Kapuas Post Landak

NGABANG – Terkait adanya rencana Pemerintah menaikan harga BBM sekitar akhir mei mendatang,sudah merupakan kesempatan baik bagi para oknum yang sengaja untuk membeli BBM dengan kapasitas besar. Hal tersebut terlihat bukan hanya terjadi pada satu atau dua SPBU atau di satu daerah saja tetapi sudah merupakan hal yang dapat di jumpai di seluruh daerah. Karena kesempatan ini merupakan kesempatan baik untuk mendapatkan keuntungan dengan waktu yang tergolong singkat. “Kita rencananya juga akan turun mengecek langsung di lapangan bagaimana kegiatan yang ada terutama mengenai perijinan mereka oklah bagi mereka yang mempunyai ijin saya rasa tidak masalah tetapi yang membangun kios dadakan itu yang perlu kita tertipkan,” kata Telly Yolaga Kadis Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak kepada Kapuas Post jumat (16/05) kemarin.
Menurutnya, walaupun sudah memiliki perijinan kalau cara penampungannya di luar lokasi perijian atau di tempat lain maka hal seperti ini juga dapat tergolong penimbunan liar yang mesti juga akan dapat diproses
karna sudah berada di luar tempat usaha. Dikatakannya, untuk melakukan
kegiatan ini di lapangan memang Pemda sendiri sudah memiliki Tim khusus
yang tergabung dari beberapa instansi terkait termasuk pihak kepolisian
dan kejaksaan. Selain itu, untuk mengantisipasi pembelian dengan jumlah
besar, maka pihaknya juga berencana akan menempatkan para petugas di
SPBU. Dimana tujuan penempatan tersebut tidak lain untuk menghindari
pembelian dengan kapasitas besar serta memberikan kepada masyarakat yang
mempunyai kendaraan. “Kita lihat sajalah sekarang kadang-kadang
masyarakat yang mempunyai kendaraan sudah tidak terbagi lagi karena yang
terbagi justru yang mempunyai jerigen bahkan drum sehingga kita yang
hanya memerlukan beberapa liter saja tidak kebagian,”ungkapnya.
Untuk itu menurutnya, dengan adanya penempaatn petugas di lokasi SPBU,
maka diharapkan petugas SPBU dapat mendahulukan para pemilik kendaraan
yang sudah mengantri, selain itu pihaknya juga dengan melihat kondisi
yang ada sekarang maka bukan tidak mungkin akan terjadi kelangkaan BBM
lataran banyaknya pembeli yang membeli dengan kapasitas besar. Sehingga
dengan adanya penempatan petugas yang ada di lokasi tersebut maka hal
tersebut di harapkan tidak akan terjadi. “Sebenarnya kita juga
mengharapkan bantuan dari masyarakat jadi masyarakat jangan segan untuk
melapor kalau ada menemui oknum yang sengaja melakukan penimbunan BBM karena semua ini demi kepentingan kita bersama. Dan kalau terbukti maka bagaimanapun juga teta akan kita proses,”tegasnya. Untuk itu seraya
berharap agar dalam suasana seperti ini di minta kepada masyarakat untuk
tidak melakukan penimbunan yang dapat di kategorikan merugikan orang
lain. Sehingga mengantisipasi kelangkaan BBM pihaknya akan segera
mengadakan pengecekan langsung di lapangan. (wan)

NGABANG – Setelah tanaman kelapa sawit yang merupakan salah satu tanaman primadona yang sudah di kembangkan oleh semua perusahaan perkebunan yang ada di daerah ini, maka kini giliran tanaman karet,kelapa,kopi dan koko akan di kembangkan. Karena tanaman ini selain sudah di kenal masyarakat juga mempunyai prospek yang cukup cerah apabila di kembangkan dengan baik. “Saya rasa untuk beberapa komoditi ini kalau kita kembangkan di daerah ini pasti tidak mempunyai kesulitan karena tanaman ini sudah sangat akrab dengan masyarakat hanya tergantung dari bagaimana cara kita mensosialisasikannya kepada masyarakat,” kata Vinsensius Kabid Perkebunan Dishutbun Kabupaten Landak kepada Kapuas Post Jum’ at (16/05), kemarin.
Dikatakannya,pengembangan komoditi tersebut bisa saja di kembangkan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat yang ada sehingga Kabupaten Landak tidak hanya di dominasi oleh satu komoditi kelapa sawit. “ Kalau kita
lihat dari 4 komoditi tersebut biaya costnya tidaklah terlalu tinggi
apalagi tanaman ini memang merupakan tanaman yang sudah ada di
masyarakat hanya saja bagaimana cara mengelolanya agar tidak hanya
sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau hanya beberapa pohon saja,
tetapi lebih mengarah pada jumlah yang besar dan bisa memenuhi
kepentingan pasar,” harapnya.
Untuk itu menurutnya,dalam rangka pengembangan beberapa komoditi
tersebut maka, kedepannya di harapkan akan mampu mendongkrak peningkatan perekonomian masyarakat baik yang di kembangkan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat itu sendiri. Kendati selama ini masyarakat hanya mampu menanam tidak lebih dari mbalasan pohon saja yang tergolong hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja maka kedepannya yang sangat di harapkan bagaimana cara ini dapat di rubah menjadi lebih baik. Apalagi saat ini semua peluang usaha sudah sangat terbuka hanya tergantung dari masyarakat saja bagaimana agar lebih giat lagi untuk menekuni berbagai usaha. “Sebenarnya peluang sekarang sudah cukup banyak dan ini hanya tergantung dari masyarakat kita saja bagaimana agar kondisi yang ada itu dapat lebih baik, dan inikan bukan untuk orang lain dan kita yakin kalau semua ini dapat kita kembangkan dengan baik maka semua ini akan dapat berhasil yang sudah pasti akan meningkatkan pendapatan serta peningkatan perekonomian masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.
Untuk mendukung upaya dari masyarakat itu maka pihaknya khususnya dari dinas akan selalu siap memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat terutama hal-hal yang berkaitan dengan teknis pengelolaan usaha perkebunan (wan)

MEMASUKI minggu ke tiga bulan Mei 2008, harga ayam potong mulai merangkak naik. Untuk harga ayam potong jenis broiler, yang sebelumnya hanya sekitar Rp 15.000/kilogram, kini sudah mencapai Rp 16.000-17.000/kilogram.
Beben, 33 pemilik warung di BTN Bali Permai Ngabang, kepada Kapuas Post di Ngabang, Jum’at (16/5) pagi, menyatakan, "Hampir setiap hari harga ayam potong naik, sebagai penjual kepada ibu-ibu, saya serba salah, sebelumnya saya biasanya membeli ayam ukuran sedang hanya Rp 15.000/kilogram. Sekarang, harganya sudah mencapai Rp 16.000-17.000/kilogram.
Meski terjadi kenaikan harga, minat masyarakat untuk membeli ayam potong tampaknya terus meningkat. Seolah-olah mereka tidak terpengaruh terhadap akan naiknya harga BBM.
Dia mengakui, jumlah ayam pot ong yang dijual setiap hari berkisar-5-6 ekor. Jumlah itu standart, mengingat disekitar kompleknya belum bergitu rampai orangnya. “Kita sih berharap harga ayam potong ini tidak naik, “ katanya. (wan)

NGABANG – Informasi pencadagan lahan yang di lakukan oleh Bupati
Kabupaten Landak, merupakan salah satu upaya Pemda untuk menyediakan
lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di daerah ini, selain membuka
isolasi daerah yang masih sangat terpencil. Sementara dari 4 lahan
tersebut sudah di lakukan tahap serve oleh 4 perusahaan yang bergerak di
bidang perkebunan kelapa sawit dari ke-4 perusahaan tersebut satu
perusahaan sudah melakukan exspos hasil serve yang sudah di lakukan oleh
pihak perusahaan di lapangan. “Memang mengenai pencadangan lahan yang di
lakukan oleh bupati Landak beberapa waktu lalu itu sudah di tanggapi
oleh beberapa perusahaan sementara ini 4 perusahaan sudah melakukan
serve di lapangan dan baru satu yang sudah melakukan exspos sementara
yang lain masih kita tunggu bagaimana hasil mereka,” ungkap Vinsensius
Kabid Perkebunan Dishutbun Kabupaten Landak kepada Kapuas Post Rabu lalu, di sela-sela exspos PT.PT. Hilton Duta Lestari yang berlokasi di
Kecamatan Mempawah Hulu dan Menjalin.
Menurutnya, adapun ke 4 perusahaan yang melakukan serve lahan tersebut
masing-masing, PT.HDL. PT.Kharisma Utama.PT. Damai Tanera Sejahtera dan
PT. Citra Daya Lestari. Sedangkan yang sudah melakukan expose hanya PT.
HDL.
Dikatakannya, adapun mengenai impomasi mengenai pencadangan lahan yang
di lakukan oleh bipati tersebut tentu tidak terlepas dari tata ruang
kabupaten dengan demikian dalam penerapannya tetap harus sesuai dengan
aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. “Ini merupakan kali
yang pertamanya kita menggiring perusahaan sesuai dengan aturan kalau
yang sudah lalu mereka rata-rata tidak mengikuti aturan yang sebenarnya
dalam arti mereka sudah mendapat ijin baru melakukan serve dan
sebagainya. Sedangkan yang sekarang mereka melakukan serve duluan
bagaimana hasilnya akan dapat kita ketahui melalui exspos yang akan
mereka lakukan,” ungkapnya.
Menurutnya seperti yang di lakukan oleh PT.HDL,dimana
dari total lahan 9.750 hektar yang diminta ternyata hanya 2.900 hektar
yang dapat di tanamai. Sedangkan dari jumlah tersebut belum lagi
termasuk lahan yang akan di gunakan untuk areal pembangunan pabrik walau
dengan pengolahan kapasitas kecil 30 toh TBS per jam yang membutuhkan
luas lahan minimal 6000 hektar,maka dalam ahal ini perusahaan bisa
memohon tambahan lahan yang masih satu hamparan dengan lahan
tersebut. “Nah kalau begini kita akan tahu bagaimana kondisi lahan yang
ada di lapangan dan yang perusahaan peroleh ini akan tergambar. Dan
kalau begini maka kita akan berusaha bagaimana untuk mensiasati kekurang
lahan yang mereka butuhkan dan inilah tujuan yang di lakukan. Tetapi
kalau seperti yang dulunya bagaimana kita akan tahu kurang atau lebih,”
paparnya. Kendati dari luasan yang di mohon oleh pihak perusahaan pada
satu daerah tidak mungkin dapat di oleh semua menjadi lahan perkebunan
karena dalam satu hamparan tersebut jelas akan terbagi-bagi berdasarkan
kondisi lahan tergantung produktip atau tidak. Sehingga dari total lahan
yang ada akan mengalami penyusutan. Untuk itu kedepannya pihak Dishutbun
Landak akan tetap menggunakan aturan yang sudah di tetapkan oleh
pemerintah yaitu melalui permohonan,serve dan sesuai dengan alur yang
sudah di tetntukan oleh pemerintah sehingga setiap perusaah tidak hanya
mengantongi ijin lokasi saja tanpa di dukung dengan kegiatan yang serius
di lapangan. (wan)

NGABANG- Pengumuman hasil asesmen psikologi dan seleksi wawancara calon anggota KPU Landak sudah keluar. Secara resmi, kemarin lembaran pengumuman dari tim seleksi calon anggota KPU Landak sudah tertempel di Sekretariat KPUD Landak Jalan Raya Pontianak-Ngabang Km 3 Ngabang.
Pada pengumuman yang ditanda tangani A. Ketua Tim Seleksi, Sekretaris Marius, SH, M.Kn tersebut, dari sebelas nama-nama yang akan dibawa ke KPUD Provinsi Kalbar tersebut, tiga diantaranya masih merupakan anggota KPU Landak periode 2003-2008 yakni Ya’ Dedi Supriadi, SP, Sudianto. Ir, dan Theresia Masyono MG, Dra. Sedangkan delapan nama lainnya masih baru. Seperti Asterius Asad Drs, Bonifasius, S.Ag, Esni, SH, Lomon, S.Sos, Riduan Panipis, SH, Syahdan Anggo, S.Sos, dan sebagai cadangan Darmus J. Kiong. Drs.
Kepada koran ini, Marius, SH, M.Kn, sekretaris tim seleksi calon anggota KPU Landak mengatakan, sebelas nama tersebut selanjutnya akan diserahkan sepenuhnya ke KPUD Provinsi Kalbar. “Tim Sekeksi KPUD Kalbar yang nantinya akan menentukan nama 5 orang yang akan duduk di KPU Landak,” ujarnya didampinggi Jasmin, S.Pd. Kewenangan tim seleksi anggota KPU Landak hanya sampai menyerahkan 10 nama calon tersebut, selanjutnya menjadi wewenang KPU Provinsi Kalbar.
Ditanya mengapa mesti ada 1 nama calon anggota KPU Landak sebagai cadangan? Marius mengatakan, mungkin banyak diantara masyarakat Landak bertanya, biasanya hanya 1 nama, kok mengapa Landak lebih dari 10. “Bisa saya jelaskan disini, dalam 10 nama calon anggota KPU Landak ada 1 nama mendaftar di KPU Propinsi Kalbar, yaitu Sudianto.Ir. bila memang nantinya beliau masuk di KPUD Provisni Kalbar, haknya di KPU Landak gugur, masuklah, akhirnya 1 cadangan nama calon anggota KPU Landak dimasukkan. Sebalaiknya demikian, bila Sudianto, tidak masuk di KPU Provinsi Kalbar, secara otomatis, 1 cadangan nama calon anggota KPU Landak gugur,” jawab Marius, seraya mengatakan 11 nama calon anggota KPU Landak lulus, layak menjadi anggota KPU Landak dan mereka ini adalah yang terbaik. (wan)

