NGABANG- Sekretaris Daerah (Sekda) Landak Ludis, Senin (25/1) membuka kegiatan Fasilitasi Penyusunan LAKIP SKPD, LKPJ dan LPPD dilingkungan Pemkab Landak di aula Kantor Bupati Landak.
Pada kesempatan itu, juga hadir kepala SKPD dilingkungan Pemkab Landak. Sedangkan bertindak selaku fasilitator yakni BPKP perwakilan Kalbar.
Dalam sambutan Bupati Landak yang dibacakan Sekda mengatakan kegiatan fasilitasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan program Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur. Hal ini demi mewujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa serta menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam pembangunan.
"Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Bupati Landak No. 2 tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemkab Landak, maka diwajibkan semua pimpinan SKPD untuk menyusun LAKIP di unit kerja masing-masing setelah berakhirnya tahun anggaran dan kemudian akan dijadikan sebagai bahan penyusunan LAKIP Pemkab yang akan disampaikan ke Presiden melalui Menpan RI di Jakarta selambat-lambatnya 31 Maret 2010," ujarnya.
Menurut Ludis, selain LAKIP, juga akan dilakukan bimbingan penyusunan LKPJ, LPPD dan suplemen LPPD tahun 2009. Hal ini dilaksanakan mengingat keterkaitan yang erat antara LAKIP dan LKPJ/LPPD. "LKPJ merupakan laporan pelaksanaan dari Bupati Landak kepada DPRD Landak atas penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum Pemerintahan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2009," terang Ludis. Ia menambahkan, LKPJ kepala daerah tersebut akan disampaikan pada sidang paripurna DPRD Landak paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan kata lain, LKPJ tahun 2009 harus sudah disampaikan dalam sidang paripurna DPRD paling lambat 31 Maret 2010. "Demikian pula dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Landak tahun 2009 pada waktu yang bersamaan juga akan disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Kalbar," katanya. (wan/humas)
Pada kesempatan itu, juga hadir kepala SKPD dilingkungan Pemkab Landak. Sedangkan bertindak selaku fasilitator yakni BPKP perwakilan Kalbar.
Dalam sambutan Bupati Landak yang dibacakan Sekda mengatakan kegiatan fasilitasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan program Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur. Hal ini demi mewujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa serta menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam pembangunan.
"Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Bupati Landak No. 2 tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemkab Landak, maka diwajibkan semua pimpinan SKPD untuk menyusun LAKIP di unit kerja masing-masing setelah berakhirnya tahun anggaran dan kemudian akan dijadikan sebagai bahan penyusunan LAKIP Pemkab yang akan disampaikan ke Presiden melalui Menpan RI di Jakarta selambat-lambatnya 31 Maret 2010," ujarnya.
Menurut Ludis, selain LAKIP, juga akan dilakukan bimbingan penyusunan LKPJ, LPPD dan suplemen LPPD tahun 2009. Hal ini dilaksanakan mengingat keterkaitan yang erat antara LAKIP dan LKPJ/LPPD. "LKPJ merupakan laporan pelaksanaan dari Bupati Landak kepada DPRD Landak atas penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum Pemerintahan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2009," terang Ludis. Ia menambahkan, LKPJ kepala daerah tersebut akan disampaikan pada sidang paripurna DPRD Landak paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan kata lain, LKPJ tahun 2009 harus sudah disampaikan dalam sidang paripurna DPRD paling lambat 31 Maret 2010. "Demikian pula dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Landak tahun 2009 pada waktu yang bersamaan juga akan disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Kalbar," katanya. (wan/humas)
0 Response to "Wujudkan Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa"