Kapuas Post Landak

Siapa Yang Bertanggung Jawab?
NGABANG - Kerusakan jalan poros dari Pal 6 menuju ke perkebunan baik ke kebun maupun ke PKS milik PTPN XIII PIR V Ngabang kabupaten Landak yang sampai saat ini masih tetap belum ada perbaikan, merupakan salah satu hambatan yang bukan hanya terhadap kepentingan masyarakat semata melainkan juga terhadap kepentingan pihak perusahaan yang ada di daerah ini.
A. Saidan Ameng, salah satu tokoh masyarakat Ngabang mengatakan bahwa sebenarnya kerusakan jalan yang menghubungkan apakah menuju perkebunan maupun ke pabrik milik PTPN XIII Ngabang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan serta jalanp oros yang menjadi jalan penghubung antara desa- desa yang berada di wilayah perkebunan ini juga sudah menjadi tanggung jawab perusahaan itu sebenanrnya. Hanya saja yang terjadi selama ini apa yng di harapkan itu semuanya tidaklah berjalan sesuai dengan aturan.


"Yang ada sekarang inikan nampaknya antara Pemda dan pihak perusahaan nampaknya kurang sinergi. Yang dalam hal ini apakah miskomunikasi sehingga tidak mengetahui sama sekali dalam rangka ketentuan jalan ini," katanya.
Apabila permasalahan ini di pertanyakan pada pihak perusahaan khususnya PTPN bahwa kewenangan perbaikan jalan ini sudahdi serahkan kepada pemerintah, tetapi sebaliknya kalau saja di tanyakan kepada pemerintah khususnya Pemda Landak tentu saja mash akan berpedoman pada kewenangan perbaika jalan ini ada pada pihak PTPN.
"Inikan karena mereka sudah bayar pajak tetapi pajak tersebut tidak masuk di Kabupaten melainkan masuk di propinsi. akhirnyakan Pemda Landak merencanakan pembangunan Kabupaten karena untuk merencanakan pembangunan jalan inikan dananya dari mana," terangnya.
Hanya yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana pihak Manajemen PTPN XIII PIR V Ngabang itu dapar berkordinasi dengan Pemda agar dana pajak atau PPH yang ada ini dapat di tarik untuk membangun maupun merehap kerusakan yang ada. karena selama ini katanya, permasalahan jalan ini agaknya menjadi permasalahan yang tidak dapat di pecahkan. "Sekarangkan kacau jadinya jalan poros dari pal 6 menuju Nahaya itu harus di bangun tetapi sampai sekarang tidak di bangun bahkan baru-baru ini kacau masalah jalan karena pada musim penghujan jalan di gusur akhirnya ribut tiap hari mobil di tarik pakai exapator jadi jangankan mau melakukan pengaspalan untuk pengerasan saja susah," paparnya.
Apalagi ungkapnya, mengenai perbaikan jalan sudah 100 persen di serahkan kepada petani plasma. padaha seharusnya jalan blok antar kebun ini menjadi tanggung jawab PTPN di sisi lain seharusnya pihak PTPN menjadi pembinan petani plasma sesuai dengan perjanjian awal. makanya pihak PTPN XIII juga meminta adanya kebun Inti yang akan di gunakan untuk pembiayaan keperluan yang ada. Namun sekarang 100 persen hal ini sudah di serahkan kepada pihak petani plasma kacuali masalah pengusuran jalan.
Untuk itu menurutnya pihaknya juga sudah mengusulkan agar pihak PTPN dapat membangun jalan poros menuju Nahaya kepada DPR sejak lama, tetapi ampai sekarang tidak ada tanda-tanda bahwa hal tersebut akan di lakukan.
"Kalau mengenai pembangunan jalan ini Para petani sudah bersedia menyerahkan lahan maupun batang sawitnya di gusur untuk kepentingan jalan yang penting dana untuk pembangunan ini ada, tetapi sampai skarang juga belum ada," tuturnya.
Menanggapi kerusakan jalan yang ada mulai dari Pal 6 apakah menuju ke Pabrik maupun menuju Kantor kebun PTPN XIII PIR V Ngabang, sudah menjadi tanggung jawab pihak PTPN karena perkebunan tersebut adalah milik BUMN kacuali perusahaan tersebut milik BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) maka kewenangan jalan itu menjadi tanggung jawab Pemda Landak. Karena di sisi lai yang terpenting dalam kegiatan ini adalah jalan mengingat jalan ini merupakan sarana yang sangat mendukung keberhasilan terhadap usaha di bidang perkebunan. selain itu Seraya meminta kepada Pemda dan PTPN dalam rangka Replanting ini di harapkan jalan poros dari yang dari pal 6 ke Nahaya itu harus di bangun apakah pembangunan itu melalui Dana APBD maupun APBN silakan saja di atur oleh Pemda bersama pihak PTPN. (wan)

Tersangka Dikenal Licin, Susah Diburu
Punya Istri Dua, BB Ditemukan 8 Buah Ekstasi
NGABANG-Seorang pria Bandar pil ekstasi Sabtu (8/5/09) sektar pukul 01.00 wib, berhasil diringkus Unit Satuan Reskrim Polsek Ngabang atau Polsek Kota Ngabang. Operasi ini berhasil dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Ngabang. AIPTU. P. Simanjuntak, ditambah beberapa anggota Polsek Ngabang. Dari tangan tersangka polisi menyita 8 butir pil ekstasi senilai 2 juta rupiah.
Kerja keras polisi untuk menangkap seorang Bandar ekstasi bernama Ak (42), warga asal Parit Bamgseng Gg. Rapi Indah Siantan Pontianak, akhirnya membuahkan hasil. Tersangka ditangkap saat membawa 2 butir pil ekstasi di jalan simpang Sertu Desa Tebedak Kecamatan Ngabang.

Tersangka sendiri sudah menjadi target operasi karena kerap memasok pil haram ini ke tempat hiburan malam diwilayah dalam Kota Ngabang. Biasanya tersangka menjual pil ekstasi seharga dari harga 200-250 ribu rupiah per butir.
Selain menyita 8 butir pil ekstasi pilisi juga mengamankan sebuah HP merek Nokia, dan uang tunai 200 ribu, hingga saat ini polisi juga masih mengembangkan kasus ini.
Kepada Kapuas Post Kapolres Landak AKBP Drs. Tony EP Sinambela M.Si, melalui Kapolsek Ngabang AKP. A. Ramdani mengatakan tersangka Ak, termasuk target operasi, dan ia tergolong licin, sehingga polisi memerlukan waktu menangkapnya. Dan terbukti, kerjasa keras polisi membuahkan hasil, Sabtu dinihari tersangka Ak berhasil dibekuk Tim Reskrim Polsek Ngabang.
“Dari pengakuan tersangka dia datang dari Pontianak pada Jum’at sekitar pukul 10.00 wib. Karena sudah ada pembeli melalui via Hp, diputuskan untuk menjualnya disalah satu tempat hiburan dalam Kota Nagabang. Pas dia sedang mau menjua barang itu, keburu ditangkap polisi,” kata A. Ramdani.
Dalam penangkapan, lanjut A. Ramdani, tersangka sempat melakukan perlawan, untunglah karena jumlah anggota memadai, polisi akhirnya berhasil melumpuhkan tersangka, yang saat itu ditemukan barang bukti dalam gengaman tangganya berupa 2 butir ekstasi. Dari pengembangan, kalau tersangka juga masih menyimpan beberapa buah butir ekstasi di tempat penginapany bernama “ATR”, ditemukan ada 6 butir ekstasi. “Tersangka mengaku, dari 8 butir ekstasi, 1 butir adalah stok lama, sedangkan sisanya 7 butir adalah stok belian baru di daerah Kota Pontianak tepatnya daerah Beteng,” beber mantan Kapolsek Mandor ini, didampinggi P. Simanjuntak.
Sementara itu Nia (30) istri kedua dari tersangka Ak, ketika ditanya Kapuas Post, hanya bisa pasrah, jika suaminya itu diproses secara hukum terkait perdagangan barang haram ekstasi dalam Kota Ngabang. “Saya sekarang bingung om, anak masih kecil-kecil, kedepannya bagaimana nantinya saya,” tanya ibu dua anak ini, kesemuanya jenis laki-laki, pertama berumur 9 tahun dan yang kedua umur 3 tahun.
Ditanya apakah memang sudah tahu, usaha suaminya berjualan ekstasi? Nia mengatakan awalnya pada tahun 1996 tidak mengetahui suaminya usaha ekstasi, tapi setelah 1 tahun terakhir sudah mengetahui kalau suaminya usaha ekstasi, ungkapnya seraya mengaku sadar, saat ini menjadi sitri kedua, dan di Kota Pontianak ada istri tuanya. (wan)

GENGURUS Dekranasda Landak periode 2009-2012, Kamis (7/5) lalu di aula Kantor dilantik Bupati Landak Adrianus Asia Sidot. Bupati saat itu menyematkan pin yang bertuliskan aku cinta produk Indonesia kepada ketua Dekranasda Landak Ny. Maria Bernadetha Adrianus. Penyematan pin inipun sebagai tanda dimulai kampanye pemakaian produk-produk Indonesia kepada masyarakat, khususnya di Landak. “Jadi saat ini kita mulai mengkampanyekan supaya masyarakat Landak mencintai produk Indonesia. Dengan demikian produk-produk dalam negeri juga mendapatkan pasar di dalam negeri,” ujar Bupati yang ditemui usai melantik pengurus Dekranasda Landak.

Dikatakannya, dalam kondisi sekarang ini, pangsa pasar luar negeri hampir tertutup. Namun peluang pangsa pasar dalam negeri justru terbuka lebar. “Nah, sekarang tinggal bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memakai produk Indonesia,” katanya.
Disinggung banyaknya peredaran barang-barang Malaysia yang ada di pasar Landak, ia mengatakan hal ini memang sudah diatur oleh Departemen Perdagangan dan Bea Cukai. Namun kalau kedua instansi ini tidak mengizinkan barang luar negari masuk ke dalam negeri, tentu barang luar negeri tidak akan bisa masuk ke dalam negeri. “Sekarang tinggal bagaimana kita membuat kesadaran bagi masyarakat untuk memakai produk dalam negeri. Oleh karena itu saya juga mengimbau kepada para pejabat khususnya di lingkungan Pemkab Landak supaya juga memakai produk Indonesia,” harapnya. (wan)

NGABANG- Salah satu komuditi tanaman pangan yang menjadi andalan Kabupaten Landak adalah tanaman Jagung. Karena areal yang tersedia, anemo masyarakat yang tinggi, dan harga jual jagung realif baik, guna peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu areal komuditi tanaman Jagung menjadi sentra Kabupaten Landak itu ada di Desa Tunang Kecamatan Mempawah Hulu.

“Daerah ini menjadi salah satu tempat sentra tanaman Jagung yang dicanangkan Bupati Landak DR Adrianus AS pada tahun 2008 lalu,” kata Kadis Pertanian Kabupaten Landak, Ir. Pa’du Palembong, kepada Kapuas Post, kemarin di ruang kerjanya.
Sampai saat ini, kata Pa’du, perkembangan tanaman jagung di Desa Tunang sangat mengembirakan, dimana setiap bulan mengalami peningkatan dari segi produksi mupun areal tanaman jagung. Perkembangan ini juga tidak hanya ada di Desa Tunang, akan tetapi diikuti beberapa desa lainya turut menanam tanaman jagung, bahkan target untuk Desa Tunang dan sekitarnya areal tanaman jagung diperluas sekitar 800-1000 ha. “Target areal penanaman tanaman jagung yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah Landak sekitar 2100 ha, diluar swadaya petani. Hasil dengan korealsi beberapa Kelompok Tani dan PPL, tanaman jagung menjadi minat petani, tugas Disatan saat ini, katanya bagaimancaranya menjaga harga jagug stabil dan menguntungkan bagi petani,” jelasnya.
Apalah artinya, jika produksi selalu tinggi, tapi petani tidak mendapat keuntungan, dengan sendirinya produkdi ini secara perlahan komuditi andalan Landak ini ditinggalkan petaninya. Makanya, bupati sudah mencarai jalan keluar bagaimana harga-harga jagung ini layak untuk diterima para petani, upaya itu yang kita lakukan salah satunya dengan kemitraan dan kehadiran koperasi. “Dari hasil evaluasi kita bahwa di Desa Tunang produksi jagung sangat memuaskan. Oleh karena itu Gapoktan di Desa Tunang “Patika” mengundang bupati, melakukan panen raya ke dua kalinya dan sekaligus nanati juga disiis dnegan acara diskusi dalam rangka pengembangan pertanian,” bebernya.
Bantuan Pemerintah Daerah Kabupatenda Landak melalui agribisnis juga tidak monokultur, pada tahun lalu disumbangkan 30 ekor sapi, untuk mitegrasi dengan komuditi jagung, dengan harapan sapi tumbuh dengan baik, kotoran sapi untuk peningkatan tanah dan jagung.
Pengembagan tanaman jagung ini tidak hanya dikembangkan di Desa Tunang, melaikan termasuk Kecamatan Menyuke, Menjalin, Sompak, Sengah Temila dan Ngabang. “Rencananya panen raya jagung sekitar akhir Mei atau awal Juni 2009, dan itu waktu yang tersedia oleh bupati,” katanya. (wan)

NGABANG - Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan sarana fisik seperti pembangunan Gedung sekolah baru, rehap total maupun rehap ringan untuk tahun 2009 ini di harapkan dapat di perbaiki mengingat pembangunan terhadap sarana pendidikan ini terutama di daerah pedalaman khususnya di Kabupaten Landak beberapa tahun lalu rata-rata terkesan asal - asalan sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurut penuturan A.Mulianto,SE.MM kepada kapuas Post kamis (07/05) kemarin. Setelah pihaknya melakukan exspidisi ke daerah pedalaman terutama di beberapa kecamatan yang daerahnya tergolong masih terpencil, sangat terlihat sekali kebanyakan pembangunan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan.
"Kita sudah melakukan perjalanan ke kecamatan dan kampung-kampung yang masih terkategori terpencil dan cukup jauh dari ibukota Kecamatannya apalagi dari Kota Ngabang. rata-rata pembangunan itu sangat tidak sesuai dengan harapan ini yang kita lihat," ujarnya.
Menurut Aktivis Lsm Gerak Kabupaten Landak ini, hal seperti ini sebenarnya akan menimbulkan kerugian pada kita semua bukan hanya semata-mata pada masyarakat yang beradadi daerah di mana bangunan itu ada. tetapi akan berdampak pada mutu fasilitas yang ada di daerah ini juga. Sehingga ke depannya Seraya meminta kepada Dinas terkait maupun pihak Pemda agar dapat lebih meningkatkan baik mutu maupun kualitas pembangunan yang ada di daerah.
"Yang harus kita lihat bukan letak daerahnya yang jauh dari pengawasan dan sulit di jangkau. tetapi kita mestinya berpedoman pada peningkatan SDM Generasi. dan peningkatan tersebut hanya akan ada apabila dukungan fasilitas yang memadai bukan yang ada pada Gambar bangunan itu baik ternyata setelah di bangun jauh berbeda. lagi pula pembangunan ini sudah jelas memakan biaya atau anggaran mencapai ratusan juta tetapi hasilnya ini yang menjadi pertanyaan,"tukas pria Jebolan Universitas Trisakti ini.
Seraya meminta untuk pembangunan gedung Sekolah yang akan datang ini khususnya pada tahun 2009 agar pungsi pengawasan apakah dari Pemda maupun Dinas Pendidikan dapat lebih di tingkatkan, sehingga hasil dari pembangunan ini akan dapat lebih baik dari tahun-tahun yang sudah lewat.
Bagaimanapun juga, tambahnya, upaya peningkatan baik mutu maupun kualitas pendidikan di kumandangkan kalau saja tidak di dukung dengan fasilitas apakah itu berupa fasilitas gedung dan perlengkapannya tidak sesuai ini juga akan menjadi faktor hambatan untuk meraih predikat tersebut. (wan)

NGABANG- Bupati Landak DR Adrianus AS berharap dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak sebesar Rp. 441 juta yang telah digunakan, diminta untuk dikembalikan.
Ini dikatakan bupati, karena ajuan surat pemberitahuan sudah diberikan kepada Sekreatris DPRD Landak, pada tanggal 20 Agustus tahun 2008 yang lalu. ”Ini merupakan hasil temuan BPK RI, supaya meminta kepada seluruh anggota dewan di seluruh Indonesia segera mengembalikan dana TKI dan Dana Operasional (DO), termasuk DPRD Kabupaten Landak. Menindak lanjuti hasil temuan ini, saya sudah mengirim surat kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Landak. Tanggal berapa persisnya saya lupa, tapi yang jelas surat itu sudah kita sampaikan di DPRD Kabupaten Landak,” kata bupati, usai melantik kepengurusan Dekranasda Kabupaten Landak, Kamis (07/05/09), di auala Kantor Bupati Landak.
Bupati mengatakan jika memang anggota DPRD Kabupaten Landak belum ada niat untuk mengembalikan dana TKI itu, sudah jelas, itu adalah tanggungjawab sepenuhnya dengan 35 anggota dewan bersangkutan, terlebih bagi anggota dewan yang sudah kena Pergantian Antar Waktu (PAW). “Inikan ada aturannya, jika memang mereka tidak mau membayar, pasti ada tindak lanjut proses hukum,” jelasnya.
Ada anggapan beberapa anggota dewan, bahwa aturan pemerintah itu menjebak mereka? “Pendapat itu sah saja, namanya aturan, kita tegakkan, dan aturan itu jelas, kalau ada aturan baru, itulah yang kita pakai. Kalau rekomendasi BPK RI meminta dikembalikan, saya komitmen minta dikembalikan dana TKI itu. Makanya saya menyurati ketua DPRD Kabupaten Landak,” imbuhnya.
Sementara itu Sekretaris DPRD Landak Drs. Asuardi Daris, MM, ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya menegaskan sampai siang kemarin pihaknya belum dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Landak. “Malah kita tidak tahu akan ada kunjungan Kasat Reskrim menindak lanjuti masalah dana TKI yang digunakan anggota DPRD Landak,” akunya.
Asuardi Daris juga menambahkan Surat Bupati Nomor 700/641/TL-T/ITKAB/2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang surat perintah kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Landak untuk segera meralisasikan dana Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Sekwanpun lantas menindaklanjuti untuk mengirim surat pemberitahuan kepada anggota DPRD Landak sebanyak 3 kali. Tapi surat Sekwan itupun tidak digubris penyambung lidah rakyat ini “Pengunaan dana ini pada APBD tahun 2005, sedangkan Dana Operasional dewan sudah dikembalikan sekitar Rp. 52. 080.000, tinggal menunggu pengembalikan dana TKI saja, ” tandasnya. (wan)

NGABANG- Bupati Kabupaten Landak DR Adrianus AS menyatakan kehadiran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Landak periode 2009-2013, merupakan satu momentum bangkitnya kerajinan-kerajinan rakyat yang ada di Kabupaten Landak.
Demikian dikatakan bupati, ketika melantik kepengurusan Dekranasda Kabupaten Landak, Kamis (7/5/09), kemarin di auala Kantor Bupati Landak.

Ini, kata mantan Kadis Pendidikan Landak, menjadi salah satu modal kita, khususnya upaya kita untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, yang berbasis kegiatan oleh rakyat itu sendiri. Mengapa hal ini penting, karena Dekranasda adalah satu wadah atau lembaga yang diharapakan bisa melakukan pembinaan pengembagan, pemasaran, dana atpokasi terhadap potensi-potensi masyarakat khusussnya dibidag kerajinan di Kabupaten Landak. “Kalau kita kaji masalah kerajinan, ketika melihat kehidupan masyarakat, dan untuk saat ini memang produk kerajinan ini baru dalam batas oleh masyarakat sendiri, demikian juga kualitas masih asal-asalan. Seperti tikar pandan, hanya untuk duduk, tidur , dengan begitu, ya sudah. Yang penting asal ada, demikin juga kerja yang lian, pada hal ini satu potensi, kalau kita lihat di daerah terhadap hasl kerajinan dengan baik kerajinan ini menjadi mata pencarian masyarakat, kalau kita lewat dari Bandung, Ciajanjur, Puncak, Bogor, kiri kanan jalan disepajang jalan nampak selalu kerajinanm dari kerabah, dari tanah liat, lebih-lebih di daerah Provisni Bali, orang melihat sepotong kayu beda dengan orang Kalimantan, di Bali dia bisa menaksir menghasilkan uang berapa, tapi kalau kita di Kalimantan melihat kayu, kayu bagus hanya ntuk bahan bakar kayu api, padahal ini menjadi sumber , dengan mengingkatakan nilai kayu, menjadi benda seni yang bernilai tinggi. Seperti aat ini di KM 20 Ngabang, salah satu bentuk bukti, mungkin dari kacamata orang tidak punya nilai apa-apa, dengan sentuhan seni yang tinggi, daya kreatipis tinggi, harga yang di hasilkan lebih dari 5 juta, sepeti itu yang kita harapkan, kalau orng Bali, Jabar dan Jateng, cari bahan kerajinan susah, tapi dikita berlimpah ruah, kayu apa saja ada, kita sering pergi kemana-mana paling-paling gantung kunci, kipas dan sebagainya, paling tidak harga 1 buh 5000 atau 1000, mereka susah carinya, tapi dikita pergi kehutan banyak, tapi tak ada yang melakukan itu, ternasuk banmbu, rotan, padan banyak sekali yang masih banyak dan murah, dan mudah dicari, seperti ini menjadi potensi, dengan dilantiknya Dekranasda harus punya program untuk mengembangkan hal seperti ini.
Selain itu, tamb hanya, pembinaan terhadap pengerajin bisa terarah, pembinaan selama ini dilakukan Perindagkop Kabupaten Landak, tapi karena masyarakat ini masih pola pikir belum maju, masih tradisional, memang agak susuah untuk memajukan rakyat kita. “Tapi ini tantangan jangan kita sebagai pembina jangan patah semangat. Pak Jaidu juga sering bicara dengan kita, baru pelantihan bulan lalu sudah bubar, yang gerjakan UPR Babanto itu adalah orang Jawa, tdak ada orang kita, makanya untuk merubah mentalitas orang kita memerlukan waktu, “ imbuhnya. (wan)

Kompetisi Turnamen Member F One Cup I Anjungan 2009
NGABANG- Satu lagi prestasi yang membangkan masyarakat Kabupate Landak dibidang olahraga futsal. Tim Futsal Gladiator Ngabang Kabupaten Landak, belum lama lalu merebut juara II Kompetisi Turnamen Member F One I Anjungan 2009, setelah dikalahkan Jet Loss dari Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak, melalui drama adu finalti skor 3-3, menjadi 9-10, pada final di lapangan Futsal One Anjungan, dari tanggal 1-6 Mei 2009.

Tim yang asuh Camat Ngabang Julimus, S.IP, dan di menejeri Acang L, telah mampu menjadi inspirator bagi pecinta futsal khususnya di Kota Ngabang untuk berkompetisi di level-level yang lebih tinggi lagi. Tim ini yang di motori oleh Mulyanto tersebut, telah mampu memberikan perlawanan yang sengit kepada lawan-lawannya.
”Meskipun kita berlatih di lapangan rumput hijau, tapi itu semunya tidak menyurutkan semangat pantang menyerah mereka dalam berkompetisi turnamen member F One Cup I Anjungan 2009,” kata Acang L, menjawab Kapuas Post, kemarin.
Dalam kesempatan bahagia ini, Acang L tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Camat Ngabang Julimus dan rekan-rekan donator lainnya serta para simpatisan yang telah banyak memberikan sumbangan materi da saran-sarannya. Sehingga tim ini mampu bersaing dan maju ke gran final setelah mengalahkan lawan-lawannnya yang banyak pengalaman terutama dibidang olahraga futsal, yang telah menjamur diseluruh kabupaten dan kota seluruh Kalimantan Barat.
“Kita berharap mudah-mudhan tidak lama lagi aka nada rekan-rekan kita yang mau dan mampu mengadakan dan menyediakan sarana olahraga futsal di dalam Kota Ngabang. Mengingat hanya di Kabupaten Landak yang masih belum memiliki lapangan futsal yang layak,” tandasnya.
Hal senada dikatakan salah seorang pemain futsal Gladitor, Soleh Iskandar, baginya kehadiran lapangan futsal sangat berarti bagi kelangsungan hidup olahraga tersebut. Setidaknya, dengan kehadiran lapangan futsal akan menambah semangat untuk berlatih. “Kita minta kepada yang mamu dan mampu serta peduli olahraga terutama futsal, sudah saatnya di Kota Ngabang memiliki lapangan futsal. Kita tidak boleh kalah dengan daerah-derah lain,” harapnya. (wan)

GRTT Ada Aturannya
NGABANG - Aktifitas Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan hamparan lahan cukup besar untuk lahan perkebunan, sudah di pastikan akan melibatkan banyak lahan milik masyarakat. Sehingga untuk melakukan pembebasan lahan tersebut memang terkadang akan menuai beberapa permasalahan yang pasti akan terjadi antara masyarakat di salah satu daerah dengan pihak investor.

Plt Kadis Bunhut Kabupaten, Vinsensius,S.Sos.MMa, kepada Kapuas Post belum lama ini di sela-sela kegiatan ekspos PT. Hilton Duta Lestari (HDL) di Aula Bappeda Kabupaten Landak menyebutkan, semestinya pihak investor dalam rangka melakukan pembebasan lahan milik masyarakat harus mengikuti aturan yang sudah di tetapkan.
"Yang kita harapkan adalah semua investor dalam melakukan pembayaran GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) itu harus mengikuti anturan yang ada dan sudah menjadi ketetapan," ujarnya.
Hanya saja tegasnya, yang perlu di ingat oleh masyarakat adalah, GRTT bukan harga pembelian tanah tetapi hanya merupakan ganti rugi terhadap tanaman maupun Uang jasa yang di bayar oleh pihak perusahaan kepada masyarakat. Namun hal tersebut, pembayaran untuk lahan produktif dan non produktif tentu saja ada perbedaan tetapi lahan masyarakat walaupun hanya berupa semak blukar tanpa ada tanaman yang bearti itu tetap kan di bayar hanya sesuai dengan ketentuan.
"Apapun sipatnya kalau lahan milik masyarakat apakah itu lahan yang produktif maupun produktif tetap harus di GRTTkan, ini di lakukan adalah merupakan balas jasa kepada masyarakat yang sudah memelihara hutan ini tapi perlu di ingat ini bukan di beli, kalau di beli tetap menggunakan per meter," paparnya.
Hanya antara lahan masyarakat yang memiliki tanaman seperti karet atau tanaman lainnya dengan lahan yang hanya berupa semak belukar tentu akan ada perbedaannya.
Hal ini di lakukan adalah semata - mata selain menghargai jasa masyarakat terhadap lahannya yang selama ini selalu di pergunakan, apakah untuk ladang maupun kegiatan lainnya.
"Kalau masyarakat kitakan khususnya masyarakat adat memang aktivitas ladang berpindah ini merupakan tradisi yang da sudah sejak turun temurun, dan ini tidak bisa di katakan ilegal atau bagaimana karena aktifitas ini tidak memang sudah sejak nenek moyang sudah ada," ujarnya.
Lagi pula kegiatan ladang berpindah yang di lakukan oleh masyarakat ini hanya di lakukan selama satu tahun sedangkan untuk lahun selanjutnya akan berpindah ke tempat lain.
Selain itu katanya, kegiatan ini juga merupakan kegiatan peremajaan hutan, karena setelah kegiatan ladang masyarakat sudah tidak di lakukan dalam waktu yang singkat maka keberadaan hutan ini kembali tumbuh dengan subur dan kembali menjadi hutan yang baik.
Lebih juah dia mengungkapkan, mengenai GRTT yang seharusnya tetap di bayar oleh pihak perusahaan kepada masyarakat memang sudah semestinya di lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kendati hal ini juga demi kepentingan pihak perusahaan maupun mengindari hal-hal yang tidak di inginkan. Permasalahan yang sangat sering terjadi ini selalu gara-gara pembayaran ganti rugi sehingga masyarakat yang ada di daerah kawasan yang menjadi sasaran pembangunan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan tersebut menjadi enggan untuk menyerahkan lahannya kepada masyarakat yang pada akhirnya akan mempersulit perusahaan ini mendapatkan lahan.
"Saya yakin kalau semua ini kita lakukan dengan benar sesuai dengan aturan yang ada maka semua kegiatan yang akan kita laksanakan akan dapat berjalan baik dan tidak akan menuai permasalahan dan ini hanya semata-mata demi kelancaran aktifitas yang kita lakukan," pintanya. (wan)

NGABANG - Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan sarana fisik seperti pembangunan Gedung sekolah baru, rehap total maupun rehap ringan untuk tahun 2009 ini di harapkan dapat di perbaiki mengingat pembangunan terhadap sarana pendidikan ini terutama di daerah pedalaman khususnya di Kabupaten Landak beberapa tahun lalu rata-rata terkesan asal - asalan sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut penuturan A.Mulianto,SE.MM kepada kapuas Post kamis (07/05) kemarin. Setelah pihaknya melakukan exspidisi ke daerah pedalaman terutama di beberapa kecamatan yang daerahnya tergolong masih terpencil, sangat terlihat sekali kebanyakan pembangunan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan.

"Kita sudah melakukan perjalanan ke kecamatan dan kampung-kampung yang masih terkategori terpencil dan cukup jauh dari ibukota Kecamatannya apalagi dari Kota Ngabang. rata-rata pembangunan itu sangat tidak sesuai dengan harapan ini yang kita lihat," ujarnya.
Menurut Aktivis Lsm Gerak Kabupaten Landak ini, hal seperti ini sebenarnya akan menimbulkan kerugian pada kita semua bukan hanya semata-mata pada masyarakat yang beradadi daerah di mana bangunan itu ada. tetapi akan berdampak pada mutu fasilitas yang ada di daerah ini juga. Sehingga ke depannya Seraya meminta kepada Dinas terkait maupun pihak Pemda agar dapat lebih meningkatkan baik mutu maupun kualitas pembangunan yang ada di daerah.
"Yang harus kita lihat bukan letak daerahnya yang jauh dari pengawasan dan sulit di jangkau. tetapi kita mestinya berpedoman pada peningkatan SDM Generasi. dan peningkatan tersebut hanya akan ada apabila dukungan fasilitas yang memadai bukan yang ada pada Gambar bangunan itu baik ternyata setelah di bangun jauh berbeda. lagi pula pembangunan ini sudah jelas memakan biaya atau anggaran mencapai ratusan juta tetapi hasilnya ini yang menjadi pertanyaan,"tukas pria Jebolan Universitas Trisakti ini.
Seraya meminta untuk pembangunan gedung Sekolah yang akan datang ini khususnya pada tahun 2009 agar pungsi pengawasan apakah dari Pemda maupun Dinas Pendidikan dapat lebih di tingkatkan, sehingga hasil dari pembangunan ini akan dapat lebih baik dari tahun-tahun yang sudah lewat.
Bagaimanapun juga, tambahnya, upaya peningkatan baik mutu maupun kualitas pendidikan di kumandangkan kalau saja tidak di dukung dengan fasilitas apakah itu berupa fasilitas gedung dan perlengkapannya tidak sesuai ini juga akan menjadi faktor hambatan untuk meraih predikat tersebut. (wan)

Dewan Minta Pemda Menyikapi Guru Jarang Mengajar
SEABAD sudah bangsa kita melalui sebuah fase historis berjargon kebangkitan nasional. Dinamika bangsa pun mengalami pasang-surut. Dunia pendidikan yang notabene menjadi basis pencerahan peradaban bangsa pun telah mengalami fase-fase bersejarah dan telah banyak menghasilkan out-put yang turut mewarnai dinamika perjalanan hidup bangsa dari generasi ke generasi.

Heri Irawan, Ngabang
KITA tidak bisa mengingkari sebuah kenyataan bahwa pendidikan menjadi sebuah entitas yang akan sangat menentukan nasib masa depan bangsa. Namun, secara jujur harus diakui, dunia pendidikan kita masih carut-marut. Persoalannya makin rumit dan kompleks, baik yang berkaitan dengan masalah suprastruktur maupun infrastrukturnya.
Sementara itu, di tingkat praksis, banyak kalangan menilai, dunia pendidikan kita belum juga bergeser dari persoalan klasik. Pergantian kurikulum, anggaran pendidikan, profesionalisme guru, atau ujian nasional merupakan beberapa contoh persoalan klasik yang terus mengundang perdebatan dari tahun ke tahun.
Seperti dituturkan anggota DPRD Kabupaten Landak Markus Amid, S.Th, khususnya dunia pendidikan Kabupaten Landak, masih jauh dari harapan orang banyak, terutama menyikapi dunia pendidikan di daerah pedalaman Bumi Intan.
Masalah dunia pendidikan inipun tak henti-henti selalu disuaran melalui Fraksi-Farksi di DPRD Kabupaten Landak, termasuk juga fraksi lainnya. “Saya akui setiap tahun memang ada peningkatan untuk dunia pendidikan di Kabupaten Landak. Tapi, kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan sekolah-sekolah daerah pendalaman yang tidak genah, seperti ada guru ditugaskan ke daerah pedalaman tidak mau negjara,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) ini.
Selain itu, masih ditemukan sekolah-sekolah sampai saat ini, oknum gurunya masuk pada saat ulangan umum, da juga guru masuk mengajar 2-3 bulan sekali. Kenyataan ini, menjadikan Pemerintah Kabupaten Landak, untuk membuka mata, dalam rangka Hardiknas pada tanggal 2 Mei lalu. “Keprihatinan ini harus kita tanggapi serius oleh Bupati Landak, bersama dewan, duduk bersama-sama mencari solusi terbaik, bagaimana kedepan agar dunia pendidikan Kabupaten Landak baki, maju dan berkembang,” harap Markus Amid.
Jika, masalah ini tidak direspon dengan baik, oleh bupati bersama dewan, lanjut Ketua Komisi B DPRD Landak ini, sampai kiamat pun, masalah pendidkan di Kabupaten Landak tidak akan pernah terselesaikan. Ia menjelakan, tradisi ini akan terus berlanjut, dimana ketika dilakukan pengangkatan tenaga guru baru, mereka melihat tabiat kurang baik guru senior berbuat salah, akhirnya ditiru pula para guru baru. “Guru-guru baru melihat, kesalahan guru senior tidak pernah ditindak oleh pihak Diknas, ada rasa rugi dihati guru baru tidak meniru gaya guru seniornya. Makanya, penentu kebijakan , harus merenung secara dalam dan panjang agar kedepan pendidikan kita kebih baih,” tadasnya.
Pria vokal ini tidak segan-segan menyebutkan ada beberapa sekolah-sekolah yang dikatagorikan tidak menjalan tugas secara baik, misalnya Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ayut Ansari Kecamatan Kuala Behe, SDN Dange Aji Desa Dange Aji Kecamatan Air Besar. Kemudian SDN Pelaik Desa Tengon Pelaik Kecamatan Air Besar, serta SDN Ampar Desa Kecamatan Kuala Behe. “Apa yang saya sebutkan hanya contoh segelintir, belum lagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Landak, mungkin masih banyak oknum guru yang tidak menjalankan tugasnya sebagai pengajar,” bebernya seraya mengakui, anehnya ada beberapa oknum guru honor dari Pemerintah Kabupaten Landak, punya karakter sama jarang mengajar, bahkan tidak pernah muncul dan mengajar.
Markus Amid menuding, melihat kenyataaan ini, Pemerintah Kabupaten Landak, melalui Dinas Pendidikan belum serius memperhatikan dunia pendidikan, terutama masalah oknum guru yang jarang mengajar. “Berbeda dengan guru yang benar-benar mengabdi kepada bangsa negara. Mereka itu harus mendapat tunjangan khusus dari Pemda, atau penghargaan yang berguna bagi sang guru itu. Selama ini kenyataan dilapangan, masalah mengajar dan mengajar haknya sama, tidak heran yang tadinya rajin mlah menjadi masalah mengajar, ” katanya.
Menyinggung pemerintah pusat mewacanakan akan ada sekolah gratis? Dijawab Markus Amid, menambahkan, bila memang sudah ada ketentuan dari pusat, sebagai peyambung aspirasi masyarakat, dewan tetap mendukung sepenuhnya dan memperjuangan kabar baik ini bisa direalisasikan pada tahun 2009. (*)

Bantuan APBN Berakhir Tahun Ini
NGABANG - Bantuan bibit Karet yang bersumber dari Dana APBN yang sudah berjalan selama 3 tahun ini, khusus di Kabupaten Landak berjalan cukup baik.
Dimana, untuk kelompok yang sudah menerima bantuan tersebut 2 tahun lalu, saat ini sudha memasuki tahap pemeliharaan tanaman jenis karet unggul yang tersebut di seluruh kecamatan di Kabupaten Landak.

"Untuk tahun ini merupakan tahun terakhir bantuan bibit karet yang sumber dananya dari APBN Pusat, jadi bantuan ini sudah memasuki tahun ke-3 dan sekaligus yang terakhir tahun ini," kata Benediktus SE,MM, Sekertaris Bappeda Kabupaten Landak kepada Kapuas Post Selasa (05/05), di ruang kerjannya kemarin.
Katanya dana sebesar 1 Milyar ini yang di siapkan oleh Pemerintah pusat merupakan total anggaran keseluruhan yang siapkan oleh pemerintah dalam rangkan memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat melakukan pemempaatan potensi yang ada.
"Anggaran inikan mencakup biaya keseluruhan termasuklah biaya perawatan dan untuk sekarang ini sudah tidak adalagi biaya perawatan. artinya perawatan ini di tanggung oleh masing-masing kelompok, karena ini semua sudah merupakan milik kelompok,"ujarnya.
Kendati dlam pengajuan kelompok tersebut menurutnya di minta masyarakat membuat kelompok yang berjumlah antara 25-30 orang dan inilah yang akan mengelola bantuan bibit tersebut.
Serayaberharap, terutama kepada masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan bibit tersebut agar dapat betul-betul merawat apa yang sudah ada sehingga kedepannya hal ini akan dapat bermempaat bagi kelompok yang ada.
"kita untuk tahun ini memang sudah cukup banyak yang masuk nama-nama kelompok tetapi belum di tetapkan kelompok mana yang akan mendapatkan karena ini akan kita lakukan penyeleksian terlebih dahulu, apalagi tahun ini kalau kita lihat itu banyak juga kelompok yang baru,"terangnya.
Namunpun demikian pintanya dalam kegiatan ini apakah kepada kelompok yang akan menerima bantuan maupun yang sudah berada pada tahap perawatan tanaman karet, Seraya mengharapkan agar dapat di lakukan dengan sebaik mungkin. karena tujuan pemerintah adalah agar masyarakat ke depannya dapat lebih berdaya yang pada akhirnya kemampuan peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat di daerah ini dapat tercapai dan berjalan sesuai yang di harapkan. (wan)

NGABANG- Yanti Herlina dari partai politik Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) (sekarang menjadi Partai Buruh, red) tetap masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak. Sebelumnya Yanti Herlina, akan di lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Abet.