NGABANG- Seiring akan berakhirnya jabatan sebagai anggota KPUD Landak, periode 2003-2008, pada pertengahan bulan Juni mendatang. Ternyata putra putra terbaik Kabupaten Landak ini masih benyak menyimpan PR berat, guna menyukseskan Pemilu 2009. Adapun tugas-tugas beratnya salah satunya membentuk panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten.
Demikian dikatakan anggota KPUD Landak Drs. Theresia Masyono MG, kepada Kapuas Post, Kamis (15/5), kemarin diruang kerjanya.
Dikatakannya, dalam Penyampian Peraturan KPU No. 14 Tahun 2008 tentang Pedoman seleksi Calon Anggota Panwaslu Propinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan. Seluruh KPU di Indonesia, segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) seleksi anggota panitia Panwaslu Provisni/Kabupaten/kota. Kemudian menyiapkan dan melaksanakan seleksi calon anggota Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU No. 14 Tahun 2008. “Ini program jangka pendeknya, kita mau berkoordinasi dengan KPU Propinsi Kalbar, kapan pengumuman rekrutmen tim seleksi Panwaslu, “ aku Theresia, didampinggi Ya’ Dedi Supriadi, SP.
Program selanjutnya, KPU diminta segera untuk membentuk PPK, PPS, dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih. Dimana semua jadwal pembentukan itu sudah diatur oleh KPU Pusat.
“Kita minta para Camat, Sekcam dan Lurah untuk benar-benar melakukan penjaringan tenaga PPK, PPS, KPPS secara obyektif sehingga komposisi pelaksana pemilu di wilayahnya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang non partisan, memiliki kemampuan dan kewibawaan dalam menjalankan tugasnya,” harapanya.
Tak kalah penting tugas KPU kedepan, menjalin komunikasi efektif dengan seluruh ketua parpol agar tahapan pemilu dapat berjalan lebih lancar dan tertib, termasuk bekerjasama jajaran Panwaslu karena peranan pengawasan yang optimal sangat menentukan tercapainya pelaksanaan pemilu yang berkualitas sesuai dengan koridor peraturan perundangan.
Selain itu, bekerjasama dengan aparat keamanan demi lancarnya seluruh tahapan pemilu dari awal hingga selesai pelaksanaannya. Dan selalu merespon kritikan, aspirasi, saran dan pendapat dari masyarakat. Hal itu perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu sekaligus dapat meminimalisir kemungkinan ekses-ekses yang timbul. (wan)

KEBUDAYAAN Melayu dan Dayak tetap hidup dan berlaku dimasing-masing wilayah kebudayaannya, baik pada tingkat kecamatan, desa dan dusun maupun tingkat kehidupan pribadi. Ungkapan dari kebudayaan Melayu dan Dayak terwujud dalam berbagai upacara keagamaan maupun upacara social dalam kehidupan sehari-hari.Sebelum kedatangan dan bermukimnya orang-orang
Heri Irawan, Ngabang
MADURA dalam jumlah besar di Kalimantan Barat, kehidupan ekonomi penduduk wilayah ini memperlihatkan adanya semacam keteraturan yang bersifat symbolic. Disatu pihak adalah orang-orang Melayu dan para pendatang yang menjadi pegawai negeri dan TNI yang hidup dari hasil konsumsi dari hasil-hasil pertanian serta berbagai pelayanan jasa dari orang-orang Cina dan Melayu. Dilain pihak orang-orang Cina yang menjadi pedagang besar dan eceran serta petani atau kuli yang bergantung hidupnya dari hubungan baik dengan pegawai sipil dan militer. Sehingga sering muncul anekdot “Dayak tukang cangkul, Melayu tukang pukul, Cina tukang kumpul”. Cina keturunan yang berdagang dalam skala kecil atau menengah seperti warung kopi, rumah makan, atau kelontong, cenderung mempekerjakan orang Dayak atau Melayu. Sedangkan dalam usaha skala besar, misalnya bisnis perhotelan, bank, restoran dan pabrik-pabrik lebih banyak merekrut komunitasnya sendiri. Sementara orang-orang Melayu yang memiliki perkebunan atau tanah yang luas cenderung mempekerjakan orang-orang Madura atau orang-orang Jawa. Sebaliknya orang Madura usaha besar atau HPH cenderung mempekerjakan orang Madura sendiri atau orang Melayu. Orang-orang Madura yang dulunya berjumlah kecil pada tahun 1960-an dan permulaan tahun 1970-an, hidup sebagai buruh-buruh bangunan atau jalan, menetap sebagai petani dan beternak sapi atau sebagai tukang becak. Pada mulanya mereka tidak dianggap sebagai pesaing yang membahayakan posisi dari anggota masyarakat etnik manapun diwilayah ini. Pendatang dari Madura hidup berkelompok sesama mereka. Selain itu, orang-orang Madura, terutama dari Bangkalan dan Sampang berbeda dari pendatang dengan etnik lainnya, melihat kalimantan barat pada umumnya sebagai milik Tohan atau Binerland dari Madura. “Oleh karena itu, mereka tidak perlu berbasa basi dengan orang-orang Melayu dan Dayak atau berbagai etnik lainnya di Kalimantan barat,” kata Yohanes Supriadi.
Mereka hidup dengan pedoman dengan budaya Madura. Mereka tetap menggunakan bahasa Madura dan berbagai adat istiadat serta keyakinan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kebudayaan Madura, mereka hanya menghormatidan mendengarkan perintah kyai, orang tua, guru, alat negara dan terkait pemerintah. Diluar golongan tersebut, golongan lainnya dianggap dan diperlakukan sebagai sama atau lebih rendah derajatnya. Namun, etnik Madura menganggap orang Melayu sebagai sederajat karena sama-sama Islam, tetapi mereka menganggap rendah orang Melayu karena menurut mereka orang Melayu penakut, cepat mengalah, suka merajuk dan mudah ditipu. Sebaliknya orang Madura melihat orang Dayak sebagai orang yang sederajat rendah karena kafir, gampang ditipu karena suka minum-minuman keras dan berjudi, tetapi mereka takut orang Dayak karena bias berubah menjadi beringas dan siap bertempur dengan dan membunuh orang Madura.
Motivasi untuk hidup lebih baik, dibarengi dengan kenyataan yang mereka hadapi sehari-hari dilingkungan mereka dimana mereka dapat dengan mudah memaksakan kehendak untuk memperoleh uang, barang, tanah dan pekerjaan karena lingkungan mereka diisi oleh orang-orang yang penakut, yang senang mangalah dan melarikan diri, sadar atau tidak sadar telah membuat orang-orang Madura menggunakan kesempatan untuk mencuri, merampas, menipu melalui perjudian dan merampas hak milik (baik tanah, sapi dsb) orang Melayu dengan mengunakan berbagai cara dan melakukan logika yang aneh. “Pola hubungan itu pada akhirnya akan membentuk prasangka social atau streotype (gambaran/pandangan suatu kelompok dengan kelompok lain) antar etnik
Untuk mencegah konflik etnis dan menyembuhkan trauma fsikologis pada masyarakat di Kalimantan Barat inilah, Saya menyarankan agar kita pantas mencoba melaksanakan program transformasi konflik,” katanya.
Langkah pertama program ini adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia seperti pemimpin non formal di setiap kampung, agar memiliki kapasitas yang cukup untuk menggorganisir masyarakatnya dalam menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi social, disamping itu mampu melakukan advokasi untuk perjuangan keadilan bagi seluruh rakyat pada lembaga-lembaga pemerintah. ***

PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) memainkan peranan sebagai motor atau mesin penggerak roda pemerintahan negara. Oleh sebab itu, PNS harus memiliki sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara serta bermoral, bermental baik, profesional dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi dalam bekerja. Demikian ditegaskan Bupati Landak Drs Adrianus Asia Sidot Msi dalam penutupan Diklat Prajabatan Golongan I dan II di lingkungan Pemkab Landak, di BPLP Anjungan, Jumat (9/5) lalu.
“Prajabatan sebagai bagian dari proses pengadaan PNS adalah untuk mempersiapkan para CPNS dapat diangkat sebagai PNS penuh. Prajabatan merupakan kewajiban dari CPNS itu sendiri,” kata Adrianus.
Menurutnya, kegiatan prajabatan mempunyai makna yang strategis bagi para CPNS, karena upaya membentuk ke arah terciptanya sosok PNS yang mempunyai kompetensi dasar bagi pelaksanaan sebagai pelayan masyarakat. PNS juga unsur utama sumber daya aparatur negara yang mempunyai peranan sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bangsa dan negara. “Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sangat diruntut terhadap PNS,” anjur mantan Wakil Bupati Landak ini.
Adri, sapaan akrabnya mengatakan, dengan selesainya para CPNS Landak mengikuti Diklat Prajabatan, maka pemerintah daerah mempunyai harapan besar kepada mereka mendapatkan penilaian yang baik sehingga lulus untuk diangkat menjadi PNS penuh. Harapan Pemka juga ada PNS dapat menunjukkan komitmen dan integritas moral serta tanggung jawabnya. Selain itu, PNS harus berusaha secara maksimal untuk mewujudkan disiplin dan etos kerja yang baik.
“PNS harus mampu memahami tugas dan fungsi serta wewenangnya masing-masing sesuai dengan profesi kedinasannya,” tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan Landak ini.
Selanjutnya, mereka dapat mengembangkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan rasa kebersamaan dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bangsa dan negara. Selain itu dapat menjadikan perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. “Serta mengutamakan pelaksanaan tugas pada pelayanan dan pengayoman masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras dan golongan,” tegas dia. (wan)

