Kapuas Post Landak

NGABANG – Dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang ada
di daerah Kabupaten Landak terutama pada bidang pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) sudah semestinya harus di dirikan kantor unit
pelayanan pembayaran pajak PBB. Sehingga bagi masyarakat yang akan
membayar pajak PBB tidak merasa kesulitan. Apalagi selama ini untuk
mengurusi masalah pajak yang tidak terlalu besar maupun untuk membayar
BPHTB [Bea peralihat hak tanah dan bangunan],masih harus ke sanggau dan
hal ini pula yang bisa menjadi salah satu pemicu bagi untuk tidak
melakukan pembayaran terhadap apa yang kewajiban masyarakat. “Dengan
jauhnya tempat untuk mengurus baik peralihan hak maupun pembayaran PBB
yang saat ini masih berada di sanggau ini sebenarnya menimbulkan
kecendrungan masyarakat malas untuk melaksanakan kewajiban mereka.
Karena kecil urusannya besar pula biaya yang di keluarkan oleh yang
bersangkutan dan ini kalau kita lihat dari sisi BPNnya, ” ujar Rudi
Agustiawan A. Ptnh Kasi HTPT Kantor BPN Kabupaten Landak kepada Kapuas
Post Selasa, kemarin.
Hal tersebut menurutnya, sering di alami oleh pihaknya di BPN yang harus
menangani baik pembayaran pajak maupun mengurus peralihan hak yang di
lakukan oleh masyarakat melalui BPN, sehingga di rasakan biaya
perjalanan yang harus di keluarkan cukup tinggi ketimbang urusan yang di
lakukan.
Selain itu ia juga berharap agar PBB juga harus dapat keluar lebih
awal sehingga dapat di sebarkan lebih awal pula pada masyarakat wajib
pajak sehingga dengan demikian pembayarannya juga akan dapat lebih baik
ketimbang seperti yang salama ini terjadi di mana PBB selalu saja
mengalami keterlambatan. “kalau seperti ini kan akan sangat mudah
terjadi penjimpangan atau gangguan lainnya, dan ini belum lagi kondisi
daerah kita di landak inikan cukup jauh sehingga pelayanan dengan adanya
keterlambatan tersebut akan sangat berdampak pada kerja petugas dan ini
memang tidak bisa kita salahkan apalagi kondisi daerah sedangkan waktu
yang di berikan juga sudah sangat mendesak. Berbeda dengan kalau PBB itu
datangnya awal,”ungkapnya.
Dengan demikian katanya, dari sisi keberadaan kelancaran pembayaran
wajib pajak memang sudah saatnya di Ngabang harus ada salah satu Kantor
unit pelayanan sehingga masyarakat akan dapat dengan mudah untuk
mengurusi masalah peralihan hak yang selama ini cendrung masih
menggunakan proses bawah tangan sedangkan di lain pihak juga akan dapat
melahirkan kesadaran akan arti penting dari pajak itu sendiri karena
untuk membayar pajak masyarakat tidak harus ke sanggau tetapi cukup di
Ngabang.
Menanggapi hal tersebut, Joko Murdwianto dari Kantor Pusat PBB Sanggau
mengatakan bahwa, dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih optimal
kepada masyarakat wajib pajak, namun di akui memang selama ini masih
banyak sekali kekurangan terutama pada hal pelayanan pada masyarakat
wajib pajak. “Memang basih banyak kekurangan terutama pada tahun 2007
untuk sector perdesaan dan perkotaan yang ada di Kabupaten ini memang
masih cukup jauh dari target yang di tentukan dan memang masih banyak
hambatan. Sedangkan gerakan untuk tahun 2008 ini dimana masih ada sisa
waktu sekitar 1 bulan untuk kegiatan bulan panutan dan kita juga masih
tetap berusaha bagaimana untuk dapat mensukseskan pembayaran pajak bumi
dan bangunan ini,” katanya.
Dengan ini kedepannya, maka pihaknya juga sudah berencana tepatnya pada
bulan November juga akan melakukan Reorganisasi secara Nasional yang
artinya,Direktorat jendral pajak yang tergabung semua unsur kegiatan
bidang pelayanan perpajakan. Sedangkan daerah yang ada di Kalimantan
juga akan bergabung menjadi satu kantor yang namanya juga akan berubah
menjadi Kantor pelayanan pajak Pratama. “Ya nantinya di Kantor pelayanan
Pajak Pratama ini nanti akan bergabung semua kegiatan yang selama ini
terpisah dan nantinya akan menjadi 1 kantor saja tetapi dalam nya sudah
tergabung,”ujarnya. Sedangkan kantor pelayanan pajak yang untuk landak
yang selama ini masih berada di Pontianak maka untuk bulan November
mendatang akan bergabung menjadi KPP Pratama di sanggau. Sehingga dengan
adanya KPP Pratama di sanggau maka di kabupaten Landak juga akan di
bentuk kantor penyuluhan atau KP2KP dimana pungsi kantor tersebut akan
menjadi perpanjangan tangan kantor pelayanan pajak Pratama yang ada di
sanggau. Dengan demikian katanya dengan adanya kantor penyuluhan KP2KP
pelayanan pajak tersebut akan dapat mempermudah pelayanan pada
masyarakat juga di harapkan akan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat
wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya masing-masing. (wan)

NGABANG – Masih rendahnya pengetahuan akan arti penting keberadaan hutan
yang ada di sekitar kawasan satu daerah terutama di kabupaten Landak,
agaknya sangat perlu segera di bangun kembali. Kendati selama ini
sepertinya baik pengamanan, penanganan maupun rehabilitasi hutan maupun
upaya untuk peyelamatan hutan dan sejenisnya, sepertinya belumlah
menyentuh secara keseluruhan, sehingga masih sangat perlu sentuhan yang
betul-betul mengena pada sasaran yang di maksut.
Dikatakan Plt. Kadis Hutbun Landak, Vinsensius, S.Sos, MM, sebaliknya upaya
rehabilitasi hutan dan lahan yang di bangun selama ini oleh pemerintah
pusat cendrung di nilai sebagai salah satu bentuk proyek yang menjurus
pada bisnis karena memiliki anggaran. “Kalau kita lihat pengertian akan
pentingnya pengetahuan tentang keberadaan masalah hutan itu masih sangat
kurang. Yang dominannya justru gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
(Gerhan ) justru di nilai tidak lebih dari hal yang berbentuk proyek dan
pikiran ini yang sering timbul sehingga pemahaman yang seperti inilah
yang sangat keliru dalam rangka memahami hutan itu sebagai salah satu
tempat yang harus selalu ada dan terpelihara dengan baik sesuai dengan
pungsinya,” ujarnya.
Selain itu, program Gerhan yang selama ini di terapkan pada
semua daerah yang ada masih menggunakan konteks kontraktual yang pada
akhirnya penaganan hutan yang melibatkan semua steackholder yang
berkepentingan terhadap hutan ternyata sangat kurang terlibat. Untuk itu
ungkapnya, dari program yang ada tersebut saat ini nyaris tidak
melibatkan peranserta masyarakat yang artinya tidak memiliki
pemberdayaan masyarakat .
Sehingga, keberadaan hutan yang ada di daerah Kabupaten
Landak sangat berbeda kalau di klasifikasikan dengan hutan yang ada di
daerah luar Kalimantan seperti di daearh jawa. “Kalau hutan di
Kalimantan jangan di samakan dengan hutan yang ada di pulau jawa,juga
jangan di samakan dengan hutan yang ada Sumatra atau daerah lain
penanganannya. Karena Hutan di Kalimantan itu spesifikasinya adalah
hutan yang di miliki masyarakat yang berada di wilayah sekitar hutan
atau masyarakat Kalimantan, karena masyarakat yang ada sampai saat ini
masih sangat dekat dengan hutan yang ada,” ungkapnya seraya mengatakan
dalam pemberlakuan hutan yang ada di daerah Kalimantan memang seharusnya
bersipat spesifik yang artinya dalam penangan kelestarian hutan yang ada
sebaiknya dapat langsung melibatkan semua steakholder yang
berkepentingan di kawasan tersebut.
Menurut pria kalem ini, dari satu sisi sering terjadi penapsiran bahwa masyarakat di daerah Kalimantan yang berada di sekitar kawasan hutan yang melakukan aktifitas ladang berpindah juga sering mendapat penafsiran perambahan hutan. Padahal apa yang di lakukan oleh masyarakat seperti itu tidak lebih dari satu tahun namun demikian hal tersebut selalu di tanami dengan berbagai tanaman yang juga sama dengan
program yang di miliki dalam gerhan. “Sebenarnya akibat yang ada
sekarang itu juga terletak pada pola penangan hutan atau gerhan ini
menggunakan pola yang di tetapkan sehingga pemberlakuannya juga tetap
pada pola sentralistik. Sehingga muatan-muatan local yang berlaku pada
daerah yang sebagai daerah sasaran gerhan ini sepertinya terabaikan bagi
kegiatan gerhan, ” paparnya.
Apa yang sudah di lakukan dan di tetapkan oleh
pemerintah tidak salah tetapi output hasil kegiatan tersebut tidak
sesuai dengan pola sentralistik yang ada di masyarakat yang ada di
daerah. Terkait dengan hal tersebut katanya, dala penerapan pola di
magsud maka sudah di anggap perlu pemerintah pusat mengakomodir
kebijakan yang ada pada daerah. Terutama mengenai hal kedekatan
masyarakat yang ada dengan hutan serta masalah ladang berpindah yang di
garap yang di golong sebagai perambahan hutan karena dari kegiatan
tersebut sudah menebang hutan yang masih cukup asli. Padahal dari
kegiatan tersebut akan sangat berbeda dengan perambahan hutan yang
semestinya. Karena ladang berpindah justri akan tumbuh habitat baru yang
juga di sertai peremajaan lokasi ladang yang ada. Sehingga harapnya
mengenai kegiatan gerhan memang harus di sesuaikan dengan kondisi
masyarakat yang ada pada satu daerah untuk bernegosiasi dengan alamnya
yang selalu di gunakan untuk mencari hidupnya, maka pada saat itu pula
dapat di lakukan muatan-muatan gerhan. Sehingga pada saat masyarakat
selesai mengarap lokasi ladang dapat di anjurkan untuk menggunakan
program gerhan. Hanya hasil dari muatan local tersebut tidaklah serta
merta dapat di lihat secara langsung tetapi dapat di lihat pada 5 atau 6
tahun kemudian. (wan)

