Kapuas Post Landak

Gawe Dire’

SEBANYAK 114 Pejabat Eselon II dan III dilantik Bupati Landak DR Drs Adrianus AS MSi, Kamis (12/02), kemarin di aula Kantor Bupati Landak. Dalam penegaskan bupati, ia meminta kepada para pejabat eselon II dan III yang telah dilantik kemarin, sedapat mungkin agar bertempat tinggal di Ngabang.
Demkian juga dengan para istri, mantan Alumnus Unpad Bandung ini berharap agar sedapat mungkin selalu mendampinggi suami dan kalaupun karena alasan-alasan tertentu tidak dapat selalu mendampinggi suami, setidak-tidaknya pada waktu diperlukan dapat hadir dalam berbagai kegiatan yang melibatkan ibu-ibu. Ia juga menyoroti agar dapat menjadi tauladan atau panutan dalam melaksanakan disiplin diunit kerja masing-masing. “Yang saya maksudkan adalah mentaati ketentuan masuk dan pulang kerja. Apel pagi sebelum masuk kantor pada pukul 15. 45 WIB sesuai dengan Surat Edaran Bupati Landak yang dikeluarkan beberapa waktu lalu,” tegasnya. (wan/humas)

Kilas
PANWASLU Kabupaten Landak siap menindak lanjuti dan memproses setiap laporan yang memenuhi persyaratan hukum yang masuk. Apakah laporan mengenai ada caleg bagi-bagi doorprize/hadiah, dinyatakan kampanye terselubung, sehingga dianggap curi start. “Namun untuk membubarkan orang banyak, tidak mungkin dilakukan Panwaslu Kabupaten Landak, dan itu adalah tugas Polisi,” kata Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Landak Drs. FK Heryadi, kepada wartawan dua hari lalu di ruang kerjanya.
Seperti biasa, menurut aturan , jika ada Caleg ingin melakukan pertemuan terbuka, sudah pasti harus mendapat ijin pertemuan dari pimpinan desa setempat. “Sekali lagi saya tegaskan, masyarakat dapat memberikan laporan, namnun laporan itu harus memenuhi persyaratan hukum, untuk dapat dipertanggungjawbkan dan masing-masing pelapor bertanggungjawab dengan laporannya itu,” ungkapnya. (wan)

Melainkan Upaya Peningkatan Ekonomi
NGABANG - Pensertisifikasian lahan Pertanian yang akan di lakukan oleh pemda pada lahan pertanian milik masyarakat, merupakan langkah yang cukup baik. kendati selain sebagai kepastian hukum terhadap lahan pertanian khususnya lahan sawah yang ada, program PPBN (Proyek Pembaharuan Agraria Nasional) juga merupakan salah satu program yang berkelanjutan yang artinya bukan hanya terhenti pada kegiatan sertifikasi saja melainkan sampai pada peningkatan perekonomian.
"Mengenai program Redistribusi di Landak untuk tahun 2009 umumnya kita sudah siap. hanyakan sampai saat ini kita belum mendapatkan kepastian di mana-mana saja kegiatan ini akan di laksanakan," ungkap Edy Budiman, dampinggi DD Pangaribuan, Kakan BPN Kabupaten Landak, kepada Kapuas Post Kamis (12/02), kemarin.
Menurutnya, untuk program Redistribusi di Kabupaten Landak akan segera di lakukan kalau saja semuanya sudah rampung terutama mengenai luasan lahan persawahan masyarakat yang akan di sertifikasikan. untuk itu katanya pihak BPN sendiri saat ini masih akan mensingkronisasikan antara kegiatan yang di biayai oleh APBN dan APBD. "Kita masih akan mensingkronisasikan antara Redistrasi yang di biayai oleh APBN dan APBD ini yang masih kita singkronkan," ujarnya. Mengenai kegiatan Redistribusi itu, bukan hanya semata-mata sebagai pembuatan sertifikasi saja, melainkan harus ada akses refong yang artinya lebih mengedepankan upaya peningkatan para petani peserta Redis. karena selama ini menurutnya kegiatan sertifikat yang di ajukan serta di miliki oleh petani itu hanya sebatas sertifikat tanpa ada kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan, kendati itu hanya di miliki oleh masyarakat sehingga hal ini perlu adanya terobosan-terobosan yang sipatnya lebih memberdayakan masyarakat terutama pada bidang perekonomian.
"Untuk program PPBN ini tidak hanya sebatas sertifikat semata, tetapi kita lebih menekankan pada pemberdayaan perekonomian masyarakat, apakah itu melalui sponsor, bapak angkat atau pihak ketiga yang bisa mengarahkan para petani kita yang ada ini nantinya," ungkapnya.
Upaya Pemda Landak mensertifikasikan lahan pertanian tersebut selain untuk memastikan kepastian hukum terhadap lahan yang ada, juag merupakan upaya Pemda agar apa yang sudah di berikan itu dapat merupakan modal bagi petani agar dapat lebih mampu berdaya dan memberikan kontribusi yang lebih baik."Yang kita harapkan memang seperti itu, jadi jangan sampai sertifikat yang sudah ada itu hanya di simpan begitu saja tanpa ada upaya bagaimana sertifikat ini dapat memberikan hasil. makanya kalau di program Redistribusi ini ini sipatnya berkelanjutan dan kiat upayakan agar perkembangan petani ke depannya itu akan dapat lebih baik lagi,'' katanya.
Ia menambahkan untuk program Redistribusi 2009, bukan hanya mengenai kepastian hukum terhadap lahan pertanian milik masyarakat saja yang di wujudkan, melainkan peningkatan tarap perekonomian masyarakatlah harus dapat dikembangkan. (wan)