KOORDIANTOR Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang, Alfian Murad ketika dikunjungi oleh tim Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Pemda, menyatakan kegembiraannya kepada masyarakat yang sangat besar terhadap jalan Rabat Beton yang telah dibangun.
Heri Irawan, Ngabang
PASALNYA, jalan yang dibangun itu sebelumnya adalah daerah langganan banjir setiap kali terjadi hujan. Sehingga kalau sudah hujan, masyarakat sekitar sekitar tidak bisa keluar, karena air yang menggenang setinggi sekitar 50 cm. Bagaiman rencana pemerintah? Ternyata sudah bertahun-tahun yang lalu selalu mengukur dan mengukur saja, tidak ada realisasinya.
”Kalau ae’ pasang pak, selutut tinggie, besingsinglah kain urang tue, rok, seloar. Aa,.. kela’ kalau dah surut lalu tinggal lecek ’e agek. Dah dari dolo’ nyan malar ade jak urang pemerintah yang ngukore, kateye mao’ mbaite’ e, tapi akhere P2KP gak yang benar nuntaskanne,” ungkap Dewi warga Rt Pak Muis gang Cidayu, dengan logat Ngabangnya.
Ketika usulan jalan rabat beton ini dikabulkan oleh P2KP sambutan masyarakat begitu antusias yang hal ini tentunya disebabkan sudah lamanya sarana tersebut menjadi idaman masyarakat.
Dari dua bangunan yang dipantau bersama tim, kegiatan yang dikerjakan oleh P2KP dengan BLM tahap 1 ini terlihat dukungan masyarakat yang dikategorikan dengan nilai swadaya mencapai 10 jutaan. BLM yang Rp 20.213.350 itu ternyata bisa membangun Jalan Rabat Beton Sepanjang 300 m, lebar 2 m dan ketebalan 25 cm.
A.Gusti sebagai ketua Rt 03 Hilir Tengah II dengan kerja kerasnya memotivasi warga untuk membangkitkan swadaya masyarakat ternyata tidak sia-sia. Swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat selain tenaga (gotong royong) adalah Bahan berupa semen, pasir dan batu serta alat kerja seperti molen pengaduk semen, sehingga nilai total dari bangunan diatas 30 juta. Dukungan yang telah maksimal diberikan masyarakat ini membuat kepala desa hilir tengah Dra. Nur’aini beserta rekan BKMnya menjadi terus terpacu untuk mensukseskan kegiatan P2KP di hilir tengah, tekadnya.
Ketika menyinggung dana bergulir yang dipinjam oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai bantuan modal usaha sepertinya di BKM Desa Hilir Tengah, mengaku masih kurang beruntung. Hal ini dikarenakan para pemanfaat dana tersebut masih belum sadar bahwa orang lain juga memiliki hak yang sama untuk memanfaatkannya. Tingginya tunggakan dari perguliran beberapa waktu lalu menyebabkan dana BLM tahap 2 sebesar 120 juta yang sudah lebih 4 bulan menunggu di bank belum boleh dicairkan. Berbagai macam alasan yang keluar ketika di tagih, misalnya; usaha bangkrut, yang lain tidak mengembalikan, sudah pindah domisili menjadi penduduk desa tebedak, dan lain-lain. Upaya penagihan sepertinya sudah mengalami jalan buntu, ungkap BKM yang hadir dalam pertemuan sore tanggal 7 Mei 2008.
Dalam upaya penagihan hutang kepada Peminjam yang menunggak, Iskandar sebagai anggota KBP Kab. Landak yang juga sebagai pengelola UKM memberikan beberapa saran kepada BKM dan UPK. Upaya pertama yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan para peminjam untuk diberikan pemahaman tentang hakekat dan makna dari perguliran. Melibatkan pemerintah desa dari Kades hingga ke RT untuk memaksimalkan dukungannya kepada Tim/juru tagih untuk mendatangi peminjam di wilayah Rtnya. Selanjutnya mohon bantuan Camat/PJOK untuk membuatkan edaran tentang keberlanjutan program masyarakat dalam upaya pengembangan wilayah. Dan yang terakhir bahwa masyarakat kita masih berorientasi kepada iming-iming lebih, ajak saja mereka berpikir dimana dana bergulir yang macet itu hanya senilai 20-an juta saja, tetapi jika dana pinjaman ini tidak dikembalikan maka dana yang sudah menunggu di bank tahap II sebesar 120 juta akan hangus dan kembali kepusat. Pilih mana 20 juta atau 120 juta, tutup Iskandar.
Supardi, PJOK Kec. Ngabang menyambut baik maksud tersebut, bahkan beliau bukan hanya akan mengirimkan surat saja tetapi beliau malahan dalam waktu dekat ini siap akan mengumpulkan Para Kades, Koordinator BKM dan UPK dari setiap desa guna pemberian pemahaman yang benar tentang program dana bergulir, melakukan usaha maksimal dalam upaya membangun desanya melalui progran dan atau proyek yang diturunkan dari pusat.
Terhadap keberlanjutan program, Firman Riyadi (TA Pelatihan P2KP KMW1), mengatakan bahwa telah terbit surat edaran dari Deputi Menkokesra mengenai program penanggulangan kemiskinan yang berada dibawah Payung PNPM akan dikendalikan dengan kesepakatan bersama beberapa departemen, selanjutnya di tingkat Kabupaten akan dibentuk Tim Pengendali PNPM sehingga pola keterkaitan dan berkesinambungan program yang sudah berjalan di masyarakat akan terfasilitasi secara baik. Seperti di wilayah Landak ini, pendampingan akan dilanjutkan oleh program lain seperti PNPM Mandiri Pedesaan/PPK ataupun PISEW. ”Dalam rangka keberlanjutan pendampingan ini tentunya akan terjadi penyerahan tongkat estafet dengan serah terima segala asset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Sehingga kini kawan-kawan P2KP di lapangan masih menginventarisir segala bentuk asset yang ada untuk diserahkan agar nantinya bisa ditindaklanjuti oleh program yang dilaksanakan dikabupaten Landak ini,” jelasnya ketika pertemuan di aula Bappeda. ***

NGABANG – Selain membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kehadiran perusahaan yang menyebar di seluruh kawasan Kalbar juga sekaligus membuka isolasi daerah yang masih sangat terpencil. Hal tersebut memang sudah sangat terbukti, dimana hamper semua daerah yang berada di kawasan yang terpencil sudah dapat merasakan mempaat dari kehasiran perusahaan yang membuka usaha di bidang perkebunan. Hanya saja yang di sayangkan, kebanyakan perusahaan yang ada belumlah bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. “Sebenarnya yang harus di lakukan oleh pihak perusahaan itukan Serve dulu di lapangan yang kemudian di lanjutkan dengan pertemuan dengan pihak desa,masyarakat dan kecamatan yang ada kemudian setelah itu barulah perusahaan mengadakan ekspos hasil serve yang kalau memang semua itu sudah dapat di lakukan bagaimana kelayakannya maka bisa juga ijin lokasi dikeluarkan,” kata Salman, stap Dinas Perkebunan Propinsi Kalbar Kepada Kapuas Post, di sela-sela Acara Ekspose PT. Hilton Duta Lestari di aula Bappeda Kabupaten Landak Rabu (14/05), kemarin.
Menurutnya, permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Landak saja tetapi hamper pada semua daerah terjadi hal yang sama. Lendati yang terjadi saat ini menurutnya, kebanyakan perusahaan yang ada bisa mengantongi ijin lokasi terlebih dahulu sebelum melakukan serve di lapangan. Sehingga tidak jarang setiap perusahaan tersebut harus berhadapan dengan beberapa hal yang akan terjadi bahkan akan terjadi jumlah lahan yang tidak sesuai dengan keinginan. “umumnya seperti itu yang ada sekarang makanya kalau di landak baru kali inilah akan melakukan hal yang sesuai dengan aturan yang ada jadi kita arahakan mereka (perusahaan, red) mengadakan servey dulu dan melakukan syarat-syarat lain kalau memang ini semua sudah rampung barulah ijin keluar,” katanya. Untuk itu tambahnya, diharapkan kedepannya supaya masing-masing pihak dapat berjalan sesuai dengan sturan yang ada. Karena ahanay dengan demikian lah segala kemungkinan yang sudah maupun yang akan terjadi akan dapat lebih di perkecil sehingga tujuan untuk mensejahteraan baik maupun perusahan akan dapat berjalan seiring sesuai dengan rencana. (wan)

NGABANG – Dalam rangka memperjelas Raperda (Rencangan Peraturan Daerah) tentang usaha perkebunan di Kabupaten Landak terutama yang berkaitan dengan berbagai perubahan yang akan terjadi pada peraturan yang yang sudah di terapkan oleh sejumlah perusahaan, maka agar peraturan yang sudah akan segera final tersebut memang sudah semestinya di ketahui oleh semua kalangan terutama pihak perusahaan kendati, raperda yang ada sekarang sudah merupakan hasil pembahasan yang baku serta harus di terapkan oleh semua Investor yang ada di daerah ini. “Raperda ini akan segera final dan ini merupakan keputusan atau peraturan yang sudah baku dan mesti diterapkan di seluruh perusahaan yang ada,” kata Vinsensius, Kabid Perkebunan Dinas Hutbun Kabupaten Landak kepada Kapuas Post rabu (14/05) kemarin.
Dikatakannya, kalau sebelum adanya peraturan tentang penyelenggara usaha di bidang perkenbunan setiap investor bisa saja mengikuti pola yang menjadi kesepakatan bersama masyarakat, tetapi setelah di buatnya peraturan tentang usaha di bidang perkebunan maka, semua peraturan yang ada dan sudah di pakai oleh pihak perusahaan harus di rubah sesuai dengan aturan yang sudah baku dalam peraturan yang ada. “Kalau sebelumnya, mungkin bisa saja setiap perusahaan itu menggunakan polanya masing-masing mungkin ada yang menggunakan pola Mitra 20- 80 atau 85-15 yang artinya 85% untuk perusahaan 15% untuk masyarakat. Tetapi dengan sudah adanya peraturan tentang penyelenggara usaha di bidang perkebunan maka semua itu akan berubah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan yang ada,” tegasnya. Kendati jelasnya dimana untuk pola mitra yang sudah di tetapkan pemerintah khususnya Pemda Landak saat ini tetap mengacu pada pola 70-30 dalam artian 70% untuk perusahaan sedangkan untuk masyarakat 30%. Selain itu juga masih banya sekali hal-hal yang harus di sesuaikan oleh pihak perusahaan. Sehingga dari sejumlah peraturan yang sudah di bakukan tersebut sudah saatnya harus di ketahui oleh seluruh perusahaan yang ada di daerah ini. Hanya saja untuk penyelenggara exspos tersebut di lakukan secara bertahap. Sedangkan kegiatan tersebut juga sudah dilakukan kepada Wilmar Group di aula Kantor Hutbun selasa kemarin. “Ya inikan peraturan yang sudah menjadi peraturan pemerintah daerah. Ya mau tidak mau, suka tidak suka harus di terima oleh setiap imvestor yang ada karena inilah yang sudah menjadi keputusan dan aturan,” paparnya. Kendati dengan adanya peraturan yang sudah baku, maka dalam melakukan usaha di bidang perkebunan setiap imvestor akan menggunakan pola yang sama yakni 70-30 dan tidak mungkin akan melakukan atau menerapkan pola yang lain dari yang sudah di tetapkan.
Selain itu, peraturan yang ada juga akan bisa menjadi peredam dan memperkecil resiko tentang masalah social yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan karena sering terjadi perbedaan pola yang di pakai antara pihak perusahaan yang pada akhirnya akan terjadi cemburu social. Untuk itu demi menciptakan keberhasilan baik terhadap perusahaan maupun masyarakat yang ada di sekitar perusahaan maka di harapkan hal ini mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai kalangan. Kendati upaya ini bertujuan agar rencana Pemda dalam rangka menciptakan peningkatan perekonomian dapat tercapai bukan hanya terhadap masyarakat yang ada tetapi juga terhadap pihak imvestor. (wan)

SERIMBU- Para pemain kayu Ilegal Logging (IL) di Kabupaten Landak saat ini tidak bisa tenang dalam menjalankan aktivitasnya. Sebab Polres Landak sudah tidak memberi ampun lagi bagi para pelaku IL yang suka membabat hutan secara sembarangan. Buktinya, Jumat pekan lalu, Polres Landak menyita kurang lebih 900 batang kayu IL jenis meranti milik pelaku IL di Kecamatan Air Besar. Namun sampai berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti siapa nama pemilik kayu yang disita itu.
Menurut Kapolres Landak AKBP Drs. Subnedih, SH melalui Kapolsek Air Besar Ipda Tableghrudin mengatakan sebelumnya Polsek Air Besar sendiri sudah memberi imbauan kepada para pelaku IL di wilayah hukumnya supaya segera menghentikan aktivitasnya. “Imbauan yang kita buat itu berdasarkan surat telegram Kapolda Kalbar No. Pol: TR/98/IV/2008 tanggal 08 April 2008 tentang perintah untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang menjadi atensi Kapolri, khususnya IL. Kemudian berdasarkan juga surat telegram dari Kapolres Landak No. Pol: TR/11/IV/2008 tanggal 10 April 2008 tentang menindaklanjuti kasus-kasus IL,” jelas Tableg yang ditemui Selasa (13/5) di kantornya.
Dikatakannya, berdasarkan surat telegram itu, Polri memberitahukan kepada sgenap lapisan masyarakat agar menghentikan segalabentuk kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana IL. Selanjutnya, dalam hal pemanfaatan hasil hutan, berupa kayu olahan agar kiranya masyarakat melengkapi dokumen atau minimal surat keterangan asal usul keberadaan kayu tersebut dari instansi terkait. “Namun demikian imbauan itu dianggap angin lalu oleh para pelaku IL. Akhirnya kita pun mengambil tindakan tegas dengan menyita kayu yang tidak dilengkapi dokumen resmi tersebut,” ujar Kapolsek yang baru saja menjabat itu.
Dijelaskannya, menurut rencana kayu yang disita itu akan dibawa ke Mapolres Landak untuk dijadikan sebagai barang bukti. Sebab, kasus IL ini langsung ditangani Polres Landak sendiri, sedangkan Polsek hanya membekap saja. “Tapi karena ruas jalan yang menghubungkan Ngabang-Air Besar mengalami rusak berat, akhirnya kayu tersebut kita amankan sementara di Polsek Air Besar. Sedangkan kasusnya tetap ditangani Polres Landak,” paparnya.(wan)

Dukung Sikap Kapolda
ADANYA larangan bagi SPBU di Kalbar, tidak melayani pembeli dengan mengunakan jerigen. Banyak mendapat dukungan positif dari berbagai kalangan masyarakat, mengingat akhir bulan Mei 2008, harga BBM akan naik.
“Bukan hal yang baru hampir disetiap SPBU di Kalbar, kita jumpai pemandangan buluhan jerigen dari berbagai warga, malah ada juga beberapa drum. Akibatnya pengendara yang telah lama antri untuk mendapatkan bensin, sontak meneriaki beberapa petugas tersebut,” kata Ari warga Ngabang, menyikapi perintah Kapolda Kalbar tersebut.
Sebagai warga, ia menyambut baik dan mendukung sepenuhnya perintah Kapolda Kalbar. Bahkan, ia juga setuju, Kapolda meminta kepada seluruh polres/poltabes yang di daerahnya bila ada praktik penyimpangan dan pengoplosan, dan tidak ada upaya untuk menangkapnya, kemudian satuan di atasnya yang menangkap, akan diberikan sanksi sesuai kesalahannya. (wan)

