Kapuas Post Landak

Jalbifri Terpilih Sebagai Ketua Periode 2009-2012
NGABANG - Bertempat di aula Petemuan Depag Kabupaten Landak, Senin (03/08), kemarin Ketua Dimisionir BKPRMI Kabupaten Landak, Rohadi Fauzi, S.Ag membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) II Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Landak. Turut hadir dalam acara tersebut Para Anggota Muspida seluruh kepala KUA se Kabupaten Landak, jajaran BKPRMI Kabupaten Landak periode 2001-2003.
Rahadi Fauzi dalam sambutannya mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang paling bersejarah kita berkumpul untuk sebuah tekad bersama, menentukan masa depan dan kelembagaan BKPRMI yang selama ini kita pandang belum berjalan sebagaimana mestinya. Bagi mereka yang tidak mengenal BKPRMI beserta dinamikanya, mungkin akan mengatakan seolah-olah Musda II ini mengada-ngada dan sebagainya,” kata Rohadi.
Akan tetapi, katanya, Musda ini satu keharusan dan Insyaalah akhirnya nanti kita akan lihat bahwa ini memang satu keharusan untuk menegaskan jati diri dan dalam kerangka yang lebih substansial, untuk menegakkan martabat dan harga diri organisasi.

Kabag TU Depag Kabupaten Landak ini lebih jauh mengatakan harga diri dan martabat kita semua, sebagai individu, kelompok dan sebagai bangsa. Kita tahu bahwa hari ini,yang hadir pada hari ini dapat menjawab penyaluran aspirasi itu.
Sementara itu Jalbifri secara voting terpilih sebagai Ketua BKPRMI Kabupaten Landak periode 2009-2012 dalam Musda II. Musda digelar sejak pukul 11.00 hingga 14.00 Wib. Dalam meraih kursi tampuk pimpinan itu, Jalbipri menraih 14 suara, mengalahkan M. Zulkarnian, S.Ag 1 suara dan Hasan Basri, S.Ag 1 suara. Sedangkan yang berhak memberikan suara terdiri dari perwakilan kecamatan dan 4 anggota pengurus dimisioner.
Dalam kesempatan berbahagia itu, Jalbipri mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang telah memilih dirinya sebagai ketua BKPRMI. Dan amanah yang ia emban ini, akan dipergunakan untuk kepentingan umat. ”Agar organisasi ini bisa besar, dan berjalan dengan baik, sudah pasti perlu ada kerjasama antara sesama pengurus, dan saya juga tak luput meminta masukan dan kritikan membangun agar organisasi kita bisa besar,” kata Celeg terpilih dari Dapil landak 2, yang juga dari PDI Perjungan Kabupaten Landak ini. Usai terpilih dalam Musda II kemarin, dibentuk pormator yang terdiri dari lima orang yaitu, Jalbipri, Rohadi Fauji, Ustad Ahmad Fauji, M. Zulakrnain, dan Hasan Basri. Mereka diberikan kesempatan untuk membentuk kepengurusan selama 1 bulan. Dan selanjutnya memberikan laporan ke Pengurus BKPRMI Kalimantan barat. (wan)

- Soal Tanah Tidak Ada Masalah
BANYUKE HULU – Jika kita melihat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Landak, melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), dikeluarkan pada tahun 2008. Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu sangat layak untuk penempatan lokasi SMA Negeri 1 Kecamatan Banyuke Hulu.
Selain itu juga, dalam rencana detail tata ruang tersebut, desa Untang juga terletak kawasan olah raga, pendidikan dan pengembangan kota kecamatan yang tidak jauh dari simpang tiga.

Kepada wartawan, Lorensius Locan warga Simpang Tiga Semade, Minggu (26/7) lalu, mengatakan, kalau SMA Negeri 1 Banyuke Hulu dibangun ditempat yang terlalu jauh dari pengembangan kota kecamatan, maka nampaknya kota kecamatan akan menjadi sepi.
Oleh karena itu, yang paling tepat pembangunan gedung SMA itu, terletak di Desa Untang, karena untang tidak jauh dari pengembangan kota kecamatan, sehingga bagi anak-anak dari desa Semade atau Perigi yang melanjutkan sekolah di SMAN 1 merasa tidak jauh, dengan alas an. “Untang adalah tempat pengembangan kota Kecamatan,” kata pria berbadan tambun ini.
Ditempat terpisah Tokoh Pemuda Banyuke Hulu Herry Kurnadi meminta sudah seharusnya gedung SMAN 1 Banyuke Hulu tersebut berada di Desa Untang, karena sebagai pusat kota kecamatan, dan Untang juga sudah memiliki beberapa sekolah SMP pendukung, dan sebagai salah satu syarat berdirinya SMA.
“Kita juga mengharapkan kepada semua pihak,dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah kabupaten Landak, yang mana sangat peduli dengan dunia pendidikan, seperti apa yang tertuang dalam UUD 1945 demi mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelas Herry.
Dikuatkan lagi data dari Ace dan O,om warga Dusun Untang yang bertindak atas nama diri pribadi dan masyarakat Dusun Untang Desa Untang, telah menyerahkan berita acara serah terima tanah negara bekas milik adat antara penggarap tanah dengan Pemerintah kabupaten Landak melalui kepala dinas Pendidikan kabupaten Landak Aspansius,S.IP tertanggal 3 Juli yang lalu.
Menurut berita acara yang koran ini terima, bahwa mulai tanggal 3 Juli itu, pihak pertama sudah menyerahkan kepada pihak kedua. Pihak kedua menerima dari pihak pertama satu persil tanah kering ukuran; a.11.240,625 M2 dan 2.510,875 M2, b.6.886,375 M2 yang berlokasi di Jalan Raya Simpang Tiga Darit, terletak di Dusun Untang Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu.
Dari berita acara itu juga, lokasi tanah yang di serahkan untuk pembangun gedung SMA Negeri 1 Banyuke Hulu ini, sudah digarap oleh pihak pertama bernama Ace sejak tahun 1948, sementara O,om telah di garapnya pada tahun 1989, tanpa ada gugatan dari pihak manapun, dan diserahkan pada pihak kedua, kepada kepala dinas pendidikan Landak, Aspansius, S.IK, dan berita acara ini juga sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Untang: A.Ferakamsul,camat Banyuke Hulu: Philipus Lipis dan pihak pertama serta dua orang saksi.
Sementara itu untuk untuk menguatkan adanya persetujuan masyarakat teradap pembangunan SMAN 1 Banyuke Hulu, ada 6 (enam) Kepala Desa yang menandatangani mengharapkan pembangunan sekolah tersebut, yaitu Kades Untang, Kades Kampet, Kades Padang Pio, Kades Gamang, Kades Tembawang Bale, dan Kades Ringo Lojok.
Diperkuat lagi dengan pernyataan dari Forum Masyawarah Masyarakat desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu, ada 18 orang diantaranya, dari tokoh pendidik, kepala dusun, staf desa, kades, tokoh pemuda, tokoh adat, sekdesa, BPD. Pada initinya masyarakat mendukung dan mengiinginkan pembangunan SMA Negeri 1 Banyuke Hulu di Desa Untang. (wan)

NGABANG - Kemajuan pembangunan di sektor perkebunan di daerah Kabupaten Landak yang sampai saat ini sudah sangat terasa, adalah merupakan upaya pemerintah daerah Kabupaten Landak untuk menyiapkan lapangan kerja serta membuka isolasi daerah yang masih sangat terpencil. Namun demikian menurut penuturan Plt Kadis Bunhut Kabupaten Landak kepada Kapuas Post belum lama ini mengatakan, untuk APL (Areal Penggunaan Lain) memang di arahkan untuk perkebunan yang bukan hanya perkebunan kelapa sawit melainkan ada beberapa komoditi seperti kebun Karet, ada kebun sawit keluarga,bahkanada rencana pengembangan perkebunan Lada,koko dan pinang di areal APL bukan di seluruh areal Landak.