Tidak Mengetahui Kebun Entris di Kecamatan
NGABANG - Selain tanaman kelapa sawit, tanaman karet merupakan salah satu tanaman yang menjadi primadonan saat ini di daerah Kabupaten Landak. sehingga tidaklah heran kalau hampir di setiap lokasi milik masyarakat bukan hanya di pinggiran kota saja melainkan di seluruh wilayah daerah ini, masyarakat rata-rata sudah memiliki kebun karet. adapun jenis yang saat ini sedang di budidayakan oleh masyarakat adalah tanaman karet unggul sehingga tidak jarang lahan karet alam yang sudah tidak pruduktif lagi kebanyakan sudahdi gusur menjadi lahan baru dengan bibit yang sudah di persiapkan. walaupun dalam pengadaan bibit karet tersebut merupakan kemampuan sendiri, tetapi setidaknya keinginan untuk memiliki kebun karet unggul itu sudah ada di miliki oleh masyarakat. "ini langkah maju bagi masyarakat kiat yang ada di daerah ini, karena kalau belasan tahun yang lalu masyarakat kiat yang ada itu masih mengandalkan kebun karet alam yang hasil produksinya sangat terbatas bahkan sangat sedikit, tetapi kalau sekaragng ini masyarakat kita sudah memiliki kemajuan,"ujar A.Mulianto.
hanya saja yang di sayangkan adalah, terkait dengan adanya program pemerintah daerah yang memberikan bantuan berupa kebun entris di setiap kecamatan itu tidak banyak di ketahui oleh masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang harus mencari ke daerah luar hanya untuk mendapatkan Entris. padahal ungkapnya program yang di luncurkan oleh Pemda ini merupakan hal yang sudah cukup lama hanya yang mengherankan kenapa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan perkebunan entris tersebut. "Ini yang saya tidak habis pikir kenapa masyarakat tidak tahu di mana ada kebun entris itu, seharusnya kan masyarakat itu tahu di mana lokasinya. kalau beginikan artinya tidak Nyambung, yang kita pertanyakan kenapa informasi ini bisa tidak nyambung saya berbicara beginikan banyak mendengar keluhan dan rasa heran dari masyarakat," ujar Aktivis LSM Gerak reformasi Landak.
Ia menilai seharusnya dengan keberadaan kebun entris yang ada di setiap kecamatan ini, seharusnya dapat di beritahukan pada seluruh masyarakat sehingga masyarakat yang ada di daerah atau di perdesaan bahkan di daerah terpencil akan dapat mengetahui keberadaan kebun entris yang ada di kecamatan tersebut. Sedangkan selama ini katanya, masyarakat yang ada itu kebanyakan masih tidak mengetahui sehingga untuk mendapatkan entris saja harus membeli ke daerah luar.
"Saya harapkanlah kepada pihak terkait harus dapat menginformasikan ini kepada lapisan masyarakatlah karena selama ini masyarakat kita masih banyak yang tidak mengetahui kalau di kecamatannya itu sudah ada kebun entris, kasian dong masyarakat yang giat ternyata masih harus membeli entris di luar dan mudah-mudahan kedepannya tidak lagi seperti ini," pintanya. (wan)

* Kedepan Landak Wajib Punya PN
NGABANG- Kepala Rutan (Rumah Tahanan, red) Landak M. Sanni, S.Sos, M.Si mengatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pembenahan-bembenahan, baik menyangkut segala aspek, termasuk sarana dan prasarana lainnya. “Dalam waktu dekat ini kita akan segera mengoperasionalkan Rutan Landak, laporan kesipana inipun sudah saya kirim ke Kanwil, termasuk ke bapak bupati sudah dikirim, ” kata Sanni, kemarin kepada wartawan, disela-sela pelantikan pejabat eselon II dan III di Ngabang.
Sambil mempersiapan yang lain, pihaknya sambil menunggu langkah dari Kanwil untuk memindahkan nara pidana dari Kota Mempawah, yang mana asal wilayah hukumnya adalah Kabupaten Landak.
Ia juga mengatakan sampai sejauh ini Pengadilan Negeri Landak belum ada, proses pradilan jadi terganggu. Artinya mereka ini harus di kirim ke Kota Mempawah. Oleh karena itu, operasionalnya Rutan Landak nara pidana yang sudah diputus hukumnya dari wilayah Landak, baru kita tarik untuk ditempatkan ke Rutan Landak. Sebaliknya untuk tahanan mungkin yang bisa ditampung adalah A1 (Tahanan Polisi, red), karena kalau A2, proses Kejaksaan agak susah. “Inilah yang masih menjadi kendala kita, sebab masih harus ke Mempawah,” tukasnya.
Maka dari itu, wajib hukumnya ada pembangunan Pengadilan Negeri (PN) Landak, dan bila selama tidak dibangun Pengadilan Negeri Landak, selamanya pula terjadi kendala, dan itu akan terjadi terus-menerus. “Pengisian Rutan, mungkin skala prioritas pertama adalah nara pidana. Mereka yang sudah diputus hukumnya di Mempawah asal Landak kita bawa ke Rutan Landak,” jelasnya.
Menyinggung lokasi PN? Sanni menjawab, sudah disampaikan bupati, kalau lahan itu sebelumnya ada, tapi ada sesuatu hal maka terjadi keterlambatan. Pihak terkaitpun meminta lokasi PN lebih kondusif. “Kalau tidak salah di Pal 5, sudah disiapakan lokasi PN Landak,” ujarnya seraya mengakui sarana dan prasarana yang belum memadai seperti sarana keamanan seperti Senjat Api (Senpi) dan sebagainya, sudah kita usahakan pinjam di LP Pontianak, termasuk perlengakapan dapur. (wan)

