Kapuas Post Landak

NGABANG – Selain mampu mendongkrak perkembangan perekonomian masyarakat, sektor perikanan khususnya budi daya ikan air tawar untuk saat ini
merupakan salah satu sector yang cukup menjanjikan apa bila usaha
tersebut terkelola dengan baik dan terarah. Hanya saja upaya untuk
mengembangkan sector tersebut ternyata selalu saja mendapat kendala
sehingga upaya ini senantiasa akan mendapat ganjalan dan tidak berjalan
sesuai yang di harapkan. “Inilah kendala yang saat ini kita hadapi
sehingga usaha ini tidak dapat berkembang dengan baik. Apalagi upaya
untuk mengembangkan usaha ini hanya mengandalkan kemampuan kita,jelas
saja tidak mampu karena tidak di topang dengan bantuan dari Pemda
khususnya Dinas Pertanian,” kata Jaidu, ketua Unit Perbenihan
Rakyat (UPR) Babanto, kepada Kapuas Post Kamis (06/03), kemarin.

Dikatakan Jaidu,, bagi kelompok tani UPR, bantuan atau
dukungan dari Pemerintah Daerah atau dari dinas terkait mutlak sangat di
butuhkan, kendati hal tersebut menyangkut masalah perkembangan dan
keberhasilan di bidang pengembangan perbenihan bibit ikan yang ada di
daearh ini. Sementara, apa yang di harapkan oleh masyarakat sama sekali
tidak di anggarkan oleh dinas yang bersangkutan. “Ini yang akan kita
pertanyakan kenapa dana untuk pembinaan masyarakat di bidang perikanan
tidak di anggarkan, padahal ini sangat penting inikan untuk
masyarakat,lalu kalau saja ini tidak di anggarkan bagaimana untuk
melakukan berbagai kegiatan terutama membina para petani yang
ada,” katanya.

Apalagi saat ini, anggaran untuk kegiatan petani sama sekali
tidak di anggarkan oleh dinas yang bersangkutan. Sedangkan yang di
anggarkan hanya untuk kegiatan BBI (Balai Benih Ikan) sebesar Rp
2.219.842.590. sementara untuk kegiatan yang sipatnya lebih pada
pembinaan masyarakat terutama pada UPR sama sekali tidak ada
anggarannya.

Untuk itu pihaknya sangat berharap bagaimana dinas yang bersangkutan
bisa menyikapi hal ini. Kendati tujuannya ingin agar upaya untuk
memajukan bidang perikanan terutama dalam bidang pengembangan Unit
perbenihan Rakyat ini bisa mengelami kemajuan dan peningkatan. “Ini yang
kita pertanyakan kenapa petani UPR ada tidak di anggarkan padahal untuk
mengembangkan usaha pada kelompok ini kan mutlat sangat di butuhkan, ”
ungkapnya seraya berharap sesuai dengan realita yang ada maka pihaknya berharap pada Distan Landak agar bisa mengambil solusi atau
upaya untuk pengembangan UPR ini dapat juga di dukung,
kedepannya UPR yang juga merupakan kelompok untuk mengembangkan sector budidaya perikanan darat atau air tawar dapat berjalan sesuai keinginan.
(hers)

NGABANG- PADATANYA jumlah penduduk di desa Amboyo Inti (Amti) (Kecmatan Ngabang, memberikan peluang kepada masyrakat untuk melakukan pemekaran dusun. Munculnya wacana pemekeran dusun di respon positif oleh kepala desa Amboyo Inti, Candra Sunardi, setelah berkonsultasi dengan masyarakat, pengurus desa, pengurus BPD dan undangan lainnya. Akhirnya pada tanggal 8/03, bertempat di kantor Desa Amboy Inti (masih mengunakan rumah warga, red), dilaksanakan rapat desa membahas tentang pemekaran dusun.
Dalam penjelasan yang disampaikan oleh kepala desa bahwa empat dusun di Desa Amboyo Inti, yaitu Dusun Ampar Saga I, Ampar Saga II, Gasing Pal 10 dan Jamai, dipecah menjadi sembilan dusun. “Kusus pecahan Dusun Ampar Saga I, yaitu Dusun Ampar Saga I, Dusun Tengalong, Dusun Karuh dan Dusun Binjai di Km 3 Ngabang diwilayah sekitar kantor bupati baru Kabupaten Landak,” jelas Candra Sunardi
Dusun lainnya, lanjut Candra Sunardi, seperti Dusun Jamai, dipecah lagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Jamai, Dusun Nek Temben dan Dusun Lipan.