NGABANG- Untuk tahun 2008, Kota Pontianak dipercayakan sebagai tempat sSidang Umum Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (PPIK) Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan agenda empat tahunan, untuk memilih ketua umum “Sinode Gereja”, sekaligus evaluasi, serta menyusun program-program kedepan.
Demikian dikatakan ketua Panitia Sidang Umum Gereja Kalimantan Barat, Drs.Lukas Kanoh, MM, kepada wartawan, akhir pecan lalu.
Dikatakan Kadis Pendidikan Landak ini, ketua Umum Gereja PPIK Kalbar, sekarang sudah menjabat 2 kali, berdasarkan Anggaran Dasar maupun /Angaran Rumah Tangga Gereja GPPIK, kepengurusan ketua umum, tidak boleh dijabat tiga kali. Maka dari itu, melalui Sidang Umum Gereja PPIK Kalbar, Pdt. Sugit Gidion, M.Div, tidak dicalonkan.
“Kita berharap Gubernur Kalbar juga hadir, pada kesempatan itu juga, kita merasa berbangga akan hadir Bupati Landak DR. Drs. Adrianus AS, M.SI, memberikan ceramah, tentang kepimpinan, ” kata Lukas.
Adapun peserta yang diundang, kata Lukas Kanoh, berjumlah kurang lebih 200 orang, yang berasal dari perwakilan Gereja PPIK yang ada di Kalimatan Barat. “Persiapan kami dari panitia hampir rampung, tidak terasa tinggal 1 minggu lagi, melalui pemberitaan media koran kali ini, bagi yang tidak dapat undangan, sekaligus sebagai undangan untuk bisa hadir optimal,” jelasnya.
Acara pembukan Sidang Umum Gereja PPIK Kalbar di Wisma Nusantara, dengan acara di Gedung Gereja Jalan WR.Supratman, selama 2 hari dari tanggal 2-5 September 2008. Selain itu rangkaian dari Sidang Umum Gereja PPIK Kalbar, ada Pentasbisan Pendeta antara, kali ini sedikit antara 3 sampai 4 orang.
Disinggung keberadaan Gereja PPIK Ngabang? Lukas mengatakan jemaat Gereja PPIK Ngabang merupakan jemaat terbesar di Kalimantan Barat, sekitar 70 ribu orang, disusul Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau dan kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Barat. (wan)

PONTIANAK- Kerja keras dan tanpa mengenal lelah, Tim Pemekaran Wilayah Propinsi Kapuas Raya, tidak sia-sia. Tidak lama lagi, Komisi II DPR RI akan datang di Provinsi Kalimantan Barat, guna melakukan verifikasi faktual dengan DPRD Kalbar dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, termasuk dengan Tim Pemekaran Wilayah Propinsi Kapuas Raya. Jika, tidak ada halangan hari bersejarah itu pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat, Suprianto, S.Th, kepada Kapuas Post, Senin (25/08), diruang kerjanya.
Menurutnya, sebelum tanggal 28 Agustus, pada tanggal 27 Komisi A DPRD, melakukan persiapan dengan Pemerintahan Kalimantan Barat, guna menyambut kedatangan Komisi II DPR RI. Tak ketinggalan Komisi A DPRD Kalbar akan melakukan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Sintang. Masyarakat lima Kabupaten tergabung Propinsi Kapuas Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu penilainnya layak dimekarkan. “Selama ini layak, maka pada tahun 2010, Kalimantan Barat akan terpecah menjadi dua provinsi, dengan artian, terbaginya dua provinsi untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat, bukan membangi-bagi kekuasaan,” jelasnya seraya mengatakan baik Pemerintah Provinsi Kalbar dan DPRD Kalbar, sudah sering melakukan rapat, dan telah mengundang lima kepala daerah bagian timur.
Dalam kunjungan di Komisi II DPR RI, lanjut Suprianto, penilaian dari Komisi II, Pemekaran di wilayah Kalbar, sudah layak, dengan pertimbangan luas wilayah Kalbar sangat luas, sehingga Komisi II mau datang di Kalbar. Nantinya, misalkan Kalbar, setiap tahun dana DAK atau DAU 1 triliun, dengan lahirnya dua propinsi, maka akan dikucurkan dana sebesar 2 triliun. Pria yang layak siap tampil dalam Pemilu 2009 mendatang, mengajak masyarakat wilayah timur, untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pemekaran provinsi Kapuas Raya tidak banyak mengalami hambatan maupun rintangan. Namunpun, demikan, Suprianto, tidak bisa menapik, keberhasilan ini tidak terlepas dari Pemerintahan Pusat di Jakarta, karena mereka juga punya kewenangan menentukan layak atau tidak pemekaran wilayah propinsi baru di Kalimantan Barat.
Disinggung, respon kepala Derah Propinsi Kalimantan Barat, terhadap pemekaran Propinsi Kapuas Raya? Ketua DPD PDS Kalbar ini menambahkan, kepala Daerah Kalbar, merespon baik, akan tetapi, jadi atau tidaknya propinsi Kapuas Raya bukan wewenang gubernur, wewenang itu ditangan Pemerintah Pusat. (wan)

CAMAT Sengah Temila Bernadus, SH, mengucapkan banyak terima kasih pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan penguburan Ersa Tunjo. Terutama para Muspika, Puskesmas, tokoh adat, tokoh agama yang ada di Kecamatan Sengah Temila. “Saya mengucap banyak terima kasih atas kerjasama yang selama ini, baik dari kedatangan jenazah hingga penguburan,” katanya.
Selain itu, Bernadus juga menegaskan, kasus TKI asal Senakin ini punya nama lain Rita Ahim, sudah dilimpahkan ke pihak kepolisian, yaitu Polres Landak. Sedangkan dirinya hanya sebatas pelapor. “Kemarin (Kamis, red), sudah dilakukan penyerhan berkas, baik asli maupun poto copy, yang berhubungan mayah misteri ini. Termasuk BA serah terima
Langsung pun sudah saya tandatanggai sebagai pihak ke I, dan Kapolres Landak sebagai pihak ke II,” jelasnya.
Sejak datang di Pahuman, tiga hari tidak ada kabar kepastian, belum ada satupun keluarga yang mengaku, sesuai batas waktu ditentukan oleh pihak muspika. Akhirnya jenazah Ersa Tunjo, dikebumikan di Pahuman, tepatanya di depan Gereja Khatolik Pahuman, dimulai pukul 13. 30 WIB. (wan)

NGABANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) telah menetapkan bagi hasil terhadap pola kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan perbandingan 70:30. Dengan demikian, 70 untuk perusahaan dan 30 untuk masyarakat petani. Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishutbun Landak Vinsensius, S.Sos, MMA yang ditemui Rabu (21/8) di Bappeda Landak.
Dijelaskannya, dari perbandingan 70:30 ini mempunyai 3 pola. Yang pertama yakni bagi hasil lahan. “Atau kita mengadopsi pola inti plasma, hanya ini namanya inti plasma plus. Plusnya yakni kemitraan. Yang kedua yakni pola hasil Tandan Buah Segar (TBS). Maksudnya kemitraan hasil produksi. Sedangkan yang ketiga yakni pola bagi saham. Jadi masyarakat memiliki saham tetap di perusahaan,” ujarnya. Ia menambahkan, perbandingan bagi hasil itu sudah di tentukan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2008 tentang penyelenggaraan usaha perkebunan di Landak. Namun untuk saat ini Perda itu sedang disiapkan dan sudah ditetapkan. “Hanya satu langkah lagi kita menunggu rekomendasi pusat, apakah Perda itu bertentangan atau tidak dengan otonomi daerah. Tapi dari provinsi kita sudah mendapatkan rekomendasi,” ujarnya.
Meskipun demikian ia mengatakan ada satu permasalahan lagi dalam penetapan bagi hasil tersebut yakni mengenai status tanah atau Hak Guna Usaha (HGU). Sebab permasalahannya, kalau HGU sudah habis masa berlakunya, HGU tersebut harusnya kembali ke pemilik asal. “Kalau pemilik asal inikan masyarakat, atau bahasa lainnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Ini sudah pernah kita sepakati. Tetapi menurut bahasa hukumnya, kalau HGU sudah habis, kembali pada negara, barulah dikembalikan kepada masyarakat. Nah, hal inilah yang sekarang ini harus disepakati dulu dengan pusat,” tuturnya.
Namun demikian, lanjut Vinsen, Pemkab Landak tetap bertahan sesuai dengan aturan. Artinya, harus kembali ke negara dulu, barulah dikembalikan kepada masyarakat dan menjadi hak ulayat adat.
Sesuai dengan Undang-undang Agraria, kontrak HGU selama 35 tahun. Oleh karena itu dengan masa yang sangat panjang itu, ia mengingatkan untuk penetapan HGU itu harus hati-hati. “Jangan seperti yang terjadi sekarang, HGU dipatok-patok saja tanpa ada pernyataan, persetujuan dan lain sebagainya. Berartikan menyalahi aturan,” tukasnya. (wan)

NGABANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak telah mengeluarkan keputusan tentang rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Landak tahun 2007. Keputusan DPRD Landak ini dibacakan dalam sidang yang berlangsung Kamis (21/8) di ruang sidang DPRD Landak. Keputusan tersebut dibacakan sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Landak Tahun 2007, Yulinus Raoni, S.Sos, M.Si. Dalam keputusan tersebut, DPRD merekomendasikan kepada Bupati Landak terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Landak. Sebab banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang ditemukan Pansus dalam penyelenggaraan kepemerintahan di bumi intan ini selama tahun 2007 lalu. Ada 3 bidang yang harus diperbaiki Pemkab Landak yakni bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang keuangan.
Ditemui usai sidang Ketua Pansus LKPJ Bupati Landak tahun 2007, Alidin, SH mengatakan Pansus LKPJ Bupati Landak memang menemukan banyaknya temuan-temuan yang terjadi dibeberapa proyek tahun anggaran 2007 lalu. Proyek-proyek yang dilaksanakan Pemkab Landak tersebut dinyatakan gagal. Oleh karena itu DPRD Landak sendiri memberikan rekomendasi kepada Bupati Landak untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terjadi pada tahun 2007 lalu. “Kita berharap kalau memang proyek tersebut merupakan proyek fisik, kita meminta supaya Pemkab Landak untuk ke depan supaya berhati-hati, terutama dalam hal penggunaan dana. Apakah itu dikarenakan kontraktornya yang kurang jeli, atau memang dari pihak pengguna anggaran itu sendiri yang kurang memperhatikan. Sebab kalau saya lihat pengawasan proyek yang dilakukan baik secara fisik maupun non fisik di Landak ini sangat kurang,” ujarnya.
Dikatakan Alidin, dari keputusan Pansus LKPJ Bupati Landak dapat diambil kesimpulan bahwa memang ada beberapa instansi yang bermasalah. Secara blak-blakan, legislator Partai Sarikat Indonesia (PSI) ini mengatakan berdasarkan hasil pantauan Pansus, ada beberapa instansi yang bermasalah seperti di Dinas Pendidikan Landak. Pansus melihat anggaran yang tidak bisa dilaksanakan instansi tersebut kurang lebih Rp. 2 miliar. “Memang secara keuangan negara dan masyarakat Landak tidak dirugikan. Tetapi secara publikasi, publik dirugikan. Alangkah baiknya proyek itu diadakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Termasuk yang saya tekankan adalah memikirkan kesejahteraan para peserta didik seperti guru,” papar mantan guru ini. Ke depan ia mengharapkan kepada Dinas Pendidikan Landak supaya tidak memprogramkan kegiatan yang muluk-muluk. Lebih baik pemerintah memerhatikan kesejahteraan guru tersebut.
Selanjutnya di Dinas Kesehatan (Dinkes) Landak, Pansus melihat Dinkes memang mempunyai program yang cukup bagus. Tapi sangat disayangkan pelaksanaannya di lapangan hampir 90 persen nihil. “Seperti pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan. Disitu dipertanyakan mengapa alat kesehatan dan obat-obatannya itu-itu saja. Padahal Dirjen Yankes di Depkes siap membantu untuk memberikan alat kesehatan dan obat-obatan itu,” katanya. Kemudian, lanjutnya, untuk proyek-proyek fisik, Dinkes Landak membangun Poskesdes. Namun meskipun bangunannya dibuat, tapi tenaganya tidak pernah dikirim. Demikian juga dengan sistem pelaksanaan tender proyek fisik di Dinkes Landak, Pansus melihat para peserta lelang tidak menerima dokumen lelang. Padahal hal itu sudah diatur dalam Kepres No. 80. “Apalagi, terindikasi ada asosiasi yang seakan-akan mengendalikan proyek di Dinkes Landak. Tapi saya tidak mau menyebutkan asosiasi yang mana,” ucapnya.
Kemudian di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Landak, Pansus melihat bahwa pelaksanaan proyek multi years sedikit terkendala. Sebab sampai saat ini proyek multy years yang dilaksanakan tahun anggaran 2008/2009 hampir 90 persen belum terlaksana. “Yang namanya proyek multy years, kontraktor jangan lagi menunggu anggaran dari pemerintah baru kerja. Sebab proyek multy years ini sangat dituntut kontraktor yang bonafid, punya modal, bukan mengharapkan uang muka baru kerja. Tapi kenyataan di Landak seperti itu, belum ada uang muka, kontraktor tidak mau kerja dulu,” tukasnya. Ia berharap kepada Dinas PU Landak supaya segara mengingatkan kontraktor yang nakal. Dalam arti kata, jangan asal mau jadi kontraktor, tetapi belum ada anggaran dari pemerintah, belum berani kerja. “Demikian juga pengawasan di Dinas PU Landak ini kami lihat kurang pas. Artinya, antara konsultan perencana dengan konsultan pengawas kurang nyambung,” katanya.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Landak juga menjadi sorotan dari Pansus. Alidin mengatakan di instansi ini masih punya Pekerjaan Rumah (PR) di tahun 2006 lalu. Salah satu PR yang belum dituntaskan yakni masalah pengadaan bibit karet. (wan)

