah naungan KTNA (Kontak tani dan Nelayan Andalan),” paparnya.
Ia menambahkan namunpun demikian, katanya, bagaimanapun juga upaya-upaya pengembangan perikanan air tawar yang saat ini sudahdi kembangkan oleh masyarakat ke depannya akan secara terus menerus akan di kembangkan, baik UPR maupun jenis pengembangan Ikan air tawar yang ada di masyarakat juga akan terus di bina. Hal tersebut bertujuan agar potensi perikanan yang ada di daerah ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemda serta dapat memenuhi kebutuhan pasaran khususnya di Kabupaten Landak. (wan)
0 Response to "Pemda Harus Bantu UPRIPUPO di Kabupaten"