“Dalam hal ini Amti layak di mekarkan karena padat penduduk, dimana untuk jumlah penduduk berdasarkan data desa, 6406 jiwa, dengan jumlah KK 1515 jiwa.
Pada kesempatan ini pula diungkapkan oleh Candra, bahwa proses pemekaran dusun, tetap memerlukan waktu , sehingga diharapkan masyarakat bersabar untuk menunggu hasil proses pemekaran yang akan diusulkan ketingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Harapan dengan adanya pemekaran dusun ini, lanjut Candra., bahwa rentang kendali pemerintahan desa akan semakin mudah. “Kita berharap ditahun 2008, ini pemekaran dusun bisa tercapai, apa lagi dari pihak Pemerintahan Desa memebrikan lampu hijau kepada kita,” tegasnya. (hers)

NGABANG – Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Landak, Ir. MC. Kardjono mengatakan, kawasan hutan yang merupakan kawasan yang tetap tidak boleh di berikan pada pihak perusahaan untuk di kelola menjadi kawasan perkebunan. Karena hal tersebut sesuai dengan aturan SK Menhut No 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 agustus 2000, tentang penunjukan kawasan hutan. Kacuali hutan produksi bisa di berikan ijin dan itupun hanya untuk Hutan Tanaman Industri (HTI). “Kalau kawasan hutan tetap kawasan hutan walaupun sudah tidak mempunyai kayu tetap statusnya tidak boleh di garap oleh perusahaan. Kacuali hutan produksi, itupun hanya bisa di kelola untuk HTI, ” katanya, menanggapi pertanyaan salah satu anggota DPRD Landak di koran ini beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, walapun bagaimana kondisi kawasan yang sudah merupakan kawasan hutan tetap tidak boleh di garap karena kawasan tersebut justru kawasan hutan yang rusak atau sudah tidak memiliki kayu akan di adakan penghijauan dan reboisasi (penanaman hutan kembali. Ditegaskannya untuk kawasan hutan tetap tidak bisa di berikan ijin untuk untuk di kelola menjadi perkebunan,sedangkan bagi perusahaan yang mencoba melanggar apa yang sudah menjadi aturan maka pihaknya akan memberikan peringatan. “Yang jelas untuk perijinan lahan kita tidak ada yang carut marut, sebab di disini sudah sesuai dengan aturan karena dalam mengatur perijinan lahan perusahaan itu tidak sama seperti menatur lapangan sepak bola semua itu ada aturannya. Karena yang mengeluarkan ijin lokasi itu BPN dan di tandatangani oleh pemda atau Bupati sedangkan kita hanya menindaklanjuti ijin lokasi itu,” bebernya. Dikatakannya, hingga saat ini tidak terdapat perijinan yang tumpang tindih antara perusahaan perkebunan dengan perkebunan yang lain kacuali dengan pertambangan hal tersebut bisa saja terjadi karena pertambangan bukan mengolah kebun tetapi akan mengambil hasil tambangnya saja. (hers)