NGABANG – Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tingkat sekolah dasar se Kabupaten Landak, Selasa (13/5), kemarin, secara umum berlangsung lancar. Dalam pelaksanaannya kemarin belum ditemukan adanya kecurangan dan kebocoran soal. Namun, sejumlah kesalahan non teknis, seperti kekurangan lembaran soal dan Lembar Jawaban masih ditemukan, kendati dalam skala kecil.
Pantuan Kapuas Post, USBN di SDN 16 Ngabang, beberapa siswa terlihat tegang saat pelaksanaan ujian kemarin. Padahal mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama ini terbilang gampang, yakni Bahasa Indonesia. “Justru bahasa Indonesia, terlihat gampang namun terkadang menjatuhkan,” kata salah satu siswi SDN 16 Nagbang. Senada, sejumlah siswa lainnya juga menyatakan soal yang baru saja mereka kerjakan termasuk susah.
Diakui Ngatiman, Kepala SDN 16 Ngabang, Lilik, sistim ujian tahun ini tidak jauh beda dengan tahun 2007, dimana mata pelajaran yang diujikan Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA, dilajutakan dengan Ujian Sekolah. “Kebetulan di SDN 16 Ngabang, ada 2 sekolah yang menginduk, dengan total jumlah siswa ikut ujian sebanyakl 116 orang,” kata Ngatiman.
Untuk kelulusan, lanjut Ngatiman, siswa harus punya nilai maksimal satu mata pelajaran 4, 25, sedangkan nilai rata-rata kelulusan 5,0. “Maka dari itu, kita berharap ana-anak didik mengerjakan soal sebaik mungkin, jangan gegabah dan kerjakan yang mudah dulu, selanjutknya baru yang sulit,” saran Ngatiman.
Ia juga mengatakan USBN tahun ini, ada perbedaan sangat mendasar, yaitu tentang tingkat kelulusan ditentukan daerah setempat, dan untuk soal semuanya sama (standart). “Kalau dulukan, semuanya ditentukan pusat, sekarang tidak lagi, daerah diberikan kebijakan untuk mengatur daerahnya sendiri,” jelasnya seraya mengatakan USBN, ditambah Ujian Sekolah, berakhir 17 Mei 2008 .
Sesuai aturan
Berbagai upaya untuk melancarkan USBN ini dilakukan yaitu dengan memberikan pengarahan-pengarahan baik dalam rapat dinas, pertemuan khusus dengan para kepala sekolah, maupun kunjungan langsung ke sekolah-sekolah.
Kepada Kapuas Post, Kadis Pendidikan Landak Drs. Lukas Kanoh, MM, mengatakan selalu mengingatkan agar Kepala Sekolah selalu menjaga pelaksanaan USBN dalam keadaan kondusif, melaksanakan kegiatan sesuai aturan yang ada, sebab kalau menyimpang dari aturan akan mempunyai resiko tertentu. Semua pihak diharapkan ikut mengawasi secara seksama akan USBN berjalan dengan aman, tertib, lancar.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa USBN di wilayah Landak akan sukses. "Pada tahun ajaran 2007/2008 ini, kita kepengin anak-anak lulus 100 persen,” harapnya, via HP, kemarin. (wan)

NGABANG – Salah satu syarat mutlak untuk pencairan Dana PAKET PNPM P2KP tahap ke II, tetap mengacu pada syarat pengembalian BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) harus mencapai minimal 80%. Untuk itu sesuai dengan ketentuan yang sudah menjadi ketetapan maka di harapkan kepada semua Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) untuk dapat mengupayakan bagaimana agar apa yang sudah menjadi ketentuan dapat terpenuhi. “Memang saat ini sudah ada beberapa BKM yang dapat memenuhi ketentuan itu namun juga masih banyak yang belum dan ini yang harus di upayakan,” kata Edi Satriadi, Fasilitator P2KP Kabupaten Landak, kepada Kapuas Post belum lama ini.
Menurut konsultan P2KP ini, untuk beberapa desa yang sudah dapat memenuhi ketentuan tersebut maka secara otomatis juga akan bisa mencairkan dana tahap ke 2 sedangkan bagi dasa yang tidak dapat memenuhi maka bagaimanapun juga pencairan tersebut tidak dapat di laksanakan yang intinya tidak dapat melanjutkan program yang mereka ajukan. “Sebenarnya mengenai masalah sudah memenuhi syarat itu bukan hanya dapat di buktikan dengan kata-kata atau laporan semata tetapi harus melalui kenyataan yang ada misalnya, sesuai dengan laporan RR (Repayment Rete) atau tingkat pengembaliannya mencapai 80% dan ini harus di sertai dengan bukti ada tidak anggarannya jangan hanya laporannya saja yang ada sementara duitnya tidak ada,” tandasnya.
Dia berharap terutama kepada sejumlah BKM yang ada selain dapat berupaya meningkatkan RR-nya, juga harus di sertai dengan bukti dari pencapaian pengembalian tersebut.kendati kalau hanya berdasarkan laporannya saja tanpa di kuatkan dengan bukti yang otentik maka sama halnya syarat tersebut belum dapat terpenuhi karena masih harus perlu pembuktian.
“Pihaknya saat ini tetap berusaha untuk memotipasi BKM yang masih belum mampu mencapai pengembaliannya, supaya dapat berusaha bagaimana memberikan imformasi kepada anggotanya supaya dapat mengembalikan pinjamannya. Karena hanya dengan cara inilah program yang dijalamkan selama ini dapat berlanjut,” tandasnya, serya kembali berharap dukungan dari semua masyarakat bahkan seluruh elemen yang ada karena kalau tanpa adanya dukungan dan kerja sama yang baik maka segala apapun akan tidak dapat di capai. (wan)

NGABANG – Keberadaan imprasruktur baik jalan maupun jembatan yang akan menjadi salah satu penghubung antara daerah,ternyata akan sangat mempengaruhi perkembangan satu daerah. Setidaknya itulah yang terjadi dengan sejumlah daerah di kawasan Kabupaten Landak bagian Tenggara yang hingga saat ini masih belum memiliki akses jalan maupun jembatan yang menjadi penghubung menuju ke kota Ngabang. “Seperti ini lah kondisi di daerah kita, yang sampai saat ini belum ada memiliki jalan dan jembatan padahal terutama jembatanlah untuk menyeberangi sungai Banyuke menuju desa yang ada di daerah tersebut. Tetapi jangankan jembatan yang ada jalan saja masih belum memenuhi standar,” kata Agus warga Desa Amang Kecamatan Ngabang kepada Kapuas Post belum lama ini.
Padahal, jembatan untuk menyeberangi sungai Banyuke mutlak sangat di butuhkan oleh ribuan masyarakat yang ada dikawasan tersebut, mulai dari dusun Kunyit, Amang, Sei Durian, dan puluhan desa yang ada di daerah ini. Sedangkan jembatan yang ada saat ini hanya berupa jembatan gantung dan itupun kondisinya juga sudah mengalami kerusakan.
Dikatakannya, saat ini memang sudah ada sedikit mengalami kemajuan lataran jalan yang butuhkan masyarakat sudah dapat di gusur oleh perusahaan sehingga dengan adanya bantuan dari pihak perusahaan tersebut maka masyarakat sudah dapat merasa terbantu. “Memang dalam hal ini kita sudah sedikit merasa terbantu, tetapi masalah jembatan tetap saja menjadi hal yang penting karena untuk menyebrangi sungai Banyuke dan ini yang selalu kita harapkan dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Karena saat ini, masyarakat yang ada di wilayah ini tetap saja mengalami hambatan terutama dalam membawa muatan hasil dari produk pertanian yang ada di daerah ini. Karena selain terkendala karena transportasi jembatan yang tidak memenuhi kapasitas sehingga santa mempersulit ruang gerak terutama dalam perkembangang perekonomian masyarakat.
Dikatakannya, hal ini bukan hanya terletak pada masalah perkembangan ekonomi semata tetapi secara umum semua sector selalu mengalami kegagalan sebagai akibat dari tidak adanya akses jembatan yang merupakan alat untuk menyebrangi sungai.
“Yang jelas perkembangan yang ada di daerah ini terhambat, apakah itu pada sector ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun arus komonikasi yang di butuhkan oleh masyarakat itu sangat terbatas, jadi ya, kalau kita bandingkan dengan Era Reformasi sekarang rasanya sangat tidak sesuai.karna pada satu sisi pemerintah berkeinginan meningkatkan mutu pendidikan,derajat kesehatan masyarakat,serta peningkatan perekonomian masyarakat yang ada, tetapi keinginan tersebut jelas masih belum bisa terlaksana karena kebutuhan utama masyarakat saja masih belum bisa di penuhi bagaimana mungkin itu bisa terlaksana,” paparnya.
Untuk itu tambahnya, sebelum berbicara ingin meningkatkan hal tersebut memang sebaiknya pemerintah khususnya Pemda Landak bisa melihat berbagai kekurangan yang ada sehingga tidak terbentur dengan realita yang ada dalam masyarakat. Kendati di tengah kemajuan jaman seperti sekarang ini ternyata jalan kaki yang mencapai 6 hingga 7 jam masih tetap saja menjadi hal yang biasa di tempuh oleh seluruh masyarakat yang ada di kawasan ini. “Ini hanya mengenai perjalanan belum lagi kita lihat kalau ada yang sakit terpaksa harus di tandu menuju rumah sakit yang jaraknya cukup jauh yang juga harus menempuh jarak yang luar biasa jauh dan ini sangat ironis sekali saya pikir,” ungkapnya.
Untuk itu, seraya berharap terutama kepada Pemda Landak agar dapat melihat realita yang ada di tengah masyarakat di sejumlah daerah ini. Karena keberadaan jalan dan jembatan yang menjadi penghubung dari Desa Antan menuju Desa Amang dan sejumlah Desa yang ada di daerah kawasan ini mutlak menjadi hal yang sangat di butuhkan masyarakat. Karena hanya dengan cara inilah apa yang di harapkan oleh pemerintah akan dapat di capai namun sebaliknya jika hal ini tetap saja seperti ini maka rencana apapun tidak akan tercapai. Dengan demikian aktifis LSM ini berharap agar Pemda Landak dapat melihat realita yang menjadi kebutuhan pokok di masyarakat sehingga penderitaan masyarakat yang ada saat ini akan dapat dikurangi. (wan)

Siap Main Habis-Habisan
KEKALAHAN pada penampilan perdana Kalbar (Persilan) melawan Jawa Barat (Bogor, red), dengan skor akhir 1-4, dalam Liga Medco 2008 di Sragen Jawa Tengah. Tidak membuat anak asuhan Berlian Siahaan patah semangat dalam pertandingan keduanya Selasa (13/5), kemarin. Kali ini, lawan tangguh dihadapi, tidak lain adalah tuan rumah Jawa Tengah. Mengantonggi nilai 3, dimana main pertama berhasil mengalahkan Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) dengan skor meyakinakan 0-5. “Pertandingan baru beberapa menit, anak-anak bermain sangat semangat, bila berhasil mengalahkan tuanh rumah, kita masih ada harapan pada pertandingan terakhir melawan DIY,” kata Manager Persilan U-21, Fery Sak, didampinggi Ketua Harian Pengkab PSSI Landak Cahyatanus, Official Hadari, kepada Kapuas Post, via HP, kemarin siang.
Fery mengatakan, pertandingan kedua, anaka-anak akan bermain habis-habisan, keberhasilan ini juga tidak terlepas do’a dan restu masyarakat Landak khususnya, dan Kalbar umumnya.”Main pertama mungkin tim kita grogi, ditambah ada beberapa pemain inti kita tidak diturunkan, sehingga pola bermaian kita pincang. Kita bersyukur pada hari ini, pemain-pemain itu, bisa diturunkan. Saya berharap Landak bisa mengalahkan tuan rumah,” harapnya seraya mengucapkan banyak terimaksih atas segala perhatian dan sokongan dana kpada Bupati landak Drs. Adrianus Asia Sidot, M.SI, KONI Landak, Pengkab PSSI Landak, serta masyarakat Landak khususnya dan masyarakat Kalbar umumnya. (wan)

