Kapuas Post Landak

Gawe Dire’

SEBANYAK 114 Pejabat Eselon II dan III dilantik Bupati Landak DR Drs Adrianus AS MSi, Kamis (12/02), kemarin di aula Kantor Bupati Landak. Dalam penegaskan bupati, ia meminta kepada para pejabat eselon II dan III yang telah dilantik kemarin, sedapat mungkin agar bertempat tinggal di Ngabang.
Demkian juga dengan para istri, mantan Alumnus Unpad Bandung ini berharap agar sedapat mungkin selalu mendampinggi suami dan kalaupun karena alasan-alasan tertentu tidak dapat selalu mendampinggi suami, setidak-tidaknya pada waktu diperlukan dapat hadir dalam berbagai kegiatan yang melibatkan ibu-ibu. Ia juga menyoroti agar dapat menjadi tauladan atau panutan dalam melaksanakan disiplin diunit kerja masing-masing. “Yang saya maksudkan adalah mentaati ketentuan masuk dan pulang kerja. Apel pagi sebelum masuk kantor pada pukul 15. 45 WIB sesuai dengan Surat Edaran Bupati Landak yang dikeluarkan beberapa waktu lalu,” tegasnya. (wan/humas)

Kilas
PANWASLU Kabupaten Landak siap menindak lanjuti dan memproses setiap laporan yang memenuhi persyaratan hukum yang masuk. Apakah laporan mengenai ada caleg bagi-bagi doorprize/hadiah, dinyatakan kampanye terselubung, sehingga dianggap curi start. “Namun untuk membubarkan orang banyak, tidak mungkin dilakukan Panwaslu Kabupaten Landak, dan itu adalah tugas Polisi,” kata Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Landak Drs. FK Heryadi, kepada wartawan dua hari lalu di ruang kerjanya.
Seperti biasa, menurut aturan , jika ada Caleg ingin melakukan pertemuan terbuka, sudah pasti harus mendapat ijin pertemuan dari pimpinan desa setempat. “Sekali lagi saya tegaskan, masyarakat dapat memberikan laporan, namnun laporan itu harus memenuhi persyaratan hukum, untuk dapat dipertanggungjawbkan dan masing-masing pelapor bertanggungjawab dengan laporannya itu,” ungkapnya. (wan)

Melainkan Upaya Peningkatan Ekonomi
NGABANG - Pensertisifikasian lahan Pertanian yang akan di lakukan oleh pemda pada lahan pertanian milik masyarakat, merupakan langkah yang cukup baik. kendati selain sebagai kepastian hukum terhadap lahan pertanian khususnya lahan sawah yang ada, program PPBN (Proyek Pembaharuan Agraria Nasional) juga merupakan salah satu program yang berkelanjutan yang artinya bukan hanya terhenti pada kegiatan sertifikasi saja melainkan sampai pada peningkatan perekonomian.
"Mengenai program Redistribusi di Landak untuk tahun 2009 umumnya kita sudah siap. hanyakan sampai saat ini kita belum mendapatkan kepastian di mana-mana saja kegiatan ini akan di laksanakan," ungkap Edy Budiman, dampinggi DD Pangaribuan, Kakan BPN Kabupaten Landak, kepada Kapuas Post Kamis (12/02), kemarin.
Menurutnya, untuk program Redistribusi di Kabupaten Landak akan segera di lakukan kalau saja semuanya sudah rampung terutama mengenai luasan lahan persawahan masyarakat yang akan di sertifikasikan. untuk itu katanya pihak BPN sendiri saat ini masih akan mensingkronisasikan antara kegiatan yang di biayai oleh APBN dan APBD. "Kita masih akan mensingkronisasikan antara Redistrasi yang di biayai oleh APBN dan APBD ini yang masih kita singkronkan," ujarnya. Mengenai kegiatan Redistribusi itu, bukan hanya semata-mata sebagai pembuatan sertifikasi saja, melainkan harus ada akses refong yang artinya lebih mengedepankan upaya peningkatan para petani peserta Redis. karena selama ini menurutnya kegiatan sertifikat yang di ajukan serta di miliki oleh petani itu hanya sebatas sertifikat tanpa ada kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan, kendati itu hanya di miliki oleh masyarakat sehingga hal ini perlu adanya terobosan-terobosan yang sipatnya lebih memberdayakan masyarakat terutama pada bidang perekonomian.
"Untuk program PPBN ini tidak hanya sebatas sertifikat semata, tetapi kita lebih menekankan pada pemberdayaan perekonomian masyarakat, apakah itu melalui sponsor, bapak angkat atau pihak ketiga yang bisa mengarahkan para petani kita yang ada ini nantinya," ungkapnya.
Upaya Pemda Landak mensertifikasikan lahan pertanian tersebut selain untuk memastikan kepastian hukum terhadap lahan yang ada, juag merupakan upaya Pemda agar apa yang sudah di berikan itu dapat merupakan modal bagi petani agar dapat lebih mampu berdaya dan memberikan kontribusi yang lebih baik."Yang kita harapkan memang seperti itu, jadi jangan sampai sertifikat yang sudah ada itu hanya di simpan begitu saja tanpa ada upaya bagaimana sertifikat ini dapat memberikan hasil. makanya kalau di program Redistribusi ini ini sipatnya berkelanjutan dan kiat upayakan agar perkembangan petani ke depannya itu akan dapat lebih baik lagi,'' katanya.
Ia menambahkan untuk program Redistribusi 2009, bukan hanya mengenai kepastian hukum terhadap lahan pertanian milik masyarakat saja yang di wujudkan, melainkan peningkatan tarap perekonomian masyarakatlah harus dapat dikembangkan. (wan)

Tidak Mengetahui Kebun Entris di Kecamatan
NGABANG - Selain tanaman kelapa sawit, tanaman karet merupakan salah satu tanaman yang menjadi primadonan saat ini di daerah Kabupaten Landak. sehingga tidaklah heran kalau hampir di setiap lokasi milik masyarakat bukan hanya di pinggiran kota saja melainkan di seluruh wilayah daerah ini, masyarakat rata-rata sudah memiliki kebun karet. adapun jenis yang saat ini sedang di budidayakan oleh masyarakat adalah tanaman karet unggul sehingga tidak jarang lahan karet alam yang sudah tidak pruduktif lagi kebanyakan sudahdi gusur menjadi lahan baru dengan bibit yang sudah di persiapkan. walaupun dalam pengadaan bibit karet tersebut merupakan kemampuan sendiri, tetapi setidaknya keinginan untuk memiliki kebun karet unggul itu sudah ada di miliki oleh masyarakat. "ini langkah maju bagi masyarakat kiat yang ada di daerah ini, karena kalau belasan tahun yang lalu masyarakat kiat yang ada itu masih mengandalkan kebun karet alam yang hasil produksinya sangat terbatas bahkan sangat sedikit, tetapi kalau sekaragng ini masyarakat kita sudah memiliki kemajuan,"ujar A.Mulianto.
hanya saja yang di sayangkan adalah, terkait dengan adanya program pemerintah daerah yang memberikan bantuan berupa kebun entris di setiap kecamatan itu tidak banyak di ketahui oleh masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang harus mencari ke daerah luar hanya untuk mendapatkan Entris. padahal ungkapnya program yang di luncurkan oleh Pemda ini merupakan hal yang sudah cukup lama hanya yang mengherankan kenapa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan perkebunan entris tersebut. "Ini yang saya tidak habis pikir kenapa masyarakat tidak tahu di mana ada kebun entris itu, seharusnya kan masyarakat itu tahu di mana lokasinya. kalau beginikan artinya tidak Nyambung, yang kita pertanyakan kenapa informasi ini bisa tidak nyambung saya berbicara beginikan banyak mendengar keluhan dan rasa heran dari masyarakat," ujar Aktivis LSM Gerak reformasi Landak.
Ia menilai seharusnya dengan keberadaan kebun entris yang ada di setiap kecamatan ini, seharusnya dapat di beritahukan pada seluruh masyarakat sehingga masyarakat yang ada di daerah atau di perdesaan bahkan di daerah terpencil akan dapat mengetahui keberadaan kebun entris yang ada di kecamatan tersebut. Sedangkan selama ini katanya, masyarakat yang ada itu kebanyakan masih tidak mengetahui sehingga untuk mendapatkan entris saja harus membeli ke daerah luar.
"Saya harapkanlah kepada pihak terkait harus dapat menginformasikan ini kepada lapisan masyarakatlah karena selama ini masyarakat kita masih banyak yang tidak mengetahui kalau di kecamatannya itu sudah ada kebun entris, kasian dong masyarakat yang giat ternyata masih harus membeli entris di luar dan mudah-mudahan kedepannya tidak lagi seperti ini," pintanya. (wan)

* Kedepan Landak Wajib Punya PN
NGABANG- Kepala Rutan (Rumah Tahanan, red) Landak M. Sanni, S.Sos, M.Si mengatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pembenahan-bembenahan, baik menyangkut segala aspek, termasuk sarana dan prasarana lainnya. “Dalam waktu dekat ini kita akan segera mengoperasionalkan Rutan Landak, laporan kesipana inipun sudah saya kirim ke Kanwil, termasuk ke bapak bupati sudah dikirim, ” kata Sanni, kemarin kepada wartawan, disela-sela pelantikan pejabat eselon II dan III di Ngabang.
Sambil mempersiapan yang lain, pihaknya sambil menunggu langkah dari Kanwil untuk memindahkan nara pidana dari Kota Mempawah, yang mana asal wilayah hukumnya adalah Kabupaten Landak.
Ia juga mengatakan sampai sejauh ini Pengadilan Negeri Landak belum ada, proses pradilan jadi terganggu. Artinya mereka ini harus di kirim ke Kota Mempawah. Oleh karena itu, operasionalnya Rutan Landak nara pidana yang sudah diputus hukumnya dari wilayah Landak, baru kita tarik untuk ditempatkan ke Rutan Landak. Sebaliknya untuk tahanan mungkin yang bisa ditampung adalah A1 (Tahanan Polisi, red), karena kalau A2, proses Kejaksaan agak susah. “Inilah yang masih menjadi kendala kita, sebab masih harus ke Mempawah,” tukasnya.
Maka dari itu, wajib hukumnya ada pembangunan Pengadilan Negeri (PN) Landak, dan bila selama tidak dibangun Pengadilan Negeri Landak, selamanya pula terjadi kendala, dan itu akan terjadi terus-menerus. “Pengisian Rutan, mungkin skala prioritas pertama adalah nara pidana. Mereka yang sudah diputus hukumnya di Mempawah asal Landak kita bawa ke Rutan Landak,” jelasnya.
Menyinggung lokasi PN? Sanni menjawab, sudah disampaikan bupati, kalau lahan itu sebelumnya ada, tapi ada sesuatu hal maka terjadi keterlambatan. Pihak terkaitpun meminta lokasi PN lebih kondusif. “Kalau tidak salah di Pal 5, sudah disiapakan lokasi PN Landak,” ujarnya seraya mengakui sarana dan prasarana yang belum memadai seperti sarana keamanan seperti Senjat Api (Senpi) dan sebagainya, sudah kita usahakan pinjam di LP Pontianak, termasuk perlengakapan dapur. (wan)

* Kedepan Landak Wajib Punya PN
NGABANG- Kepala Rutan (Rumah Tahanan, red) Landak M. Sanni, S.Sos, M.Si mengatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pembenahan-bembenahan, baik menyangkut segala aspek, termasuk sarana dan prasarana lainnya. “Dalam waktu dekat ini kita akan segera mengoperasionalkan Rutan Landak, laporan kesipana inipun sudah saya kirim ke Kanwil, termasuk ke bapak bupati sudah dikirim, ” kata Sanni, kemarin kepada wartawan, disela-sela pelantikan pejabat eselon II dan III di Ngabang.
Sambil mempersiapan yang lain, pihaknya sambil menunggu langkah dari Kanwil untuk memindahkan nara pidana dari Kota Mempawah, yang mana asal wilayah hukumnya adalah Kabupaten Landak.
Ia juga mengatakan sampai sejauh ini Pengadilan Negeri Landak belum ada, proses pradilan jadi terganggu. Artinya mereka ini harus di kirim ke Kota Mempawah. Oleh karena itu, operasionalnya Rutan Landak nara pidana yang sudah diputus hukumnya dari wilayah Landak, baru kita tarik untuk ditempatkan ke Rutan Landak. Sebaliknya untuk tahanan mungkin yang bisa ditampung adalah A1 (Tahanan Polisi, red), karena kalau A2, proses Kejaksaan agak susah. “Inilah yang masih menjadi kendala kita, sebab masih harus ke Mempawah,” tukasnya.
Maka dari itu, wajib hukumnya ada pembangunan Pengadilan Negeri (PN) Landak, dan bila selama tidak dibangun Pengadilan Negeri Landak, selamanya pula terjadi kendala, dan itu akan terjadi terus-menerus. “Pengisian Rutan, mungkin skala prioritas pertama adalah nara pidana. Mereka yang sudah diputus hukumnya di Mempawah asal Landak kita bawa ke Rutan Landak,” jelasnya.
Menyinggung lokasi PN? Sanni menjawab, sudah disampaikan bupati, kalau lahan itu sebelumnya ada, tapi ada sesuatu hal maka terjadi keterlambatan. Pihak terkaitpun meminta lokasi PN lebih kondusif. “Kalau tidak salah di Pal 5, sudah disiapakan lokasi PN Landak,” ujarnya seraya mengakui sarana dan prasarana yang belum memadai seperti sarana keamanan seperti Senjat Api (Senpi) dan sebagainya, sudah kita usahakan pinjam di LP Pontianak, termasuk perlengakapan dapur. (wan)

Kilas
JANJI Bupati Landak DR Drs Adrianus AS MSi, akan melantik segera pejabat Eselon III dan II, paling lambat sebelum tanggal 15 Februrai 2009, akhirnya ditepati. Terbukti hari ini Kamis tanggal 12 Februari 2009, sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Landak diambil sumpah janji dan pelantikannya.
Seperti isi surat Bupati Landak Nomor: 870/41/BKD-B, tanggal 10 Februrai 2009, yang menyatakan sehubungan dengan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pejabat selon II b, III a dan III b, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, diharapkan kehadiran kepala dinas, kepala kantor, kepala badan dan sebagainya, pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2009, pukul 09.00 wib, bertempat di Aula Kantor Bupati Landak. “Saya juga diundang untuk pelantikan besok (hari ini red), tapi saya sendri tidak tahu, apakah saya masih menjabat Kakan Arpusda Kabupaten Landak,” aku Drs. FK. Heryadi, kepada wartawan, Rabu (11/02), kemarin di ruang kerjanya. (wan)

Gawe Dire’
SEJAK dua hari lalu, Rabu-Kamis kemarin Bupati Landak DR Drs Adrianus AS Msi melantik beberapa Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Menyuke. Rabu (10/02) bupati melantik Yakobus Kades Angkaras, Sanusi Kades Ladangan, Anus Kades Ongkol Padang, Jongnam Kades Ansang. Selain itu bupati juga melantim Kades Ta’as, Kades Mamek, dan Kades Darit. Sedangkan Kamis (11/02), kemarin bupati melantik Kades Sidan, Kades Songga dan Kades Beriang Mayun.
Beberapa hal yang disampaikan bupati berkaitan dengan kinerja Kades diantaranya adalah Pemerintah Desa bersama BPD, wajib menyusun Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Desa, Program Kerja Tahunan Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. “Disamping sebagai landasan bagi desa dalam melaksanakan program-program pembangunannya, Peraturan Desa tersebut juga sebagai salah satu syarat dalam pencairan ADD,” katanya.
Diingatkan juga kepada Kades untuk berhati-hati, adil, mengutamakan musyawarah, selalu dan tetap berpegang pada peraturan yang ada serta berusaha untuk transparan dalam melaksanakan tugasnya sehingga memungkinkan untuk meminimalisir konflik yang mungkin muncul.
Bupati juga mengingatkan peran Istri Kades dalam menunjang tugas-tugas Kades dan hasrat berorganisasi Kepala Desa selaku warga Negara yang memang dibolehkan sepanjang tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
“Akan tetapi perlu diperhatikan, bahwa loyalitas Saudara adalah satu, yaitu kepada benang merah hierarki Pemerintahan yang sah yaitu dengan rentang kendali KEpala Desa-Camat-Bupati-Gubernur-Presiden, dan bukan lebih loyal kepada selain itu,” tegasnya. (wan/humas)

* Seharusnya Ada Sedikit Kebijakan Dari Pemda Dan Polisi
NGABANG- Acung jempol buat aparat penegak hukum , terutama apart Kepolisian Resor Landak. Akhir-akhir ini mereka terus gencar melancarkan razia kayu yang dianggap tidak memiliki surat menyurat lengkap alias kayu illegal loging. Namun dari sekian banyak kasus yang mereka dapat, masih dipertanyakan pula komitmennya sejauh mana menindak lanjuti hasil razia, dan terkesan masih pilih kasih dalam razia-razi atau operasi illegal loging.
Demikian dikatakan Gunawan, Pemerhati Perkayuan Kabupaten Landak, kepada sejumlah wartawan, Kamis (11/02), kemarin di Cafe Bougenvile Ngabang. Diungkapkannya selama ini ada kesan masyarakt umum tidak boleh berusaha dibidang perkayuan, sedangkan oknum aparat penegak hukum boleh menjalan bisnis perkayuan. “Saya sangat menyesalkan masyarakat yang benar-benar tidak ada punya pekerjaan tidak boleh,” katanya.
Ia juga mengatakan, permasalahan kayu “Berlian”, yang kini sudah ada Perda Provinsi Kalimantan Barat, menyangkut penjulan untuk daerah lokal, tidak dipermasalahkan. Sebaliknya yang terjadi di wilayah Kabupaten Landak, Perda itu tidak berlaku, malah akhir-akhir ini Polisi merazia perdagangan kayu “Belian”. Malah beberapa waktu lalu aparat kepolisian berhasil merazia kayu “Belian” milik warga Ngabang, dan Barang Bukti (BB) ada di Polsek Ngabang. Khasusnyapun sekarang kita tidak tahu sampai dimana, apakah diproses atau hilang begitu saja.
Dikatakannya, pekerjaan kayu ini memang sudah menjadi lapangan pekerjaan dari sebagian besar masyarakat Landak. Tapi banyak masyarakat mengeluh karena banyaknya penangkapan kayu tersebut. “Masyarakat pekerja kayu takut kehilangan pekerjaannya jika penangkapan kayu semakin marak. Padahal penjualan kayu di Landak ini bersifat lokal, untuk keperluan masyarakat setempat, bahkan untuk membangun gedung-gedung sekolah, perkantoran dan bangunan lainnya,” katanya.
Selain itu, beberapa pengusaha perkayuan di Landak juga ikut aturan main dalam bermain kayu ini. Namun untuk meminta surat-surat yang menyangkut perkayuan, sering tidak disanggupi oleh instansi terkait. “Pernah ada seorang pengusaha kayu datang ke Dishutbun Landak untuk meminta surat. Tapi instansi itu tidak bisa memberikan surat yang dimaksud. Saya mengira surat izin perkayuan yang dibuat instansi tersebut khusus untuk pengusaha kayu yang skala besar. Sedangkan pengusaha kayu kecil, tidak diizinkan untuk membuat surat yang dimaksud,” ceritanya seraya meminta seharunya Pemda dan Kepolisian membuat satu kebijakan, agar usaha kayu lokal bisa manfaatkan.
Bahkan, lanjutnya, ada pengusaha kayu berskala besar meminta surat izin keterangan asal usul kayu dari Kepala Desa (Kades) setempat. Tapi ketika kayu hendak dibawa dan pengusaha bersangkutan ingin meminta surat izin kepada Kades, tapi Kades sering tidak berada ditempat. “Inipun suatu hambatan. Kita berharap Kades harus mendukung masyarakat kita, jangan ketika mau diperlukan, tapi Kades bersangkutan tidak ada ditempat,” harapnya.
Ia juga meminta kepada aparat kepolisian, ia juga mengingatkan supaya tidak tebang pilih didalam menertibkan bisnis perkayuan ini. Intinya polisi jangan main tangkap terhadap kayu ini. (wan)

NGABNG- Bupati Landak DR Drs Adrianus AS MSi, belum lama lalu ketika menghadiri pada Konferensi Kabupaten (Konkab) PGRI Landak ke II, Jumat (6/2) di aula Dinas Pendidikan Landak mengatakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi mempunyai kewenangan untuk menggiring anggotanya pada beberapa hal. “Pertama, penetapan dan penegakan kode etik guru. Kedua, pemberian bantuan hokum kepada guru. Ketiga, pemberian perlindungan profesi guru. Keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru dan kelima, memajukan pendidikan nasional,” katanya.
Menurut Bupati, dengan adanya organisasi profesi, setiap anggota mendapat perlindungan dalam mewujudkan profesionalitasnya secara menyeluruh dan efektif dalam suasana rasa aman dan kondusif. “PGRI sebagai organisasi perjuangan, merupakan perwujudan bagi wadah para guru dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan dan membela hak azasinya baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara dan pemangku profesi keguruan. Lewat wadah ini, PGRI diharapkan untuk mampu mewujudkan memperjuangkan anggotanya pada profesionalitas demi pendidikan yang bermutu,” ujarnya.
Selain itu, PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan merupakan wadah perjuangan hak-hak azasi guru sebagai pekerja. PGRI berfungsi untuk melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan hak azasi guru sebagai pekerja, terutama dalam kaitan dengan kesejahteraan. “Dalam konsep yang lebih luas, kesejahteraan mempunyai makna sebagai suatu kondisi kehidupan yang utuh, seimbang dan wajar. Perwujudan kesejahteraan secara utuh ditopang oleh 5 pilar yakni imbalan jasa, rasa aman, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan karir dan pribadi,” katanya.
Sebagai salah satu kelompok profesi yang mengabdi dibidang pendidikan, para guru harus bertekad membangun kembali bangsa dan Negara Indonesia yang saat ini dilanda krisis global. Guru turut membentuk SDM untuk masa depan sebagai pelaksana dan penanggungjawab pembangunan. “PGRI bertugas membina serta mengembangkan sikap, perilaku dan keahlian para guru agar mampu melakukan tugas dengan baik, bertanggungjawab dan dapat diandalkan,” ingat Bupati.
Ia juga menegaskan bahwa guru bukan hanya sekedar mengajar kompetensi dasar yang perlu dikuasai anak didik. Akan tetapi juga bertanggungjawab atas pembentukan karakter anak didik agar menjadi SDM yang kompeten, berilmu, berwatak, bermoral, demokrasi dan bertanggungjawab. (wan)

NGABANG - Kegiatan exspose pra servey yang di lakukan oleh 3 perusahaan perkebunan kelapa sawit di aula Bappeda Rabu (11/02) kemarin merupakan langkah awal mengenai kegiatan perusahaan tersebut. Dimana kegiatan exspose itu sendiri adalah hasil dari kegiatan dalam program pencanangan lahan yang di lakukan oleh pihak perusahaan terhadap informasi lahan.
Adapun ketiga perusahaan tersebut masing-masing PT.BMP, PT.PMM dan PT.PAS., ketika perusaaahn berlokasi di Kecamatan Ngabang, Jelimpo, Kuala Behe, Air Besar dan Kecamatan Banyuke.
Plt Bappeda Yoh Yon Ferry mengatakan bahwa kegiatan informasi lahan adalah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui atau salah satu menemukan gambaran tentang lahan yang ada di daerah tersebut, sehingga kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang awal sebelum perusahaan memasuki tahap kegiatan yang berikutnya. "Inikan merupakan kegiatan awal dan masih banyak lagi kegiatan sesuai dengan tahap-tahap berikutnya, karena melalui kegiatan ini perusahaan akan bisa mengetahui sejauh mana dan bagaimana keadaan lahan yang di proleh di daerah ini," ujarnya.
Kendati dalam kegiatan informasi pencanagan lahan ini juga pihak perusahaan harus dapat melakukan berbagai pengkajian yang juga langsung pada masyarakat sehingga hasil servey ini juga akan dapat menunjukan kepastian yang dapat di gunakan oleh pihak perusahaan untuk perijinan berikutnya terutama untuk penyusunan perijinan AMDAL dan perijinan berikutnya.
Kegiatan yang di ikuti oleh seluruh Tim TP2KP (Tim Pengawas dan Pelaksana Kegiatan Perkebunan) Kabupaten Landak, camat Ngabang, Kuala Behe, Air Besar dan Banyuke serta kepala Desa dan tokoh masyarakat dari kecamatan yang bersangkutan. selain itu juga hadir pihak BPN dan Hutbun.
Ditempat berbeda, Kosmas Bidang Perkebunan Dinas Hutbun Kabupaten Landak mengungkapkan, sebagai leading sektor yang membidangi perkebunan menegaskan, sebagai dinas yang menangani bidang perkebunan pihaknya secara tegas mengharapkan agar Tim TP2KP.
Lebih mempertegas keberadaan lahan atau lokasi yang ada terutama pada oerusahaanyang baru sajaakan beroperasi di daerah ini. apalagi katanya lokasi yang akan di ambil oleh 3 perusahaan ini adalah merupakan bekas perusahaan lama sehingga hal ini perlu adanya ketegasan sehingga tidak tumpang tindih dan tidak adanya terkesan tumpang tindih. "Kita dari Hutbun yang juga sebagai sebagai leading sektor yang membidangi perkebunan sangat mengharapkan ketegasan dari Tim TP2KP apalagi lahan yang akan di kerjakan oleh perusahaan inikan Exs perusahaan lama dan ini harus ada kepastian, kita tidak mau kita di hutbun yang jadi sasaran kalau ada permasalahan. karena kalau ada masalah bukan BPN atau instansi lainnya yang kena sasaran tetapi kiat di hutbun yang jadi sasaran masyarakat," tegasnya.
Pihaknya mengharapkan adanya kepastian dari Tim TP2KP untuk memastikan agar kedepannya tim ini harus turun ke lapangan untuk menentukan tapal batas antara perusahaan yang abru dengan perusahaan yang lama sehingga pada saat melakukan kegiatan nanti antara ke dua perusahaan yang ada akan dapat melakukan kegiatan dengan tenang tanpa ada masalah. "hal ini kita lakukan adalahsemata-mata jangan sampai ada masalah di kemudian hari. walaupun sekarang ini kita susah tetapi nantinya kita sudah tenang kita dapat tidur nyeyak. artinya kita berharap nantinya perusahaan yang ada ini dapat berjalanbaik dan tidak ada hambatan ini yang kiat harapkan," pintanya.
Sesuai dengan permintaan Kadis Hutbun, agar sebelum perusahaan bertindak lebih jauh maka segalanya harus di pastikan sehingga nantinya tidak mengundang kontroversi baik antara perusahaandengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. kendati katanya upaya ini adalah upaya untuk meningkatkan tarap perokonomian serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat maka sudah sepantasnyalah semuanya di atur agar dapat berjalan baik dan seimbang.
Sementara itu pihak perusahaan melalui Rafel Susanto, berharap agar apa yang sudah di utarakan oleh pihak Dinas Hutbun Kabupaten Landak dapat di lakukan. "Kita dari pihak perusahaan memang cukup serius makanya kita berharap agar apa yang di katakan oleh Pak Kosmas itu dapat kita lakukan bersama terutama patok batas antara perusahaan itu harus jelas karena misi kita adalah membangun dan ingin agar masyarakat kita yang ada itu dapat lebih baik dari sekarang demi kemajuan daerah kita di Landak ini," pintanya.
Harapan serupa juga datang dari camat dan Kades yang ada sehingga pada kegiatannya mengenai ketentuandan kepastian batas antara perusahaan yang lama dengan yang baru akan di tentukan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan itu nanti akan dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan. (wan)

Foto Lepas
Jalan lintas negara/provinsi berlobang yang melintas wilayah Kabupaten Landak. Tidak bisa diperbaiki mengunakan APBD, ini terkait atas penegasakan BPK dan KPK, kepada bupati/wali kota se Indonesia belum lama lalu di Jakarata.

Gawe Dire’

SETELAH melantik para Camat, Pj Camat dan Pj Sekcam, giliran pejabat eselon II dilingkungan Pemkab Landak akan segera dilantik. Dijadwalkan sebelum 15 Februari ini, pejabat eselon II tersebut akan dilantik. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Landak Adrianus Asia Sidot. “Pejabat-pejabat eselon II yang akan dilantik banyak pejabat mutasi. Para pejabat eselon II yang akan dilantik ini ada juga pejabat yang sudah ikut Diklatpim. Pada umumnya mereka minimal sudah ikut Diklatpim III. Inipun salah satu pertimbangan juga,” ujar Bupati kepada waretawan, Jumat (6/2) di aula Kantor Bupati Landak.
Dikatakannya, nama-nama pejabat eselon II yang sudah diusulkan ke Gubernur Kalbar, juga sudah mendapat persetujuan dari Gubernur. Namun demikian, dari sekian banyaknya pejabat eselon II yang diusulkan itu, memang ada yang tidak disetujui Gubernur. “Saya sendiri belum melihat nama-nama pejabat eselon II yang sudah disetujui Gubernur. Tapi yang jelas minggu depan, entah hari Senin, Selasa sampai hari Jumat, nanti kita tentukan waktunya, pejabat-pejabat eselon II sudah kita lantik,” katanya.
Selanjutnya, kata Bupati, akan dilantik juga pejabat eselon II b dan III a. Diusahakan pelantikan terhadap para pejabat eselon II b dan III a bisa dilakukan bersamaan. “Karena ada perubahan-perubahan terutama tentang eselonering. Seperti di kecamatan, Camat ini eselon III a. Sedangkan Sekcam kalau dulu IV a, sekarang naik jadi III b,” jelasnya.
Kemudian, di tingkat Kabupaten, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Asisten masih eselon II b. Sedangkan eselon III rata-rata sekretaris di SKPD dan di sekretariat daerah maupun sekretariat DPRD, kepala bagian tetap III a. “Jadi Kabid dan segala macam atau inspektur pembantu pejabat III b. Kemudian, ada surat dari Mendagri yang mengatakan bahwa khusus untuk Bappeda, eselonnya akan ditinjau kembali, sehingga mungkin nanti eselon Bappeda mungkin lebih tinggi daripada eselon SKPD yang lain. Pertimbangannya karena fungsi dan peran Bappeda strategis, sebagai perencana daerah yang bersangkutan,” katanya. (wan)

Kilas

KEPALA Desa ( Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),dan pegawai Negeri Sipil (PNS) jangan jadi tim sukses, salah satu caleg. Ini sangat penting demi tegaknya pesta demokrasi terakbar di tahun 2009.
“Rasa persatuan dan kesatuan hidup rukun dan damai di masyarakat hurus di pertahankan, kita berharap kades, BPD dan PNS jangan jadi tim sukses, apalagi jadi pengurus Partai dalam pesta Demokrasi pemilihan Umum (Pemilu) yang akan kita hadapi sekarang ini, di khawatirkan bisa memecah belahkan masyarakat antar pendudung calon. Kades, BPD dan PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis, apapun alasannya, apalagi selalu hadir dalam acara sosialiasi caleg,” kata Syaiful.D, salah satu tokoh masyarakat Desa Mandor.
Syaiful berharap masyarakat dan pemerintah setempat dapat bertindak tegas jika kades nya terlibat dalam tim sukses. Karena caleg Berbagai macam cara untuk memperoleh suara agar menang, tampa menyadari masyarakat jadi korban. “Caleg yang mempunyai modal besar tentu mudah mempaatkan Kades dan BPD menjadi tim sukses karena punya uang,” imbuhnya. (wan)

Dewan Adat Jelimpo Akan Munculkan 1 Tradisi Kesenian Khusus
JELIMPO - Setelah di Lantik pada tanggal 31 desember 2008 lalu, ketua dewan adat kecamatan jelimpo Marhaki beserta jajarannya saat ini masih akan melakukan berbagai pembenahan yang terkait dengan kegiatan organisasi tersebut terutama mengenai masalah adat istiadat yang ada di kecamatan jelimpo termauk rencana kerja kedepannya. Menurut Marhaki ketua Dewan Adat terpilih kepada Kapuas Post Senin (09/10) kemarin mengungkapkan, saat ini pihaknya masih akan melakukan langkah awal yakni persiapan pembentukan dan pengukuhan terhadap para pengurus yang ada di 7 binua yang ada di daerah kecamatan jelimpo.
"Langkah awal kita saat ini adalah, kita masih akan melakukan berbagai persiapan terutama pembentukan dan setelah itu di lakukan pengukuhan terhadap pengurus adat yang ada di daerah kecamatan jelimpo ini," Ujarnya.
kendati selama ini ungkapnya pihaknya juga masih akan melakukan berbagai pengumpulan data mengenai keberdaan adat-istiadat yang ada di 7 binua yang ada. karena katanya dari semua adat yang ada di daerah ini akan di rekrut agar dapat menjadi salahsatu dekumen yang dapat selalu di lestarikanke depannya.
"Di Kecamatan Jelimpo inikan ada 7 binua dan dari 7 binua ini juga akan ada beragam adat istiadat dan budaya, dan ini akan kita ambil dulu dan kita lakukan pendataan. dan setelah rampung nanti kita juga akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk membicarakan bagaimana upaya ke depan," ungkapnya.
Mengenai pemberlakuan adat yang berlaku di Kecamatan Jelimpo akan menggunakan satu adat-istiadat yang sudah merupakan perpaduan dan keputusan yang akan di lakukan bersama-sama.
Untuk saat ini di daerah ini ada mempunyai ketetapan dua adat - istiadat yang selalu di pakai oleh masyarakat adat terutama dalam proses hukum adat terhadap penyelesaiankasus yaitu adat tail dan rial. sehingga ke depannya hal tersebut tidak mungkin dapat di berlakukan tetapi semestinya harus ada di antara salahsatu yang tidak di pakai.
"Selama ini masyarakat kita masih menggunakan dua kebiasaan yaitu real dan tail tetapi nantinya kita tidak bisa memkai semuanya, tetapi cukup satu saja yang kita pakai, ya tergantung dari kesepakatanlah bagaimana nantinya," paparnya. sementara itu lanjutnya yang juga di dampingi oleh sekertarisnya Asun DM mengungkapkan, di sisi Kebudayaan Seni pihaknya juga sudah merencanakan khusus untuk kecamatan jelimpo akan di lakukan ada satu kesenian yang akan di pilih menjadi salah satu kesenian khas untuk kecamatan jelimpo. sehingga lewat kesenian ini nanti kecamatan ini akan dapat di kenal dengan salah satu kesenian yang merupakan prioritas kesenian khusus. "Ini akan kita pilih nanti mana yang cocok sebagai kesenian khusus.
Misalnya Notokng yang berasal dari daerah Angan atau kesenian lainnya yang di anggap layak sebagai kesenian khusus kecamatan ini akan kita pilih menjadi salah satu ciri khas kecamatan. dan lewat kesenian ini maka di kecamatan jelimpo kakan dapat di kenal melalui hal ini," harapnya.
Terkait adanya program tersebut, pihaknya juga akan melakukan pembentukan salah satu sangar yang juga akan menjadi salah satu kelompok yang kan menangani kesenian tersebut," ungkapnya hanya saja katanya segala sesuatunya sampai saat ini tentu masih akan memerlukan penanganan dan musyawarah bersama masyarakat.
Sekecil apapun keputusan yang di hasilkan haruslah berasal dari keputusan bersama sehingga nantinya tidak menimbulkan berbagai polemik dan keberadaan berbagai program kerja tersebut akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang di harapkan bersama. (wan)

