Nantinya Akan Ada Razia Bersama Polres dan Kodim
NGABANG – Masalah Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Kabupaten Landak, tidak ada habis-habisnya. Jika beberapa minggu lalu air sungai Landak sempat jernih. 1 minggu terakhir, airnya kembali keruh seperti air susu coklat. Bahkan kemarin ada gelombang aksi demo dari masyarakat umum di daerah Karangan, terhadap pekerja PETI. Menanggapi masalah ini, Bupati Landak DR Adrianus AS, menegaskan sudah melakukan kontek dengan pihak kepolisian, agar polisi bisa mengambil tindakan tegas.
“Saya sudah bicara dengan Kapolres Landak , nantinya kita turun dalam 1 tim yang terpadu. Tidak hanya kepolisian, tetapi Kodim, dan Pol PP,” kata bupati, kepada wartawan, Kamis kemarin di Ngabang.
Terkait air sungai Landak kembali berubah warna bak seperti air susu coklat, dirinya sebelumnya sudah menyatakan tegas dalam pertemuan dengan Tim 10 di aula Bupati Landak, beberapa hari lalu, bahwa dirinya tidak pernah melarang masyarakat untuk menambang. “Ada 2 syarat yang harus dipatuhi masyarakat, bila mereka mau menambang. Karena Negara kita ini adalah negara hukum, maka aturan hukum itu harus ditegakkan. Syarat pertama masyarakat harus bertanggung jawab, dan kedua memikirkan kepentingan orang lain,” jelas bupati.
Bertanggungjawab itu, lebih rincinya masyarakat wajib mematuhi aturan yang telah ada, dan bertanggungjawab secara sosial. “Kita ingin penambang jangan hanya memikirkan anda saja, tapi pikirkan masyarakat lainnya. Orang lain juga ingin air bersih, orang lain ingin hidup sehat. Bahkan rakyat saya juga bukan hanya penambang, tapi rakyat saya yang tidak menambang, dan jumlah rakyat saya yang tidak menambang lebih banyak,” bebernya.
Bupati juga kembali mengingatkan, ungkapan ketua Tim 10, Abi Kusno Borneo, hidup atau mati kami akan menambang terus. “Ungkapan ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau mereka menambang lagi, mereka harus mau bertanggungjawab,” pinta mantan Asiten II Landak ini.
Disinggung tentang ajuan Raperda tentang Pertambangan Umum dari Eksekutif? Mantan alumnus S3 Universitas Padjajaran Bandung ini, menambahkan sudah mengajukan Raperda, mungkin kesibukan para anggota dewan, Raperda ini belum sempat dibahas. “Perubahan undang-undang kita sesuaikan dengan ketentuan, seperti Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kita berharap Raperda ini fokus kepada WPR. Karena, pertambangan umum sudah ada undang-udangnya yang baru nomor 4 tahun 2009,” jelas bupati seraya meminta masukan-masukan dari masyarakat untuk Pemerintah Kabupaten Landak, dalam rangka kesempurnaan Raperda ini.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Landak sudah mempunyai kuasa hukum, dalam penangguhkan penahan belasan pekerja pertambangan yang dipenjara dalam sel Polres Landak. “Kita sudah lakukan, tinggal ditangguhkan atau tidak, itu hak polisi,” imbuhnya.
Cukong PETI Mandor Ditangkap
Sejalan dengan perkembangan kasus penangkapan dua belas pekerja PETI di berbagai Daerah Kabupaten Landak. Kabar terbaru dari Mapolres Landak, Rabu (18/06) kemarin pukul 20.15 wib, telah berhasil ditangkap Tw (37), seorang cukong PETI di Kabupaten Sintang.
Dalam pelariannya, kepada wartawan di Mapolres Landak,Tw mengaku, tidak enak makan dan minum, selalu dihantui rasa bersalah. Bahkan dalam pelariannya dia selalu pindah-pindah tempat.
”Kalau tidak salah ada sekitar tiga atau empat tempat saya mengasingkan diri, dan dalam pelarian ini saya ingin mencari ketenangan,” kata Tw dengan raut aut -autan.
Sementara itu Kapolres Landak AKBP. Tony EP Sianambela melalui Kasat Reskrim AKP. Hujra Soumena menyatakan dalam pengasingan itu Tw selama 22 hari. “Operasi ini dipimpin Kanit I Reskrim Polres Landak AIPTU. Plugensius,” imbuhnya. (wan)
NGABANG – Masalah Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Kabupaten Landak, tidak ada habis-habisnya. Jika beberapa minggu lalu air sungai Landak sempat jernih. 1 minggu terakhir, airnya kembali keruh seperti air susu coklat. Bahkan kemarin ada gelombang aksi demo dari masyarakat umum di daerah Karangan, terhadap pekerja PETI. Menanggapi masalah ini, Bupati Landak DR Adrianus AS, menegaskan sudah melakukan kontek dengan pihak kepolisian, agar polisi bisa mengambil tindakan tegas.