"Memang ini sudah di isaratkan oleh Negara serta berdasarkan UU tetapi itu hanya di APL untuk pengembangan kebun,"ungkapnya.
Namun demikian hal tersebut menurutnya kondisi seperti ini wajib di imbangi dengan Industri hilir lataran yang ada saat ini adalah Industri hulu.
Karena menurutnya sebuah konsep agribisnis di mana industri hulu itu adalah sipatnya pengelolaan dan pengembangan itu wajib di imbangi dengan usaha Agribisnis Hilir yang bersipat, baik itu pengelolaan setengah jadi maupun maupun ke pengolahan bahan jadi.
"hal ini sudah di canangkan oleh Bupati tentang Draf Kawasan Industri yang berada di daerah yang di anggap respresentatif di mandor untuk memulai Industri hilir yang akan mengelola bahan setengah jadi dan jadi," paparnya.
Dikatakannya, hal ini sudah di mulai di sektor kehutanan yaitu adanya Industri primer pengolahan kayu yang ada di pal 8 dan pabrik Industri primer Kayu yang ada di meranti khusus sengn dan sejenisnya. sedangakan yang lainnya juga akan di bukan pabtik industri untuk kayu-kayu bulat yang menggunakan SKSKB dari usaha penggelolaan masyarakat. sementara yang lainnya juga sudah bi buka lahan pabrik kelapa sawit yang berada di Pahuman milik PT.ANI.
"jadi bukan hanya itu adalagi membuka lahan pabrik CPO kelapa sawit yang ada di daerah jelimpo dari perusahaan IGP sementara untuk kawasan Industrinya itu ada do mandor yang tahun ini sudah akan masuk dalam tahap pembebasan lahan,"katanya.
Dengan demikian katanya, dengan adanya kehadiran pabrik Industri hilir ini maka dengan sendirinya akan menciptakan peluang pengolahan bahan jadi seperti pabrik sabun dan bahan jadi lainnya.
Untuk itu katanya yang menjadi tugas Pemda Landak ini, adalah mencari Investor yang akan mengembangkan usahanya di bidang pabrik bahan jadi lainnya yang merupakan turunan dari hasil CPO maupun pabrik lainnya apakah itu pabrik karet maupun pabrik hilir lainnya.
"Ya ini mesti sinergis. jangan di kira kita belum melaksanakan upaya ini. tetapi kita sudah melaksanakan bahkan sudah ada yang terealisasi dan sedang melaksanakan, dan ini akan di lakukan dengan cukup serius,"katanya. (wan)

NGABANG - Terkait dengan peredaran Mercuri yang selama ini semakin mudah di jumpai di mana saja. Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Landak, tetap terus memantau peredaran Mercuri yang semakin bebas tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap PT.PPI yang sudah di berikan kewenangan untuk pemasok Mercuri untuk daerah Kalbar, ternyata tidak adalagi melakukan penyaluran mercuri tersebut. Sehingga kondisi seperti ini akan menimbulkan pertanyaan karena selain perusahaan yang sudah di nyatakan resmi mengedarkan Mercuri tidak ada lagi yang di berikan kewenangan.
"Yang jadi pertanyaan kita adalah siapa,padahal perusahaan inikan sudah memiliki ijin untuk penyaluran merkuri tetapi dia sendiri tidak lagi menyalurkan," ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Telly Yolaga, kepada Kapuas Post Jum’at (31/07), kemarin.

Peredaran mercuri salah satu bahan yang mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia itu beredar sangat marak dan mudah di dapatkan bahkan anak kecil juga mudah mendapatkan mercuri.
"Kalau begini artinyakan peredaran Mercuri itu Illegal, dan siapa yang memasok mercuri ini, inikan pasti punya jaringan dan ini mestinya harus di selidiki," katanya.
Lebih jauh dikatakannya, untuk menyelidiki peredaran merkuri yang ada di daerah ii memang pihaknya tetapakan melibatkan pihak kepolisian. karena yang sudah nyata saat ini adalah peredaran barang tersebut tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada daerah baik propinsi maupun Kabupaten.
"Inikan termasuk barang yang sangat di larang. jadi memang harus sangat selektiflah.
karena dengan Perda No.4 Tahun 2007 itukan di maksudkan bagaimana pengawasan terhadap peredaran Mercuri. yang kita kuatirkan ini adalah sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan masyarakat," ujarnya.
Karena kalau saja ketika dalam penggunaannya di buang sembarangan maka hal ini akan menimbulkan bahaya yang akan di derita oleh masyarakat yang berada di kawasan lingkungan itu.
Untuk itu ia mengharapkan dalam upaya mengungkapkan peredaran mercuri yang sangat bebas sekarang ini, maka pihaknya mengharapkan adanya kerja sama dengan masyarakat. "Kita harapkan masyarakat juga harus dapat memberikan informasi kepada pihak terkait sehingga pederannya akan dapat terungkap," pintanya.
Sehingga katanya di minta kepada masyarakat untuk dapat mengimpormasikan siapa yang menjual mercuri tersebut. Kalau ketika menjalankan usahanya seperti itu (Penjualan Mercuri) ternyata tidak ada ijinnya atau tidak resmi maka si penjual tersebut akan di tangkap. Mengingat, memang di samping tidak bayar pajak dan merusak lingkungan.
"Sebenarnya kalau ruang gerak ini di persempit, maka ini akan mencekal aktivitas PETI. karena dengan tidak beredarnya mercuri maka kegiatan ini akan susah di lakukankarena bahan utamanya adalah mercuri," tuturnya.
Kalau saja Mercuri ini terus menerus bebas beredar seperti ini maka sepanjang itulah aktifitas PETI tidak akan dapat di cegah, bahkan akan semakin meraja lela. Untuk itu katanya, sangat di harapkan peran dan dukungan dari masyarakat sehingga upaya ini akan dapat di lakukan dengan baik dan dapat menekan peredaran mercuri yang selama ini dapat di beli bagaikan kacang goreng. (wan)

KABUPATEN Landak menyatakan kesiapannya menyambut kedatangan peserta Kembara Berbasikal Jom Kayuh Pan Borneo 2009, yang mana mayoritas pesertanya dari Negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia (negara serumpun). Kedatangan tim ini diperkirakan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009, pukul 17.00 wib.
“Mereka kita tunggu di depan kantor Bappeda Ngabang, bersama pencinta sepeda Landak. Setelah itu kita masuk ke halaman rumah dinas bupati, dan disambut dengan tarian adat kita setempat,” kata Kadis Pemuda, Olahraga, Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten Landak, Drs. Lukas Kanoh, MM, menjawab Kapuas Post, Kamis (30/7), kemarin usai mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Landak.