“Yanti Herlina tetap menjadi anggota DPRD Kabupaten Landak, karena ketika akan dilakukan proses PAW beberapa waktu lalu di DPRD Kabupaten Landak. Saudara Abet yang mengantikannya tidak mau,” kata Plt. Kepala Biro Tata Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Landak, B. Sudiro, SH, MH, menjawab awak koran ini, Selasa (05/05/09), kemarin diruang kerjanya.
Ketidak mauan Abet ini, dilakukan dengan membuat surat atas nama dirinya, dan ditanda tanggani serta ditandai dengan matrai Rp. 6000, dan tertulis surat itu pada tanggal 15 April 2009. Sementara proses PAW Yanti Herlina bersama 4 anggota dari PSI, pada tanggal 23 April 2009. “Artinya ini sebelum proses PAW, Abet sudah membuat surat ke Ketua DPRD Kabupaten Landak, tidak mau mengantikan kedudukan Yanti Herlina sebagai anggota DPRD Landak,” jelasnya.
Sudiro juga mengatakan bila melihat Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat proses PAW Yanti Herlina, dimana pada akhir suratnya, pada poin ke 3 tertulis keputusan ini akan beraku terhitung pengucapan sumpah janji sudara Abet sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
“Saudara Abet nya saja tidak bersedia mengucap sumpah janji sebagai anggota DPRD Kabupaten Landak. Atas dasar ini, makanya Yanti Herlina masih ada hak menjadi anggota DPRD Kabupaten Landak. Yanti Herlina juga masih memiliki hak mengambil gaji, serta tunjangan-tunjangan lainnya di DPRD Kabupaten Landak,” bebernya.
Sudiro juga sempat bertanya, mengapa sebelum akan dilakukan PAW, Abet begitu mengebu-gebu akan mem PAW kan Yanti Herlina, ketika proses PAW dilakukan, Abet berbalik arah menjadi tidak mau memPAW kan Yanti Herlina. (wan)

Sudah Memasuki Penetapan Nama Desa Sasaran
NGABANG - Dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat yang selaras dengan tujuan pencapaian MDG, yang dalam hal ini adalah penyediaan ai bersih dan sanitasi merupakan kegiatan yang harus di lakukan. Kendati kondisi ini merupakan kesinambungan penyediaan air bersih dan sanitasi yang aman serta perubahan prilaku kesehatan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Menurut Dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Landak, Alpius, S.Sos, bahwa dalam pemaparannya pada kegiatan pertemuan CWSH di Aula Bappeda Kabupaten Landak selasa (05/05) kemarin mengatakan, untuk tahun ini sedikitnya ada 5 kecamatan yang menjadi sasaran proyek CWSH dengan 60 Desa yang ada di 5 kecamatan tersebut. Namunpun demikian dari kelima kecamatan tersebut menurutnya masih akan di lakukan kembali skorring pada desa yang ada.
"Kita ada 5 kecamatan masing-masing kecamatan Ngabang, Sengah Tamila, Mandor, menjalin dan Mepawah Hulu dan pada 5 kecamatan ini ada 60 desa yang akan kita lakukan skorring layak dapat atau tidak karena ini akan kita lakukan penilaian dulu," ungkapnya.
Karena katanya sebelum pelaksanaan tersebut terlebih dahulu Tim Konsultan juga sudah melakukan serve untuk melihat kelayakan pada salah satu Desa. karena menurutnya dalam kegiatan ini banyak sekali hal-hal yang harus di ketahui apakah mengenai tingkat prestasi dari masyarakat maupun pada tingkat dana cast yang di sediakan oleh masyarakat serta kelompok pemberdayaan pada masyarakat yang ada pada satu desa.
"yang kita harapkan pada kegiatan ini jangan di sama ratakan dengan beberapa program yang lainnya apakah dari program Dinas, Kantor maupun Instansi lainnya. karena pada proyek ini memang lebih banyak mengarah pada tingkat pemberdayaan masyarakat, dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri,"katanya.
kegiatan yang selain di ikuti oleh Tim CWSH tingkat pusat sampai pada kabupaten, kegiatan ini juga di ikuti oleh 5 camat pada daerah sasaran serta tokoh masyarakat yang ada di 5 kecamatan, serta di ikuti oleh Plt Dinas kesehatan dan kepala puskesmas yang ada di 5 kecamatan.
karena menurutnya proyek CWSH yang ada sekarang ini memang tetap berpengang teguh serta lebih menonjolkan sipat kegotong royongan yang merupakan kesediaan shearring dari masyarakat.
Kalau kita perhatikan dana yang ada itu hanya 250 juta sedangkan dana castnya hanya 200 juta sementara yang 50 juta ini shearing yang harus di keluarkan melalui swadaya masyarakat. makanya dalam kegiatan ini yang lebih di utamakan adalah bagaimana kesiapan masyarakat pda salah satu desa sasaran ini yang penting,"pintanya.
Selain kondisi ini yang lebih penting adalah sikap, prilaku dan pola pikir masyarakat ini yang merupakan persoalan. mengingat mengenai masalah pembangunan ini bisa saja di katakan lebih mudah, hanya bagaimana hasil pembangunan ini kedepannya ini yang selalu menjadi permasalahan. apalagi menurutnya tidak jarang begitu pembangunan selesai dan siap di pergunakan, namun fasilitas ini hanya bisa bertahan beberapa bulan saja selebihnya sudah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. sehingga dengan realita tersebut maka mengenai pola prilaku dan sikap yang ada ini memang masih perlu adanya perbaikan.
"Mengingat waktu kita sudah sangat terbatas dan bulan oktober ini sudah harus rampung maka kita harapkan Tim hari ini juga sudah dapat menetapkan nama-nama Desa yang akan mendapatkan proyek tersebut, sehingga kita tidak lagi mengalami keterlambatan," pintanya.
Untuk itu harapnya, setelah penentuan nama-nama desa diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang merupakan sasaran proyek tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dalam perjalanannya nanti terutama saat pelaksanaan kegiatan kesiapan ini bukan hanya ada pada tingkat tim saja, tetapi pada masyarakat sudah harus siap dan dapat selesai tepat waktu. (wan)

Sampai Saat Ini Baru 2 Kecmatan Yang Serahkan Data
NGABANG- Hingga sampai saat ini KPU Kabupaten Landak telah menerima data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legeslatif 2009, menjadi bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres. “Beberapa kecamatan sudah menyampaikan data kepada kita, kemarin dari PPK Sengah Temila dan hari ini dari PPK Mandorm,” kata ketua KPU Kabupaten Landak Sudianto, melalui anggotanya Theresia Ursus, menjawab Kapuas Post, kemarin di ruang kerjanya.