* Kedepan Landak Wajib Punya PN
NGABANG- Kepala Rutan (Rumah Tahanan, red) Landak M. Sanni, S.Sos, M.Si mengatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pembenahan-bembenahan, baik menyangkut segala aspek, termasuk sarana dan prasarana lainnya. “Dalam waktu dekat ini kita akan segera mengoperasionalkan Rutan Landak, laporan kesipana inipun sudah saya kirim ke Kanwil, termasuk ke bapak bupati sudah dikirim, ” kata Sanni, kemarin kepada wartawan, disela-sela pelantikan pejabat eselon II dan III di Ngabang.
Sambil mempersiapan yang lain, pihaknya sambil menunggu langkah dari Kanwil untuk memindahkan nara pidana dari Kota Mempawah, yang mana asal wilayah hukumnya adalah Kabupaten Landak.
Ia juga mengatakan sampai sejauh ini Pengadilan Negeri Landak belum ada, proses pradilan jadi terganggu. Artinya mereka ini harus di kirim ke Kota Mempawah. Oleh karena itu, operasionalnya Rutan Landak nara pidana yang sudah diputus hukumnya dari wilayah Landak, baru kita tarik untuk ditempatkan ke Rutan Landak. Sebaliknya untuk tahanan mungkin yang bisa ditampung adalah A1 (Tahanan Polisi, red), karena kalau A2, proses Kejaksaan agak susah. “Inilah yang masih menjadi kendala kita, sebab masih harus ke Mempawah,” tukasnya.
Maka dari itu, wajib hukumnya ada pembangunan Pengadilan Negeri (PN) Landak, dan bila selama tidak dibangun Pengadilan Negeri Landak, selamanya pula terjadi kendala, dan itu akan terjadi terus-menerus. “Pengisian Rutan, mungkin skala prioritas pertama adalah nara pidana. Mereka yang sudah diputus hukumnya di Mempawah asal Landak kita bawa ke Rutan Landak,” jelasnya.
Menyinggung lokasi PN? Sanni menjawab, sudah disampaikan bupati, kalau lahan itu sebelumnya ada, tapi ada sesuatu hal maka terjadi keterlambatan. Pihak terkaitpun meminta lokasi PN lebih kondusif. “Kalau tidak salah di Pal 5, sudah disiapakan lokasi PN Landak,” ujarnya seraya mengakui sarana dan prasarana yang belum memadai seperti sarana keamanan seperti Senjat Api (Senpi) dan sebagainya, sudah kita usahakan pinjam di LP Pontianak, termasuk perlengakapan dapur. (wan)

Kilas
JANJI Bupati Landak DR Drs Adrianus AS MSi, akan melantik segera pejabat Eselon III dan II, paling lambat sebelum tanggal 15 Februrai 2009, akhirnya ditepati. Terbukti hari ini Kamis tanggal 12 Februari 2009, sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Landak diambil sumpah janji dan pelantikannya.
Seperti isi surat Bupati Landak Nomor: 870/41/BKD-B, tanggal 10 Februrai 2009, yang menyatakan sehubungan dengan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pejabat selon II b, III a dan III b, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, diharapkan kehadiran kepala dinas, kepala kantor, kepala badan dan sebagainya, pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2009, pukul 09.00 wib, bertempat di Aula Kantor Bupati Landak. “Saya juga diundang untuk pelantikan besok (hari ini red), tapi saya sendri tidak tahu, apakah saya masih menjabat Kakan Arpusda Kabupaten Landak,” aku Drs. FK. Heryadi, kepada wartawan, Rabu (11/02), kemarin di ruang kerjanya. (wan)

Gawe Dire’
SEJAK dua hari lalu, Rabu-Kamis kemarin Bupati Landak DR Drs Adrianus AS Msi melantik beberapa Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Menyuke. Rabu (10/02) bupati melantik Yakobus Kades Angkaras, Sanusi Kades Ladangan, Anus Kades Ongkol Padang, Jongnam Kades Ansang. Selain itu bupati juga melantim Kades Ta’as, Kades Mamek, dan Kades Darit. Sedangkan Kamis (11/02), kemarin bupati melantik Kades Sidan, Kades Songga dan Kades Beriang Mayun.
Beberapa hal yang disampaikan bupati berkaitan dengan kinerja Kades diantaranya adalah Pemerintah Desa bersama BPD, wajib menyusun Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Desa, Program Kerja Tahunan Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. “Disamping sebagai landasan bagi desa dalam melaksanakan program-program pembangunannya, Peraturan Desa tersebut juga sebagai salah satu syarat dalam pencairan ADD,” katanya.
Diingatkan juga kepada Kades untuk berhati-hati, adil, mengutamakan musyawarah, selalu dan tetap berpegang pada peraturan yang ada serta berusaha untuk transparan dalam melaksanakan tugasnya sehingga memungkinkan untuk meminimalisir konflik yang mungkin muncul.
Bupati juga mengingatkan peran Istri Kades dalam menunjang tugas-tugas Kades dan hasrat berorganisasi Kepala Desa selaku warga Negara yang memang dibolehkan sepanjang tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
“Akan tetapi perlu diperhatikan, bahwa loyalitas Saudara adalah satu, yaitu kepada benang merah hierarki Pemerintahan yang sah yaitu dengan rentang kendali KEpala Desa-Camat-Bupati-Gubernur-Presiden, dan bukan lebih loyal kepada selain itu,” tegasnya. (wan/humas)

* Seharusnya Ada Sedikit Kebijakan Dari Pemda Dan Polisi
NGABANG- Acung jempol buat aparat penegak hukum , terutama apart Kepolisian Resor Landak. Akhir-akhir ini mereka terus gencar melancarkan razia kayu yang dianggap tidak memiliki surat menyurat lengkap alias kayu illegal loging. Namun dari sekian banyak kasus yang mereka dapat, masih dipertanyakan pula komitmennya sejauh mana menindak lanjuti hasil razia, dan terkesan masih pilih kasih dalam razia-razi atau operasi illegal loging.
Demikian dikatakan Gunawan, Pemerhati Perkayuan Kabupaten Landak, kepada sejumlah wartawan, Kamis (11/02), kemarin di Cafe Bougenvile Ngabang. Diungkapkannya selama ini ada kesan masyarakt umum tidak boleh berusaha dibidang perkayuan, sedangkan oknum aparat penegak hukum boleh menjalan bisnis perkayuan. “Saya sangat menyesalkan masyarakat yang benar-benar tidak ada punya pekerjaan tidak boleh,” katanya.
Ia juga mengatakan, permasalahan kayu “Berlian”, yang kini sudah ada Perda Provinsi Kalimantan Barat, menyangkut penjulan untuk daerah lokal, tidak dipermasalahkan. Sebaliknya yang terjadi di wilayah Kabupaten Landak, Perda itu tidak berlaku, malah akhir-akhir ini Polisi merazia perdagangan kayu “Belian”. Malah beberapa waktu lalu aparat kepolisian berhasil merazia kayu “Belian” milik warga Ngabang, dan Barang Bukti (BB) ada di Polsek Ngabang. Khasusnyapun sekarang kita tidak tahu sampai dimana, apakah diproses atau hilang begitu saja.
Dikatakannya, pekerjaan kayu ini memang sudah menjadi lapangan pekerjaan dari sebagian besar masyarakat Landak. Tapi banyak masyarakat mengeluh karena banyaknya penangkapan kayu tersebut. “Masyarakat pekerja kayu takut kehilangan pekerjaannya jika penangkapan kayu semakin marak. Padahal penjualan kayu di Landak ini bersifat lokal, untuk keperluan masyarakat setempat, bahkan untuk membangun gedung-gedung sekolah, perkantoran dan bangunan lainnya,” katanya.
Selain itu, beberapa pengusaha perkayuan di Landak juga ikut aturan main dalam bermain kayu ini. Namun untuk meminta surat-surat yang menyangkut perkayuan, sering tidak disanggupi oleh instansi terkait. “Pernah ada seorang pengusaha kayu datang ke Dishutbun Landak untuk meminta surat. Tapi instansi itu tidak bisa memberikan surat yang dimaksud. Saya mengira surat izin perkayuan yang dibuat instansi tersebut khusus untuk pengusaha kayu yang skala besar. Sedangkan pengusaha kayu kecil, tidak diizinkan untuk membuat surat yang dimaksud,” ceritanya seraya meminta seharunya Pemda dan Kepolisian membuat satu kebijakan, agar usaha kayu lokal bisa manfaatkan.
Bahkan, lanjutnya, ada pengusaha kayu berskala besar meminta surat izin keterangan asal usul kayu dari Kepala Desa (Kades) setempat. Tapi ketika kayu hendak dibawa dan pengusaha bersangkutan ingin meminta surat izin kepada Kades, tapi Kades sering tidak berada ditempat. “Inipun suatu hambatan. Kita berharap Kades harus mendukung masyarakat kita, jangan ketika mau diperlukan, tapi Kades bersangkutan tidak ada ditempat,” harapnya.
Ia juga meminta kepada aparat kepolisian, ia juga mengingatkan supaya tidak tebang pilih didalam menertibkan bisnis perkayuan ini. Intinya polisi jangan main tangkap terhadap kayu ini. (wan)

NGABNG- Bupati Landak DR Drs Adrianus AS MSi, belum lama lalu ketika menghadiri pada Konferensi Kabupaten (Konkab) PGRI Landak ke II, Jumat (6/2) di aula Dinas Pendidikan Landak mengatakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi mempunyai kewenangan untuk menggiring anggotanya pada beberapa hal. “Pertama, penetapan dan penegakan kode etik guru. Kedua, pemberian bantuan hokum kepada guru. Ketiga, pemberian perlindungan profesi guru. Keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru dan kelima, memajukan pendidikan nasional,” katanya.
Menurut Bupati, dengan adanya organisasi profesi, setiap anggota mendapat perlindungan dalam mewujudkan profesionalitasnya secara menyeluruh dan efektif dalam suasana rasa aman dan kondusif. “PGRI sebagai organisasi perjuangan, merupakan perwujudan bagi wadah para guru dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan dan membela hak azasinya baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara dan pemangku profesi keguruan. Lewat wadah ini, PGRI diharapkan untuk mampu mewujudkan memperjuangkan anggotanya pada profesionalitas demi pendidikan yang bermutu,” ujarnya.
Selain itu, PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan merupakan wadah perjuangan hak-hak azasi guru sebagai pekerja. PGRI berfungsi untuk melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan hak azasi guru sebagai pekerja, terutama dalam kaitan dengan kesejahteraan. “Dalam konsep yang lebih luas, kesejahteraan mempunyai makna sebagai suatu kondisi kehidupan yang utuh, seimbang dan wajar. Perwujudan kesejahteraan secara utuh ditopang oleh 5 pilar yakni imbalan jasa, rasa aman, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan karir dan pribadi,” katanya.
Sebagai salah satu kelompok profesi yang mengabdi dibidang pendidikan, para guru harus bertekad membangun kembali bangsa dan Negara Indonesia yang saat ini dilanda krisis global. Guru turut membentuk SDM untuk masa depan sebagai pelaksana dan penanggungjawab pembangunan. “PGRI bertugas membina serta mengembangkan sikap, perilaku dan keahlian para guru agar mampu melakukan tugas dengan baik, bertanggungjawab dan dapat diandalkan,” ingat Bupati.
Ia juga menegaskan bahwa guru bukan hanya sekedar mengajar kompetensi dasar yang perlu dikuasai anak didik. Akan tetapi juga bertanggungjawab atas pembentukan karakter anak didik agar menjadi SDM yang kompeten, berilmu, berwatak, bermoral, demokrasi dan bertanggungjawab. (wan)