PERBEDAAN budaya antar pendatang baru Madura disatu pihak dengan suku Dayak dan Melayu dilain pihak oleh banyak kalangan selama ini telah dianggap mempunyai andil terjadinya konflik etnik. Misalnya saja kebiasaan membawa senjata tajam bgi orang-orang Madura, khususnya pada kelas bawah, didasari oleh kebiasaan social kemasyarakatan dari asal mereka, dimana bagi mereka yang tidak membawa senjata (pisau, todik, celurit dan pedang) dianggap jagoan dan sangat berani sehingga perlu dicoba.
Heri Irawan, Ngabang
SELAIN itu menurut kepercayaan orang Madura, pisau berarti pengganti sebuah tulang rusuk laki-laki sebelah kiri yang hilang. Kepercayaan ini tidak saja menjadi alat pembenaran tradisional tetapi juga sekaligus symbol bahwa pisau bagi laki-laki pendatang Madura didaerah ini adalah sebagai istri pertama. Sementara bagi orang Melayu dan Dayak, membawa senjata ditempat-tempat umum selain diladang atau kebun, bukan merupakan kebiasaanmeraka. Mereka merasa risih dan tidak terbiasa membawa senjata tajam. Tidak ada kepercayaan pada adat Melayu maupun Dayak bahwa tidak membawa senjata tajam karena menganggap dirinya jagoan. Perbedaan pandang dari budaya semacam ini tampak menjadi benih ketidaksesuaian dalam hubungan social antara mereka dengan penduduk setempat. Perbedaan tersebut juga diperuncing dengan pola hubungan etnik yang mendasari pembentukan streotife antar etnik.
Menurut Yohanes Supriadi, Sekjen Pakat Landak, masyarakat etnik Melayu (umumya) telah mengembangkan pranata poitik yang dibentuk kesultanan, yang berbeda dari pranata politik yang dikembangkan oleh etnik Dayak yang bercorak egaliter. Orang Melayu mengadopsi Islam sebagai Agama mereka yang menjadi inti dari kebudayaan Melayu, sedangkan orang Dayak menganut Agama nenek moyang mereka yang bercirikan Agama asli atau Agama Kristen. Orang Dayak yang mengganti agama nenek moyangnya dengan islam secara otomatis masuk Melayu (menjadi orang Melayu). Konsep menjadi Melayu berkaitan dengan kenyataan sebagaimana yang dilihat oleh banyak orang Dayak, bahwa Islam adalah inti dari kebudayaan Melayu. “Mejadi orang Islam dalam pemikiran orang Dayak adalah sama dengan mengadopsi keseluruhan budaya Melayu,” kata Ketua Palma Institute Kalbar.
Dalam perpekstif tersebut diatas, banyak wilayah kalimantan barat dapat dilihat sebagai dua wilayah kebudayaan yang didomonasi oleh kebudayaan Melayu yang Islam berpusat pada kesultanan; sedangkan didaerah pedalaman adalah wilayah yang didomonasi oleh kebudayaan Dayak yang egaliter. Baik Melayu maupun Dayak masing-masing mengelola wilayah kebudayaannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh etnik-etnik lainnya yang dating kemudian menetap dikalimantan barat, yakni Cina, Bugis, Jawa, Batak, dll. Dalam system pemerintahan Indonesia, kekuasaan adat dan wilayah kekuasaan tersebut telah diganti oleh system administrasi pemerintah kabupaten yang pengaturan administrasinya dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Sehingga, dalam penentuan jabatan-jabatan kunci pada tingkat kabupaten tidak di tentukan oleh ke-Melayuan atau hubungan kekerabatan dengan kesultanan tetapi ditentukan oleh berbagai kekuatan dan kepentingan politik tingkat nasional dan propinsi. Akibatnya, berbagai posisi kunci pada tingkat kabupaten tidak dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Dayak. Pada tingkatan formal dilakukan sebagai satuan adat, yang sama derajatnya dengan satuan adat yang dimiliki oleh etnik-etnik lainnya. (bersambung)

NGABANG- 20 (dua puluh) Calon anggota KPU Kabupaten Landak telah mengikuti wawancara di Sekretariat KPU Kabupaten Landak Jalan Ngabang-Pontianak Km 3 Ngabang, Jumat-Sabtu (9-10/5/8). Hasil uji ini akan menciutkan ke-10 orang bakal calon anggota KPU Landak menjadi lima orang definitif.
Dalam kegiatan itu, Ketua Timsel, Vinsensius Jian, S.Sos, MM, melalui anggotanya Jasmin, S.Pd, mengatakan tes pada hari Jumat dan Sabtu itu, dimana tim seleksi Peserta dibagi sua kelompk. Satu kelompok terdiri dari sepuluh orang peserta
Kelompok pertama memulai sesi wawancaranya pukul 08.00 wib, hingga selesai. Memasuki hari kedua, Sabtu, kembali sepuluh orang peserta diwawancarai oleh Timsel, dimulai pukul 80.00 wib,
”Kami mengucap banyak terimakasih kepada peserta, atas kerja keras tingginya semangat untuk hadir dalam tahapan wawancara,” kata Jasmin, kepada Kapuas Post, kemarin.
Materi pertanyaan tim seleksi berupa perundang-udangan, nalar, dan pengetahuan umum mengenai perkembangan politik dan hukum di Indonesia. Rata-rata setiap peserta diwawancarai selama kurang lebih 30 menit
“Dari hasil wawancara dan assemen psikologi ini, akan diserahkan kepada KPU Propinsi kalbat. Merekalah yang nantinya menentukan nama-nama 5 orang anggota KPU landak,” kata Jasmin, seraya mengatakan, dengan mengantar 10 nama calon anggota KPU Landak, maka berakhir pula tugas Timsel.
Dia memperkirakan rapat pleno nama-nama 10 calon anggota KPU Landak akan diserahkan ke KPU Kalbar paling lambat sekitar tanggal 14 Mei 2008.
Disinggung peluangnya terhadap hasil akhir nama anggota KPU Kandak periode mendatang, Jasmin enggan untuk berandai-andai. Dia menyerahkan mekanisme pemilihan dan penetapan nama anggota KPU Landak sesuai mekanisme yang ada di KPU pusat. “Semua peserta punya peluang untuk duduk menjadi anggota KPU Landak,” katanya. (wan)

NGABANG- Untuk yang kesekian kalinya Kabupaten Landak asal Kalimantan Barat, akan mengikuti kegiatan pameran yang bertajuk “Kabupaten Expo 2008”. Dimana pelaksanaan itu, akan digelar selama 4 (empat)hari, dari tanggal 15-18 Mai 2008, di Jakarta. “Beberapa hari lalu, di kantor Bupati Landak, telah berlangsung rapat, tentang keikutsertaan Kabupaten Landak dalam pameran di Kabupaten Expo 2008 di
Assembly Hall, Jakarta Convention Center, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta,” kata Plt. Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Landak, Hermanto, kepada Kapuas Post, belum lama ini.
Dikatakannya, adapun dinas atau kantor yang ikut dalam pameran, adalah Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Perindagkop, Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
Dia juga mengatakan Kabupaten Expo 2008 merupakan serangkaian kegiatan ajang promosi, publikasi, menambah pengetahuan dan sarana pertukaran informasi best practices di antara para anggota BKKSI dengan para kepala daerah/walikota yang berasal dari negara lain.
“Kabupaten Expo 2008 diselenggarakan oleh Badan Kerjasama kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) dengan PT. Antheus Indonesia, untuk mendorong terciptanya kerjasama antara Daerah dengan Luar Negeri, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang tidak dapat ditangani oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan mengacu pada UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,” katanya.
Ia berharap, kegiatan “Kabupaten Expo 2008” diharapkan dapat menjadi referensi terbaik bagi pihak - pihak yang ingin mengetahui kebijakan investasi terbaru yang diterapkan pemerintah daerah kepada seluruh investor, serta menjadi sumber informasi terpadu bagi para calon investor lokal/internasional yang tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah-daerah kabupaten di seluruh Indonesia. Adapun Display Product yaitu;
Perhubungan darat, laut dan udara/transportasi, Telekomunikasi, Pertanian dan perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Energi, Kehutanan, Kesehatan, Pendidikan, Sosial Agama, Pertahanan dan Keamanan, Perumahan dan Prasarana Wilayah, Kebudayaan dan Pariwisata, Riset dan Teknologi, Koperasi dan usaha kecil menengah, Lingkungan Hidup, Ketenaga Kerjaan, Keuangan, Jasa Perbankan dan Asuransi, Komunikasi, Informasi dan Telematika, Perindustrian, Perdagangan. (wan)

POLRI terus diminta untuk segera menertibkan dan menindak pelaku penimbunan bahan bakar minyak (BBM), bila memang pemerintah menaikkan BBM, akhir bulan maey 2008. Selain itu, Polri juga diharapkan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat, bila ada masyarakat melakukan penimbunan BBM, akan diberikan sangsi berat. “Sebentar lagi, menurut rencana pemerintah akhir Mey 2008, pemerintah akan menaikan BBM, artinya masyarakat semakin terjebit,” kata Iskandar, Tokoh Masyarakat Ngabang, kemarin.
Dikatakannya, titik berat yang harus dilakukan polisi adalah memantau pelaku penimbun BBM, yang hanya memanfaatkan situasi guna meraih keuntungan sebesar-besarnya. “Jangan gentar, untuk konsiten melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penimbun BBM,” harap Iskandar. (wan)

BILA terjadi bencana alam, sebagai manusia tidak ingin menghendakinya, namun sebagai manusia kita harus berusaha sekuat mungkin untuk bisa tetap tegar menghadap cobaan itu. Meskipun kita telah berhati-hati terkadang bencana itu datang dengan tiba-tiba, seperti bencana angina puting beliung yang melanda beberapa desa di Kabupaten Landak, tepatnya di dua derah di Desa Penyaho Dangku, dan Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, pada tanggal 8 Mey 2008, sekitar pukul 15.00 wib.
HERI IRAWAN, Landak
PERISTIWA ini menyisakan kesedihan yang paling mendalam bagi keluarga korbang, mereka harus kehilangan tempat tinggal, dimana selama ini menjadi tempat berteduh. Dalam hitungan menit akibat di hantam angin puting beliung, disertai dengan hujan batu es, betapa tidak kejadian ini menyebabkan 11 rumah rusak diantaranya adalah rumah, Sutian,Sugiro, Thomas dan Sugianto mengalami rusak berat sedangkan rumah Arin, Raturudin, Adut, Ecep, Siman, Saebar dan Even mengalami rusak ringan akibat tertimpa pepohonan yang tumbang diterpa angin.
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Damai Sejahtera Kabupaten Landak beserta pengurus Dewan Pimpinan Ranting dan Desa pada tanggal 6 Mei 2008 mengunjungi para korban dan memberikan bantuan, dipimpin langsung oleh Ketua DPC-PDS Kabupaten Landak Minadinata,SH. Dia mengatakan aksi ini merupakan wujud kepedulian partai berlambangkan Salib dan Burung Merpati Putih ini, untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan dan masyarakat. “Kita merasa semua saudara sebagi umat kepunyaan Nya. Hal-hal yang terjadi sekarang ini mengingatkan kita pada sang pencipta semesta ini, agar kita selalu menjaga,melindungi dan melestarikan apa yang telah ada dan jangan dirusak akibatnya puting beliung sekarang ini dan ini menandakan bahwa alam ini sudah rusak, dan perlu di jaga dan pelihara sebaik mungkin,” pinta pria penuh wibawa ini.
Ditempat yang sama Kepala Desa Penyaho Dangku Pdt. Rustino,S.Th, didampingi Ketua BPD Desa Penyaho Dangku Sudiman, dalam mengawali dialog bersama warganya yang terkena musibah, bersama tim DPC-PDS Kabupaten Landak.kepada warganya dan atas nama masyarakatnya dia mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada DPC- PDS Kabupaten Landak sebagai Partai Nasionalis dan yang bernapaskan nilai-nilai Kristiani tetap eksis serta komitmen untuk melaksanakan Visi dan Misinya. ”Kiranya apa yang sudah diberikan kepada warganya Tuhan yang akan membalasnya dan biarlah lewat perhatian DPC-PDS akan mengugah setiap hati untuk dapat berbagi kasih dengan sesama yang membutuhkan pertolongan,” ungkapnya sambil berharap.
Kemudian disela-sela sambutanya Legislator Partai Damai Sejahtera Kabupaten
Landak Minadinata,SH, didampingi Ketua DPC-BMDS juga Wakil Ketua DPC-PDS, Kabupaten LandakAsman .Budai Sadji, Sekretaris DPC-PDS Morii,M.Kom dan pengurus DPRan Mustam,SP dan Deni Orlis,SP, mengingatkan masyarakat agar jangan membiarkan pohon-pohon besar di tanam di sekitar lingkungan tempat tinggal ini akan berakibat buruk bak pepatah katanya kecil jadi hiasan tetapi besar jadi ancaman apabila terjadi angin kencang pohon-pohon akan tumbang atau patah dan akan menimpa rumah,kami sangat prihatin akan kejadian ini,mari kita intro peksi diri,dan belajar dari maknanya.bantuan yang kami berikan tidak seberapa tetapi jangan dilihat dari berapa besar nilainya tetapi lihatlah seberapa tulus niatnya untuk memberi.
Ditambahkan oleh Wakil Ketua DPC-PDS Kab.Landak Asman.Budai Sadji, yang terpenting adalah rasa kebersamaan kita sebagai mahluk sosial. pada hakekatnya 4 pilar dasar yag perlu kita perhatikan yaitu Berdamai dengan Tuhan,sesama,diri sendiri dan lingkungan. ini merupakan pilar dasar Partai Damai Sejahtera dan tebarkan kasih itu dengan damai. (PK) ***

