PARA Kepala Desa (Kades) diminta untuk pandai-pandai menempati posisi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Landak. Artinya, para Kades tersebut diminta untuk tidak aktif sebagai pengurus partai politik (parpol) yang mengusung dan mendukung salah satu pasangan calon Bupati Landak periode 2011-2016. “Secara formal, memang tidak ada peraturan yang melarang kalau seorang Kades mendukung salah satu pasangan calon Bupati Landak. Tapi kalau seorang Kades aktif dalam kepengurusan parpol, jelas tidak boleh,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Landak, Ambrosius Ayub, Kamis (7/4) di gedung DPRD Landak.
Menurut Ayub, masalah inipun juga tergantung loyalitas dari Kades bersangkutan. Jika seorang Kades merasa digaji oleh Pemerintah, Kades bersangkutan harus bisa memilah atau memposisikan diri. “Jangan terlalu aktiflah dalam Pemilukada ini. Kalau bisa Kades harus netral. Tapi juga kita tidak bisa melarang kalau seorang Kades mendukung salah satu pasangan calon Bupati Landak. Sebab kita tidak mempunyai dasar hukum yang kuat terhadap hal itu,” jelas Ayub.
Sementara itu Bupati Landak Adrianus Asia Sidot mengingatkan bahwa ada aturannya jika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut-ikutan berkampanye dalam Pemilukada Landak. “Kita tentu akan menegakan aturannya. Apalagi kalau PNS bersangkutan mengkampanyekan atas nama saya, tentu juga ada aturan dan sanksinya. Tapi kalau sekarang mereka (PNS,Red) ngomong-ngomong pilih Pak Adrianus, itukan bukan kampanye, karena sekarang ini belum masa kampanye,” tegas bakal calon (balon) Bupati Landak periode 2011-2016 ini. Ditegaskan Bupati lagi, ia melarang keras bagi PNS yang ikut-ikutan berorasi dalam kampanye Pemilukada Landak. “Namun kalau PNS bersangkutan tahu resikonya dan PNS tersebut mau menerima resiko itu, hal tersebut tentu kembali lagi pada tanggungjawab masing-masing PNS,” katanya. (wan)
Menurut Ayub, masalah inipun juga tergantung loyalitas dari Kades bersangkutan. Jika seorang Kades merasa digaji oleh Pemerintah, Kades bersangkutan harus bisa memilah atau memposisikan diri. “Jangan terlalu aktiflah dalam Pemilukada ini. Kalau bisa Kades harus netral. Tapi juga kita tidak bisa melarang kalau seorang Kades mendukung salah satu pasangan calon Bupati Landak. Sebab kita tidak mempunyai dasar hukum yang kuat terhadap hal itu,” jelas Ayub.
Sementara itu Bupati Landak Adrianus Asia Sidot mengingatkan bahwa ada aturannya jika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut-ikutan berkampanye dalam Pemilukada Landak. “Kita tentu akan menegakan aturannya. Apalagi kalau PNS bersangkutan mengkampanyekan atas nama saya, tentu juga ada aturan dan sanksinya. Tapi kalau sekarang mereka (PNS,Red) ngomong-ngomong pilih Pak Adrianus, itukan bukan kampanye, karena sekarang ini belum masa kampanye,” tegas bakal calon (balon) Bupati Landak periode 2011-2016 ini. Ditegaskan Bupati lagi, ia melarang keras bagi PNS yang ikut-ikutan berorasi dalam kampanye Pemilukada Landak. “Namun kalau PNS bersangkutan tahu resikonya dan PNS tersebut mau menerima resiko itu, hal tersebut tentu kembali lagi pada tanggungjawab masing-masing PNS,” katanya. (wan)
0 Response to "Pemilukada, Kades Harus Pandai Tempatkan Diri"