NGABANG - Kegiatan exspose pra servey yang di lakukan oleh 3 perusahaan perkebunan kelapa sawit di aula Bappeda Rabu (11/02) kemarin merupakan langkah awal mengenai kegiatan perusahaan tersebut. Dimana kegiatan exspose itu sendiri adalah hasil dari kegiatan dalam program pencanangan lahan yang di lakukan oleh pihak perusahaan terhadap informasi lahan.
Adapun ketiga perusahaan tersebut masing-masing PT.BMP, PT.PMM dan PT.PAS., ketika perusaaahn berlokasi di Kecamatan Ngabang, Jelimpo, Kuala Behe, Air Besar dan Kecamatan Banyuke.
Plt Bappeda Yoh Yon Ferry mengatakan bahwa kegiatan informasi lahan adalah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui atau salah satu menemukan gambaran tentang lahan yang ada di daerah tersebut, sehingga kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang awal sebelum perusahaan memasuki tahap kegiatan yang berikutnya. "Inikan merupakan kegiatan awal dan masih banyak lagi kegiatan sesuai dengan tahap-tahap berikutnya, karena melalui kegiatan ini perusahaan akan bisa mengetahui sejauh mana dan bagaimana keadaan lahan yang di proleh di daerah ini," ujarnya.
Kendati dalam kegiatan informasi pencanagan lahan ini juga pihak perusahaan harus dapat melakukan berbagai pengkajian yang juga langsung pada masyarakat sehingga hasil servey ini juga akan dapat menunjukan kepastian yang dapat di gunakan oleh pihak perusahaan untuk perijinan berikutnya terutama untuk penyusunan perijinan AMDAL dan perijinan berikutnya.
Kegiatan yang di ikuti oleh seluruh Tim TP2KP (Tim Pengawas dan Pelaksana Kegiatan Perkebunan) Kabupaten Landak, camat Ngabang, Kuala Behe, Air Besar dan Banyuke serta kepala Desa dan tokoh masyarakat dari kecamatan yang bersangkutan. selain itu juga hadir pihak BPN dan Hutbun.
Ditempat berbeda, Kosmas Bidang Perkebunan Dinas Hutbun Kabupaten Landak mengungkapkan, sebagai leading sektor yang membidangi perkebunan menegaskan, sebagai dinas yang menangani bidang perkebunan pihaknya secara tegas mengharapkan agar Tim TP2KP.
Lebih mempertegas keberadaan lahan atau lokasi yang ada terutama pada oerusahaanyang baru sajaakan beroperasi di daerah ini. apalagi katanya lokasi yang akan di ambil oleh 3 perusahaan ini adalah merupakan bekas perusahaan lama sehingga hal ini perlu adanya ketegasan sehingga tidak tumpang tindih dan tidak adanya terkesan tumpang tindih. "Kita dari Hutbun yang juga sebagai sebagai leading sektor yang membidangi perkebunan sangat mengharapkan ketegasan dari Tim TP2KP apalagi lahan yang akan di kerjakan oleh perusahaan inikan Exs perusahaan lama dan ini harus ada kepastian, kita tidak mau kita di hutbun yang jadi sasaran kalau ada permasalahan. karena kalau ada masalah bukan BPN atau instansi lainnya yang kena sasaran tetapi kiat di hutbun yang jadi sasaran masyarakat," tegasnya.
Pihaknya mengharapkan adanya kepastian dari Tim TP2KP untuk memastikan agar kedepannya tim ini harus turun ke lapangan untuk menentukan tapal batas antara perusahaan yang abru dengan perusahaan yang lama sehingga pada saat melakukan kegiatan nanti antara ke dua perusahaan yang ada akan dapat melakukan kegiatan dengan tenang tanpa ada masalah. "hal ini kita lakukan adalahsemata-mata jangan sampai ada masalah di kemudian hari. walaupun sekarang ini kita susah tetapi nantinya kita sudah tenang kita dapat tidur nyeyak. artinya kita berharap nantinya perusahaan yang ada ini dapat berjalanbaik dan tidak ada hambatan ini yang kiat harapkan," pintanya.
Sesuai dengan permintaan Kadis Hutbun, agar sebelum perusahaan bertindak lebih jauh maka segalanya harus di pastikan sehingga nantinya tidak mengundang kontroversi baik antara perusahaandengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. kendati katanya upaya ini adalah upaya untuk meningkatkan tarap perokonomian serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat maka sudah sepantasnyalah semuanya di atur agar dapat berjalan baik dan seimbang.
Sementara itu pihak perusahaan melalui Rafel Susanto, berharap agar apa yang sudah di utarakan oleh pihak Dinas Hutbun Kabupaten Landak dapat di lakukan. "Kita dari pihak perusahaan memang cukup serius makanya kita berharap agar apa yang di katakan oleh Pak Kosmas itu dapat kita lakukan bersama terutama patok batas antara perusahaan itu harus jelas karena misi kita adalah membangun dan ingin agar masyarakat kita yang ada itu dapat lebih baik dari sekarang demi kemajuan daerah kita di Landak ini," pintanya.
Harapan serupa juga datang dari camat dan Kades yang ada sehingga pada kegiatannya mengenai ketentuandan kepastian batas antara perusahaan yang lama dengan yang baru akan di tentukan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan itu nanti akan dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan. (wan)

Foto Lepas
Jalan lintas negara/provinsi berlobang yang melintas wilayah Kabupaten Landak. Tidak bisa diperbaiki mengunakan APBD, ini terkait atas penegasakan BPK dan KPK, kepada bupati/wali kota se Indonesia belum lama lalu di Jakarata.

Gawe Dire’

SETELAH melantik para Camat, Pj Camat dan Pj Sekcam, giliran pejabat eselon II dilingkungan Pemkab Landak akan segera dilantik. Dijadwalkan sebelum 15 Februari ini, pejabat eselon II tersebut akan dilantik. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Landak Adrianus Asia Sidot. “Pejabat-pejabat eselon II yang akan dilantik banyak pejabat mutasi. Para pejabat eselon II yang akan dilantik ini ada juga pejabat yang sudah ikut Diklatpim. Pada umumnya mereka minimal sudah ikut Diklatpim III. Inipun salah satu pertimbangan juga,” ujar Bupati kepada waretawan, Jumat (6/2) di aula Kantor Bupati Landak.
Dikatakannya, nama-nama pejabat eselon II yang sudah diusulkan ke Gubernur Kalbar, juga sudah mendapat persetujuan dari Gubernur. Namun demikian, dari sekian banyaknya pejabat eselon II yang diusulkan itu, memang ada yang tidak disetujui Gubernur. “Saya sendiri belum melihat nama-nama pejabat eselon II yang sudah disetujui Gubernur. Tapi yang jelas minggu depan, entah hari Senin, Selasa sampai hari Jumat, nanti kita tentukan waktunya, pejabat-pejabat eselon II sudah kita lantik,” katanya.
Selanjutnya, kata Bupati, akan dilantik juga pejabat eselon II b dan III a. Diusahakan pelantikan terhadap para pejabat eselon II b dan III a bisa dilakukan bersamaan. “Karena ada perubahan-perubahan terutama tentang eselonering. Seperti di kecamatan, Camat ini eselon III a. Sedangkan Sekcam kalau dulu IV a, sekarang naik jadi III b,” jelasnya.
Kemudian, di tingkat Kabupaten, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Asisten masih eselon II b. Sedangkan eselon III rata-rata sekretaris di SKPD dan di sekretariat daerah maupun sekretariat DPRD, kepala bagian tetap III a. “Jadi Kabid dan segala macam atau inspektur pembantu pejabat III b. Kemudian, ada surat dari Mendagri yang mengatakan bahwa khusus untuk Bappeda, eselonnya akan ditinjau kembali, sehingga mungkin nanti eselon Bappeda mungkin lebih tinggi daripada eselon SKPD yang lain. Pertimbangannya karena fungsi dan peran Bappeda strategis, sebagai perencana daerah yang bersangkutan,” katanya. (wan)