Setelah itu, rombongan langsung menuju ke tempat penginapan yang sudah disediakan panitian, dan pada malamnya ada kegiatan ramah tamah di uala kantor Bupati Landak. “Baik Bupati dan perwakilan rambongan memberikan kata sambutan pada malam itu,” jelas mantan Kadis Pendidikan Landak ini.
Selain itu panitia juga akan menggelar pameran seni, produk, dan budaya, supaya mereka bisa melihat secar dekta, dengan harapan, ringgit mereka bisa mengalir ke daerah kita. “Besoknya pada hari Minggu, kita menggelar bahkti sosial dan senam masal. Dari Ngabang, selanjutnya mereka menuju Mempawah dan terakahir sampai ke Kota Pontianak,” katanya seraya mengatakan Jom Kayoh Pan Borneo, bukanlah merupakan ajang balap atau perlombaan melainkan olahraga rekreasi atau wisata. Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk kampanye memasyarakatkan bersepeda, prilaku hidup sehat dan menjalin tali silahturahim. (wan)

Dihadiri Puluhan Duta Negara Tetangga
JAKARTA – Duta seni dan kebudayaan Kabupaten Landak, Minggu (26/7), kemarin menggelar kegiatan seni budaya Landak, di Ajungan Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Dalam kesempatan kemarin, hadir Bupati Landak Dr. Adrianus AS, bersama Wakil Bupati Landak A. Sukian, SH, Koordiantor Anjungan daerah di TMII Drs. Sigit Gunarjo. Selain itu hadir juga Kadis, Kakan, perwakilan Menteri Dalam Negeri, Kedutaan Luar Negeri di Jakarta, seperti Jepang, Nigeria, Aprika Selatan, USA, Colombia, Nabibia, Tahiland, Korea, Pakistan, Rusia, India, dan Jerman.
Dalam kesempatan itu dalam sambutannya Bupati Landak Adrianus AS menyatakan Kabupaten Landak adalah salah satu kabupaten baru di Kalimantan Barat, yang dulunya masuk dalam kabupaten induk yaitu Kabupaten Pontianak. Berkat pemekaran daerah, lahirlah kabupaten baru dinamankan Kabupaten Landak.

Mantan Kadis Pendidikan Landak ini juga menyatakan ucapan terima kasih kepada Pemda Kalbar atas undanganya meminta tampil seni dan budaya Kabupaten Landak di ajungan daerah Kalbar di TMII. “Apa yang ditampilkan pada hari ini, adalah bagian kecil yang ada di Kabupaten Landak, masih banyak seni dan budaya yang belum kita tampilkan. Mudah-mudahan kedepan kita bisa memberikan yang terbaik untuk nama daerah Landak,” katanya.
Menyinggung potensi yang ada di Kabupaten Landak? Mantan Wakil Bupati Landak, ini menjelaskan Landak, ada beberapa potensi seperti pertambangan, intan, kayu, perkebunan dan pertanian. “Kita punya kebun sawit, kebun karet, dan ini adalah kehidupan masyarakat disana. Dan pada umumnya penduduk Landak usahanya bertani,” katanya.
Bupati berharap, dalam kunjungan wisata Kalbar tahun 2010, mari berbondong-bondong datang di Kabupaten Landak, melihat secara dekat melihat seni dan budaya masyarakat disana. “Budaya kita banyak sekali ada adat Dayak, Melayu, Cina, Batak dan sebagainya,” katanya.
Sementara itu Suprianus Herman, SH, kepala Kantor Perwakilan Pemda Kalimantan Barat di Jakarta, menyatakan ucapan terima kasih dalam rangka seni budaya serta pameran produk unggulan Kabupaten Landak. “Saya ingin apa yang sudah ada ditambah lagi agar orang luar akan lebih mengenalnya, nama Kabupaten Landak,” kata Suprianus Herman.
Ia juga mengatakan keberadaan anjungan daerah Kalbar di TMMI adalah satu bangunan yang didirkan tradisional rumah Adat dayak Betang, rumah adat Melayu Keraton. “Kita berharap pada tahun 2010, kami mencoba setiap kabupaten dan kota menggelar kegiatan seni dan budaya 1 bulan sekali di anjungan Daerah Kalimantan Barat,” katanya seraya mudah-mudahan program ini bisa terealisasi. Dalam tampilan pagelaran seni, budaya dan pameran kemarin, meliputi seperti seni tari khas Dayak dan Melayu, dan pameran intan, anggrek, anyaman dan ukiran tangan. (wan)

Akhirnya Pemda Hentikan Sementara Pengeluaran SKAU
NGABANG- Banyaknya masalah yang timbual dari Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu yang timbul di Kabupaten Landak. Membuat Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Landak mengambil langkah bijaksana, yaitu merencanakan akan memberhentikan sementara pengeluaran Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu yang dikeluarkan beberapa Kepala Desa (Kades) tertentu.
Kepada wartawan, Plt. Kadisbunhut Landak Vinsensius yang ditemui Senin (27/7) di kantornya mengatakan, pemberhentian sementara pengeluaran SKAU itu didasarkan beberapa alasan. “Pertama, banyak pelaku bisnis yang kebablasan soal SKAU ini. Seharusnya SKAU inikan untuk kepentingan masyarakat. Tapi kok jadi bukan kepentingan masyarakatnya yang dominan, malah kepentingan pebisnis yang dominan. Kita kepinginnya ada sinergi. Pemberhentian sementara SKAU itupun bukan diberhentikan secara dadakan,” ujarnya.

Alasan lainnya, Disbunhut Landak menilai bahwa kayu durian ini penuh dengan sejarah bagi masyarakat Landak yang notabene penduduknya banyak bersuku Dayak. Sejarahnya, pohon durian itu ditanam oleh kakek neneknya untuk melestarikan hutan yang ada. “Memang pohon durian itu boleh dikelola si pemilik. Tapi kalau kebablasan, akan habis pohon durian itu. Sedangkan program untuk mengganti pohon durian ini dengan pohon durian unggul tentu perlu proses dan anggaran yang belum pasti,” ungkapnya. Alasan lain lagi, kata Vinsen, setelah ditelaah, penebangan pohon ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Disbunhut Landakpun selalu selektif dalam hal pengeluaran SKAU. “Lagipula SKAU sekarang ini dibagi dua. Disamping SKAU untuk kayu jenis buah-buahan, SKAU pun akan digunakan untuk kayu sengon. Sebab pengelolaan kayu sengon di Ngabang sudah beroperasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan sepanjang pihak pebisnis dengan pihak yang mempunyai kewenangan mengeluarkan SKAU yakni Kades bisa bermain dengan jujur, benar dan sesuai dengan peruntukannya, tentunya tidak ada hak Disbunhut Landak untuk menahan SKAU tersebut. (wan)

NGABANG - Keberadaan Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Landak adalah merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan yang sangat strategis. Oleh karenannya MABM juga di harapkan dapar menjadi fatner pemerintah dalam menyukseskan pembangunan di berbagai sektor termasuk juga beberapa pengaruh yang akan terjadi dalam sendi-sendi kehidupan.
Penuturan Bupati Landak DR. Adrianus Asia Sidot ketika membuka Musda II Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Landak yang bertema Ekstensi Adat Budaya melayu dalam peranannya menghadapi tantangan Global di gedung Diklat Desa Raja Ngabang, Rabu (29/7), kemarin.