NGABANG – Dengan masih cukup luasnya lahan tidur (tidak produktip) yang ada di Kabupaten Landak saat ini terutama lahan yang di miliki oleh penduduk,merupakan peluang yang juga sekaligus tantangan yang harus di hadapi oleh Dinas pertanian. Karena selain untuk merubah lahan-lahan yang ada menjadi lahan produktif juga mendidik masyarakat agar bisa menjadi petani yang propesional dan terlatih dalam mengelola usahanya di bidang pertanian. “Kalau masalah ini tetap akan menjadi target kita apalagi peluang kita cukup besar, kita masih punya lahan yang cukup luas untuk di kembangkan hanya saja bagaimana cara kita membina petani kita yang ada, ini yang penting,” ungkap Ir. Pa’du Palimbong, Kadis Pertanian Kabupaten Landak, kepada Kapuas Post, kemarin.
Dikatakannya, Distan secara bertahap terus berupaya melakukan berbagai kegiatan yang yang lebih mengarah pada peningkatan pengetahuan petani, sehingga kedepannya masyarakat akan bisa mengolah lahan yang di miliki secara propesional. “Sebenarnya kita ingin masyarakat kita bisa seperti itu ( petani terlatih)
Cumakan masyarakat kita nampaknya masih tidak bisa mengelola usaha satu maunya banyak sehingga bimbang mana yang harus di lakukan, dan ini bisa kita lihat, lahan yang dulunya di garap menjadi sawah ternyata sudah di tumbuhi rumput lagi, sementara dia sudah beralih pada usaha lain, padahal coba di tekuni inikan pasti berhasil, ”sesalnya. Selain itu dengan melihat kondisi yang ada pada saat ini seraya bersukur karena dalam masyarakat itu sendiri sudah banyak perubahan sehingga saat ini sudah bisa di pastikan masyarakat petani sudah dapat melakukan usaha di bidang pertanian dengan memakai pola modern dalam arti pola yang lebih maju.
Ketika di Tanya mengenai prioritas pembangunan dalam bidang pertanian, menurutnya, pada tahun 2008 ini pihaknya tetap terpokus pada tanaman padi dan jagung selain tanaman lainnya, namun yang utama tetap pada ke- 2 komoditi tersebut. “untuk tahun ini kita tetap pada 2 komoditi yaitu jagung dan padi sedangkan yang lain bukan bearti harus kita tinggalkan dan itu, juga tetap kita upayakan, hanya saja ke 2 tanaman ini menjadi yang utama, ”ungkapnya.
Dikatakannya, untuk tanaman padi kedepannya diharapkan dapat menyebar di seluruh kawasan yang ada di landak, terutama dalam kawasan yang saat ini masih berstatus belum produktif akan di upayakan menjadi hamparan sawah. Karena tanaman padi adalah merupakan kebutuhan pokok manusia sehingga sudah di haruskan peningkatannya. “Kita ingin Landak ini menjadi daerah penghasil padi dan beras dalam arti bukan hanya untuk kebutuhan Landak saja tetapi bagaimana supaya kita juga bisa mengekspor ke daerah lain, ini yang sedang kita upayakan, dan ini pula yang tetap menjadi target kita,” ungkapnya seraya mengatakan untuk mencapai target tersebut, harus ada kerjasama yang baik antara Pemda dengan masyarakat serta para petugas yang di tempatkan di lapangan.
Sedangkan di bidang perkebunan jagung pipilan, merupakan komoditi segera di kembangkan. Kendati selain di dukung oleh kondisi lahan yang ada cukup memungkinkan untuk pengembangan jagung, tanaman ini juga saat ini masih merupakan tanaman, tambahan bagi petani yang dalam arti belum ada yang membuka lahan khusus tanaman jagung padahal dari segi hasil tanaman jagung juga akan sangat menjanjikan apabila di tekuni. “Selain mendorong para petani untuk menanam jagung, kita juga akan mengiring perusahaan yang akan membuka usaha di bidang perkebunan jagung, tujuan kita selain mewujutkan Kabupaten Landak itu penghasil pertanian juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan petani bahkan kontribusi bagi daerah Landak itu sendiri,” ungkapnya.(hers)