Kilas

KEPALA Desa ( Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),dan pegawai Negeri Sipil (PNS) jangan jadi tim sukses, salah satu caleg. Ini sangat penting demi tegaknya pesta demokrasi terakbar di tahun 2009.
“Rasa persatuan dan kesatuan hidup rukun dan damai di masyarakat hurus di pertahankan, kita berharap kades, BPD dan PNS jangan jadi tim sukses, apalagi jadi pengurus Partai dalam pesta Demokrasi pemilihan Umum (Pemilu) yang akan kita hadapi sekarang ini, di khawatirkan bisa memecah belahkan masyarakat antar pendudung calon. Kades, BPD dan PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis, apapun alasannya, apalagi selalu hadir dalam acara sosialiasi caleg,” kata Syaiful.D, salah satu tokoh masyarakat Desa Mandor.
Syaiful berharap masyarakat dan pemerintah setempat dapat bertindak tegas jika kades nya terlibat dalam tim sukses. Karena caleg Berbagai macam cara untuk memperoleh suara agar menang, tampa menyadari masyarakat jadi korban. “Caleg yang mempunyai modal besar tentu mudah mempaatkan Kades dan BPD menjadi tim sukses karena punya uang,” imbuhnya. (wan)

Dewan Adat Jelimpo Akan Munculkan 1 Tradisi Kesenian Khusus
JELIMPO - Setelah di Lantik pada tanggal 31 desember 2008 lalu, ketua dewan adat kecamatan jelimpo Marhaki beserta jajarannya saat ini masih akan melakukan berbagai pembenahan yang terkait dengan kegiatan organisasi tersebut terutama mengenai masalah adat istiadat yang ada di kecamatan jelimpo termauk rencana kerja kedepannya. Menurut Marhaki ketua Dewan Adat terpilih kepada Kapuas Post Senin (09/10) kemarin mengungkapkan, saat ini pihaknya masih akan melakukan langkah awal yakni persiapan pembentukan dan pengukuhan terhadap para pengurus yang ada di 7 binua yang ada di daerah kecamatan jelimpo.
"Langkah awal kita saat ini adalah, kita masih akan melakukan berbagai persiapan terutama pembentukan dan setelah itu di lakukan pengukuhan terhadap pengurus adat yang ada di daerah kecamatan jelimpo ini," Ujarnya.
kendati selama ini ungkapnya pihaknya juga masih akan melakukan berbagai pengumpulan data mengenai keberdaan adat-istiadat yang ada di 7 binua yang ada. karena katanya dari semua adat yang ada di daerah ini akan di rekrut agar dapat menjadi salahsatu dekumen yang dapat selalu di lestarikanke depannya.
"Di Kecamatan Jelimpo inikan ada 7 binua dan dari 7 binua ini juga akan ada beragam adat istiadat dan budaya, dan ini akan kita ambil dulu dan kita lakukan pendataan. dan setelah rampung nanti kita juga akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk membicarakan bagaimana upaya ke depan," ungkapnya.
Mengenai pemberlakuan adat yang berlaku di Kecamatan Jelimpo akan menggunakan satu adat-istiadat yang sudah merupakan perpaduan dan keputusan yang akan di lakukan bersama-sama.
Untuk saat ini di daerah ini ada mempunyai ketetapan dua adat - istiadat yang selalu di pakai oleh masyarakat adat terutama dalam proses hukum adat terhadap penyelesaiankasus yaitu adat tail dan rial. sehingga ke depannya hal tersebut tidak mungkin dapat di berlakukan tetapi semestinya harus ada di antara salahsatu yang tidak di pakai.
"Selama ini masyarakat kita masih menggunakan dua kebiasaan yaitu real dan tail tetapi nantinya kita tidak bisa memkai semuanya, tetapi cukup satu saja yang kita pakai, ya tergantung dari kesepakatanlah bagaimana nantinya," paparnya. sementara itu lanjutnya yang juga di dampingi oleh sekertarisnya Asun DM mengungkapkan, di sisi Kebudayaan Seni pihaknya juga sudah merencanakan khusus untuk kecamatan jelimpo akan di lakukan ada satu kesenian yang akan di pilih menjadi salah satu kesenian khas untuk kecamatan jelimpo. sehingga lewat kesenian ini nanti kecamatan ini akan dapat di kenal dengan salah satu kesenian yang merupakan prioritas kesenian khusus. "Ini akan kita pilih nanti mana yang cocok sebagai kesenian khusus.
Misalnya Notokng yang berasal dari daerah Angan atau kesenian lainnya yang di anggap layak sebagai kesenian khusus kecamatan ini akan kita pilih menjadi salah satu ciri khas kecamatan. dan lewat kesenian ini maka di kecamatan jelimpo kakan dapat di kenal melalui hal ini," harapnya.
Terkait adanya program tersebut, pihaknya juga akan melakukan pembentukan salah satu sangar yang juga akan menjadi salah satu kelompok yang kan menangani kesenian tersebut," ungkapnya hanya saja katanya segala sesuatunya sampai saat ini tentu masih akan memerlukan penanganan dan musyawarah bersama masyarakat.
Sekecil apapun keputusan yang di hasilkan haruslah berasal dari keputusan bersama sehingga nantinya tidak menimbulkan berbagai polemik dan keberadaan berbagai program kerja tersebut akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang di harapkan bersama. (wan)