NGABANG- Kekalahan Tim Persilan U-21 atas Sambas, dalam laga gren final, dengan skor akhir 0-2, di stadion sepakbola Glora Pancasila Sanggau, Kamis (8/5). Tidak membuat Bupati Landak Drs. Adrianus Asia Sidot, mindir, malah keberhasil menjadi juara dua di level Divisi III PSSI Kalbar, menjadi satu kebanggan tersendiri. Pasalya, tahun 2007 lalu, Persilan hanya hampu duduk diperingkat III. “Ini artinya prestasi olahraga terutama cabang sepak bola grapiknya naik satu tingkat,” kata bupati, kepada Kapuas Post, Kamis malam, dikediamannya.
Kemenangan itupun, kata bupati, patut disyukuri, mendapat juara II di Divisi III PSSI Kalimanatan Barat. Merupakan satu prestasi membanggakan bagi Kabupaten Landak, apa lagi keikutsertaan tim Persilan boleh dikatkan pendatang baru, bukan tim kecur. “Tindak lanjut kemenangan ini, diserahkan sepenuhnya kepada pengurus Persilan, sehingga presati yang sudah terukir indah ini, minimal harus dipertahankan,” pinta pria yang suka memakai topi ala coboy ini.
Prestasi membanggakan ini, tentunya akan berdampak kepada saran dan prasarana olahraga Landak, kedepannya bagaimana? Bupati mengatakan bersama instansi terkait sudah merencanakan sarana dan prasarana olahraga, minimal tahun depan yaitu tahun 2009, Kabupaten Landak sudah punya Stadion Sepakbola atau Gedung Olah Raga (GOR). “Saya mohan doa restu masyarakat Kabupaten Landak, terutama menyangkut lokasi pembangunannya. Kita minta adanya partisipasi masyarakat yang begitu peduli terhadap olahraga, tentunya pemilik tanah menjual tanah jangan terlalu mahal, jangan m” pintanya.
Jangan mentang-mentang, ada kegiatan pembangunan sarana olahraga, pemilik tanah memanfaatkan situasi, menjual tanahnya dengan harga 10 kali lipat. Itunamnya, kata bupati, tidak mendukung pemerintah. Kalau mau maju, paling tidak ada kerjasama masyarakat dengan pemerintah. “Yang namanya membangun sudah pasti kita butuh tanah, tidak mungkin rasanya membangun tanpa tanah,” ungkapanya. (wan)

BABAK pertama penyisihan wilayah kompetisi sepak bola tingkat nasional usia 15 tahun, Liga Medco 2008, akan berlangsung mulai 11 Mei di Musi Banyuasin (Grup B) dan Sragen (Grup D).

Dua grup di wilayah barat, Grup B dan Grup D, siap menjadi pembuka kompetisi untuk usia muda ini. Grup B terdiri dari Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Sedangkan Grup D berisi Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat. Penyisihan di Grup B berlangsung di Stadion Serasan Sekate, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, 11-15 Mei. Sedangkan Grup D akan digelar di Stadion Taruna, Sragen, Jawa Tengah pada 11-17 Mei.

“Untuk pertandingan kali ini, kita bermain sebanyak 3 kali. Main pertama pada hari ini, melawan Jawa Barat, ” kata Ketua Umum Persilan Ir. Jakius Sinyor, melalui Ketua Harian, Cahyatanus, didampinggi Ketua Rombongan, Drs. Hendirikus Ngadan, kepada kapuas Post, via telepon, Minggu (11/5), kemarin.

Main dipartai pertama itu, kata Legeslator PNBK Landak ini, tim Kalbar akan bermain sebaik mungkin, mengingat sebagai tuan rumah Jawa tengah, akan berusaha mencuri angka tiga dari Kalbar. “Itu jangan sampai terjadi minimal seri dan kalau bisa menang,” harap dia, seraya memohon doa kepada masyarakat Landak khususnya dan Kalbar umumnya mendo’akan agar tim kita bisa menang. (wan)

NGABANG – Pelaksanaan Pelatihan Komonitas Belajar Perkotaan (KBP) dan kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan PNPM mandiri P2KP Tahun 2008 yang merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan PNPM – P2KP kerupakan hal yang sangat penting. Kendati output PNPM – P2KP merupakan mata rantai kebijakan dalam bentuk penanggulangan kemiskinan Nasional yang berorientasi pada pencapaian Millenium Devekopment Goal (MDGs) maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Ini yang terpenting karena dalam agenda pembangunan daerah untuk mensinergikan program jangka menengah (PJM) serta program penanggulangan kemiskinan di dalam mekanisme perencanaan dan rencana, memang harus ada kerja sama. Oleh karena itu kegiatan pelatihan ini akan sangat memiliki arti penting dan strategis agar pihak di tingkat Kabupaten maupun stekholder dapat memahami hal yang sama ,” kata Bupati Landak yang dalam hal ini di Wakili Assisten III Marcos Laheran, S.Sos, ketika membuka acara Coaching KBP dan Kelompok Kerja dalam rangka pelaksanaan program PNPM – P2KP di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Landak Rabu (07/05), kemarin.
Kegiatan yang di hadiri selain jajaran P2KP Landak, juga di ikuti Wakil Ketua DPRD Klemen Apui, S.IP, PARA Camat,Tokoh Masyarakat, Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, serta Team Leader PNPM P2KP 2 KMW I Kalbar. Menurutnya, terlebih mengenai MDGs dan IPM serta pemahaman yang lebih dalam terhadap Good Governance. Karena salah satu factor yang sangat menentukan keberhasikan untuk mencapai tujuan pembangunan adalah, harus ada satu perencanaan yang baik sehingga akan terjadi efesiensi dana dan hasil yang di inginkan akan dapat maksimal.
Dijelaskan, untuk sejumlah program atau proyek yang akan di laksanakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka menyediakan fasilitas umum dan sarana pelayanan umum yang menunjang tercapainya sarana pembangunan daerah. “Jelas ini semua memerlukan biaya yang seringkali melampaui kemampuan dana yang tertuang dalam APBD biasanya rendah, karena banyaknya prioritas pembangunan,belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya,paparnya.
Menurutnya, dengan keterbatasan dana yang di miliki pemerintah untuk pembangunan daerah, maka Pemda memberi perhatian terhadap apa yang di lakukan oleh pihak swasta dan masyarakat pada umumnya. Kendati pranan pemerintah dalam hal ini lebih di arahkan pada fungsi Regulator (Pengaturdan pengendali) serta stimulator untuk mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dan pihal swasta. Sehingga dalam hal ini dana yang di miliki oleh Pemda dapat di arahkan untum menstimulankan kegiatan investasi swasta dan kegiatan masyarakat umumnya sesuai dengan Visi,Misi dan tujuan pembangunan daerah. “Kalau kita lihat dari tujuan kegiatan ini terutama dalam kegiatan pelatihan KBP dan Pokja P2KP ini maka Pemda perlu memadukan pendekatan sektoral dan redional untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah kecamatan. Karena hal ini penting untuk menghindari kepincangan pertumbuhan antar wilayah seperti yang selama ini terjadi,dan untuk menghitung kebutuhan rill infrastruktur dasar baik fisik mamupun social,”katanya. Menurutnya hal tersebut untuk menciptakan daya tarik setiap satuan wilayah bagi investor dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk,potensi wilayah serta kesesuaian lahan dan pemempaatan ruang. Untuk itu seraya harapkan agar dapat lebih memperhatikan sasaran dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta mengupayakan pendapatan masyarakat, menciptakan kapangan kerja,pemerataan pembangunan, terciptanya struktur ekonomi yang kokoh, terjaganya kelestarian lingkungan hudip, meningkatkan kesehatan masyarakat, lancarnya arus pergerakan orang dan barang ke wilayah kabupaten yang meliputi terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat yang harus terpenuhi. “Kalau kita perhatikan untuk mencapai sasaran tersebut, pendekatan sektoral saja yang berasal dari instansi tehnis akan sulit melihat adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan dan juga akan sulit melihat perubahan struktur perubahan,pembangunan yang mungkin terjadi sebagai akibat di laksanakannya rencana sektoral. Sedangkan pendekatan regionalnya saja belum cukup karena analisisnya bersipat makro wilayah. Sehingga tidak cukup detail untuk membahas sector per sector apalagi output per item,”paparnya. Maka sangat di harapkan, para peserta perlu memadukan kedua pendekatan baik sektoral maupun regional menurut fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun program pembangunan.
Sedangkan yang sangat perlu di cermati menurutnya, lokasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang akan berkembang (aglomerasi daerah), perubahan struktur ruang wilayah karena penyebaran penduduk, tumbuhnya pusat-pusat pemikiman baru dan prasarana yang perlu di bangun untuk mendukung perubahan struktur ruang tersebut. Selain itu perlu adanya penyediaan dan rehabilitasi fasilitas sosial seperti sarana pendidikan,kesehatan dan air bersih yang seimbang pada pusat pemikiman maupun pusat kegiatan ekonomi serta perencanaan jaring penghubung yang akan menghubungkan berbagai pusat kegiatan dan pemukiman secara efesien. (wan)

NGABANG- Kemenangan tim Persilan U-21 dalam kancah kompetisi sepakbola Devisi III PSSI Kalbar di Kabupaten Sanggau, sehinga masuk babak final, yang dilaksanakan Kamis (8/5.08) hari ini disatdion sepakbola Sanggau Permai Sanggau. Bentrok Persilan melawan Persisam Sambas. Artinya Persilan dan Persisam tahun depan masuk ke Divisi II PSSI, dan bermain antar pulau Kalimantan Barat.
Sebagai kabupate baru di Kalbar, saatnya Ngabang memiliki stadion sepakbola yang presentatif, sehingga dalam setiap event besar PSSI, Persilan Landak siap. “Ini merupakan satu kebangkitan olahraga Kabupaten Landak, terutama dibidang olahraga sepak bola. Mudah-mudahan dengan sendirinya, muncul olahraga lain mengikuti jejak sepak baola,” kata Edi Yulianto, pencinta olahraga sepakbola Ngabang, kepada Kapuas Post, kemarin.
Dikatakannya, meski Landak ada beberapa lapangan sepakbola, namun Ngabang tidak punya stadion, seperti kabupaten lain yang ada di Kalimantan Barat. Selama ini, dalam mengelar ivent besar PSSI Kalbar, lapangan sepakboal yang agak layak pakai terutama dalam kota, hanya milik Armed Ngabang, sedangkan lapangan lain di depan SMPN 1 Ngabang dan lapangan sepakbola Maniamas maih jau dari standart PSSI.
Sejak saat ini, prestasi Persilan ditahun 2008, membuahkan prestasi gemilang tercatat sebagai salah satu team kuat di pentas Sepakbola PSSI Kalbar. Tim U-15 Persilan belum lama lalu berhasil menjadi juara pertama dalam kompetisi sepakbola U-15 di Ngabang. Kemudian U-21, Persilan masuk Divisi II PSSI.
Melihat betapa megahnya kota Ngabang saat ini, dengan pusat-pusat perbelanjaan yang bagus, gedung atau kantor yang kokoh, planologi kota yang mencerminkan kemampuan finansial pemerintahannya yang kuat. Sangat miris kota Ngabang tidak punya stadion yang baik. (wan)

NGABANG- Kepala SMA Negeri 1 Ngabang, Asoardi Ador, kembali menegaskan
bahwa tidak ada ujian susulan bagi siswa yang gagal pada ujian nasional tahun ini. Bahkan Diknas juga belum mengeluarkan ketentuan apakah nantinya ada ujian paket C untuk siswa sekolah menengah atas (SMA/sederajat) dan ujian paket B untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP/sederajat) yang gagal dalam UN.
’’Tidak ada ujian susulan bagi yang tidak lulus. Untuk ujian paket C atau paket pun belum ada ketentuannya apakah ada nantinya, sangat jelas kami belum mendapat petunjuk, dan tahun depan harus mengulang,’’ ujar Asoardi Ador, kemarin.
Ia mengungkapkan, UN untuk SMA/MA dan SMK tahun ini pelaksanaannya mundur dari tahun sebelumnya. Tahun 2007 lalu UN dilaksanakan 17-19 April, sementara tahun ini 22-24 April. Sedangkan untuk SMP/MTs, pelaksanaannya 5-8 Mei.
Dikatakannya juga, sesuai dengan jaduwal dari Diknas, pada tanggal 16-23 Mey 2008, tingkat SMA/MA dab SMK dilaksabakan Ujian Pratikum, meliputi 10 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi, PPKN, Kesenian, Agama, Bahasa Jerman, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
“Melihat kerja keras salama ini dilakukan dewan guru, seperti les dan tambahan jam pelajaran diluar jam sekolah, agar prestasi kelulusan SMAN 1 Ngabang baik, dan itu kita hargai. Mudah-mudahan lulus 100 persen,” harap pria kalem mini,
Menyinggung peserta ujian di Sub Rayon I SMAN 1 Ngabang, dalam mengisi ujian, apakah merasa kesulitan? Ia mengatakan ada beberapa matapelajaran yang mudah dikerjakan seperti Bahasa Indonesia. Namun ada juga yang mengatakan kesulitan pada mata pelajaran Matematika. “Pada prinsipnya berpariasi ada yang mengatakan sulit, dilain pihak mudah,” ungkapnya.
Untuk pengawas, tambah dia, pada Ujian Pratikum, hanya melibatkan pengawas pada sekolah yang mengambung pada Sub Rayon I SMAN 1 Ngabang. Dimana pada Sub rayon ini, ada 7 sekolah sebagai penyelenggara, dengan jumlah peserta Ujian mencapai 1.227 orang dan ditambah 17 sekolah bergabung. “Untuk program sekarag ada 3 (tiga), program IPA, IPS dan Bahasa,” katnya. (wan)