Bupati mengatakan, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga berbagai tantangan yang akan di hadapi juga akan semakin beragam dan sangat kompleks. "Saya merasa sedih ketika mendenganrkan laporan bahwa ada sekitar 14 orang warga landak yang terkena HIV/AIDS. dan ini adalah salah satu penomena yang sangat memprihatikan, dan ini adalan penomena gunung es. kita tidak tahu seberapa besar yang ada dibawah sana sedangkan angkayang muncul sudah begini,"ungkapnya.
Karena penomena ini akan dapat menggambarkan kemungkinan besar di balik itu masih ada lagi. sehingga hal ini sangat memerlukan pendekatan pemahaman apakah itu ceramah, pendidikan, pengajaran atau dalam bentuk aksi-aksi lainnya yang bersipat dapat memberikan sosialisasi agar hal tersebut tidak terulang kembali.
"Kitakan tidak tahu mungkin saja hal ini juga dalam rumah kita bisa juga terjangkit, dan bagaimana untuk mengendalikannya, ya itu tadi kita melaksanakan atau memberikan pemahaman harus dengan terpadu," pintanya.
Sebagai orang yang memiliki budaya dan adat, lanjutnya, kita harus peduli dengan lingkungan yang ada karena apa yang terjadi sekarang ini adalah merupakan salah satu bentuk ketidak pedulian terhadap lingkungan seperti kegiatan PETI yang ternyata cukup memberikan dampak dan efek yang sangat merugikan. Sebenarnya secara umum Pemerintah tidak pernah melarang masyarakat mealakukan berbagai aktifitas. hanya saja dalam melaksanakan kegiatan ini harus di sesuaikan dengan aturan yang ada sehingga di balik kegiatan itu tidak merugiakan orang lain.
"Saya sangat sedih melihat kondisi seperti ini, bahkan saya merasa dalam melakukan tugas hanya saya sendiri, sehingga saya di benci orang, padahal saya tidak melarang orang untuk menggali tambang, tetapi tolong lakukan semua itu dengan tanggung jawab dan jangan merugiakan orang lain," pintanya.
Dia menegaskan semua kegiatan yang berhubungan dengan bahan tambang ini sudah ada di atur dalam UU maupun peraturan pemerintah yang mengharapkan lakukan penambangan dengan cara yang baik bertanggung jawab dan benar serta tidak merugikan orang lain. Dengan melihat kondisi yang ada sekarang, maka bupati mengajak MABM untuk peduli dengan hal ini, dengan melakukan upaya agar sumber daya alam yang ada ini dapat di kelola dengan baik. karena di harapkansumber daya alam yang adasekarang ini di harapkan dapat juga di mempaatkan oleh anak cucu di masa yang akan datang.
"Ini adalah tugas kita semua agar bagaimana kita lakukan hal ini dengan baik dan terarah supaya para pelaku-pelaku dapat melihat kepentingan orang lain juga kelestarian lingkungan yang ada,"pintanya.
Selain itu, tambah mantan Kadis Pendidikan Landak ini, Miras (Minuman Keras) yang juga menjadi permasalahan yang harus di atasi bersama. Untuk itu Seraya meminta dengan adanya Musda MABM yang ke-2 ini, MABM dapat menjadi fatner Pemerintah daerah dalam rangaka membangun Sumber daya manusia dengan memperkuat Ekstensi,karekter,kepribadian masyarakat. karena untuk memajukan pembangunan di daerah ini memang tugas masyarakat yang ada buakan tanggung jawab orang lain. (wan)

Kerugian Desa Rp. 27 Juta
NGABANG - Kejaksaan Negeri (kejari) Ngabang akan terus berupaya mengungkap kasus korupsi di wilayah Kabupaten Landak dari penggunaan dana APBD maupun APBN sehingga menyebabkan negara dirugikan, sepanjang didukung dengan alat bukti yang cukup.
Sepanjang tahun 2009, Kejari Landak sedang mengarap kasus korupsi yang dilakukan oknum kades Andeng Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Dimana oknum Kades itu, telah mengunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2008, sebesar Rp. 27 juta.

“Kita sudah memanggil beberapa saki untuk dimintai keterangganya. Mudah-udahan dalam waktu tidak begitu lama, baru kita akan memanggil oknum Kades Andeng berinisal As, dan kasus ini muali kita lakukan apa awal bulan Juli 2009,” kata Kajari Ngabang, SR. Nasution, SH, MH, kemarin, disela-sela upacara peringatan Adhiyaksa ke 49 tahun 2009 di kantor Kejaksaan negeri Ngabang.
“Di tahun 2009 penanganan dan pengungkapan kasus korupsi masih terus dilakukan, karena hal ini bagian dari kontrak saya dengan kajati dan menjadi perhatian serius dari kajagung. Untuk kedepan ini saya bersama dengan staf saya akan berupaya semaksimal mungkin melakukan pengungkapan kasus korupsi. Di tahun 2008 kasus menonjol yang ditangani Kejari Landak masalah korupsi yang dilakukan oknum Kadis Hutbun Landak berinisial Kj dan rekan kerjanya Ss,” tuturnya seraya mengatakan kalau Kj, sudah upaya hukum dan melakukan upaya banding. (wan)

BUPATI Landak DR. Adrianus AS, menyatakan lambatnya pemberikan Surat Keputusan (SK) pengankatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2008. Disebabkan beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan secara cepat, selayaknya pembagian SK CPNS terdahulu.
“Pengkatakan CPNS Tahun 2009 Kabupaten Landak agak beda dengan kabupaten lain. Ini dikarenakan, ada pengalihan pormasi, ada juga pormasi yang tidak ada pelamarnya kita alihkan,” kata bupati, didampinggi Sekda Landak Drs. Ludis, M.Si, kepada wartawan, Selasa (21/7), kemarin di Ngabang.

Selanjutnya, SK itu sebetulnya sudah akan siap ditandatanggai Bupati Landak, namun ada koreksi sedikit dari Sekda, mengenai bersifat teknis, seperti gaji dan kesalahan nama. “Kita membuat SK ini bukan seperti tahun-tahun lalu, seperti pengangkatan CPNS, tapi sekali kita melakukan penempatan, kalau Pemda lain, mereka pengangkatan tapi belum penempatan, kita mau nanti langsung penempatan, sehingga mereka bisa bertugas,” kata bupati.
Sementara itu Sekda Landak Ludis, menyatakan, berkaitan SK CPNS Tahun 2008, drafnya sudah siap, tinggal diajukan ke bupati dan siap ditandatanggani Bupati Landak. “Saya berharap dalam minggu-minggu ini SK itu ditandatanggai bupati. Jika ini bisa terlaksana, maka secepatnya kita bagikan SK itu,” harap matan kepala Bappeda Landak ini. (wan)

NGABANG- Menyongsong bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1430 H, PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Pontianak akan melakukan Over Haul (upaya pemeliharaan) sekitar 1 bulan lamanya. Sehingga akan mengalami devisit daya listrik sebesar 30 Meggawhat (MW). Berkaitan dengan hal itu, masyarakat diharapkan untuk bisa mengerti dan perbaikan itu. “Sehubungan dengan perbaikan mesin PLTG Siantan yang diperkirakan memakan waktu yang cukup lama atau lebih kurang satu bulan. Untuk itu perlu kami beritahukan kepada para pelanggan setia PT. PLN Kabupaten Landak supaya mengetahui keadaan atau situasi PT. PLN selama saat ini,” kata Manager PT. PLN Ranting Ngabang, Kanisius Kader, kepada Kapuas Post, kemarin.