“Saya sudah bicara dengan Kapolres Landak , nantinya kita turun dalam 1 tim yang terpadu. Tidak hanya kepolisian, tetapi Kodim, dan Pol PP,” kata bupati, kepada wartawan, Kamis kemarin di Ngabang.
Terkait air sungai Landak kembali berubah warna bak seperti air susu coklat, dirinya sebelumnya sudah menyatakan tegas dalam pertemuan dengan Tim 10 di aula Bupati Landak, beberapa hari lalu, bahwa dirinya tidak pernah melarang masyarakat untuk menambang. “Ada 2 syarat yang harus dipatuhi masyarakat, bila mereka mau menambang. Karena Negara kita ini adalah negara hukum, maka aturan hukum itu harus ditegakkan. Syarat pertama masyarakat harus bertanggung jawab, dan kedua memikirkan kepentingan orang lain,” jelas bupati.
Bertanggungjawab itu, lebih rincinya masyarakat wajib mematuhi aturan yang telah ada, dan bertanggungjawab secara sosial. “Kita ingin penambang jangan hanya memikirkan anda saja, tapi pikirkan masyarakat lainnya. Orang lain juga ingin air bersih, orang lain ingin hidup sehat. Bahkan rakyat saya juga bukan hanya penambang, tapi rakyat saya yang tidak menambang, dan jumlah rakyat saya yang tidak menambang lebih banyak,” bebernya.
Bupati juga kembali mengingatkan, ungkapan ketua Tim 10, Abi Kusno Borneo, hidup atau mati kami akan menambang terus. “Ungkapan ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau mereka menambang lagi, mereka harus mau bertanggungjawab,” pinta mantan Asiten II Landak ini.
Disinggung tentang ajuan Raperda tentang Pertambangan Umum dari Eksekutif? Mantan alumnus S3 Universitas Padjajaran Bandung ini, menambahkan sudah mengajukan Raperda, mungkin kesibukan para anggota dewan, Raperda ini belum sempat dibahas. “Perubahan undang-undang kita sesuaikan dengan ketentuan, seperti Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kita berharap Raperda ini fokus kepada WPR. Karena, pertambangan umum sudah ada undang-udangnya yang baru nomor 4 tahun 2009,” jelas bupati seraya meminta masukan-masukan dari masyarakat untuk Pemerintah Kabupaten Landak, dalam rangka kesempurnaan Raperda ini.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Landak sudah mempunyai kuasa hukum, dalam penangguhkan penahan belasan pekerja pertambangan yang dipenjara dalam sel Polres Landak. “Kita sudah lakukan, tinggal ditangguhkan atau tidak, itu hak polisi,” imbuhnya.
Cukong PETI Mandor Ditangkap
Sejalan dengan perkembangan kasus penangkapan dua belas pekerja PETI di berbagai Daerah Kabupaten Landak. Kabar terbaru dari Mapolres Landak, Rabu (18/06) kemarin pukul 20.15 wib, telah berhasil ditangkap Tw (37), seorang cukong PETI di Kabupaten Sintang.
Dalam pelariannya, kepada wartawan di Mapolres Landak,Tw mengaku, tidak enak makan dan minum, selalu dihantui rasa bersalah. Bahkan dalam pelariannya dia selalu pindah-pindah tempat.
”Kalau tidak salah ada sekitar tiga atau empat tempat saya mengasingkan diri, dan dalam pelarian ini saya ingin mencari ketenangan,” kata Tw dengan raut aut -autan.
Sementara itu Kapolres Landak AKBP. Tony EP Sianambela melalui Kasat Reskrim AKP. Hujra Soumena menyatakan dalam pengasingan itu Tw selama 22 hari. “Operasi ini dipimpin Kanit I Reskrim Polres Landak AIPTU. Plugensius,” imbuhnya. (wan)
Ratanca Said,
Dengan adanya kejadian seperti ini hendak nya kita saling introveksi diri demi terhindarnya hal-hal yg sama sekali tidak kita inginkan, hendaknya masyarakat dan pemerintah mencari solusi yg terbaik dalam menyelesaikan adanya suatu masalah, ini semua demi kita satu wadah Kab.Landak pada khususnya.SEMOGA!
Posted on 19 Juni 2009 pukul 23.10