NGABANG- Kasat Lantas Polres Landak IPTU. M. Suganti melakukan serah terima jabatannya kepada pejabat baru Sabtu (03/05/08) bertempat di Gedung Balai Kemitraan Polisi Mapolres Landak. Prosesi Sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Landak AKBP Drs. Subnedih, SH.
Kasat Lantas IPTU. M. Suganti meninggalkan jabatannya dengan mengemban tugas baru di Mapolda Kalbar. Dan diganti pejabat baru AKP. Luki Fardiansyah, dari anggota Sespripim Polda Kalbar.
Ketika meberikan sambutan, Kapolresta Landak Subnedih kembali mengingatkan jajarannya bahwa proses mutasi yang terjadi di kepolisian adalah suatu hal yang wajar di samping sebagai penyegaran. Dikatakannya juga, tugas baru yang diemban oleh pejabat di lingkungan Polri adalah sebuah tantangan baru.
”Selama menjabat sebagai Kapolres, hamper 1 tahun lebih, sudah 3 kali pergantian Kasat Lantas. Mudah-mudahan Kasat Lantas yang lama bertugas ditempat baru, lebih baik,” harapnya.
Proses mutasi, menurut mantan Komandan Brimob Kalbar ini, bukan hanya sebagai hal yang wajar, namun juga adalah bentuk promosi jabatan dalam karir sebagai anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. “Pejabat baru di lingkungan Polres Landak yang baru melaksanakan proses Sertijab saat ini, mendapat jabatan baru yang merupakan jabatan Kasat Lantas AKP. Luki Fardiansyah,” ujarnya.
Subnedih juga mengingatkan kepada para pejabat di lingkungan Polresta Landak yang baru, bahwa tugas yang akan diemban ke depan akan semakin berat karena proses dinamika kehidupan dari masyarakat Landak yang terus meningkat. ‘’Kepada Kasat Lantas yang baru ke depan tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan akan semakin banyak, selain terus melakukan peningkatan terhadap kinerja dari jajaran kepolisian yang ada di lingkup Polres Landak, dan jangan pernah mau belar atau bertanya kepada bawahan,” jelasnya.
Sebab harus diingat, katanya, sebagai anggota Polri sebagai pengayom masyrakat, tugas baru yang akan dijalankan merupakan tugas untuk menciptakan kamtibmas.
Ketertiban pada masyarakat Landak di mana tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Subnedih juga berpesan pejabat baru agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan meningkatkan kinerja dari apa yang telah dilakukan oleh pajabat sebelumnya, sedangkan kepada pejabat sebelumnya selamat menjalankan tugas baru serta terima kasih atas apa yang telah dikerjakan selama menjabat pada kesatuan yang ada di Polres Landak. (wan)

NGABANG- Kasus penipuan berkedok kupon berhadian di dalam kemasan diterjen Daia produk Wings, kembali terjadi, dua hari lalu di Ngabang. Dan kali ini menimpa Jumadi , 28 tahun, warga Ngabang, Kabupaten Landak. Untunglah dalam kejadaian itu, ayah satu anak ini, tidak buru-buru menstranper sejumlah uang yang diminta oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu.
Kejadian tersebut berawal saat Jumadi , membeli deterjen itu di salah satu waruang di Pasar Baru Ngabang. Ia merasa terkejut, ketika dibuka diterjen ada kumpulan kertas dan setelah dibaca yang menyatakan PT. Wings Surya Indonesia, akan memberikan hadiah besar kepada orang yang mendapatkan kupon didalam kemasan diterjen Dai.
“Ketika saya buka kemasannya, saya menemukan kupon yang isinya mendapatkan mobil Kijang Inova,” kata korban.
Bagaikan mendapatkan durian runtuh, korban dengan penuh semangat langsung menghubungi nomor telpon yang tertera di dalam kupon tersebut.
“Segera anda membayar pajak sebesar 19 juta dengan mentrasfer melalui ATM BCA,” jawab lelaki yang mengaku sebagai karyawan DAIA, seperti ditirukan korban.
Upaya untuk menyakini dirinya, korban langsung menghubungi nomor layanan konsumen produk Wings yang memproduksi deterjen DAIA. Ternyata pihak perusahaan menjelaskan tidak pernah melakukan promo undian berhadiah seperti itu.
Dalam kjadaian itu, korban tidak langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Ngabang. “Baiarlah kasus ini menjadi pegangan kita dan jangan mudah percaya dengan kupon palsu ini,” ujarnya. (wan)

SEBANGKI- Bupati Landak Drs Adrianus Asia Sidot M.SI mengatakan dalam pemahaman naik dango baik acara ritual maupun pelestarian nilai-nilai adat, seni dan budaya yang masih ada sampai saat ini. “Ini sangat
penting mengingat kebudayaan kita yang sekarang ini tetap eksis sepanjang zaman. Bisa lestari dan mampu diapresiasikan oleh ara generasi muda,” kata Bupati, ketika pembukaan acara Naik Dango ke XXIII di Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak, Senin (28/4).
Menurutnya, kegiatan naik dango tersebut ada beberapa dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat diantaranya sebagai pelestarian, pengembangan dan pemeliharaan budaya daerah atau lokal sebagai khasanah
budaya Nasional. Selain itu sebagai pemerataan pembangunan, ekonomi dan hasilnya dimana dengan kegiatan uoacara secara bergilir dapat memberikan dampakmpositif terhadap dinamika masyarakat,” ujar Adri.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Landak ini mengatakan, naik dango merupakan salah satu upacara adat Dayak Kanayatn yang ada dan sudah menjadi kalender pemerintah di kabupaten Landak, Pontianak dan Kubu
Raya. Acara ini juga merupakan ajang atau event untuk mempromosikan budaya dan bentuk aktualisasi pelestarian budaya yang langsung dapat dilihat, ditiru, dipelajari dan dimengerti para generasi muda dayak kanayatn baik yang berdimisili di desa maupun kota.
“Khususnya di Landak, Pontianak, Kubu Raya dan umumnya Kalbar ini,” katanya. Adri menambahkan, upacara naik dango adalah suatu bentuk kegiatan ritual yang dilaksanakan masyarakat adat Dayak Kanayatn dalam rangka mewujudkan rasa syukur kepada Jubata (Tuhan, red) atas panen padi yang telah selesai dilakukan para petani dan sekaligus memasukan padi ke dalam lumbung. “Secara harfiah, makna naik dango adalah usaha seseorang atau
kelompok masukan padi ke dalam lumbung padi dengan disertai upacara adat, baik padi yang di panen dari ladang maupun sawah,” ungkap Adri. (wan)

NGABANG- Hingga saat ini tata cara penanganan konflik di Kalimantan Barat, yang mempunyai peranan penting atau kapasitas para pemimpin kampung non formal yang memadai akan sangat berperan besar dalam meramu upaya-upaya membangun perdamaian antar komunitas suku-suku di Kalimantan Barat. “Sebagaimana diketahui bahwa hubungan antar komunitas di banyak tempat di Kalimantan Barat dewasa ini banyak mengalami kemacetan. Kecurigaan antara satu pihak dengan pihak lainnya masih terasa. Jembatan komunikasi bisa dikatakan putus,” kata Sekjen Pakat Landak, Yohanes Supriyadi, kepada KP, belum lama ini.
Awal semua ini tidak terlepas dari setting politik dan pola pembangunan yang sentralistik pada masa orde baru. System pelayanan diskriminatif yang diterapkan telah menimbulkan dampak yang besar bagi hubungan social masyarakat. Kebijakan pemerintah memiliki andil yang besar merusak hubungan social dan bahkan mematikan kreatifitas dan prakarsa masyarakat local, untuk membangun relasi social sekalipun.
Ketua Palma Institute Kalbar ini menilai, dinamika social, ekonomi, budaya dan politik di Kalimantan Barat memiliki potensi bagi terjadinya ketegangan social maupun konflik etnis (baik kategori lunak maupun yang keras seperti kerusuhan etnik). Masyarakat tidak dididik untuk menghayati dan menghormati perbedaan (kemajemukan) yang ada. Persoalan yang sangat sepele, seperti tersenggol kendaraan saja bisa menjadi perkelahian massal yang berbau etnik. Dalam table berikut ini dipaparkan konflik etnik yang pernah terjadi di Kalimantan Barat.
“Pluralisme suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang ada dinegeri ini bukanlah hal baru, tetapi sudah ada sejak lama. Dalam beberapa decade kekuasaan negara, kekayaan ini tidak dijadikan sebagai sumber potensial untuk kepentingan bersama seluruh rakyat, tetapi justru menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan atau untuk kepentingan kelompok tertentu. Bahkan kata SARA itupun dianggap seolah-olah sebagai racun atau barang haram yang tidak boleh dibicarakan dan dikembangkan dimasyarakat,” katanya.
SARA dan kemajemukannya, disatu sisi menjadi kebanggaan pemerintah yang selalu dipromosikan sebagai kekayaan bangsa, dipihak lain lagi masyarakatnya sendiri menjadi sesuatu hal yang mengancam. Memasuki era baru, SARA harus dikembalikan kepada makna yang sebenarnya, yaitu kekayaan rakyat-bangsa. Dengan begitu diharapkan antar SARA menjadi suatu barang yang produktif dan permasalahn yang muncul disekitarnya menjadi tanggungjawab bersama. Dengan demikian kemajemukan bangsa bukan sekedar kenyataan yang harus dislogankan, tetapi sebuah realitas dengan interaksi riil dalam kehidupan kemasyarakatan yang harus dihadapi dan dikelola.
Konflik juga haruslah dipahami sebagai hal yang biasa saja, karena konflik sendiri merupakan salah satu konsekwensi logis dari kemajemukan SARA, baik yang positif-konstruktif, maupun negatif-konstuktif. Konflik bagi masyarakat Indonesia umumnya merupakan suatu hal yang tabu, karena selama ini dianggap sebagai sesuatu yang negatif, yang perlu dihindari. Keadaan ini sudah menjadi bentuk pendidikan dari negara, yang tidak mendidik masyarakat untuk terbuka terhadap konflik, yang dikarenakan oleh perbedaan-perbedaan. Masyarakat belum dididik untuk menerima pruralitas, kepelbagaian secara obyektif dan terbuka. Masyarakat disekat-sekat sedemikian rupa, dengan penekanan pada sisi pembandingan jumlah secara kuantitas dibandingkan dengan peningkatan mutu masing-masing dalam rangka hidup bersama.
Jangan heran bila umat beragama, pada semua tingkat social sekalipun dalam jumlah relatif tidak besar tetapi memberi pengaruh mudah terpancing, terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis atas nama demi agama. Dirukunkan pada bagian permukaannya saja, antar para elit pemerintah, termasuk tokoh/pemimpin agama, demi kepentingan tertentu dan sesaat, tidak menyentuh keakraban serta hubungan-hubungan interaktif yang konkrit dimasyarakat dengan segala permasalahannya. Kerukunan antar agama, atau antar umat beragama hanya berdasarkan hubungan sesaat yang sifatnya lebih politis, dibandingkan dengan demokratis-manusiawi dan berjangka panjang. Perdamaian adalah harapan setiap orang. Perdamaian tidak berarti membuat orang harus menghindari konflik atau dari perbedaan tetapi justru menghargai perbedaan. Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana masyarakat prural Indonesia menghargai perbedaan ? ini merupakan pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Dialog rekonsiliasi merupakan kata kunci dari perdamaian. Minimal, sebagai cara untuk memulihkan keadaan pruralistic yang sudah tersegregasi secara mengental, yang bukan saja berakibat secara geografis, fisik, tetapi juga secara fsikologis, emosional dan sangat menganggu pada mental, kepercayaan, sikap dan lainya sebagainya. Disini pentingnya kemampuan masyarakat untuk keperbagaian, perbedaan dan mengelola konflik.
Ditambahkannya, dalam konteks inilah, pluralitas masyarakat merupakan realitas manusiawi-alamiah, dimana konflik menjadi sebuah logika yang tidak bisa ditolak dan perdamaian harus diusahakan. Dayak, melayu, china, madura, bugis, jawa, batak, sunda. Tiga diantaranya merupakan kelompok etnis terbesar, yaitu dayak, melayu dan cina. (wan)