Ini artinya, kata Theresia, semua kecamatan di Kabupaten Landak sudah melakukan perbaikan data, hanya tinggal menunggu waktu saja, menyerahkan data-data itu ke KPU Kabupaten Landak. “KPU pusat telah menetapkan perbaikan DPS Pemilu Presiden 2009 sampai dengan tanggal 10 Mei 2009. Sedangkan pengumuman DPS dari hasil perbaikan dan tanggapan masyarakat dilaksanakan dari tangal 11-17 Mei 2009, ” jelasnya seraya mengatakan sementara itu dari tanggal 18-24 Mei 2009, dilaksanakan jadwal DPT tingkat kabupaten.
Penetapan ini, kata Theresia, KPU mengundang PPK, dan harus melalui rapat bersama dengan 13 PPK melalui rapat pleno.
Ia juga mengatakan ntuk menghindari kisruh dan riak-riak sebelumnya terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), Theresia, juga berharap kepada seluruh komponen partai politik dan masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada masyarakat lainnya tentang batas akhir pemutakhiran daftar pemilih tersebut.
Sementara itu Kundori, Sekretaris Aliansi Reporter Landak (ARL), menyampaikan batas waktu pemutakhiran data yang ditetapkan oleh KPU Pusat akan menjadi acuan seluruh KPU di daerah sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemda Landak dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang tertib, aman dan lancar.
Makanya, segenap pengurus ALR mendukung KPU dalam mengemban tugas dan amanah yang dipercayakan kepada lembaga independen penyelenggara Pemilu tersebut, katanya.
Sesuai dengan ketentuan, jumlah DPT harus ditetapkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Pemungutan suara pilpres akan dilaksanakan pada 8 Juli. (wan)

Distan Landak Lakukan Sosialisasi dan Penyemprotan Kandang
NGABANG - Merebaknya informasi mengenai tentang penyakit flu babi dibeberapa negara, juga menimbulkan kekuatiran bagi seluruh dunia lainnya, termasuk Negara kita Indonesia. Walaupun penyakit tersebut saat ini masih terjadi di negara luar, tetapi kewaspadaan terhadap penularan penyakit, yang menyerang pada saluran pernafasan ini tetap harus di waspadai.

Menurut Kabid Peternakan dan Perikanan Kabupaten Landak Gusti Basrun, melalui Drh, Intan Aryani, kepada Kapuas Post Senin (04/05) kemarin mengungkapkan, salah satu upaya Pemda Landak yang dalam hal ini Dinas Pertanian sudah melakukan upaya berupa penyemprotan Kandang Babi serta pembagian masker pada para peternak yang ada.
"upaya yang sudah kita lakukan adalah emberikan penyuluhan kepada para peternakan Babi serta penyemprotan kandang juga pembagian masker,"ungkapnya.
Dikatakannya, upaya ini akan di lakukan pada seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Landak, hanya saja yang sudah di lakukan hanya baru pada 2 kecamatan yaitu pada Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Jelimpo. sedangkan kecamatan lainnya akan segera menyusul. itu pun menurutnya masih sebatas penyemprotan kandang serta memberi pemahaman kepada para peternak, agar dapat lebih memperhatikan kebersihan sekitar kandang yang ada.
"Kita untuk tahap ini masih melakukan sosialisasi bagaimana menjaga kebersihan kandang, kemudian penggunaan masker saat para petenak yang secara langsung berada pada lingkungan ternaknya,"jelasnya.
Sedangkan upaya lain, berupa sosialisasi mengenai bahaya penyakit tersebut pihaknya masih harus perlu bahan - bahan yang secara detail tentang penyakit tersebut.
"kalau sosialisasi mengenai penyakit ini, kita masih perlu data-data yang lebih detail lagi tentang penyakit ini, karena kita akan trjun ke masyarakat jadi kita harus paham bagaimana penyebaran kemudian ciri-ciri penyakit itu maupun hal lainnya ini perlu kita pahami dulu. tetapi bagaimanapun juga hal ini harus kita lakukan. apalagi ini terkait dengan manusia"katanya.
Ditambahkannya memang ada beberapa hal yang sangat perlu di perhatikan, terutama hal-hal yang perlu di lakukan terkait dengan pencegahan penyakit flu Babi ini yang di tularkan dari orang ke orang, menurut Badan Pusat pengendalian dan pencegahan penyakit AS atau Centers for Disease control and prevention (CDC memberikan beberapa tips, di antaranya diharapkan dapat menutup hidung dengan tisu apabila anda batuk. Selain itu katanya mengenai kebersihan harus diperhatikan.
"Ini lah yang harus selalu di perhatikan terutama mengenai kebersihan ini yng memang harus di kedepankan," ungkapnya.
Penyakit influenza babi adalah penyakit yang dapat menular ke manusia di sebabkan oleh virus influensa tipe A,sub tipe H1N1,H1N2 dan H3N2, sampai saat ini masih belum terbukti ada di Indonesia.
Namun demikian katanya walaupun demikian penyakit ini tetap harus selalu di waspadai karena dengan banyaknya penyakit baru yang menyerang babi dan telah terdeteksi di Indonesia. Demikian juga dengan merebaknya influenza unggas di Indonesia sehingga dalam mencegah dan menghindari penyakit tersebut harus dilaksanakan tata cara dan pelaksanaan, pemeliharaan babi secara baik.
"Kandang babi ini kan sebenarnya harus di isolasi dan di pelihara jauh dari perkandangan unggas maupun perumahan penduduk, kemudian tambahan pula biosikuritas ini harus di laksanakansecara ketat karena hal ini sangat penting dalam menjaga penularan virus," tandasnya. (wan)

NGABANG- Sepanjang triwulan I Tahun 2009 (Januari, Pebruari dan Maret), tercatat 10 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Kabupaten Landak. Angka tersebut menurun dari data triwulan IV tahun 2008 (Oktober, NOvemver dan Desember), sebelumnya dengan 12 meninggal.
Sementara, untuk jumlah lakalantas sepanjang triwulan I 2009 sebanyak 18 kejadian, turun dari 21 kejadian pada triwulan IV tahun 2008.
“Penurunan itu menunjukkan adanya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,” ujar Kapolres Landak AKBP Tony EP Sinambela melalu Kasat Lantas AKP Luki. F, kemarin kepada awak Koran ini.

Sementara, korban luka berat tidak ada menurun dari sebelumnya 13 menjadi 13 korban. Namun jumlah luka ringan meningkat dari 9 menjadi 30 korban. Sementara jumlah tabrak lari tercatat di tahun 2008 sebanyak 14 kasus dan 2007 tercatat 12 kasus.
“Untuk lebih menekan angka lakalantas, kita akan terus melakukan sosialisasi pentingnya berlalu lintas yang benar,” paparnya.
Luki. F menjelaskan, jumlah rugi materiil menurun Rp 96 juta dibanding tahun lalu. Tahun ini kerugian materiil tercatat Rp 74 juta.
Selain mengadakan sosialisasi, masyarakat juga diimbau betul-betul melaksanakan safety riding atau keamanan dalam berkendara. “Cek dahulu kondisi kendaraan sebelum bepergian, apalagi di jalan lintas dan jauh jaraknya,” ujarnya mengingatkan.
“Kelengakapan surat kendaraan dan surat izin kendaraan bermotor harus wajib dibawa oleh pengemudi kendaraan ketika melakukan perjalanan, pesannya.
Musim penghujan, lanjut ia, juga perlu diwaspadai karena biasanya rawan kendaraan. Penyebabnya karena jalan yang licin. Selain itu, banyaknya lubang di jalan ikut menjadi penyebab lakalalulintas. (wan)

PROGRAM wajib belajar 9 tahun yang digalakan Pemerintah harus tuntas pada tahun 2009 ini. Namun untuk di Kabupaten Landak sendiri ternyata program ini belum bisa dipenuhi oleh pemerintah setempat. Hal ini diakui secara jujur oleh Bupati Landak Adrianus Asia Sidot saat menggelar ramah tamah bersama Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dirjenmandikdasmen, Didiek Senin malam lalu di pendopo rumah dinas Bupati.