MEMPAWAH HULU- Dalam rangka untuk menjamin sistem perencanaan pembangunan dan mendukung tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Landak, maka perlu dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat untuk disinkronkan dengan rencana kerja SKPD terkait. Hal ini sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan saat ini yaitu perencanaan partisipatif (penjaringan aspirasi masyarakat). Melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang diadakan disemua tingkatan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai tingkat Pusat/Nasional diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Kecamatan Mempawah Hulu sebagai bagian dari satuan kerja Pemerintah Kabupaten Landak, berapa waktu lalu telah mengadakan musrenbang memulai pelaksanaan musrenbang di tingkat Desa se-Kecamatan Mempawah Hulu. Musrenbang Kecamatan Mempawah Hulu diikuti oleh Tim dari BAPPEDA Kabupaten Landak, Muspika, Anggota DPRD N CH Saiyan, SH, MH, Drs. Marcellus. DS, M.Si, Heri saman, SH, MH, Y. Raoni, S.Sos, Kepala Desa, Ketua TP PKK Desa, UPK-PPK dan undangan lainnya. Salah satu anggota DPRD Landak, Drs. Marcellus. DS, M.SI, mengharapkan melalui forum musrenbang kecamatan ini diharapkan dapat menyusun skala prioritas pembangunan di Kecamatan Mempawah Hulu yang saat ini dibutuhkan dan berpihak kepada rakyat. “Jadi tujuannya tidak lain adalah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dalam penyusunan skala prioritas pembangunan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Mempawah Hulu,” imbuhnya.
Selain itu ia juga mengatakan, sebagai anggota dewan asal daerah Pemilihan Landak III, dirinya bersama rekan-rekan anggota dewan lainnya, akan siap mengawal usulan para kades pada saat Musrenbang Kabupaten Landak pada RAPBD Tahun 2009.
Adapun hasil musrenbang Kecamatan Mempawah Hulu usulan rencana kegiatan tahun 2009 diantaranya :Bidang Ekonomi (Modal usaha), Pengaspalan Jalan, Pembangunan / Rehab Gedung, Bidang Pertanian, Bidang Kesehatan / Kesra, Bidang Irigrasi, Bidang Pendidikan. “Pada kesempatan itu juga ada beberapa anggota BPD menanyakan honor mereka, katakanlah kata mereka dibawah UMR. Menurut hemat kami, usulan itu sangat baik, tapi honer itu tidak bisa serta merta naik, harus dilihat dari kemampuan daerah,” tambah Marcellus. (hers)

NGABANG- Sebanyak 148 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Ngabang, belum lama ini di Gedung Swadaya, dilantik Bupati Landak Drs. Adrianus AS, M.SI. Acara dihadiri para unsur muspida, muspika, para kades dan undangan lainnya.
Dalam arahannya Adrianus AS mengatakan Ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan para anggota BPD, yakni mengawasi perdes, mengusulkan pemberhentian kades, membentuk panitia pemilihan kades, menggali dan menghimpun aspirasi masyarakat serta membuat tata tertib BPD. ’’Tugas ini hendaknya harus dilaksanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BPD,’’ pinta bupati.Bupati juga mengatakan, pelantikan ini penting karena tanpa pelantikan maka honorer yang bakal diterima anggota BPD tidak bisa diberikan, dan bupati juga berharap BPD untuk selalu mengingatkan tugas kades bukan melakukan jebakan kesalahan kades. ’’Kalau memang kades melakukan kesalahan harus ditegur dan diperingatkan selama 3 kali, bukan dibuat jebakan,’’ ujarnya.
Lebih jauh dikatakan bupati, tugas anggota BPD tidak ringan, karena mempunyai tanggung jawab untuk memajukan dan memakmurkan rakyat di desanya.
“Selain itu anggota BPD mempunyai tugas untuk menciptakan iklim yang kondusif dengan cara bekerja sama dengan aparat pemerintah desa (kepala desa, red) sebagai mitra dalam membangun desanya,” tutur Adrianus.
Kepala desa, tandas Mantan Kadis Pendidikan Landak ini, bukanlah rival (saingan, red) yang dijadikan lawan bagi para anggota BPD, akan tetapi seorang kepala desa beserta aparatur pemerintah desa lainnya adalah mitra bagi BPD, untuk bekerja sama secara sinergi, sehingga program-program yang akan dilaksanakan di desa bisa dilaksanakan secara baik dan lancar.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk itu kepada anggota BPD yang baru dilantik gunakanlah waktu yang singkat ini untuk melaksanakan tanggungjawab saudara dengan sebaik-baiknya, menjalankan fungsi dan wewenang saudara semaksimal mungkin, sehingga diharapkan jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, saudara dapat berjalan dengan baik.
Persoalan-persoalan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sebaiknya saran Adrianus, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Kemudian apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat desa segera melaporkannya kepada camat agar mendapatkan solusi yang terbaik bagi desa.
“Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat kepada anggota BPD,” tandasnya. (hers)

NGABANG – Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Landak mulai pada bulan April 2004 hingga saat ini ternyata sudah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pada masyarakat yang berada pada daerah terpencil di daerah ini. Dimana dalam program tersebut masyarakat diberi kesempatan mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan prioritas terhadap masyarakat,sehingga masyarakat dapat mengetahui kekurangan yang ada di desa masing-masing.Menurut pengakuan Bambang Harianto. SE, Koordinator Kota (Korokot) Kabupaten Landak ketika di hubungi Kapuas Post Jumat lalu, mengakui, bahwa selama ini masyarakat sudah merasakan mempaat dari P2KP yang ada di desa masing-masing baik pembangunan yang bersipat fisik maupun yang bersipat social bahkan sampai pada Dana bergulir. “Sebenarnya P2KP dilandak sangat bermempaat bagi masyarakat apalagi masyarakat sudah merasakan hasil dari program itu, namun apa boleh buat karena program ini memang harus segera berakhir pada bulan mei 2008 ini mau tidak maulah harus di terima, sebenarnrnya kita masih ingin supaya P2KP ini bertahan,” ujarnya. Menurutnya, berakhirnya program P2KP dikabupaten Landak tidak lain karena beberapa daerah sasaran P2KP yang ada di daerah ini sudah dimasuki PNPM-PPK (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - program Pengembangan Kecamatan). Selain itu menurutnya, juga tidak ada usulan baru dari desa-desa yang ada di Kabupaten Landak serta ada daerah yang ada di kecamatan Ngabang, Jelimpo dan Kecamatan Sangah Tamila sudah masuk dalam program PNPM-PPK,sehingga kalau beberapa daerah yang sudah masuk dalam PNPM-PPK maka P2KP tidak bisa masuk lagi. “Sebenarnya kalau satu daerah sudah ada P2KP di daerah itu sebenarnya program yang lain ngga usah masuk. Cuma kemungkinan ada pertimbangan lain kalau program ini lebih cocok di kelola oleh ini,” paparnya.
Ditegaskannya, berakhirnya P2KP di Kabupaten Landak, maka pihaknya akan bekoordinasi dengan pihak PNPM-PPK yang ada di Landak sehingga dapat membina dan meneruskan program yang sudah ada, sehingga tidak putus tenganh jalan kendati yang namanya pemberdayaan tidak cukup waktu hanya 2 atau 3 tahun tetapi berkelanjutan.Dikatakannya, pembangunan sekarang harus bersipat partisipatif yang artinya harus melibatkan dari bawah sedangkan Program P2KP hanya mempasilitasi. “Sebenarnya sangat di sayangkan karena untuk PAKET tahap ke 2 sebentar lagi akan cair tentu juga akan di lakukan oleh masyarakat dan kita upaya kan ini bisa secepatnya di selesaikan oleh masyarakat, tetapi kalaupun memang tidak selesai sampai berakhirnya P2KP pada bulan mei nanti terpaksa kita harapkan pada Pemda lah yang akan menanganinya sehingga program ini dapat berlanjut,” harapnya. Dikatakannya lagi, daerah yang merupakan sasaran P2KP adalah daerah yang merupakan daerah Urban, namun karena di landak merupakan daerah penyepatan Urel (perdesaan) sehingga, oleh kebijakan kemungkinan ada yang lebih cocok di tangani oleh program lain sehingga dapat di usulkan bahwa pada tahun 2008 beberapa daerah tersebut akan di tangani oleh PNPM-PPK. “Ya mengenai masalah akan berakhirnya P2KP diLandak saya rasa tidak masalah karena ini nanti akan dapat di teruskan oleh Pemda dan Dinas karena mereka juga sudah ada anggaran dasar dan rumah tangga, ya kalaupun ada kelemahan itu wajar sajalah. Namun yang terpenting di sini adalah saling terbuka dan transparan baik mengenai perencanaan,pelaksanaan bahkan sampai pada papan proyek juga harus di pasang sesuai dengan kondisi yang ada,” ungkap. (hers)