Sehubungan dengan itu juga, kata pria kelahiran Anik ini, melalui berita ini memberitahukan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Landak. Terutama Daerah Darit, Pahuaman dan Senakin dan sekitarnya karena pemadaman secara bergilir akan dilakukan sejak tanggal 20 Juli sampai dengan 20 Agustus 2009 yang akan datang daerah tersebutlah yang paling padat giliran pemadamannya.
Maka dari itu, agar masyarakat maupun pelanggan di tempat-tempat tersebut memahami kondisi PLN di daerah kita. Karena daerah tersebut selama ini masih disuplai dari PLN Cabang Pontianak.
Terkait mesin PLN yang di Km 13 masih dalam perbaikan, ditanya bagaimana dengan tunggakan rekening bulan Juni lalu? Kanisius menjawab berdasarkan data masih tinggi atau naik karena akhir bulan Mei sebesar Rp.3.055.259.750 Miliar dan akhir bulan Juni lalu bahkan menjadi Rp.3.155.216.995 Miliar. “Artinya tunggakan rekening PT.PLN di Kabupaten Landak masih naik. Sehubungan dengan perbaikan mesin PLTG Siantan yang memerlukan dana yang cukup besar mohon kesabaran serta kesadaran para pelanggan PT.PLN yang setia supaya membayar rekeningnya tepat waktu atau mengangsur tunggakan bagi yang menunggak supaya ada rasa kebersamaan antara pihak PT.PLN dengan masyarakat konsumen tandasnya.
Selain itu ia juga minta masyarakat untuk bisa mengunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Jika siang hari listrinya menyala, tolong dimatikan. Karena apa, hemat ennergi hemat biaya,” tandasnya. (wan)

Ngaku Baru 1 Minggu Beroperasi
NGABANG – Pelaku pembuatan minuman arak, nampaknya tidak pernah jera. Terbukti, pada hari Senin (20/7), kemarin, sekira pukul 15.00 wib, tersangka Hn (34), warga Pulau Bendu Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, ditangkap polisi, atas usaha illegalnya memproduksi minuman memabukan ini. Kini, ia mendekam ditahanan Polres Landak, guna mempertanggungjawabkan perbutannya.
Dalam pengrebekan itu, tersangka Hn, tidak bisa berkutik, karena di tempat usanya itu, ditemukan 7 (tujuh) kampel arak putih (arput) siap diedarkan kepada pembeli. Selain itu, Polisi berhasil mengamankan ¼ arak putih, 2 buah drum plastic ukuran besar warna biru, 1 buah dandang besar almunium, 1 buah kompor minyak merek SAKITO, dan 1 buah tungku besi.

Kapolres Landak AKBP. Tony EP Sinambela, melalui Kasat Reskrim AKP. Hujra Soumena mengatakan, pemilik pabrik arak dalam Kota Ngabang ini, sudah menjadi Target Operasi (TO).
Sebelum polisi berhasil menangkapnya, masyarakat melaporkan didaerahnya ada warga membuat minum Arak. Berdasarkan lidik yang dilakukan anggota, A1, maka dilakukan pengrebekan di rumah tersangka. “Saat ditangkap dia tidak melawan, dan pasrah dibawa ke kantor Polisi,” kata Hujra Soumena.
Dalam pengakuannya, kata Hujra, tersangka melakukan usahnya belum masuk 1 bulan, dan usaha ini hanya untuk konsumsi orang Ngabang dan sekitarnya. “Pengrebekan kita kemarin, diantranya menemukan 7 arak yang sudah dikampel dan siap untuk dipasarkan,” aku Hujra seraya mengatakan ketika ditangkap tersangka tidak beroperasi, alias berproduksi, dan ia melakukan usahanya baru masuk 1 minggu.
Sementara itu dihadapan wartawan, tersangka Hh menyatakan kalau dirinya, usaha itu belum masuk 1 minggu. Dan keuntungan usaha jualan arak ini per hari bisa mencapai Rp. 20-25 ribu. Dan dalam 1 hari produksi arah ½ drigen ukuran 25 liter. “Kita edarkan di Ngabang aja, di daerah Pula Bendu dan sekitarnya, dan baru dua kali menjual hasil produksi arak,” kata Hn yang juga berpropesi sebagai bengkel motor. Semetara ini, imbuh Hujra, hanya satu orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Karena dalam memproduksi arak, Hn tidak mempekerjakan orang lain. Ia melakukannya sendiri. "Tapi tetap akan kita kembangkan. Kemana ia memasarkannya, sampai masyarakat yang mengkonsumsinya," tegasnya.
Hujra memperkirakan, masih ada pabrik-pabrik minuman keras di Kota Ngabang dan sekitarnya. Untuk itu, dirinya mengarapkan kepada masyarakat, untuk melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas pembuatan arak. Tidak hanya minuman keras, tambahnya, peredaran narkoba jika masyarakat memiliki informasi dapat langsung melaporkannya ke Reskrim Polres Landak. (wan)

Warga Merasa Getaran Samai Ke Ngabang
SIDAS – Warga Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Beberapa hari terakhir masih geger, atas kehadiran suara gunung meletus di gunung Maribayan. Bagi masyarakat sekitar sana, diatas gunung tersebut biasanya masyarakat melaksanakan aktifitas untuk Barimah (sesajian, red). Tak tangung-tanggung, suara dentuman dan getaran ini sampi ke Ngabang yang berjarak puluhan Km dari lokasi gunung. Akibatnya, beberapa rumah warga dan seiisinya (sempat beberapa detik, red) berjatuhan ke bawah, malah salah satu rumahw arga di Sidas mengalami keretakan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, suara dentuman yang berasal dari gunung Marbayan, terjadi sejak lima hari yang lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009. Sejak hari itu, dalam sehari warga bisa mendengar suara dentuman dari gunung Maribayan, antara saru sanpai tiga dentuman. Malah Jum’at (17/7) siang warga Sidas, bersama pengurus desa dan tokoh adat, sekitar 28 orang itu. Mendaki gunung Maribayan, dimana waktu dibutuhkan mengunakan kendaraan roda dua sekitar 15 menit. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 1, 5 jam lamanya. Tentunya perjalanan ini sangat melelahkan. Sejak kehadiran suara asing ini, menjadi buah bibir warga Sidas dan sekitarnya.