NGABANG- Wajah ceria terpancar di raut 119 CPNS dari tenaga honorer Tahun 2007. Pasalnya, Jum’at (06/02/09), menerima SK CPNS, di aula Kantor Bupati Landak.
Dalam arahannya bupati mengatakan telah kita dengar bersama laporan Kepala BKD Kabupaten Landak, bahwa rekrutmen CPNS Kabupaten Landak ini telah melalui beberapa tahapan, yang merupakan proses terangkai dan tidak dapat dipisahkan satu sama dengan lainnya, yaitu tahapan itu adalah tahap landasan hukumnya, yaitu penetuan formasi. Selanjutnya penerimaan dab seleksi administrasi berkas, permohonan NIP kepada BKN di Jakarta dan pengangkatan sebagai laon CPNS. “Tahapan itu harus dilalui dalam rangka kita mencari CPNS yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas di era keterbukaan, profesionalisme, persaingan local dan regional, bahlan globalisasi, dan memerlukan kemampuan dan skill yang tinggi,” kata bupati. Dalam penyerahakan SK pengangkatan menjadi CPNS, ada beberapa hal yang ditekankan bupati, diantaranya status saudara sekarang adalah sebagai CPNS, mengandung arti bahwa sudara belum menjadi Pegawai Negeri (PN). “Ini masih ada kemungkinan anda gagal menjadi PNS, karena tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi PNS penuh,” jelas bupati.
Sebagai CPNS, lanjut mantan Kadis Pendidukan Landak ini, sudara akan dibebani dengan status harus menjadi tauladan bagi masyarakat dalam segala hal: tingkah laku, kepatuhan dalam peraturan hokum, moral, kesejahteraan keluarga, dll. “Semuanya harus dijalani PNS dalam kondisi apapun, itulah yang ideal,” ungkap Adrianus.
Selain itu bupati menegaskan hendaknya CPNS harus dapat melaksanakan tugas dengan baik dan menerima penempatan yang telah dientukan secara apa adanya. Tidak menuntut fasilitas yang bukan menjadi haknya sebagai CPNS. “Mulai sekarang tanamkan dalam hati masing-masing akan berusaha CPNS yang baik yang mengabdi bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepetingan yang lebih luas, yaitu kepentingan organisasi dan kepentingan daerah,” tandasnya. (wan/humas)

Perhatikan Kesehatan Masyarakat
NGABANG - Kemajuan pembangunan yang begitu cepat dan pesat secara tidak langsung akan dapat merubah kondisi alam dan lingkungan yang ada. kendati resiko seperti itu tetap akan merupakan salah satu ancaman yang akan terjadi setiap saat karena sudah merupakan resiko dari perkembangan yang ada. Menurut pengamatan A.Mulianto.SE.MM, selain perubahan yang akan terjadi di lingkungan, perubahan itu juga akan terjadi pada tatanan kesehatan melalui sungai yang merupakan sumber air bersih yang kerap mengalami pencemaran sebagai akibat dari aktifitas yang di lakukan terutama pada daerah yang merupakan sasaran pembangunan perkebunan. "Memang satu sisi hal ini memang sudah resiko dan sebagai akibat dari pembangunan yang ada dan ini memang tidak dapat terhindarkan karena memang ini yang di butuhkan saat ini. hanyakan paling tidak kita bisa memperkecil resiko tersebut," ungkapnya.
oleh karena itu kata Aktifis LSM Gerak Kabupaten Landak ini, kondisi mengenai kekurangan sarana air bersih bagi masyarakat yang ada di daerah ini ternyata masih cukup tinggi bahkan hampir sejumlah daerah di daerah yang ada di daerah yang ada di daerah pedalaman bahkan juga termasuk beberapa desa yang ada di daerah pinggiran kota saja masih belum ada terdapat sarana air bersih yang memadai. padahal katanya, kalau di lihat dari kondisi air sungai yang ada di daerah pada sejumlah desa ini memang sudah sangat memprihatinkan bahkan sudah dapat di katakan sudah tidak layak untuk di konsumsi. "Saya merasa prihatin ketika melihat kondisi seperti ini, sungai yang di harapkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih, sudah tercemar akibat limbah PETI belum lagi kita melihat dari sisi akibat dari aktifitas perkebunan di mana juga sudah terjadi perubahan terutama pada sungai yang merupakan sumber air bersih bagi masyarakat yang ada di daerah kawasan tersebut," ungkapnya.
Hanya yang di sayangkan hingga saat ini ternyata masih banyak daerah yang tidak memiliki sarana Air bersih, sehingga kalau saja pada saat musim kemarau tiba, terpaksa masyarakat yang ada di daerah yang memang belum ada memiliki hal ini akan sangat merasa tersiksa dan kwalahan hanya untuk mendapatkan sumber air yang bersih dan layak untuk di konsumsi.
"Bagaimana mungkin kalau seperti air di sugnai belantian saat ini, itu dapat di katakan layak di konsumsi, sementara sarana air bersih sampai saat ini belum ada mereka miliki, belum lagi kita lihat di desa lainnya kondisi airnya juga sama seperti itu juga tidak ada sarana air bersih, yang kita harapkan itukan paling tidak dalam satu desa itu minimal lah harus ada sarana air bersih terutama bagi desa yang memang membutuhkan," pintanya.
Apalagi katanya, hal ini sangat berkaitan dengan kesehatan bagi masyarakat yang ada di daerah ini. karena bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan terutama pada saat musim kemarau yang merupakan saat yang paling rentan akan terjadi berbagai penyakit sehingga hal inilah yang harus dapat di perhatikan oleh Pemda.
terkait dengan kondisi ini maka seraya juga sangat berharap agar Pemda Landak dapat memprioritaskan daerah yang memang sangat membutuhkan sarana iar bersih, hal ini di lakukan hanya semata-mata untuk mengantisipasi agar kebutuhan akan air bersih yang di butuhkan oleh masyarakat ini akan dapat tercapai serta dapat memenuhi standar kesehatan masyrakat yang ada terutama pada lingkungan yang sumber airnya sudah tercemar. "Saya rasa ini sudah harus di lakukan kita jangan menunggu sudah terjadi sesuatu baru akan di bangun sementara kalau belum ada terjadi ya diamkan saja. ini sudah kebutuhan bukan lagi sebagai pelengkap kita mintalah itu kasian masyarakat kita untuk mendapatkan air bersih saja susah,"pintanya. (wan)