PONTIANAK- Program Peyananan Air Bersih Berbasis masyarakat yang lebih dikenal dengan Program Community Water Services & Helath (CWSH), telah tersusun dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) peningkatan akses air bersih rumah tangga untuk 27 desa di 6 kabupaten Kalbar, yakni Ketapang, Sambas, Landak, Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu.Demikian dikatakan dr Wan Alkadri SS Msc - Direktur Penanggulangan Penyakit & Penyehatan Lingkungan Pusat, saat menutup Pelatihan Tim Fasilitator Masyarakat – CWCH di aula Upelkes Pontianak, belum lama ini,Dalam Pelatihan yang belangsung selama 3 bulan itu diikuti oleh 90 orang calon fasilitator yang selanjutnya akan ditempatkan di 6 kabupaten seperti tersebut di atas. Pelatihan dilaksanakan dalam 5 tahap yang merupakan gabungan antara pelatihan kelas yang langsung diadaptasikan di lapangan atau di desa, masing-masing kabupaten 5 desa pada perencanaan tahun 2007. Produk RKM yang dihasilkan seharusnya 30 dokumen perencanaan, namun berkurang karena ada beberapa desa yang mengundurkan diri di Kapuas Hulu, Sintang dan Ketapang. Alasan umumnya karena dalam program yang berbasis masyarakat ini harus dimunculkan parisipasi masyarakat termasuk penyertaan dana tunai (in-cash) dan tenaga serta bahan lokal (in-kind), ujar pria bersahaja ini.Agar kualitas RKM ini terjaga – ujar Alkadri lagi, seharusnya Fasilitator dapat memahami benar desa sasarannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan seorang pemimpin besar Afrika bahwa untuk membangun masyarakat desa harus go to the community, life with them & love them (pergi ke masyarakat, hidup bersama mereka dan cintai mereka). Dengan demikian, kita dapat menangkap aspirasi mereka dengan lengkap dan benar, dan keberpihakan kita ada pada mereka, ujarnya.Acara yang ditutup Kepala Dinas Kesehatan Prop Kalbar, drg Oscar Primadi MPH ini, dihadiri pula oleh Agus Santoso SKM selaku Sekretaris Eksklusif CWSH Kalbar bersama jajarannya, serta sejumlah tim Pelatih. (hers)

NGABANG- Rencan sudah mantap, tapi Tuhan berkata lain, akhirnya rencana yang sudah lama dijadwalkan pada tanggal 10 Maret 2008, akan dilakukan sidang rapat paripurna membahas 4 Raperda dibatalkan Bupati Landak, dikarenakan Senin kemarin bersamaan dengan kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten di aula Bupati Landak. Demikian diungkapan Wakil Ketua DPRD Landak, Klemen Apui, S.IP, kepada sejumlah wartawan, diruang kerjanya kemarin. “Seharusnya hari ini kita bersama eksekutif bersama-sama membahas 4 Raperda, tetapi kita baru saja mendapat surat pembatan dari Bupati Landak,” aku Klemen Apui.
Adapun 4 Raperda dimaksud adalah, pertama: Penyelenggaraan usaha perkebunan, kedua: Restribusi ijin usaha, dan ijin trayek angkutan umum, ketiga: Rencana Pembangunan Jangka Panjuang Daerah (RPJM) Kabupaten Landak Tahun 2006-2026 dan keempat: Perubahan kedua atas Perda No. 1 Tahun 2005 tentang SOPD.
Dikatakannya, sebetulnya DPRD Kabupaten Landak, sudah cukup lama menjadwalkan dan mengirim surat kegiatan itu sejak bulan 26 Februari 2008, tapi nyatanya rapat dibatalkan, dengan penentuan waktu tidak terhingga dari Bupati Landak. “Mungkin, urusan Musrenbang lebih penting ketimbang pertemuan kita hari ini, malah kami dari dewan baru menerima surat pembatalan Senin 10 Maret 2008, pukul 08.00 WIB, pada hal surat itu dibuat hari Kamis tanggal 6 Maret 2008,” bebernya seraya terkejut, atas sikap pembatalan dari Bupati Landak, atas rapat sidang paripurna DPRD Landak.
Untuk menindaklanjuti, atas peristiwan ini, dewan memerintahkan kepada Sekretariat DPRD Landak, membuat surat kembali kepada pihak eksekutif, kapan mereka bersedia atau mau mengikuti rapat sidang paripurna DPRD Landak, guna penyampaian nota engantar 4 Raperda Kabupaten Landak. (hers)