Kepada Kapuas Post, Ya’ Mochtar, tokoh Pemuda Sidas menyatakan masyarakat Sidas dan sekitarnya merasa terkejut atas peristiwa dentuman suara gunung Maribayan. Yang mana kabaranya, akibat suara itu, juga terasa getaran hingga terasa di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang. “Ada diantara masyarakat Desa Hilir Kantor merasa terkejut melihat alat perabot rumah tangganya jatuh dilantai, dan alat-alat ringan seperti botol mineral tak luput ikut jatuh ke lantai,” kata Simuh, nama sapana akrab Ya’ Mochtar.
Ia juga mengatakan, dibawah gunung Maribayan, ada sebuah gunung yang mana gunung ini tempatnya warga mencari buah durian. Musim buah durian saat ini, menjadikan gunung ini tempat puluhan warga mencari keberuntungan. “Pada hari pertama gunung Maribayam berdetum, warga yang kala itu sedang menunggu jatuh buah durian. Merasakan tanah yang dipijak bergerak dan ada juga warga yang tajuh ke tanah,” beber pria yang kehidupan sehar-harinya bertukang rumah ini.
Dentuman suara gunung meletus ini, tambah Simuh, tidak hanya dirasakan warga Sidas, Hilir Kantor. Tetapi dentuman ini juga dirasakan daerah Jambu, maupun Bebehan. “
Oleh masyarakat disana telah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2009 di gunung Maribayan. Akan dilangsungkan Barimah, apakah mengunakan ayam kampung atau babi. “Ini sudah menjadikan kesepatakan bersama warga, haru dilakukan. Dengan harapan setelah pulang dari gunung Maribayan, tidak ada satu kejadian merugikan menimpa atau merugikan masyarakat Sidas khususnya, dan masyarakat Kabupaten Landak pada umumnya,” harap Simuh. (wan)

NGABANG – Masyarakat Kab upaten Landak harus bangga, pasalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak menerima piagam penghargaan dari Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) bidang Akuntabilitas Aparatur. Karena Pemkab Landak dinyatakan tepat waktu menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2008 kepada Presiden RI melalui Menpan.

“Kebetulan kita yang paling cepat atau tepat membuat menyampaikan LAKIP kepada Menpan. Jadi siapa yang paling cepat dapat penghargaan. Mudah
Mudah-mudahan tak hanya cepat menyampaikan laporan tapi kinerjanya juga bagus,” ungkap Bupati Landak DR. Drs Adrianus Asia Sidot Msi dikonfirmasi usai menghadiri Rapat Pleno Perhitungan Suara Pilpres di KPU Landak.
Terpisah, Kabag Organisasi Setda Landak Salihin Sip menambahkan, Menpan menyampaikan piagam penghargaan kepada Pemkab Landak sebagai apresiasi atas menyerahan LAKIP tahun 2008 yang tepat waktu yakni tanggal 31 Meret 2009. adapun dalam menerapan menajeman berbasis kinerja, LAKIP merupakan salah satu dokumen pelaporan, selain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. “Oleh sebab itu ke depan diharapkan kepadaa instansi pemerintah lebih dapat bertanggungjawab keberhasilan atau kegagalan pelaksananan misi organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara terukur, melalui penerapan sistem manajeman berbasis kinerja,” imbuhnya. (wan)

Pemda Landak Lakukan Seminar Bersama SA2WB
NGABANG - Usaha pemerintah melakukan Gerakan Nasional percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun (GN-PPWB) sebenarnya bukanlah hal baru. Karena setelah di mulainya pada tahun 1994, gerakan Nasional ini sempat terhambat ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. sehingga pada tahun 2008 angka partisifasi kasar (APK) SMP/MTs mencapai 96,18 persen sementara sebagai target APK SMP sebagai indikator utama penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu adalah 95 persen. sehingga pada tahun 2008/2009 dan semua Kabupaten Kota mencapai APK SMP minimal 80 persen.

Selain itu Bupati Landak juga mengatakan salah satu upaya yang di lakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Landak adalah terus melakukan rehabilitasi bangunan sekolah yang ada di daerah pedalaman maupun meningkatkan kualitas tenaga guru yang ada.
"Upaya yang sudah kita lakukan adalah selain melakukan program Wajar, kita juga sudah berupaya meningkatkan kualitas tenaga guru yang ada, termasuk melakukan rehabilitasi gedung sekolah yang ada. saya pikir untuk tahun 2009 ini 40 gedung sekolah itu sudah selesai di rehabilitasi,"kata ketika memberikan kata pengantar dalam Seminar Sosialisasi dan Asistensi Percepatan penuntasan Wajar (SAP2WP) Pendidkan Dasar Sembilan Tahun di aula Kantor Bupati Landak Jum’ at (17/07), kemarin.
Kegiatan yang di ikuti oleh para guru dan kepala Dinas yang ada di lingkungan Pemkab Landak itu juga di hadiri oleh Narasumber dari Untan Pontianak.
Di sisi lain menurut mantan Kadis Pendidiikan Kabupaten Landak ini, Pemda juga sudah melakukan kerja sama dengan beberapa Unversitas di Indonesia untuk memberikan peluang kepada para guru untuk meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga pendidik.
Menurutnya terkait dengan penuntasan Wajar 9 Tahun ini Seraya meminta dukungan dari seluruh masyarakat serta elemen yang ada maupun lembaga di samping upaya pemerintah daerah yang berharap dapat segera tuntas.
"Namun demikian hal ini tidak terlepas dari kemauan dan kesadaran orang tua dan masyarakat untuk mendidik anak-anaknya. karena sampai saat ini masih ada orang tua yang kurang mendukung anaknya untuk bersekolah,"ujarnya sehingga hal ini yang harus di pahami oleh berbagai pihak. karena bagaimanapun upaya pemerintah yang ada di daerah ini memang sudah cukup karena seperti di SMP selain pembangunan SMP yang reguler Pemda Landak juga sudah membangun SMP 1 atap yang tujuannya adalah untuk mensiasati program wajar 9 tahun.
di katakannya untuk pendidikan Sekolah dasar jangan sampai ada yang memungut biaya sekolah sedikitpun karena biaya di tingkat SD itu sudah ada Biaya untuk oprasional Sekolah (BOS).
"Untuk SD ini jangan sampai ada yang membebankan biaya kepada pihak orang tua murid karena semua biaya itu sudah ada di BOS ini yang kita minta," harapnya.
Kendati sejauh ini Pemda Landak juga sudah akan melakukan kelompok belajar bagi masyarakat yang buta aksara. terutama di daerah atau kelompok pemukiman di daerah pedalaman. (wan)

Minta Uang Rp 25 Juta
NGABANG – Belum habis ingatan kita, peristiwan warga mengatasnamakan Kapolres dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah. Kasus serupa kembali terjadi menimpa Kasat Reskrim Polres Landak AKP. Hujra Soumena. SIK. Tak tanggung-tanggung dana yang diminta sebanyak Rp. 25 juta.
Kisah ini berawal, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 orang yang mengaku Kasat Reskrim siap membantu menyelesaikan kasus tersangka pelaku pengedar Ekstasi di Senakin Kecamatan Sengah Temila. Asalkan, orang tua korban siap juga membantu Kasat Reskrim dengan menyetor uang senilai Rp. 25 juta.