NGABANG- Wajah ceria terpancar di raut 119 CPNS dari tenaga honorer Tahun 2007. Pasalnya, Jum’at (06/02/09), menerima SK CPNS, di aula Kantor Bupati Landak.
Dalam arahannya bupati mengatakan telah kita dengar bersama laporan Kepala BKD Kabupaten Landak, bahwa rekrutmen CPNS Kabupaten Landak ini telah melalui beberapa tahapan, yang merupakan proses terangkai dan tidak dapat dipisahkan satu sama dengan lainnya, yaitu tahapan itu adalah tahap landasan hukumnya, yaitu penetuan formasi. Selanjutnya penerimaan dab seleksi administrasi berkas, permohonan NIP kepada BKN di Jakarta dan pengangkatan sebagai laon CPNS. “Tahapan itu harus dilalui dalam rangka kita mencari CPNS yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas di era keterbukaan, profesionalisme, persaingan local dan regional, bahlan globalisasi, dan memerlukan kemampuan dan skill yang tinggi,” kata bupati. Dalam penyerahakan SK pengangkatan menjadi CPNS, ada beberapa hal yang ditekankan bupati, diantaranya status saudara sekarang adalah sebagai CPNS, mengandung arti bahwa sudara belum menjadi Pegawai Negeri (PN). “Ini masih ada kemungkinan anda gagal menjadi PNS, karena tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi PNS penuh,” jelas bupati.
Sebagai CPNS, lanjut mantan Kadis Pendidukan Landak ini, sudara akan dibebani dengan status harus menjadi tauladan bagi masyarakat dalam segala hal: tingkah laku, kepatuhan dalam peraturan hokum, moral, kesejahteraan keluarga, dll. “Semuanya harus dijalani PNS dalam kondisi apapun, itulah yang ideal,” ungkap Adrianus.
Selain itu bupati menegaskan hendaknya CPNS harus dapat melaksanakan tugas dengan baik dan menerima penempatan yang telah dientukan secara apa adanya. Tidak menuntut fasilitas yang bukan menjadi haknya sebagai CPNS. “Mulai sekarang tanamkan dalam hati masing-masing akan berusaha CPNS yang baik yang mengabdi bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepetingan yang lebih luas, yaitu kepentingan organisasi dan kepentingan daerah,” tandasnya. (wan/humas)

Perhatikan Kesehatan Masyarakat
NGABANG - Kemajuan pembangunan yang begitu cepat dan pesat secara tidak langsung akan dapat merubah kondisi alam dan lingkungan yang ada. kendati resiko seperti itu tetap akan merupakan salah satu ancaman yang akan terjadi setiap saat karena sudah merupakan resiko dari perkembangan yang ada. Menurut pengamatan A.Mulianto.SE.MM, selain perubahan yang akan terjadi di lingkungan, perubahan itu juga akan terjadi pada tatanan kesehatan melalui sungai yang merupakan sumber air bersih yang kerap mengalami pencemaran sebagai akibat dari aktifitas yang di lakukan terutama pada daerah yang merupakan sasaran pembangunan perkebunan. "Memang satu sisi hal ini memang sudah resiko dan sebagai akibat dari pembangunan yang ada dan ini memang tidak dapat terhindarkan karena memang ini yang di butuhkan saat ini. hanyakan paling tidak kita bisa memperkecil resiko tersebut," ungkapnya.
oleh karena itu kata Aktifis LSM Gerak Kabupaten Landak ini, kondisi mengenai kekurangan sarana air bersih bagi masyarakat yang ada di daerah ini ternyata masih cukup tinggi bahkan hampir sejumlah daerah di daerah yang ada di daerah yang ada di daerah pedalaman bahkan juga termasuk beberapa desa yang ada di daerah pinggiran kota saja masih belum ada terdapat sarana air bersih yang memadai. padahal katanya, kalau di lihat dari kondisi air sungai yang ada di daerah pada sejumlah desa ini memang sudah sangat memprihatinkan bahkan sudah dapat di katakan sudah tidak layak untuk di konsumsi. "Saya merasa prihatin ketika melihat kondisi seperti ini, sungai yang di harapkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih, sudah tercemar akibat limbah PETI belum lagi kita melihat dari sisi akibat dari aktifitas perkebunan di mana juga sudah terjadi perubahan terutama pada sungai yang merupakan sumber air bersih bagi masyarakat yang ada di daerah kawasan tersebut," ungkapnya.
Hanya yang di sayangkan hingga saat ini ternyata masih banyak daerah yang tidak memiliki sarana Air bersih, sehingga kalau saja pada saat musim kemarau tiba, terpaksa masyarakat yang ada di daerah yang memang belum ada memiliki hal ini akan sangat merasa tersiksa dan kwalahan hanya untuk mendapatkan sumber air yang bersih dan layak untuk di konsumsi.
"Bagaimana mungkin kalau seperti air di sugnai belantian saat ini, itu dapat di katakan layak di konsumsi, sementara sarana air bersih sampai saat ini belum ada mereka miliki, belum lagi kita lihat di desa lainnya kondisi airnya juga sama seperti itu juga tidak ada sarana air bersih, yang kita harapkan itukan paling tidak dalam satu desa itu minimal lah harus ada sarana air bersih terutama bagi desa yang memang membutuhkan," pintanya.
Apalagi katanya, hal ini sangat berkaitan dengan kesehatan bagi masyarakat yang ada di daerah ini. karena bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan terutama pada saat musim kemarau yang merupakan saat yang paling rentan akan terjadi berbagai penyakit sehingga hal inilah yang harus dapat di perhatikan oleh Pemda.
terkait dengan kondisi ini maka seraya juga sangat berharap agar Pemda Landak dapat memprioritaskan daerah yang memang sangat membutuhkan sarana iar bersih, hal ini di lakukan hanya semata-mata untuk mengantisipasi agar kebutuhan akan air bersih yang di butuhkan oleh masyarakat ini akan dapat tercapai serta dapat memenuhi standar kesehatan masyrakat yang ada terutama pada lingkungan yang sumber airnya sudah tercemar. "Saya rasa ini sudah harus di lakukan kita jangan menunggu sudah terjadi sesuatu baru akan di bangun sementara kalau belum ada terjadi ya diamkan saja. ini sudah kebutuhan bukan lagi sebagai pelengkap kita mintalah itu kasian masyarakat kita untuk mendapatkan air bersih saja susah,"pintanya. (wan)

