Upayakan RR Dana Bergulir Mencapai 80 Persen
NGABANG – Konsultan Kabupaten Program Nasional Penanggulangan kemiskinan di perkotaa, penanggulangan kemiskinan terpadu (P2KP PAKET) bidang manajemen keuangan Kabupaten Landak Bambang Sugianto SE. mengharapkan agar Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di Daerah Kabupaten Landak dapat membenahi berbagai persiapan yang terkait dengan Administrasi BKM untuk pencairan pememfaatan dana APBD Paket P2KP tahap I.
“Kita harapkan agar BKM-BKM secepatnya merevisi PJM Pronangkis (program jangka menengah penanggulangan Kemiskinan ) untuk menyongsong Paket P2KP tahap selanjutnya,” tuturnya kepada Kapuas Post Selasa kemarin.
Ia mengatakan hal tersebut merupakan salah satu persyaratan usulan kegiatan yang akan di lakukan oleh Dinas dan masyarakat melalui PAKEM (Panitia kemitraan antara BKM dan Dinas Terkait) melalui kegiatan usulan partisipatif, yang tertuang dalam PJM Pronangkis kota atau Kabupaten.
Selain itu untuk menyongsong paket P2KP tahap II, maka BKM-BKM,bersama aparat Desa dan tokoh masyarakat ataupun kelompok peduli lainnya harus segera mungkin mengupayakan di masyarakat tingkat pengelolaan dana bergulir agar mencapai Repaiment Rate (RR) minimal 80 persen.
“Syarat-syarat inikan sudah di tentukan oleh pusat bahwa untuk mendapatkan Paket P2KP adalah BKM-BKM yang berdaya. Di samping kesiapan BKM ini hal yang sangat di butuhkan untuk memasuki kegiatan ini sehingga kalau saja persyaratan ini tidak terpenuhi maka akan sulit,” paparnya.
Bambang juga menjelaskan, bahwa unsur Pemerintah Kabupaten khususnya Landak yakni Pokja yang telah terbentuk juga di harapkan untuk aktif memverifikasi usulan dan monitoring kegiatan Pakem di lapangan juga perlu di persiapkan secepatnya sesuai dengan jadwal proyek P2KP Advence yang di tetapkan secara Nasional.
“Yang namanya proyek inikan ada tenggang waktunyauntuk itu kita sangat berhara pada pihak terkait agar dapat bekerja sama mendukung program yang di gagas secara Nasional ini dapat sukses khususnya mendukung peningkatan Indeks pembangunan manusia dan Millenium Devlopment Goals (IPM-MDGs ) serta sinergisitas program masyarakat (BKM) melalui dekumen usulan PJM (Program jangka menengah) 3 tahun dengan program Dinas-dinas atau SKPD terkait yang ada di daerah ini,”paparnya.
Unutuk itu lanjutnya BKM dan Dinas yang tergabung dalam panitia kemitraan atau PAKEM perlu selalu saling kordinasi sehingga pelaksanaan pekerjaan nantinya dapat terlaksana dengan baik.
Bambang optimis program paket P2KP di Kabupaten Landak ini dapat berjalan dengan baik di masarakat.
B”ersama tim fasilitator dan konsultan P2KP akan selalu memfasilitasi atau mendampingi masyarakat di lapangan sehingga di harapkan program ini berjalan dengan baik dan transparan,” harapnya. (wan)
NGABANG – Konsultan Kabupaten Program Nasional Penanggulangan kemiskinan di perkotaa, penanggulangan kemiskinan terpadu (P2KP PAKET) bidang manajemen keuangan Kabupaten Landak Bambang Sugianto SE. mengharapkan agar Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di Daerah Kabupaten Landak dapat membenahi berbagai persiapan yang terkait dengan Administrasi BKM untuk pencairan pememfaatan dana APBD Paket P2KP tahap I.
“Kita harapkan agar BKM-BKM secepatnya merevisi PJM Pronangkis (program jangka menengah penanggulangan Kemiskinan ) untuk menyongsong Paket P2KP tahap selanjutnya,” tuturnya kepada Kapuas Post Selasa kemarin.
Ia mengatakan hal tersebut merupakan salah satu persyaratan usulan kegiatan yang akan di lakukan oleh Dinas dan masyarakat melalui PAKEM (Panitia kemitraan antara BKM dan Dinas Terkait) melalui kegiatan usulan partisipatif, yang tertuang dalam PJM Pronangkis kota atau Kabupaten.
Selain itu untuk menyongsong paket P2KP tahap II, maka BKM-BKM,bersama aparat Desa dan tokoh masyarakat ataupun kelompok peduli lainnya harus segera mungkin mengupayakan di masyarakat tingkat pengelolaan dana bergulir agar mencapai Repaiment Rate (RR) minimal 80 persen.
“Syarat-syarat inikan sudah di tentukan oleh pusat bahwa untuk mendapatkan Paket P2KP adalah BKM-BKM yang berdaya. Di samping kesiapan BKM ini hal yang sangat di butuhkan untuk memasuki kegiatan ini sehingga kalau saja persyaratan ini tidak terpenuhi maka akan sulit,” paparnya.
Bambang juga menjelaskan, bahwa unsur Pemerintah Kabupaten khususnya Landak yakni Pokja yang telah terbentuk juga di harapkan untuk aktif memverifikasi usulan dan monitoring kegiatan Pakem di lapangan juga perlu di persiapkan secepatnya sesuai dengan jadwal proyek P2KP Advence yang di tetapkan secara Nasional.
“Yang namanya proyek inikan ada tenggang waktunyauntuk itu kita sangat berhara pada pihak terkait agar dapat bekerja sama mendukung program yang di gagas secara Nasional ini dapat sukses khususnya mendukung peningkatan Indeks pembangunan manusia dan Millenium Devlopment Goals (IPM-MDGs ) serta sinergisitas program masyarakat (BKM) melalui dekumen usulan PJM (Program jangka menengah) 3 tahun dengan program Dinas-dinas atau SKPD terkait yang ada di daerah ini,”paparnya.
Unutuk itu lanjutnya BKM dan Dinas yang tergabung dalam panitia kemitraan atau PAKEM perlu selalu saling kordinasi sehingga pelaksanaan pekerjaan nantinya dapat terlaksana dengan baik.
Bambang optimis program paket P2KP di Kabupaten Landak ini dapat berjalan dengan baik di masarakat.
B”ersama tim fasilitator dan konsultan P2KP akan selalu memfasilitasi atau mendampingi masyarakat di lapangan sehingga di harapkan program ini berjalan dengan baik dan transparan,” harapnya. (wan)
0 Response to "BKM di Harapkan Berbenah Diri"