NGABANG- Masyarakat Kabupaten Landak, tampaknya harus bersabar, untuk menyekolahkan anaknya di STKIP Ngabang. Pasalnya, pihak Diknas Kabupaten Landak, masih menunggu hasil permohonan ijin dari Dikti.
“Pada dasarnya kehadiran STKIP Ngabang, tidak ada masalah, Pemerintah Kabupaten Landak, punya komitmen membangun dunia pendidikan,” kata Kadis Pendidikan Landak, Drs. Lukas Kanoh, MM, kemarin kepada Kapuas Post, diruang kerjanya.
Permohonan ini, berkat fasiltas dari teman-teman UPI Bandung, menurut mereka STKIP Ngabang ijinya belum turun. Kendati demikian, menurut mereka, usaha ini tidak ada kendala, walaupun Pemerintah Pusat sudah membatasi kehadiran Perguran Tinggi Swasta. Menurut Prof. Riduwan (orang yang mempasilitasi berdirinya STKP Ngabang, red), Kabupaten Landak dianggap merupakan daerah khusus
initinya beliau, Remot Area, artinya Landak berdekatan dengan daerah perbatasan, daerah yang dapat memberikan efek samping. “Pak bupati sudah memerintahkan saya untuk ke Pusat, bagaimana perkembangan STKIP Ngabang, mungkin minggu depan kebeutulan saya ada tugas dinas di Jakarta, menyusul lanjut sejauh mana kejelasan ini,” tegasnya.
Seandianyapun, tahun 2008, belum ada kepastian, masuk di tahun 2009, persiapan penerimaan mahasiswa baru lebih mantap dan lebih siap. “Untuk ruang kuliah sudah kita benahi, termasuk ruang rektorat. Termasuk tenaga pengajar kita sudah kirim daftar nama-nama dosen untuk kelengkapan proposal ini,” katanya.
Dosen, kata Lukas Kanoh, diambil dari beberapa tenaga yang handal dan sudah berpengalaman, seperti Dosen Untan dari FKIP, UPI bandung, STKIP PGRI Pontianak dan beberapa aparat pejabat Kabupaten Landak punya kualifikasi sebagai dosen. Nanti, tahun pertama dibuka program diantaranya Bahasa Inggris, Penjas. Tenaga ini relatip tersedia. Khusus Penjas, agak kesulitan, kita mau tidak mau mengambil tenaga guru SMA bertitel S1, atau dari Untan, ” katanya. (wan)

MENJALIN- Sejarah program KB Nasional di Indonesia. Kita patut bersyukur bahwa program Keluarga Berencana (KB) yang saat ini dicanagkan pada awal tahun 1970 kurang mendapat perhatian, dan bahkan mendapat tantangan yang berat dari masyarakat. Sebaliknya dijaman sekarangf telah menjadi kebutuhan dan sebagai norma kebutuhan bagi sebagain besar masyarakat Kabupaten Landak.
Demikian dikatakan Bupati Landak DR. Drs. Adrianu AS, M.SI, Kamis (21/08), kemarin saat memberikan kata sambutan pada TNI-Manunggal KB-Kesehatan, di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.
Dikatakannya, ini bisa dibuktikan dari hasil evaluasi kegiatan program KB nasional tahun 2007, bahwa sudah lebih dari 66 % pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Landak telah mengunakan alat kontrasepsi untuk mengatur dan merencanakan kehamilan dan kelahiran.
Namun disadari pula, pengelolaan KB akhir-akhir ini cendrung melemah, ini dinilai bupati, terkait dengan nilai berbagai aspek, antara lain makin berkuranganya SDM fungional KB di lapangan. Keberhasilan program nasional KB akan menjadi salah satu solusi terhadap masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, yang mengerucut pada satu masalah pkok yaitu, jumlah penduduk yang terlalu banyak, jumlah penduduk terlalu besar, yaitu nomor empat terbesar didunia, barangkali tidak akan merepotkan apabila diimbangi dengan kualitas yang memadai, karena penduduk yang besar dan berkualitas yang memadai, karena asset pembvangunan, tapi sebaliknya kalau jumlah penduduk besar, tapi tidak berkualitas dapat dipastikan justru akan menjadi beban pembangunan itu sendiri.
Oleh karena itu, bupati, ingin, walau di Kabupaten Landak kepadatan penduduk baru mencapai 33, 18 % orang per Km2, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,5 masih diperlukan upaya-upaya yang sangat keras dari stake holders terkait untuk bersama-sama mengatur agar jumlah penduduk tidak meningkat secara tidak terkendali.
peningkatan jumlah penduduk melalui kelahiran alamiah di Kabupaten Landak harus kita upaytakan apat terkendali, seiring dengan upaya kita untuk meningkatkan kualitas manusia. terlebih meningkatkan hasil kajian, bahwa jumlah anak (fertilitas) penduduk msikin, secara signifikan lebih tinggi dari penduduk yang lebih mampu. “Kalau ini tidak ditanggulanggi, maka pertumbuhan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Landak akan semakin cepat, dan tentunya akan berdampak terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Landak yang juga akan semakin sulit,” kata Adrianus yang sebentar lagi akan diwisuda gelar Drnya di Bandung Jawa Barat. Memasuki era baru pelaksanaan KB setelah dilaksanakan konferensi kependudukan dan pembangunan di Kairo tahun 1994, tambah bupati, telah disepakati perubahan paradigma baru dari pendekatan penegadalian kelahiran dan penurunan fertlisasi menjadi kea rah hak-ahak reproduksi ksehatan dan gender, trafiking terhadap perempuan dan HIV/AIDS.
Hadir dalam TNI-Manunggal KB-Kesehatan , Sekda Landak Drs. Ludis, M.SI, Dandim Mempawah, Kadis Kesehatan, Kakan KB dan PKS Landak, Camat Menjalin, Dan Ramil, Kapolsek Menjalin, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan undangan liannya. (wan)

NGABANG – Dalam rangka mendukung minat baca masyarakat yang ada di
Kabupaten Landak, ribuan buku yang sudah lama berada di Kantor
perpustakaan daerah Kabupaten Landak sudah siap di pajang. Menurut
keterangan dari Kepala Kantor (Kakan) Kearsipan Daerah Kabupaten Landak
FK.Hariadi kepada Kapuas Post Kamis (21/08), kemarin mengungkapkan,
gedung yang akan di pakai untuk tempat melayani masyarakat yang akan
meminjam buku-buku bacaan di perpustakaan sudah siap di resmikan kendati
masih menunggu jadwal dari Bupati Landak. “Mengenai gedung yang kita
pakai adalah di Aula Kantor Bupati yang lama dan saat ini sidah rampung
tingga menunggu jadwal dari Bupati untuk meresmikannya,” ujarnya.
Karena hingga hari ini pihaknya belum menerima kapan peresmian akan di
lakukan, hanya saja rencana peresmikan pada bulan-bulan
ini belum dapat kepastian kapan tanggal finalnya.
Dikatakannya, persiapan tempat yang memang sudah di lakukan sejak lama tersebut,
merupakan proses yang di persiapkan agar dalam pelayanan kedepan, dapat
lebih memuaskan bagi para pengunjung atau masyarakat yang membutuhkan
imformasi melalui media buku. “Mengenai pelaksanaan persiapan ini sudah
lama, dan ini kita berharap agar dalam pelayanan nantinya akan bisa
lebih baik. Karena kita ingin melalui perpustakaan daerah yang ada ini
akan dapat memberikan mempaat bagi masyarakat kita khususnya yang ada di
Landak,” harapnya.
Apalagi katanya setelah melihat realita yang ada pada masyarakat memang
menunjukan minat baca serta rasa ingin belajar dan ingin tahu tentang
berbagai hal terutama mengenai berbagai imformasi, baik pendidikan,
pertanian, perkebunan maupun tehnik membangun di berbagai bidang cukup
tinggi, sehingga hal ini pula yang mendorong Pemda khususnya Kantor
Kearsipan Daerah Landak segera mengambil langkah untuk dapat memenuhi
kebutuhan serta minat baca yang ada pada masyarakat. Sehingga katanya
dengan di resmikannya perpustakaan daerah ini, maka akan dapat segera di
pungsikan untuk melayani kebutuhan baca bagi masyarakat. “Rencana
kedepannya dan ini memang sudah kita rencanakan, nantinya Perpusda tidak
hanya melayani masyarakat kita yang berada di Ibu Kota Kabupaten saja,
tetapi juga akan kita perluas ke seluruh kecamatan yang ada di daerah
ini, yang menjadi pertimbangan kita tidak lain, 1 orang saja yang bisa
membaca dalam satu Kecamatan,maka dari 13 kecamatan yang ada sudah 13
orang juga yang mendapat ilmu artinya yang membaca buku dan ini dalam 1
hari,” imbuhnya seraya menambahkan untuk sementara program pelayanan akan
tetap di pokuskan pada kabupaten dulu sedangkan rencana tersebut akan di
bangun secara bertahap dan di sesuaikan dengan kemampuan pemerintah. (wan)