Hanya Menunggu Pertemuan Dengan Pemda
JELIMPO - Persiapan atministrasi maupun verifikasi data tentang syarat-syarat petani peserta plasma di PT.DLP Jelimpo sudah dapat di selesaikan dengan baik dan tanpa adanya tekanan dari manapun. kendati persiapan tersebut memang sudah di lakukansejak lama guna menyongsong untuk pembagian plasma terhadap sejumlah petani peserta plasma, termasuk koperasi yang ada juga sudah memiliki SPK.
Kepada Kapuas Post, Ir. M. Syahrizal Irwan DM. PT DLP Wilmar Group yang di dampingi oleh Stepanus Anen ketua tim Verifikasi Plasma PT.DLP, Senin (09/02) kemarin mengungkapkan, satu-satunya perusahaan yang ada di wilmar group yang sudah siap dengan pembangian Plasmanya adalah PT.DLP sedang yang lainnya masih dalam tahap persiapan. "Ini kenyataan kita sudah siap dengan pembagian plasma kepada masyarakat, makanya jauh hari hal ini memang sudah kita persiapkan terlebih dulu supaya ke depannya setelah di bagikan tidak akan ada menimbulkan kontroversi dengan masyarakat," ungkapnya.
Sedangkan mengenai kegiatan menyongsong persiapan tersebut katanya, pihaknya juga sudah melakukan berbagai pendataan termasuk Verifikasi terhadap data penduduk yang menyerahkan lahan serta persiapan lainnya. dan ini juga sudah dapat di selesaikandengan baik tanpa ada hambatan apapun dari pihak masyarakat. "pendataan sudah kita lakukan pendataan ini memang kita lakukan langsung pada masyarakat bagi yang tidak jelas akan kita perjelaskan supaya nantinya tidak ada yang tidak jelas," ungkapnya. kendati dari semua program yang sudah di rencanakan sejak lama juga sudah dapat di selesaikan dengan baik dan hanya menunggu pelaksanaanselanjutnya. sedangkan mengenai keberadaan Koperasi plasma yang ada, menurutnya saat ini koperasi yang ada juga sudah memiliki SPK bahkan juga sudah memiliki perijinan sehingga hal ini akan dapat mempermudah berbagai kegiatan yang nantinya kan di lakukan.
"Mengenai pola pembagian plasma, kita sesuai dengan anjuran Dinas Hutbun (Pemda) yaitu sistim pembagian Saham bukan pembagian kebun. karena semua kegiatan yang akan kita lakukan di perusahaan ini kita pedomani sesuai dengan perda Pemda Kabupaten Landak mengenai perkebunan," jelasnya.
Untuk itu katanya, Mengenai pelaksanaan penerapan Perda khusus di PT. DLP sudah di laksanakan dan tidak ada masalah. hanya saja dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan segera melakukan pertemuan dengan departemen Plasma dan Pemda Landak sehingga selesai pertemuan tersebut maka pembagian plasma tersebut kan dapat langsung di bagikan dengan masyarakat peserta plasma.
Sementara itu menurut Stepanus Anen ketua tim verifikasi Plasma PT.DLP mengatakan, dalam melaksana kegiatan yang di lakukan terutama verifikasi data peserta plasma yang secara langsung di lakukan terhadap masyarakat memang dapat berjalan dengan baik yang artinya seluruh masyarakat yang ada di daerah ini dapat menerima bahkan sangat setuju dengan langkah yqng sudah di ambil oleh pihak perusahaan. "Umumnya tidak ada masalah, bahkan masyarakat sangat setuju dan menyambut baik program ini. karena kita langsung turun ke desa dan dusun. kita tidak mau nantinya ini akan menimbulkan permasalahanbagi masyarakat kiat yang ada. yang kita maukan adalah bagaimana supaya sekarang ini semuanya baik dan sampai nantipun ini akan selalu baik, kalaupun ada masalah ya, selesaikanlah sekarang jangan menunggu nanti," jelasny.
Selain kegiatan pendataan yang memang sudah rampung, Anen menambahkan, pembentukan kelompok petani peserta plasma yang ada di PT.DLP juga sudah selesai di bentuk terutama pada semua daerah yang ada di kawasan perkebunan PT.DLP. Sehingga mengenai program ini masyarakat hanya menunggu pembagian plasma dari pihak perusahaan. (wan)

FOTO LEPAS:
Tanggal 6 Februari 2009, Bupati Landak DR Drs Adrianus AS MSI, melantik 12 camat dan 1 Sekcam di aula Bupati Landak. Kegiatan ini juga dihadiri seluruh Pejabat teras Pemerintah Kabupaten Landak.

Gawe Dire’

DRS. Lukas Kanoh MM terpilih sebagai ketua terpilih sebagai Ketua PGRI Kabupaten Landak setelah konfercab PGRI di Ibu Kota Kecamatan Ngabang, Sabtu (07/02) siang di aula Diknas Kabupaten Landak. Sedangkan Jongy SPd, terpilih sebagai wakil ketua dan sekertaris Asep. Hasil pemungutan suara para anggota PGRI seluruh Kecamatan di Bumi Intan ini berlangsung LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia).
Sebelumnya jabatan Ketua PGRI Kabupaten Landak Drs Lukas Kanoh, MM. Artinya dengan menjadi kembali Ketua PGRI Kabupaten Landak periode 2009-2014, Kadis Pendidikan Kabupaten Landak, menjabat sebagai Ketua PGRI Kabupaten landak kedua kalinya. “Setiap kecamatan telah mengajukan calon, sehingga aspirasinya bisa diserap,” kata Lukas Kanoh.
Ia juga mengakui, sebenarnya dirinya telah memberikan kesempatan kepada pihak lain maju sebagai kandodat Ketua PGRI Kabupaten Landak. Namun, karena masih dipercayai kembali menjadi ketua PGRI Kabupaten Landak, Lukas kanoh akhirnya meberima amanah tersebut. (wan)

Kilas
KEPALA Desa ( Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),dan pegawai Negeri Sipil (PNS) jangan jadi tim sukses, salah satu caleg. Ini sangat penting demi tegaknya pesta demokrasi terakbar di tahun 2009.
“Rasa persatuan dan kesatuan hidup rukun dan damai di masyarakat hurus di pertahankan, kita berharap kades, BPD dan PNS jangan jadi tim sukses, apalagi jadi pengurus Partai dalam pesta Demokrasi pemilihan Umum (Pemilu) yang akan kita hadapi sekarang ini, di khawatirkan bisa memecah belahkan masyarakat antar pendudung calon. Kades, BPD dan PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis, apapun alasannya, apalagi selalu hadir dalam acara sosialiasi caleg,” kata Syaiful.D, salah satu tokoh masyarakat Desa Mandor.
Syaiful berharap masyarakat dan pemerintah setempat dapat bertindak tegas jika kades nya terlibat dalam tim sukses. Karena caleg Berbagai macam cara untuk memperoleh suara agar menang, tampa menyadari masyarakat jadi korban. “Caleg yang mempunyai modal besar tentu mudah mempaatkan Kades dan BPD menjadi tim sukses karena punya uang,” imbuhnya. (wan)