Untung saja sebelum uang yang diminta tersebut diberikan orang tua tersangka terlebih dahulu mendatangi Kasat Reskrim.
Saat ia menceritakan hal tersebut kepada kasat Reskrim ia sangat terkejut dan menegaskan kepada orang tua tersangka tidak pernah meminta bantaun kepada orang tua tersangka dalam bentuk uang tunai Rp. 25 juta. “Saya merasa terkejut dan menjelaskan kalau saya tidak pernah meminta uang,” aku Hujra Soumena.
Dengan kasus pencatutan nama pejabat yang marak dan meresahkan masyarakat Hujra Soumena mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar jangan muda termakan isu maupun telpon yang meminta uang apa lagi dengan mengatasnamakan pejabat Landak. Hujra juga yakin kalau pelaku yang telah menelpon tersebut memiliki jaringan di LAndak. “Mungkin mereka memiliki jaringan di Landak ini karena penelpon itu mengetahui persis nomor hp korban alamat maupun instansi, yang lebih hebatnya lagi mereka dapat mengetahui kasus yang terjadi di Polres Landak,” paparnya tegas.
Ditempat terpisa Kapolsek Mandor AIPTU Laminto juga pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. “Selain itu saya juga pernah ditelpon yang mengaku dari Mabes Polri ia minta nomor Hp pengusaha dan pejabat di Landak, mungkin saja orang tersebut sudah mengetahui nomor hp yang diinginkannya. (wan)

NGABANG - Dalam rangka menseragamkan pakaian siswa dalam satu sekolah, saat ini kebanyakan pakaian sekolah secara langsung di kelola oleh pihak sekolah. kendati dari sisi bahan dan potongan serta penampilan maupun warna di harapkan tidak ada perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. sementara bagi siswa yang sudah memiliki pakaian seragam sendiri memang agak kesulitan untuk lataran apakah dari warna, model potongan dan penampilan dari seragam tersebut sama dengan yang sudah di rancang oleh pihak sekolah atau tidak.
Kadis Pendidikan Kabupaten Landak Aspansius, S,Ip kepada Kapuas Post Selasa lalu mengungkapkan, bagi siswa yang sudah memiliki pakaian seragam sekolah sendiri, itu sangat tergantung dari hubungan orang tua dengan pihak sekolah.
"Ini sangat tergantung komonikasi orang tua dengan pihak sekolah. yang artinya, kalau orang tua ini ada komunikasi dengan pihaksekolah maka dapat terjadi seperti itu hanya kalau saja tidak ada jelas, karena di sekolah inikandi berlakukan untuk umum,dan ini semua tergantung bagaimana" ujarnya.


Hanya saja menurutnya, dari pakaianyang sudahada di miliki oleh siswa apakah sama persis atau bagaimana. karena katanya kalau saja dari pakaian yangsudah di miliki oleh siswa tersebut ada perbedaan warna sedikit serta model yang juga sedikit berbeda dengan yang lain, ini juga akan dapat menimbulkan faktor Fisikologis kepada anak yang bersangkutan karena pada dasarnya pendidikan itu adalah memanusiakan Manusia, sehingga jangan sampai ada terganggu oleh faktor yang di akibatkan oleh salah satu perbedaan rambu-rambu yang sudah di tentukan di mana yang lainnya sipatnya sama sementara punya dia sendiri memiliki sedikit berbeda.
"Kita tidak ingin terjadi seperti itu, katakanlah ada warna pakaiannya itu sedikit berbeda dari teman yang lainnya, sehingga ini akan sering dapat pertanyaan dari yang lain. dan pertanyaan ini lama kelamaan akan menjadi beban bagi si anak itu. dan tentu pikiran itu akan terselip dalam faktor kejiwaan anak," paparnya.
Sehingga ini akan menjadi salah satu beban yang akan selalu di bawa oleh si anak ketika di sekolah. Untuk itu katanya, dalam dunia pendidikan secara langsung dari Departemen pendidikan mengatakan harus ada pakaian seragam sekolah yang harus di berlakukan secara Nasional. Sehingga ketika siswa berada dalam lingkungan sekolah, tidak akan dapat di bedakan bahwa siswa itu berasal dari keluarga yang mampu atau yang miskin sekalipun karena dalam penampilan tidak ada perbedaan.
"Ya siapapun dia kalau sudah masuk dalam lingkungan sekolah itu harus sama tidak ada kaya,miskin tidak ada anak pejabat,petani dan pemulung semuanya sama jadi intinya di situ bahkan sampai dengan sepatu juga di batasi dan sudah di atur,"terangnya.
Dikatakannya, adapun tujuan Pemerintah dalam hal ini adalah tidak lain agar dalam lingkungan sekolah tidak ada hal yang mencolok dan menimbulkan perbedaan. karena pada satu sisi bisa saja anak yang memiliki ekonomi mampu akan memakai pakaianyang baik sementara yang tidak mampu akan merasa tersisih. sehingga dalam dunia pendidikan mengharapkan siapapun dia tetap sama dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.
Memang, dari satu sisi Pakaian seragam sekolah memang tidak mutlak di kordinir oleh sekolah. tetapi karena beberapa faktor pertimbangan itu tadi maka agar ada keseragaman dan tidak ada perbedaan maupun hal-halyang dapat menimbulkan beban bagi siswa hanya gara-gara perbedaan yang terjadi.
Selain itu katanya, selain menimbulkan tekanan terhadap kejiwaan terhadap siswa yang tidak mampu, hal ini juga akan berpengaruh pada potensi kepintaran yang di miliki oleh siswa tersebut, karena lataran merasa terbeban maka potensi ini tidak akan muncul.
"Iya ini bisa saja, misalnya dari sisi pakaian bebas sehingga karena faktor ketidak mampuaan yang dari rumah sampai di sekolah juga demikian maka faktor ini akan mempengaruhi kejiwaan siswa dan dia akan minder, kalau sudah beginikan susah. makanya, ketika sekolah mengelola pakaian seragam ini sebenarnya sudah ada kajian," ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan, ketika sekolah mengelola pakaian seragam sebenarnya tidak ada unsur proyek atau bisnis lainnya. karena bagaimanapun juga pungsi sekolah adalah untuk mendidik dan menuntun serta memanusiakan manusia. (wan)

Dinsosnaker Lakukan Bintek Pembuatan Perjanjian Kerja
NGABANG - Hubungan Industrial yang merupakan salah satu hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang,jasa yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja atau buruh dan pemerintah, merupakan hal yang akan selalu ada. Sehingga menifestasi hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha di perusahaan dalam kerja adalah, kerja sama dalam proses produksi dalam menikmati hasil dan bertanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan perkembangan yang ada.
Menurut Bupati Landak dalam sambutannya yang di sampaikan oleh Drs,Yohanes Meter Asisten I bidang Pemerintahan Kabupaten Landak ketika membuka kegiatan Bimtek Pembuatan Perjanjian kerja,peratura perusahaan dan perjanjian kerja bersama di Aula Bappeda Landak mengatakan, Seiring dengan berkembangnya alam demokrasi dewasa ini, dinamika hubungan Industrial juga mengalami peningkatan kwalitas dan kwantitas dari waktu ke waktu. karena para pekerja dan pengusaha sama-sama memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda.