NGABANG – Upaya membuka isolasi daerah yang hingga saat ini masih sangat
membutuhkan pembangunan khususnya di bidang transportasi jalan agaknya
sudah mendpat angin segar. Kendati untuk pembangunan pada tahun anggaran
2008 sejumlah daerah yang ada di Kabupaten Landak segera akan memiliki
akses jalan yang merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat yang ada di
daerah pedalaman.
Menurut pengakuan Ir. Irawadi, MM, Kabid Bina Marga Dinas PU
Kabupaten Landak ketika di hubungi Kapuas Post Kamis (21/08), kemarin
mengungkapkan, pelaksanaan pembangunan jalan tersebut memang berpariasi,
yang artinya mulai dari pembukaan badan jalan sampai peningkatan dan
pemeliharaan yang ada pada wilayah 1,2, 3 dan 4. “Tergantung kondisi ada
yang baru tahap pembukaan badan jalan ada yang peningkatan sampai pada
pemeliharaan. Karena daerah yang ada, masih banyak yang masih membuka
badan jalan,”ujarnya. Adapun daerah yang mendapat jatah pembangunan
jlalan untuk tahun anggaran 2008 untuk wilayah satu meliputi Desa Nyi,in
ke mandor kiru menuju jelimpo, Ntajam ke Baris, dan sepangah menuju
Melanggar. Sedangkan untuk wilayah 2 Desa Sekilap menuju Keramas, pasir
putih ke Senakin ke jambu dan singkut tembawang. Kemudian Oto banyiur ke
oto basa menuju Agak dan kampong tangah. Sedangkan untuk wilayah 3
meliputi simpang Mamo ke Kedama, meranti ke tahu, ansang sidas, darit ke
ta,as. Menurutnya, untuk wilayah 4 meliputi Tiang Tanjung menuju sailo,
nangka nyawan, kerangan dano, mensio apo, pauh Berinang. “Inilah daerah
yang mendapat bagian untuk pembangunan jalan pada tahun anggaran
2008/2009.sedangkan untuk sejumlah usulan dari kades lainnya akan
menyusul karena pembangunan ini pasti akan di lakukan hanya saja di
laksakan secara bertahap, ”katanya. Sedangkan untuk program pembangunan
jembatan untuk tahun anggaran ini yaitu desa sekamu jembatan sungai
landak kemudian jembatan bolak sungai mempawah. Sementara itu
menurutnya, bagi daerah yang jalannya di persiapkan oleh perusahaan maka
akan di lakukan sesuai dengan kondisi jalan bahkan sangat di harapkan
terutama pada jalan utama Pemda juga akan melakukan kerja sama namun
juga seraya meminta agar pihak perusahaan dapat lebih banyak
memperhatikan pembangunan jalan kendati jalan tersebut merupakan salah
satu akses yang sangat di butuhkan oleh perusahaan terutama untuk
melakukan berbagai kegiatan perusahaan. “Ya kalau jalan yang berada pada
areal perusahaan khususnya jalan – jalan utama kita mintalah perusahaan
yang lebih banyak karena perusahaan yang mempergunakan jalan itu lebih
banyak. Hanya statusnya saja yang jalan umum, tetapi lebih banyak di
gunakan oleh perusahaan. Maka dalam pemeliharaan jalan tersebut
perusahaanlah yang lebih banyak melakukannya,”pintanya.
Adapun harapan tersebut menurutnya, di harapkan apa yang sudah di
lakukan oleh pemda akan dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat
serta dapat mendukung berbagai kegiatan maupun aktiviras masyarakat yang
ada. Sehingga itu pulalah yang yang mendorong semua elemen dapat selalu
mendukung berbagai program kegiatan yang di lakukan terutama agar
pasilitas jalan yang sudah ada dapat di jaga dengan baik. (wan)

DALAM rangka peringatan HUT RI ke 63 di Kabupaten Landak
panitia menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya: gerak jalan
Indah, Karnaval, lomba sepeda hias, poco-poco dan lomba kebersihan
lingkungan sekolah. Dalam memeriahkan hari kemerdekaan tahun 2008 ini
SMP Negeri 2 Ngabang ikut juga memerihkan dan mengikuti bebrapa jenis
perlombaan tersebut diatas hanya senam poco-poco saja yang tidak
diikuti.
Demikian dikatakan Kepala SMP Negeri 2 Ngabang Mariyani,A.Md, kepada
Kapuas Post Rabu (20/8), saat ditemui di SMP 2 kemarin.
Dari sekian banyak perlombaan yang diikuti SMP 2 Ngabang ternyata hasilnya bener-benar sangat memuaskan semua cabang yang diikuti mendapat juara antara lain:
Lomba gerak Jalan Indah meraih Juara I dan II, lomba sepeda hias meraih
juara I, lomba karnaval Juara I dan lomba kebersihan lingkungan sekolah
juga meraih juara I dari  jenis perlombaan yang diikuti SMP 2 semua
juara I diraih SMP 2 Ngabang bahkan lomba gerak jalan indah juara II pun
diraih SMP 2 juga. Atas keberhasilan ini kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh panitia terutama sekali kepada Tim Yuri yang telah
menilai dan mempercayai sekolah kami sebagai juara tahun ini, kata
Mariyani. Keberhasilan SMP 2 ini tidak terlepas atas kerjasana para
gurupembimbing yang dikordinir oleh Pembina kesiswaan yang memotivasi
dan mendorong siswa-siswi giat dalam latihan sehingga merupakan prestasi
yang sangat gemilang dari siswa-siswi kami sehingga tercapailah cita-
cita sesuai Motto sekolah SMP 2 Ngabang yaitu” Unggul Dalam Prestasi,
Berpilar Pada Imtaq dan Akhlak”, sehingga usaha kita tidak sia-sia kata
Mariyani juga, sambil pamitan dan berpesan kepada semua keluarga
SMP Negeri 2 Ngabang bahwa dirinya akan berangkat ke Pontianak selama 3
hari dalam rangka menikahkan dan pelaksanaan resepsi putranya di-
Pontianak. (wan)