NGABANG-Setelah beberapa pekan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan se Kabupaten Landak digeber. Senin-Selasa (11-12/03), dilaksanakan Musrenbang tingkat Kabupaten Landak, di aula Bupati Landak.
Hadir dalam Musrenbang, Wakil Gubernur Kalbar Cristiandy Sanjaya, Bupati Landak Adrianus AS, Ketua DPRD Landak Minsen, Sekda Landak Ludis, Asisten, Plt. Kepala Bappeda Landak, Yoh Yonpiri, Kepal Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Camat Se Kabupaten Landak, Tim Penggerak PKK, serta undangan lainnya.
Dalam kata sambutannya Wakil Gubernur meminta agar upaya untuk memperbaiki keadaan dari kondisi sebelumnya harus dilakukan musyawarah mengingat keterbatasan yang dimiliki. Untuyk itu, katanya, kita harus membuat skala prioritas pembangunan dengan visi yang jelas. “Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar, visi pembangunan yang ingin dicapai adalah terwujudnya masyarakat Kalbar yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera,” katanya.
Kata sejahtera, lanjut Wakil Gubernur, ditempatkan diujung visi mengartikan adanya syarat etnis, budaya dan agama.”Saya harapkan masing-masing kelompok masyarakat meningkatkan keimanannya, menjaga keamanan lingkungan dan mengembangkan budaya yang ada dan yang tumbuh berkembang seiring dengan laju pembangunan dan kan mewarnai serta menjadi perekat kesinambungan dan stablitas sosial.
Dalam 5 tahun terakhir, lanjutnya, rata-rata pertukbuhan ekonomi Kalimantan Barat sebesar 4, 48 persen.
Pertubuhan ekonomi ini diikuti dengan menurunya angka kemiskinan sebesar 12, 91 persen dan angka penggangguran sebesar 7, 08 persen pada tahun 2007. Prestasi ini jangan membuat kita terlena untuk membusungkan dada dan berpangku tangan. Karena masih banyak sudara-saudara kita yang harus dibebaskan dari belenggu kemiskinan dan kebodohan, karena bila kita terbebaskan dari hal itu, maka mereka akan bangga hidup di tanah air yang tercinta ini. Untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan, Pemerintah Kabupaten Landak dimintakan mengambil peran yang lebih besar terutama bagi pembangunan di wilayah pedalaman. “Konsentarsi pembangunan di wilayah pedalaman bukan berarti meninggalkan wilayah pesisir. Tetapi meruapakan upaya untuk mempersempit disparitas antara wilayah pedalaman dan pesisir selain wilayah perbatasan antar Negara dan antar propinsi,” katanya.
Perekonomian Kabupaten Landak rata-rata 5 tahun terakhir tumbuh sebasar 4, 18 persen. Dengan kondisi perekonomian tersebut, Landak memberikan kontribusi 5, 54 persen terhadap perekonomian Kalbar. Prestasi ini tentunya dapat diteruskan mengingat potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Landak.
Sementara itu Bupati Landak mengatakan mengacu padasurat edaran bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0008/M.PPN/1/2007/SJ/Tanggal 12 Januari 2007 tentang Petujnjuk tknis penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2008: Dikatakan bahwa untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2009, daerah perlu menyelenggarakan forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang dari desa/keluarahan hingga ke tingkat nasional. Musrenbang nasional dijadwalkan akan
Dilaksanakan pada akhir bulan April 2008. Sedangkan Musrenbang Propinsi dilaksanakan antara bulan Januari hingga sampai awal April 2008. “Pada bulan Mei RKPD-RKPD daerah dijadikan oleh kementerian dan lembaga dijadikan sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja pemerintah kementrian dan lembaga sesuai dengan
Kapabilitasnya dan akan ditindaklanjuti pada tahun 2009. “Jika jadwal ini tidak dipenuhi, dikwawatirkan banyak usulan daerah yang tidak terakomudir karena ada usulan rencana daerah yang ditampung dalam APBN terutama program dekonsentarsi dan tugas pembantuan,” bebernya.
Bupati juga berpesan, susunlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tahun 2009 dengan tetap berpedoman pada tujuan kita dalam mendirikan Negara, tentu upaya kita mewujudkan cita-cita bangsa, hanya mungkin dapat kita capai jika kita membuat perencanaan sistimatis dan realitas. “Kita tidak perlu menyusun perencanaan yang muluk-muluk yang mungkin dapat kita laksanakan,” katanya lagi mengingatkan. Selanjutnya kitapun dituntut untuk bekerja keras melaksanakannya, dengan segala daya dan upaya yang kita miliki. (hers)