NGABANG-Direktur RSUD Landak Drg. Magdalena Nuraini Sitinjak mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah mendapat balasan surat dari Dirjen Yan Medik, atas prial mempertanyakan APBD Tahun 2008 Kabupaten Landak tidak mendapat jatah dana Jaminan Pelayanan Masyarakat Miskin (Askeskin). “Beberapa waktu lalu kami sudah membuat surat ke Menkes, melalui Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat, kemudian tembusan ke Gubernur sama Bupati,” kata Magdalena Nuraini Sitinjak, kepada Kapuas Post, kemarin.
Dikatakannya adapun balasan dari Dirjen Yanmedik, menegaskan Kabupaten Landak akan menerima bantuan program Askeskin pada periode mendatang. Artinya sekitar pertengahan tahun 2008, tepatnya pada bulan Juli 2008. “Perlu saya jelaskan, intinya bukan direvisi tapi balasan dari pusat tambahan, dimana dalam surat itu saya buat mohon direvisi untuk penambahan dana Jaminan Pelayanan Masyarakat Miskin Kabupaten Landak, khususnya untuk RSUD Landak tahun 2008,” katanya seraya mengatakan pihak rumah sakit diminta untuk membuka nomor rekening baru di bank.
Bagaimana dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan saat ini? Wanita kelem ini mengatakan tetap melayani masyarakat selama masih dalam koridur RSUD Landak. Namun, ada halangan, bila pihaknya mengirim ke luar rumah sakit luar Kabupaten Landak tanpa ada data lengkap, akan ditolak. “Maksudnya begini, peraturan baru kalau dulu per KK, tapi sekarang per orang. Kalau dalam data komputerisasi maka mereka tidak bisa dilayani,” tegasnya.
Kedepan, Magdalena berjanji, untuk RSUD Landak secara bertahap pelayanan Askeskin berbasis teknologi dengan mengunakan data secara komputer akan dilakukan. “Kita berharap ini bisa secepatnya berlaku di Landak. Namun untuk mewujudkan data ini, pihaknya harus mendapat data dari Dinkes Kabupaten Landak atau BPS Kabupaten Landak,” tukasnya. (wan)

NGABANG – Menurut Drs.Supratman.MM, Kasi Pasilitas Sumber Daya
Pendidikan ketika mengawasi pelaksanaan UAN di Kabupaten Landak pada
Senin kemarin, mengatakan dimana kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan ujian bukan hanya merugikan pihak sekolah atau Pemerintah daerah tetapi akan sangat merugikan semua kalangan terutama pihak LPI Propinsi kendati menurutnya lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang secara khusus mengawasi bukan hanya pada saat pelaksanaan UAN saja tetapi sejak dari master soal ujian saat percetakan walau secara langsung pihaknya tidak bisa melihat tetapi dalam pelaksanaan percetakan pihaknya tetap
mengawasi. “Tugas kita bukan hanya saat pelaksanaan ini tetapi mulai
dari percetakan itu sudah kita awasi walaupun kita hanya memantau,
melihat dari luar karena master ini di jaga ketat oleh petugas dari pihak kepolisian tetapi kita tetap mengawasi proses percetakan. Jadi kalau misalnya ada masalah kita akan sangat merasa kecewa,” katanya, di dampingi Sekertaris TPI (Tim Pengawas Independen) Propinsi Iwan kurniawan. Ssi.MM. kepada Kapuas Post, Senin (05/05) kemarin.
Menurut pemantauannya di sejumlah sekolah penyelenggara secara
umum di Kabupaten Landak berjalan aman walaupun masih pada pelaksanaan
hari pertama tetapi dari yang di lakukan sudah sesuai dengan aturan
pelaksana. Selain itu juga dari segi tenaga pengawas yang di tugaskan
juga tidak masalah. “Kita lihat dari keamanan soal di Landak juga cukup
ketat dan seperti inlah yang kita harapkan artinya kerahasian materi,
ini yang harus kita jaga. Tetapi ini tidak cukup hanya di lakukan pihak
LPI dan harus ada kerja sama dari pihak terkait,” katanya.
Ia berharap dengan adanya kerja keras dari Dinas Pendidikan terutama bidang Dikmen pelaksanaan UAN di landak dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang di harapkan. Ditambahkannya dari realita yang ada pihaknya yakin di pelaksanaan UAN di daerah ini dapat berjalan aman dan lancar. (wan)

NGABANG – Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) tingkat SMP/Mts yang di laksanakan secara serempak pada hari Senin 5 Mei 2008, kemarin di Kabupaten Landak. Khususnya di kota Ngabang untuk hari pertama berjalan cukup aman. Bahkan dari pelaksanaan UAN tersebut juga di awasi dengan cukup ketat oleh berbagai lembaga yang secara khusus mengawasi pelaksanaan ujian.
Pantauan Kapuas Post, di 3 SMP penyalenggara masing SMPN
1, SMPN 2 dan Maniamas, kelihatan semua siswa cukup konsentrasi dalam
mengikuti ujian. Dalam pelaksanaan UAN pada tahun ini di
berlakukan pengawasan silang murni dan sejumlah tim pengawas baik dari
tingkat propinsi maupun kabupaten, turut mengawasi pelaksanaan
ujian.
“Sebenarnya, pelaksanaan UAN pada tahun ini tidak jauh berbeda
dengan tahun lalu karena tahun lalu juga sudah ada pengawas dari Lembaga
Independen Pendidikan (LPI) termasuk LPMP serta unsur dari perguruan
tinggi. Kemudian juga mengenai cara pengawasan juga cukup ketat artinya
sistim silang murni,” kata Mariani. Amd.Pd, kepala SMP Negeri 2 Ngabang kepada Kapuas Post, Senin (05/05) kemarin.
Dikatakannya, SMPN.2 Ngabang yang juga merupakan Sub Rayon 2 SMP penyelenggara UAN pada tahun ini bisa menampung 3 sekolah, selain SMPN 2 sendiri dengan peserta UAN berjumlah 143 orang, SMP Pancakarya Ngabang berjumlah 73 orang,SMP Pelita Ngabang 26 orang dan SMP Taqhasus Ngabang 67 orang.
Selain itu mengenai pengawasan soal yang ada di sekolah, pihaknya juga
sudah menugaskan 20 tenaga untuk menjaga keberadaan materi Ujian yang
ada. “Kita sudah menugaskan 20 orang untuk menjaga keamanan materi
dimana 10 orang untuk malam dan 10 orang siang hari dan ini harus betul-
betul terjamin kerahasiaannya. Kita tidak mau kerjaan kita tidak memuaskan, karena ini memang sudah menjadi tanggung jawab kita,” ujarnya.
Dikatakan untuk pencapaian keberhasilan memang belum bisa di prediksikan
karena selain merupakan hari yang pertama pelaksanaan UAN juga sangat
tergantung dari kemampuam para siswa yang melakukan ujian. Namun dari
hasil ujicoba (Try Out) seraya Optimis keberhasilan itu akan tercapai
setidaknya bisa mempertahankan predikat juara umum tingkat propinsi
seperti pada tahun yang lalu.
Sementara itu pelaksanaan UAN di SMPN 1 Ngabang yang merupakan sub rayon 1 juga terlihat cukup ketat karena selain di awasi tim Independen
Pendidikan (TPI) dari propinsi sebanyak 2 TPI Kabupaten 4 orang juga di
Bantu tenaga dari dinas pendidikan Kabupaten Landak 1 orang serta
sejumlah pengawas dari perguruan tinggi.
Ditempat berbeda Valentinus. Amd, kepala SMPN 1 Ngabang menegaskan, untuk tahun ini sekolah yang menginduk di SMPN 1 mencapai 6 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 457 siswa yang menempati 26 ruangan yang ada di SMPN 1. masing-masing SMPN 1 Ngabang berjumlah 264 siswa, SMP swasta papung 23 siswa, SMP perum Sangku 36 siswa,SMP Pancur Kasih Pawis 18 siswa,SMP Santo Thomas 103 siswa dan Mts Almuslimun Ngabang 13 siswa. “Kalau kita lihat pelaksanaan ujian pada tahun ini memang tidak jauh beda seperti tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun ini memang ada penambahan mata pelajaran seperti IPA tetapi Saya rasa itu tidak masalah karena sejak jauh hari
sebelum pelaksanaan UAN siswa kita memang sudah kita persiapkan
betul,” ujarnya.
Sehingga dengan berbagai persiapkan itu diharapkan semua siswa dapat
menghadapi UAN dengan baik, berbagai upaya dari pihak sekolah
memang sudah di lakukan dengan optimal, selain kegiatan try out juga di
lakukan latihan uji coba dari kelompok SMP formal mandiri dan upaya
lainnya dari pihak sekolah. Selain upaya itu pihak sekolah juga sudah
mengirimkan surat pada orang tua siswa 2 minggu sebelum pelaksanaan
UAN. “Saya rasa upaya kita mengadakan persiapan pada siswa memang sudah
cukup optimal artinya mengenai bagaimana hasilnya ya nantilah kita lihat
karena yang mengikuti ujiankan siswa. Bahkan 2 minggu sebelum UAN kita
juga sudah mengirimkan surat pada orang tua siswa yang tujuannya agar
pihak orang tua juga membantu mengawasi anak-anak mereka belajar di
rumah. Karena kita sebagai guru apalagi pihak orang tua siswa tidak mau
siswa kita gagal maunya berhasil dan ini yang harus kita capai,” harapnya seraya tetap optimis predikat juara umum seperti tahun yang lalu akan dapat di pertahankan.
Sementara itu menurut Aspansius Kabiddikmen Dinas pendidikan Kabupaten Landak, mengatakan, untuk di kecamatan Sengah Tamila dan umumnya di Kabupaten Landak pelaksanaan UAN berjalan cukup lancar dan tidak ada laporan mengenai kesalahan walapun pada hari ini masih merupakan hari pertama pelaksanaan. “Kalau di Gombang sendiri pelaksanaan UAN cukup lancar, ya secara umum di Landak cukup lancar dan aman karena memang dari segi pengawasan kita lakukan silang murni yang artinya pengawas yang mengawasi itu harus dari sekolah lain dan tidak boleh dari sekolah penyelenggara selain itu juga ada sejumlah dari berbagai unsur termasuk LPMP,TPI dan dari perguruan tinggi,” ungkapnya melalui telpon selulernya.
Untuk itu seraya yakin bahwa pelaksanaan UAN pada tahun ini Kabupaten Landak bisa berjalan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan. Karena hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab maka seraya berharap agar semua pihak dapat mendukung pelaksanaan UAN sepenuhnya sehingga kedepannya dapat berhasil dengan baik. (wan)

NGABANG – Dalam rangka membantu masyarakat yang tergolong dalam keluarga kurang mampu (KS dan KS-1) Pemda Landak yang dalam hal ini Kantor KB-PKS Kabupaten Landak tetap memberikan bantuan Cuma-Cuma terhadap pemberian Pil-KB kepada masyarakat. Hal ini di lakukan agar tujuan pemerintah menciptakan keluarga kecil bahagia dapat terlaksana dengan
baik serta tidak harus mengeluarkan biaya untuk pembelian Pil-KB yang
merupakan kebutuhan bagi pasangan suami-istri dalam rumah tangga. “Sebenarnya mengenai Pil KB itu dari Kantor KB-PKS di berikan dengan Cuma-Cuma atau gratis pada masyarakat KS dan KS 1 sedangkan penyalurannya itu melalui Puskesmas karena memang sudah merupakan tugas dan pungsi (Tupoksi) mereka,” kata Yosef . SE, Kasi KB Kantor KB-PKS
Kabupaten Landak kepada Kapuas Post, akhir pecan lalu.
Kebutuhan masyarakat akan obat terutama pil KB dapat terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya karena biaya tersebut memang sudah di tanggung oleh Pemda. Hanya saja bagaimana pelaksanaannya di lapangan hingga saat ini masih belum di ketahui yang jelas selama ini Kantor KB- KPS sendiri dalam penyaluran pil tersebut kepada masyarakat tanpa di pungut biaya sedikitpun.“Memang tidak kita pungkiri pil KB itu ada bermacam jenis karena memang ada yang tidak Cuma-Cuma dan ada yang gratis. Kalau yang gratis itu pasti ada tanda bertuliskan merah “Cuma-Cuma” dan kalau ada yang bertanda seperti itu artinya pemberiannya digratiskan kepada masyarakat,” katanya.
Dia berharap agar apa yang selama ini di lakukan secara gratis oleh pihak Kantor KB-PKS handaknya dapat di ketahui oleh masyarakat dan dapat di lakukan oleh pihak terkait
demi tercapainya kesejahteraan pada masyarakat terutama dalam program
keluarga berencana yang artinya, membatasi atau mengetur jarak kelahiran pada keluarga sehingga dalam satu keluarga akan dapat merencanakan program sebelum memiliki anak kembali. “keinginan kitakan r masyarakat kita yang kurang mampu itu dapat mengikuti
program ini tertama yang berada pada daerah terpencil. Dan mjuga bisa mengatur jarak angka kelahiran anak mereka. Karena saat ini bukan jamannya lagi banyak anak banyak rejeki. Tetapi saat ini akan sangat berpengaruh pada tingkatan pendapatan masyarakat khususnya pada keluarga tersebut,”paparnya. Dengan demikian seraya, berharap dengan adanya pemberian Pil-KB yang di lakukan secara Cuma-Cuma atau gratis akan dapat mencapai sasaran yang tepat yakni menciptakan masyarakat Kabupaten Landak yang cerdas,berencana serta dapat mewujudkan keluarga kecil bahagia, yang intinya peningkatan pada Sumber daya manusia yang ada. (wan)