NGABANG – Dari 3 daerah tujuan studi banding yang akan di lakukan oleh
MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah ) SMP sekabupaten Landak, pilihan
yang sudah di putuskan oleh MKKS melalui pertemuan tetap memilih bali
yang akan di jadikan daerah tujuan studi banding. Kendati awalnya selain
bali ada 2 daerah yang juga di rencanakan menjadi tujuan utama yaitu 2
daerah yang ada di Yogjakarta. Menurut Jongki Spd Ketua MKKS SMP
Kabupaten Landak kepada Kapuas Post mengungkapkan, alasan terpilihnya
daerah Bali tersebut memang meliputi beberapa aspek yang sudah dapat di
ketahui, sehingga kelebihan sistim pendidikan yang ada di Bali bisa di
katakan yang terbaik. “Memang ada 3 daerah yang di usulkan Bali dan 2
daerah ada di Yogyakarta, setelah kita bahas ternyata Bali tetap menjadi
tujuan utama. Dan ini bukan karena Bali adalah tempat parawisata, tetapi
system pendidikan di sana ada kelebihan, sehingga ini yang menjadi
pertimbangan kita,” ujarnya.
Dikatakan, adapun kelebihan tersebut dimana
pendidikan di Bali ternyata mampu memadukan pendidikan dengan budaya
yang ada di daerah tersebut. bahkan katanya, setiap hari besar adat
istiadat setempat semua sekolah yang ada di daerah tersebut selalu di
liburkan. Yang artinya masyarakat masih sangat menyatu dengan adat
setempat. Sedangkan dari waktu belajar juga bisa di kategorikan sedikit
tetapi yang di sebabkan banyak libur tetapi tidak mengurangi jam yang
sudah di tetapkan oleh pemerintah. “Sebenarnya kita tertarik dengan
masalah ini, karena di Bali kan banyak libur ketimbang belajar tetapi
jam pelajaran yang mereka miliki bisa sama dengan yang sudah di
tentukan. Bahkan sistim penerapannya juga cukup baik sehingga mampu
menjadi yang terbaik, artinya bukan yang lain itu kurang baik tetapi
kita tertarik dengan sistim yang di gunakan di sana,”Ungkapnya.
Sementara itu dari sisi kebudayaan daerah, memang kita akui tetap
menjadi perhatian yang artinya setiap adat istiadat selalu mempunyai
hari besar. Sehingga setiap kali daerah itu memperingati hari basarnya
maka semua harus di liburkan dalam arti semangat kebersamaan dan
kekompakan masih cukup tinggi.
Dengan demikian,terkait dengan hal tersebut mutu pendidikan yang ada di
daerah tersebut juga sudah cukup maju kalau di bandingkan dengan yang
ada di daerah ini. Untuk itu ungkapnya hal itu pula lah yang melandasi
MKKS SMP Landak berkeinginan untuk mempelajari sistim yang di pakai
sehingga kedepannya akan dapat meningkatkan serta mendongkrak
peningkatan baik kemajuan maupun mutu pada pendidikan yang ada di daerah
ini. Selain itu katanya, dari sisi kebudayaan daerah yang ada, pihaknya
juga mengharapkan para generasi juga harus tanggap untuk melestarikan
hal itu. Mengingat kebudayaan merupakan salah satu asset yang apabila di
kembangkan akan dapat menambah penghasilan daerah, sehingga hal ini
perlu di ketahui upaya untuk mensinergis atau keterpaduan antara
pendidikan dengan kebudayaan yang ada. “Ini sebenarnya untuk mewarisi
kebudayaan kita yang ada, kalau kita lihat generasi sekarang inikan
sedikit sekali yang mau melihat masalah ini. Sedangkan kalau di Bali
masalah kebudayaan adat istiadat ini memang merupakan asset yang
menguntungkan bagi penduduk bahkan mendatangkan Incam bagi masyarakat
dan tehnik inilah yang harus kita ketahui bagaimana cara mereka mengolah
hal ini,”katanya penasaran. Untuk itu upaya ini di harapkan dapat
memberikan mempaat besar bagi generasi dalam rangka mengembangkan
potensi keterpaduan yang juga ke depannya akan dapat memberikan kemajuan
pada sistim peningkatan maupun mutu pendidikan yang ada di Kabupaten
Landak ini. (wan)

NGABANG – Di tengah gencarnya himbauan termasuk dari Gubenur Kalbar,
menghimbau agar pemakaian Energi listrik termasuk pada beban puncak
harus di kurangi yang di sebabkan kemampuan daya yang di miliki PLN
daerah ini masih sangat terbatas, sehingga lampu maupun pasilitas yang
menggunakan listrik dapat di padamkan apa bila tidak di perlukan.
Namun di tengah himbauan tersebut ternyata lampu yang ada di dalam Taman
simpang 3 di KM 2 Ngabang tetap saja menyala walaupun pada siang
hari. “Kalau kit baca di Koran Kapuas Post hari ini [rabu kemarin red]
di situ ada himbauan dari Gubenur tentang penghematan pemakai listrik
tetapi lampu taman di KM 2 Ngabang tetap menyala terus walaupun siang
hari lantas bagaimana dengan himbauan tersebut, kog tidak di padamkan
inikan pemborosan,” kata Siyus S.Pd. MM, anggota DPRD Kabupaten Landak
kepada Kapuas Post, Rabu (21/08).
Seharusnya, kata Legislator dari PNBK Kabupaten Landak ini, sebelum ada
himbauan dari Pemerintah Propinsi Kalbar, semestinya Pemda dapat melihat
baagaimana upaya penghematan terhadap pemakaian daya listrik yang memang
masih sangat terbatas. Apalagi tegasnya Pemda memang merupakan contoh
bagi masyarakat. Namun karena lampu taman yang ada di jalan tersebut
menyala secaraterus menerus maka akan dapat menjadi perbandingan
masyarakat. “inikan bisa menjadi contoh bagi masyarakat, kata masyarakat
kita yang di himbau untuk berhemat sementara lampu yang ada di dalam
taman milik pemda kog menyala terus, jadi yang di himbau itu siapa ?
ungkapnya setengah bertanya.
Sehingga seraya juga mempertanyakan apakah setiap taman yang ada
tersebut memiliki petugas yang selalu mengontrol sehingga lampu-lampu
taman tersebut dapat di padamkan segera apabila tidak di perlukan.
Kendati kalau saja seperti sekarang ini maka dengan tidak di padamkan
lampu jlalan tersebut, juga dapat memberikan contoh pada masyarakat
terutama tentang himbauan yang ada. Untuk itu di harapkan mengenai lampu
yang terus menyala tersebut di harapkan dapat di padamkan apa bila sudah
tidak di mempaatkan sehingga apa yang menjadi keinginan bersama terutama
mengenai penghematan pemakaian tenaga listrik dapat di lakukan dengan
baik dan ini demi kepentingan bersama. (wan)    

KADIS Pertanian Landak Ir. Pa’du Palembong mengatakan Bupati Landak DR. Drs. Adrianus Asia Sidot M.SI dalam melaksanalan tugasnya tidak memilih waktu. Buktinya, hari libur diisi dengan selalu mendekatkan diri dengan rakyatnya. “Pada hari ini bupati kita hadir, kendati pada hari ini libur, selalu mendekatkan diri kepada rakyat guna memberikan pelayanan terbaik,” kata Pa’du Palembong, disela-sela panen raya padi di Dusun Singkong Luar Desa Kasturi Kecamatan Mandor, kemarin.
Dia juga mengatakan, Bupati Landak akan memberikan bantuan satu buah unit alat perontok bermesin atau power threser.”Ini dilakukan demi menjaga proses perontok padi efisien dan menghindari kehilangan hasil,” katanya. (wan)