Dikatakan Bupati, dengan tidak bisa dipenuhinya program wajib belajar 9 tahun itu, bukannya Pemkab Landak tidak memusatkan perhatian terhadap masalah ini. “Tetapi karena memang kendala-kendala teknis dan non teknis di lapangan begitu banyak, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang semestinya tuntas tahun 2009 ini belum bisa kami penuhi,” aku Bupati.
Menurut Adri, selama tahun 2002 hingga tahun 2009 ini, Pemkab Landak tetap memfokuskan kepada rehabilitasi sekolah. Sebab ketika Pemkab Landak menerima warisan dari Kabupaten induk yakni Kabupaten Pontianak, banyak sekolah-sekolah yang roboh, rusak berat dan tidak layak dipakai. “Jadi kami fokus dulu ke rehabilitasi pembangunan sekolah. Nah, puji Tuhan 2009 ini kami sudah hampir merampungkan rehabilitasi pembangunan gedung sekolah. Inipun tentunya berkat bantuan dana dari Pemerintah Pusat, khususnya Departemen Pendidikan Nasional, baik melalui DAK, dana dekonsentrasi maupun DAU,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan Landak ini. Ditambahkannya, dari 382 unit sekolah yang diterima dari warisan Kabupaten Pontianak, sebanyak 95 persen diantaranya sudah rampung direhabilitasi.(wan)

NGABANG- Bupati Landak DR Arianus AS menegaskan pembangunan di Kabupaten Landak secara terus menerus semakin berkembang. Buktinya dibeberapa sektor pembangunan seperti pembangunan jalan, infrastruktur, sarana dan prasarana serta pembangunan lainnya tetap menjadi prioritas bagi Pemkab Landak. Namun meskipun demikian masih ada persoalan mendasar yang dihadapi Kabupaten ini. Persoalan itu yakni persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Hal inipun diakui Bupati Landak Adrianus Asia Sidot.

Dikatakannya, kedua persoalan tersebut merupakan isu strategis yang dihadapi Pemkab Landak. “Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan, arah kebijakan pertanahan sebagaimana yang kita pahami bersama diharapkan memiliki beberapa kontribusi,” ujar Bupati saat memberi sambutan dalam acara penyerahan sertifikat tanah kepada para petani di Landak, belum lama ini di Bukit Suharto Kecamatan Mandor.
Dikatakannya, kontribusi tersebut yakni pertama, memiliki kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat. Kedua, memiliki kontribusi untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah. “Ketiga, memiliki kontribusi dalam menjamin keberlanjutan system kemasyarakatan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada genarasi yang akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat dan tanah,” katanya. Terakhir, lanjutnya, memiliki kontribusi dalam kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan sekarang ini maupun dimasa yang akan datang.
Dalam operasional kebijakan pertanahan tersebut perlu dirangkai dalam suatu kebijakan reforma agraria yang merupakan penataan kembali system politik pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan. “Yang dalam implementasinya merupakan perpaduan dua proses penyelenggaraan dan reform atau asset reform dan akses feform secara bersama,” katanya. Dijelaskan Adri, asset reform merupakan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan pertanahan. Sedangkan akses reform merupakan proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik serta partisipasi ekonomi politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan yang memungkinkan petani untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan. “Melihat sangat pentingnya reforma agraria dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, Pemkab dan masyarakat Landak menyambut dengan sangat antusias program pembaharuan agraria nasional melalui pola retdistribusi tanah pertanian sesuai dengan PP No. 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan dan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian di Desa Ngarak dan Kayu Tanam Kecamatan Mandor,” paparnya.
Bupati menilai program retdistribusi tanah pertanian yang merupakan program Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI merupakan program gayung bersambut dengan program yang juga dilaksanakan oleh Pemkab Landak. “Mulai tahun 2009 ini kami juga telah menganggarkan didalam APBD sejumlah dana sesuai dengan kemampuan kami untuk kegiatan sertifikasi tanah secara gratis sebanyak 500 persil dengan syarat-syarat teknis tertentu,” ungkapnya. Ia menjelaskan, syarat-syarat teknis bagi penerima sertifikat tanah gratis ini antara lain yang pertama, tanah-tanah sawah yang dimiliki para petani minimal sudah dikelola dua kali dalam setahun. Kedua, petani juga harus sudah tergabung dalam kelompok-kelompok tani. “Nah, tujuan kami dalam pemberian sertifikat tanah gratis ini, pertama yakni memberikan kepastian hukum kepemilikan lahan-lahan pertanian khususnya sawah. Kedua, untuk membuka akses modal petani ke Perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan modal dalam kegiatan usaha taninya. Terakhir, untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” tukasnya. (wan)

NGABANG- Sedikitnya 10 unit Usaha Perbenihan Rakyat (UPR) yang ada di daerah Kabupaten Landak yang merupakan salah satu usaha masyarakat di bidang perikanan air tawar. Agaknya berjalan tidak sesuai dengan yang di harapkan.
Hal tersebut di sebabkan usaha ini hanya dapat mengandalkan kemampuan si pemilik tanpa ada bantuan dari Pemda Kabupaten Landak.

Menurut pengakuan Jaidu, ketua UPR Babanto Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak kepada Kapuas Post Sabtu (02/05) lalu mengatakan, usaha yang di tekuninya sejak bertahun-tahun ini belum ada sedikitpun mendapat bantuan dari Pemda sehingga usaha ini hanya dapat berjalan seadanya.
“Padahal kalau kita lihat dari pungsi UPR ini adalah salah satu katakanlah organisasi yang harus dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat, tetapi bagaimana mungkin kita dapat melakukan hal ini kalau kemampuan kita saja sangat terbatas,” ujarnya.
Tetapi kalau di lihat dari posisi dari struktur keorganisasian, UPR adalah unit pelayanan perikanan yang berada di tingkat Kecamatan atau Desa setelah BBI (Balai Benih Ikan) yang berada di bawah naungang Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas pertanian dan perikanan. Sedangkan untuk tingkat Propinsi juga ada Istilah UPIS yang berada di bawah BBAT yang berpusat di Banjarmasin yang menaungi 9 propinsi termasuk Kalbar
“BBAT ini adalah berada di bawah Direktorat kementerian. Sedangkan kita di Kabupaten Landak ini berada di bawah BBAT Banjarmasin, jadi sama halnya UPR ini adalah yang berada di tingkat perdesaan atau kecamatan yang berada di bawah naungan BBI,” terangnya.
Namunpun demikian, katanya seharusnya UPR ini mendapatkan perhatian juga dari Pemda khususnya Distan, tetapi untuk beberapa tahun lalu hal ini hanya impian belaka walaupun BBI itu selalu di anggarkan lebih besar tetapi UPR tidak pernah ada.
namun demikian Seraya Berharap agar untuk tahun ini UPR yang merupakan Unit pengelola perbenihan Ikan bisa mendapatkan bantuan dari Pemda. Sehingga hal ini akan dapat sangat membantu perkembangan bagi kelompok UPR itu sendiri.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Perikanan dan Peternakan Distan Landak Gst Basrun mengungkapkan, Untuk tahun 2009 ini, dari 10 UPR yang ada di Kabupaten Landak hanya ada 4 UPR saja yang layak di anggap sudah dapat berpungsi sebagaimana mestinya, untuk itu dari ke-4 UPR tersebut juga untuk tahun 2009 ini juga akan mendapatkan dana berupa bantuan dari Pemda.
“Untuk di Kabupaten Landak ini kan dari 10 UPR yang ada itu hanya ada 4 saja yang di anggap sudah dapat di katakan mampu dan inilah yang akan kita beri bantuan. Terutama untuk menambah penguatan modal mereka,” ujarnya.
Upaya ini masih tetap akan ada atura-aturannya, sehingga bidang usaha ini ke depannya juga dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah daerah. Untuk itu katanya untuk usaha pengembangan perbenihan rakyat yang ada di Kabupaten Landak untuk tahun ini juga akan ada mendapat bantuan semacam penguatan modal.
“Kalau UPR inikan sudah ada semacan lembaga yang menaungi. Jadi mereka akan berada di bawah UPP dan semuanya akan ada di bawah ini, Sedangkan kalau yang namanya Asosiasi itu berada di bawah naungan KTNA (Kontak tani dan Nelayan Andalan),” paparnya.
Ia menambahkan namunpun demikian, katanya, bagaimanapun juga upaya-upaya pengembangan perikanan air tawar yang saat ini sudahdi kembangkan oleh masyarakat ke depannya akan secara terus menerus akan di kembangkan, baik UPR maupun jenis pengembangan Ikan air tawar yang ada di masyarakat juga akan terus di bina. Hal tersebut bertujuan agar potensi perikanan yang ada di daerah ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemda serta dapat memenuhi kebutuhan pasaran khususnya di Kabupaten Landak. (wan)