"Kalau seperti inikan otomatis akan membutuhkan adanya kepastian hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. terutama dalam hubungan kerja," tuturnya.
Kegiatan yang di ikuti oleh perwakilan dari semua perusahaan perkebunan dan perusahaan lainnya yang ada di Kabupaten Landak, juga di ikuti oleh para pembicara dari Dinakertrans Kalbar juga di hadiri oleh Kadis Dinsosnake Landak Agustinus Agus.S.Sos.
Menurutnya, dalam hal ini perlu adanya satu rumusan dasar sebagai pedoman pengaturan hak dan kewajiban baik antara pekerja maupun dengan pengusaha terutama dalam bentuk pembuatan perjanjian kerja.
"Pembuatan perjanjian kerja ini harus berdasarkan filosofi yang terkandung dalam hubungan industrial yang berdasarkan nilai-nilai pancasila yaitu musyawarah untuk mufakat," pintanya.
Sehingga pada prinsipnya,perjanjian kerja adalah merupakan satu cara dalam rangka mengembangkanpartisifasi kerja untuk ikut dalam penentuan pengaturan syarat kerja dalam pelaksana hubungan kerja.
Selain itu katanya, untuk mewujudkan hubungan yang di cita-citakan dalam hubungan kerja Industria, di perlukan pengembangan sikap mental dan sikap sosial para pelaku proses produksi sebagai teman seperjuangan yang saling menghormati dan saling mengerti kedudukan dan perannya.
"Artinya di sini saling memahami hak dan kewajibandalam keseluruhan proses produksi,sedangkan pihak pemerintah menempati posisi dan mempunyai peranan sebagai pengayom,pembimbingdan pelinudng bagi masyarakat umumnya, dan sebagai penengah serta pendamai bila terjadi perselisihan," katanya.
Seraya juga menambahkan, krtika dalam melaksanakan berbagai tugas dan aktifitas kerja bagaimanapun para pekerja memang harus memiliki kepastian hak dan perlindungan, kendati katanya, bagaimanapun juga setiap perusahaan ini harus wajib memberikan perlindungan kepada setiap pekerja yang ada di lingkungan usahanya.
"Saya kurang tahu persis ya kalau perusahaan perkebunan ini sudah memiliki Jamsostek atau tidak, tapi yang pasti kalau khusus para pekerja di bidang Konstruksi itu harus dan rata sudah memiliki. artinya setiap karyawan yang melakukan kegiatan itu sudah harus memiliki jamsostek karena ini adalah melindungi para tenaga kerja,"paparnya.
Namun demikian seraya berharap dengan melalui Bintek ini ke depan hal-hal yang menyangkut masalah ketenaga kerjaan ini akan dapat terpenuhi dan ini semua demi kebaikan bersama. (wan)

NGABANG- Sebagai kabupaten baru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar). Dalam menyongsong kegiatan tahun kunjungan wisata Kalbar 2010 mendatang. Sudah siap-siap menghadapi itu, seperti yang dilakukan eksposenya pada semua stakeholder, Rabu (15/7) di aula kantor Bupati Landak.
Dalam paparannya, kepala Disporabudpar Landak Drs Lukas Kanoh MM menjelaskan, program dan kegiatan dalam mengisi tahun kunjungan wisata Kalbar tahun depan yang ditawarkan diantaranya, untuk event meliputi acara ritual tumpang negeri dan ziarah akbar kerajaan Landak di Ngabang sekitar Februari dan ritual Robok-robok di Karangan Kecamatan Mempawah Hulu sekitar Maret. Naik dango dan festival Nunu Poe’ di kecamatan Kuala Behe 27 April, kemudian ziarah di Makam Juang Mandor yang dirangkat sendra tari dan lomba memancing pada 28 Juni. “Selanjutnya Festival Budaya Binua Landak (FBBL) di Ngabang para Oktober dan paket wisata HUT RI di Pahauman dan perayaan natal,” papar Lukas.

Daya tarik obyek wisata yang pertama diunggulkan, adalah bmakam juang Mandor yang merupakan wisata sejarah terletak di Kecamatan Mandor, 80 kilometer dari Kota Pontianak dan 90 kilometer dari Kota Ngabang. Disana terdapat monumen perjuangan rakyat Kalbar dalam merebut kemerdekaan tahun 1942-1945, khususnya melawan pendudukan Jepang. Terdapat 10 kuburan massal dengan ribuan korban tokoh masyarakat dan pejuang. “Monumen tersebut diresmikan 28 Juni 1977 dan sudah ditetapkan sebagai monumen daerah Kalbar dengan Perda No.5 tahun 2007 dan setiap 28 Juni diberingati sebagai hari berkabung daerah. Nai ini perlu penataan dan pemeliharan,” kata mantan Kadis Pendidikan Landak ini.
Selanjutnya, yang kedua, obyek wisata gunung sehak yang merupakan wisata alam terletak di kampung Asong Kecamatan Sengah Temila, pada lintasan jalan internasional Pontianak-Kuching-Brunai Darussalam. Disana ada tempat peristirahatan dan pasar tradisional, sehaq sudah memiliki rencana detail tata ruang tahun 2007 oleh Bappeda Landak. “Berpotensi untuk dikembangkan sebagai Eco Tourism dan wisata Kuliner. Dan perlu penataan,” urai Lukas.
Ketiga, Rumah Betang Sahamp, merupakan wisata budaya, terletak di Dusun Sahamp Kecamatan Sengah Temila berjarak 52 kilometer dari Kota Ngabang atau 155 kilometer dari Kota Pontianak. Di sana terdapat sekitar 30 buah rumah yang menyatu atau bahasa dayaknya radangk, dengan kehidupan komunitas adat budaya Dayak Kanayant. “Rumah Betang memiliki daya tarik tersendiri dengan wisatawan mancanegara. Kondisinya saat ini memerlukan rehap,” ungkap Lukas. Yang tak kalah menatik, keempat, Istana kerajaan Landak, merupakan wisata sejarah. Terletak di Dusun Raja Kecamatan Ngabang, merupakan peninggalan kerajaan Landak dengan Raja raden Abdul Khahar. Setiap bulan Februari-Maret diselenggarakan ziarah akbar dan tumpang negeri dengan berbagai kebudayaan dan keadamaan. “Kondisinya perlu perawatan,” ujar Lukas.
Kemudian terakhir kelima, Air terjun banagar merupakan wisata alam, terletak di Desa Perbuak Kecamatan Air Besar, dengan tinggi sekitar 60 meter, didukung oleh kekayaan alam atau hutan serta gua alam dan kekelawar. Sangat berpotensi untuk dikembangkan. “Kondisi belum ditata dan belum didukung dengan prasarana jalan, jembatan, alat transportasi, komuniaski, penginapan, rumah makan dan lainnya,” ungkapnya. (wan)

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak Minsen, SH, meminta kepada seluruh anggota DPRD Landak. Bisa mengembalikan dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), 1 bulan sebelum masa berakhir jabatan anggota DPRD Landak periode 2004-2009. “Kita lihat saja nanti, berdasarkan batas akhir itu apakah ada niat baik rekan-rekan dewan lainnya mau membayar dana TKI,” kata Minsen, kemarin di kantor DPRD Landak, terkait dengan 7 anggota DPRD Landak membayar dana TKI.
Dari klousul ini, artinya paling lambat pada bulan Agustus 2009, seluruh dana TKI yang sudah diambil olah anggota DPRD Landak, harus dibayar. Bila ada anggota DPRD Landak, tidak membayar diserahkan kepada masing-masing pribadi. “Kita minta teman-teman mau melunasi, jangan sampai udah meningalkan DPRD Landak, masih ada untang yang menyangkut, terutama yang tidak terpilih, dan masalah ini tidak bisa dilimpahkan kepada siapapun,” tegasnya.

Sebelumnya Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Landak Drs. Asuardi Daris, MM menyatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2007 tentang tata cara pengembalian dana TKI, disebutkan bahwa setiap anggota dewan baik pimpinan dan anggota wajib mengembalikan anggaran TKI tersebut paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan berakhir. “Sekarang kita tunggu saja apakah mereka ikhlas mengembalikan atau tidak,” tuturnya. (wan)