NGABANG – Meskipun di guyur hujan yang cukup lebat, perebutan piala
bergilir pada babak Final turnamen sepak bola PDS Cup yang di
selenggarakan tanggal 17 kemarin berlangsung cukup seru. Dimana dalam
pertandingan perebutan juara pertama dalam memperebutkan piala bergilir
ketua DPC PDS tersebut di ikuti oleh dua tim tangguh yaitu antara
kesebelasan Anik melawan kesebelasan dari jabeng, Sementara pada babak
pertama kedudukan antara kedua kesebelasan berlangsung imbang dengan
skor 0-0. sedangkan pada babak kedua menit 17 kesebelasan Anik berhasil
menembus gawang kesebelasan Jabeng sehingga mengubah kedudukan menjadi 1-
0. dengan perubahan kedudukan tersebut para pemain dari Jabeng juga
tidak mau kalah sehingga pada menit yang ke 22 kesebelasan Jabeng
ternyata berhasil mengubah kedudukan menjadi imbang 1-1. pertandingan
antara kedua kesebelasan yang di pimpin oleh wasit Ahian dan Sudianto
dari Kabupaten Landak, tampaknya cukup bekerja keras apalagi saat
berlangsung pertandingan babak final di guyur hujan yang cukup lebat
namunpun demikian kondisi tersebut tidaklah mengurangi semangat para
pemain antara kedua kesebelasan, bahkan pada menit yang ke 28 babak ke-2
kesebelasan Jabeng Club kembali berhasil menembus gawang kesebelasan
Anik yang secara langsung mengubah kedudukan skor menjadi 2 – 1 yang
hingga akhir pertandingan kedudukan tersebut ternyata tetap tidak
berubah yang pada akhirnya mengantar club dari kesebelasan Jabeng meraih
juara pertama pada turnamen tersebut yang di susul juara kedua di
tempati oleh kesebelasan Anik, juara ketiga dari Persib Pelaik dan juara
ke empat di pegang oleh kesebelasan dari Sebetu. “dalam pertandingan
perebutan piala bergilir PDS Cup ini bukan hanya yang juara
pertama,kedua dan ketiga saja yang mendapat piala tetapi juga ada juara
4, pemain terbaik dan klub terbaik. Jadi selain tropi mereka juga
mendapat baju klub serta uang binaan dari penyelenggra, ”kata Mustamrin
S.th. ketua panitia PDS Cup kepada kapuas Post Minggu kemarin.
Sementara itu untuk top skor di raih oleh Sudianto dari kesebelasan
Kajeh Antan dan penyerahan tropinya di serahkan oleh Yonas selaku tokoh
masyarakat. Dikatannya selama pertandingan berlangsung dari tanggal 8
agustus lalu hingga 17 agustus kemarin pihak panitian juga sudah
menetapkan penilaian pada club terbaik dari 22 club yang ikut, yang kali
ini di raih oleh kesebelasan Tarabit Jabeng sedangkan untuk penyerahan
tropi dan kostum di lakukan oleh Mori,I s.com selaku sekertaris DPC PDS
Kabupaten Landak. “untuk juara ke tiga dari kesebelasan pelaik selain
tropi mereka juga mendapat uang binaan Rp 600 ribu kemudian di susul
juara 2 dan juara pertama,”ungkapnya. Sementara itu Minadinata SH Ketua
DPC PDS mengatakan, cukup bangga karena selama pertandingan berlangsung
tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang artinya cukup damai
yang tidak terdapat hal apapun sehingga pertandingan berlangsung lancar
sampai pada babak final. “memang seperti inilah yang kami inginkan
bahkan kami merasa bangga karena selama pertandingan sejak awal sampai
akhir tidak terjadi apapun,”katanya. Seraya juga berharap agar pada
semua clup yang hadir untuk dapat mengembangkan bakatnya pada olah raga
persepak bolaan sehingga kedepannya akan dapat menjadi pemain maupun
club terbaik yang bukan hanya dapat berkasil pada even di tingkat
kecamatan,Kabupaten tetapi juga harus mampu menjadi pemain yang terbaik
di tingkat Nasional yang intinya dapat memberikan yang terbaik untuk
daerah khususnya Kabupaten Landak. Sementara itu menurut Mori,I bahwa
pihaknya juga sudah berencana selain PDS Cup juga akan di selenggarakan
acara Pides Aidel (paduan suara) namun acara ini sipatnya di bidang
kerohanian yang tujuannya untuk mencari bakat generasi di bidang tarik
suara. “Kita ingin mencari serta menumbuhkan semangat generasi kita juga
yang berbakat dalam tarik suara. Karena selama ini bidang tarik suara
nampaknya masih belum memcapai kemajuan padahal, kalau kita lihat
potensi itu cukup banyak dan kenapa tidak kita kembangkan, kalau ini
berhasil juga akan bisa memberikan yang terbaik untuk daerah dan ini
yang kita harapkan,” ujarnya. Walaupun hal itu masih sebatas wacana
tetapi tetap akan mengarah ke sana hanya saja kapan waktunya masih belum
bisa di tentukan. Karena intinya kita ingin berbuat untuk masyarakat dan
daerah (wan).

SINGKONG LUAR- Bupati Landak DR. Drs. Adrianus AS, M.SI, membuka secara resmi panen raya padi pada kelompk tani “Tuah Jubata “ di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Senin (18/8), kemarin.
Kegiatan itu dihadiri juga oleh Sekda Landak Drs. Ludis, M.SI, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Badan, Kantor, kabag serta staf Dinas Pertanian Landak dan tamu undangan lainnya.
Bupati Landak DR. Drs. Adrianus AS, M.SI, meminta agar sentra produksi padi di Kabupaten Landak dapat ditingkatkan, sebab untuk saat ini Kabupaten Landak menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Sambas. Bila perlu produksi padi di Kabupaten Landak naik ke urut satu dengan menyediakan lahan sentra produksi padi di Kabupaten Landak, sehingga nantinya Landak menjadi penghasil beras terbesar di Kalimantan Barat.
Bupati juga meminta maaf, kelangkaan pupuk di Kabupaten Landak, ini dikarenakan bukan sengaja, akan tetapi harga bahan bakar dan sebagainya mengalami pelonjakan, sehingga suplai yang ada sangat terbatas.
Bupati juga meminta panen raya padi pada kelompk tani “Tuah Jubata “ di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor, satu tahun 3 kali panen. “Kuncinya sudah pasti pengairan, bibit padi dan kerja keras. Makanya kita harus selalu bekerja keras demi tercapai panen raya yang baik,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Landak Ir. Pa’du Palembong dalam laporannya menjelaskan, bahwa kegiatan panan raya ini bertemakan “Dengan Temu Wicara Kita Tingkatkan Wawasan Dan Peran Petani Dalam Pembangunan Pertanian”.
Ia juga mengatakan kedepan dunia pertanian peningkatan ketersediaan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, Peningkatan komsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang serta peningkatan sisitem informasi kewaspadaan kerawanan pangan dan gizi serta penanggulangan masalahnya secara terpadu.
Lanjut Pa’du, Dinas Pertanian Landak, program pembangunan tanaman pangan di Kabupaten Landak yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yakni; peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, peningkatan kesejahtraan petani dan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
“Untuk mewujudkan program pembangunan tanaman pangan khususnya komoditi padi di Kabupaten Landak, strategi pembangunan yang ditempuh oleh Dinas Pertanian Kabupaten Landak antara lain:peningkatan produktivitas padi, perluasan areal tanam padi, pengamanan produksi padi dan penguatan kelembagaan petani,” jelasnya.
Camat Mandor Supiran menambahkan, panen raya padi di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kec. Mandor baru pertama kali. Apalagi panen raya ini, dilakukan dalam setahun sebanyak 2 kali.
Usai sambutan, dilajutkan dengan panen raya ditandai dengan pemotongan padi, bupati sendiri dampinggi Sekda Landak Drs. Ludis, M.SI. Kemudian Bupati bersama Sekda melakukan perontokan padi dengan alat pedal threser. (wan)

NGABANG – Pengembangan pembanguna di bidang Perkebunan berbasis
kerakyatan, merupakan tujuan utama yang harus di kembangkan di Kabupaten
Landak.
Menurut Vinsensius, Plt. Dinas Hutbun Kabupaten Landak mengungkapkan hal itu kepada Kapuas Post, Sabtu lalu, pengembangan pembangunan perkebunan yang berbasis kerakyatan mesti harus di lakukan kendati merupakan langkah yang tepat untuk
memberdayakan masyarakat yang ada di daerah sehingga masyarakat tidak hanya selalu tergantung pada pemerintah maupun pihak perusahaan tetapi dengan memiliki kebun secara pribadi masyarakat akan mampu meningkatkan pendapatan serta mengelola lahan yang di miliki. “Ini salah satu tujuan utama kita setelah saya resmi menjadi Plt Dinas Hutbun. Dan hal ini bukan bearti kita melupakan pihak perusahaan, tetapi kita coba mendidik masyarakat kita bagaimana membangun kebun serta mengelola lahan yang
mereka miliki. Apalagi tugas yang di berikan ini merupakan satu amanah
yang harus di jalankan dengan sebaik-baiknya,”ungkapnya.
Untuk itu katanya terkait dengan amanah yang di berikan oleh Bupati Landak
padanya, seraya mengakui akan melakukan yang terbaik bagi masyarakat karena sebagai pelayan masyarakat harus tetap bersedia melakukan yang terbaik. Kendati dalam melaksanakan tugas harus selalu di landasi dengan pikiran yang sehat dengan mengutamakan akuntabilitas. Bahkan seraya juga mengakui kalau dalam tugas awalnya, juga akan melakukan pemeriksaan penggunaan keuangan di Dishutbun. Kalaupun dari pengecekan tersebut
ternyata ada terdapat hal yang janggal maka itu harus dapat di pertanggung jawabkan. Kendati menurutnya, seraya berharap agar dalam melakukan tugas dapat menjadi pelayan yang memiliki kinerja yang baik. “Sebagai tugas awal kita akan melakukan tugas secara Intern terutama mengenai penggunaan keuangan harus di bongkar habis karena ini
adalah uang rakyat dan tolong kembalikan dengan rakyat. Dan ini harus di
pertanggung jawabkan. Karena kita pelayan masyarakat layanilah masyarakat dengan baik,” tegasnya.
Karena hal ini sudah sesuai dengan visinya, akan meningkatkan pelayanan dan kinerja bidang perkebunan dan kehutanan menuju Agrabisnis dan Agroindustri yang berwawasan global. Sedangkan lainnya akan merubah nama Hutbun menjadi Buntan (Perkebunan dan
Kehutanan) dengan Misi, melaksanakan pembangunan Buntan yang berwawasan
kerakyatan. Karena katanya sudah saatnya, pihaknya harus mengembangkan
perkebunan rakyat yang intinya lebih mengutamakan pembangunan perkebunan
rakyat baik kelapa sawit,karet,kopi,koko, kelapa serta tanaman perkebunan lainnya. Selain itu katanya masih mengenai Misi, akan mengorganising Buntan yang berwawasan pelayanan Publik, melaksakan tugas Buntan berwawasan hati nurani, melakukan kontroling,Monitor serta Evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian akan melakukan Evaluasi Buntan Berdasarkan Akuntabilitas yang berdasarkan
suara masyarakat. “Kita dalam melakukan berbagai kegiatan, kan mesti berdasarkan suara dari masyarakat dan ini harus menjadi tolok ukur kita. Karena walaupun orang mengatakan bahwa pembangunan yang kita lakukan selama ini berhasil, tetapi kalau di masyarakat sendiri masih jauh tertinggal ini bukan sukses namanya, dan inilah yang harus kita perhatikan,paparnya.
Ketika di Tanya mengenai program utama yang akan di lakukan, seraya dengan tegas mengatakan bahwa akan mengutamakan program kebun rakyat karena menurutnya dengan memberdayakan masyarakat maka ke depannya akan dapat lebih baik. “Ini yang utama kita ingin masyarakat kita lebih mandiri. Sedangkan kita dari Dinas siap memfasilitasi memberikan pemahaman serta membina dan memberi bibit walaupun jumlahnya terbatas dan ini harus di kembangkan oleh masyarakat.
Menurut saya untuk mengembangkan kebun ini kan tidak harus 1 hari harus 50 bibit tetapi cukup misalnya 1 hari 1 bibit di kali 1 tahun maka sudah lebih dari 300
bibit yang tertanam, ” katanya.
Apalagi lanjutnya kedepannya seraya juga merencanakan akan mengembangkan perkebuna khusus yang di miliki olleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan bahkan Pemda juga harus memiliki kebun yang tujuannya tidak lain untuk menambah pendapatan baik desa maupun Pemda. Sedangkan program lain ungkapnya, pihaknya juga akan mengembangkan Hutan rakyat yang intinya memberikan pembinaan dalam
rangka meningkatkan kelestarian hutan rakyat serta mengembangkan tanaman
kehutanan yang sederhana tetapi bermempaat bagi masyarakat yang ada, khususnya daerah. juga meningkatkan pelayanan dalam bidang produksi serta pemasaran hasil. Kendati selama ini. Hal yang menyangkut masalah produksi dan pemasaran masih belum begitu di berdayakan. “Kedepannya bidang ini harus kita berdayakan kalau sekarang kita masih belum mengetahui dan ini harus di upayakan dan kita harus ada ketentuan baik
mengenai promosi usaha, potensi, bahkan harga dari hasil potensi
sehingga kedepannya akan dapat memberikan kontribusi bagi daerah.
Sedangkan selama ini kita sama sekali masih kosong apa yang di dapatkan
oleh Pemda, dan ini yang harus di upayakan,” tukasya. (wan)

NGABANG- Moment memperingati HUT RI Ke 63 tahun, digunakan sebagian orang tak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Tidak tanggung-tanggung, nama Bupati Landak DR. Drs. Adrianus AS. M.SI dan Ajudanya Edo, dicatut untuk meminta sejumlah uang, dibeberapa perusahaan Kabupaten Landak, maupun di luar Kabupaten Landak.
Usaha penipuan itu ditujukan kepada bupati, kepada wartawan, Jum’at malan di rumah dinasnya di bilangan Jalan Kartini Ngabang, Ia mengatakan ada oknum warga mengatasnamakan Bupati dan Ajudan yang meminta dana bantuan disejumlah perusahaan. Akan tetapi, untunglah, pihak perusahaan yang merasa jangal atas permintaan itu, langsung melakukan kontek dengan ajudan bupati, dan mempertanyakan prihal atas permintaan dana tersebut. Atas perisitwa itu, secara tegas bupati membantah, kalau perbuatan itu buakan dilakukan oleh ajudan dan dirinya.Bupati juga menjelaskan oknum masyarakat yang mencatut nama dirinya ini, punya nomor Hp 081353627297. Dalam penuturan bupati, orang tersebut mengaku bernama Edo, meminta sejumlah uang ke beberapa perusahaan, atas nama bupati. Bupati menegaskan, dirinya tidak pernah meminta uang kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Landak, baik secara langsung maupun melalui ajudannya. “Apalagi melalui telpon, itu tidak benar, sangat jelas sekali ada orang mencatut nama saya atas nama ajudan untuk duit ke perusahaan,” tegas bupati, yang sebentar lagi akan wisuda mendapat gelar Doktornya di Bandung Jawa Barat.
Terbongkarnya pencatutan nama bupati ini, berkat konfirmasi perwakilan perusahaan langsung melakukan kontek dengan Edo. Mendapat konfirmasi seperti itu, tentunya membuat Edo kaget, lalu ia secara tegas mengatakan tidak benar. “Seperti bos Matahari Pak Sakimin, langsung kontek dengan Edo, mempertanyakan hal ini. Edo sendiri dalam pengakuannya itu perbuatan orang tidak bertanggungjawab. Melihat kasus ini, saya menilai ada oknum masyarakat sengaja mencemarkan nama baik saya,” jelas bupati.
Untuk memperjelas kasus ini, dihadapan wartawan, bupati langsung kontek dengan ajudanya Edo. Edo menjelaskan memang benar ada orang yang mencatut namanya atas nama bupati. Dalam isi SMS itu ia meminta uang kepada sejumlah perusahaan langsung menghubungi nomor Hp 081353627297. “Ketika saya lacak nomor Hp bersangkutan tidak aktif. Saya juga langsung mengatakan kepada beberapa perusahaan untuk jangan memberi uang kepada orang yang dimaksud,” katanya.
Dalam kasus ini, tambah bupati, pencatut namanya sudah 2 kali terjadi, untuk kejadian pertama, ada orang meminta uang atas nama ajudan Bambang. Ke PT. Condong Garut (perusahaan perkebunan sawit, red).
Untungnya, orang perusahaan langsung konfirmasi kepada bupati. Bupati kembali menegaskan, dirinya tidak pernah meminta uang atau minta transper uang dari perusahaan, lewat ajudan maupun prantara orang lain. “Kejadian itu terjadi ketika saya baru beberapa hari dilantik menjadi Bupati Landak,” ungkap mantan Kadis Pendidikan Landak ini seraya mengatakan pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2008, ia tidak bisa mengikuti apel upacara, karena pada hari itu bersamaan sudah berada di Jakarta guna menghadiri pemberian penghargaan Karya Satya Pembangunan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. (wan)

KESEMPATAN BERKARIR DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SEGERA MENDAFTAR