Hanya Menunggu Pertemuan Dengan Pemda
JELIMPO - Persiapan atministrasi maupun verifikasi data tentang syarat-syarat petani peserta plasma di PT.DLP Jelimpo sudah dapat di selesaikan dengan baik dan tanpa adanya tekanan dari manapun. kendati persiapan tersebut memang sudah di lakukansejak lama guna menyongsong untuk pembagian plasma terhadap sejumlah petani peserta plasma, termasuk koperasi yang ada juga sudah memiliki SPK.
Kepada Kapuas Post, Ir. M. Syahrizal Irwan DM. PT DLP Wilmar Group yang di dampingi oleh Stepanus Anen ketua tim Verifikasi Plasma PT.DLP, Senin (09/02) kemarin mengungkapkan, satu-satunya perusahaan yang ada di wilmar group yang sudah siap dengan pembangian Plasmanya adalah PT.DLP sedang yang lainnya masih dalam tahap persiapan. "Ini kenyataan kita sudah siap dengan pembagian plasma kepada masyarakat, makanya jauh hari hal ini memang sudah kita persiapkan terlebih dulu supaya ke depannya setelah di bagikan tidak akan ada menimbulkan kontroversi dengan masyarakat," ungkapnya.
Sedangkan mengenai kegiatan menyongsong persiapan tersebut katanya, pihaknya juga sudah melakukan berbagai pendataan termasuk Verifikasi terhadap data penduduk yang menyerahkan lahan serta persiapan lainnya. dan ini juga sudah dapat di selesaikandengan baik tanpa ada hambatan apapun dari pihak masyarakat. "pendataan sudah kita lakukan pendataan ini memang kita lakukan langsung pada masyarakat bagi yang tidak jelas akan kita perjelaskan supaya nantinya tidak ada yang tidak jelas," ungkapnya. kendati dari semua program yang sudah di rencanakan sejak lama juga sudah dapat di selesaikan dengan baik dan hanya menunggu pelaksanaanselanjutnya. sedangkan mengenai keberadaan Koperasi plasma yang ada, menurutnya saat ini koperasi yang ada juga sudah memiliki SPK bahkan juga sudah memiliki perijinan sehingga hal ini akan dapat mempermudah berbagai kegiatan yang nantinya kan di lakukan.
"Mengenai pola pembagian plasma, kita sesuai dengan anjuran Dinas Hutbun (Pemda) yaitu sistim pembagian Saham bukan pembagian kebun. karena semua kegiatan yang akan kita lakukan di perusahaan ini kita pedomani sesuai dengan perda Pemda Kabupaten Landak mengenai perkebunan," jelasnya.
Untuk itu katanya, Mengenai pelaksanaan penerapan Perda khusus di PT. DLP sudah di laksanakan dan tidak ada masalah. hanya saja dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan segera melakukan pertemuan dengan departemen Plasma dan Pemda Landak sehingga selesai pertemuan tersebut maka pembagian plasma tersebut kan dapat langsung di bagikan dengan masyarakat peserta plasma.
Sementara itu menurut Stepanus Anen ketua tim verifikasi Plasma PT.DLP mengatakan, dalam melaksana kegiatan yang di lakukan terutama verifikasi data peserta plasma yang secara langsung di lakukan terhadap masyarakat memang dapat berjalan dengan baik yang artinya seluruh masyarakat yang ada di daerah ini dapat menerima bahkan sangat setuju dengan langkah yqng sudah di ambil oleh pihak perusahaan. "Umumnya tidak ada masalah, bahkan masyarakat sangat setuju dan menyambut baik program ini. karena kita langsung turun ke desa dan dusun. kita tidak mau nantinya ini akan menimbulkan permasalahanbagi masyarakat kiat yang ada. yang kita maukan adalah bagaimana supaya sekarang ini semuanya baik dan sampai nantipun ini akan selalu baik, kalaupun ada masalah ya, selesaikanlah sekarang jangan menunggu nanti," jelasny.
Selain kegiatan pendataan yang memang sudah rampung, Anen menambahkan, pembentukan kelompok petani peserta plasma yang ada di PT.DLP juga sudah selesai di bentuk terutama pada semua daerah yang ada di kawasan perkebunan PT.DLP. Sehingga mengenai program ini masyarakat hanya menunggu pembagian plasma dari pihak perusahaan. (wan)

FOTO LEPAS:
Tanggal 6 Februari 2009, Bupati Landak DR Drs Adrianus AS MSI, melantik 12 camat dan 1 Sekcam di aula Bupati Landak. Kegiatan ini juga dihadiri seluruh Pejabat teras Pemerintah Kabupaten Landak.

Gawe Dire’

DRS. Lukas Kanoh MM terpilih sebagai ketua terpilih sebagai Ketua PGRI Kabupaten Landak setelah konfercab PGRI di Ibu Kota Kecamatan Ngabang, Sabtu (07/02) siang di aula Diknas Kabupaten Landak. Sedangkan Jongy SPd, terpilih sebagai wakil ketua dan sekertaris Asep. Hasil pemungutan suara para anggota PGRI seluruh Kecamatan di Bumi Intan ini berlangsung LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia).
Sebelumnya jabatan Ketua PGRI Kabupaten Landak Drs Lukas Kanoh, MM. Artinya dengan menjadi kembali Ketua PGRI Kabupaten Landak periode 2009-2014, Kadis Pendidikan Kabupaten Landak, menjabat sebagai Ketua PGRI Kabupaten landak kedua kalinya. “Setiap kecamatan telah mengajukan calon, sehingga aspirasinya bisa diserap,” kata Lukas Kanoh.
Ia juga mengakui, sebenarnya dirinya telah memberikan kesempatan kepada pihak lain maju sebagai kandodat Ketua PGRI Kabupaten Landak. Namun, karena masih dipercayai kembali menjadi ketua PGRI Kabupaten Landak, Lukas kanoh akhirnya meberima amanah tersebut. (wan)

Kilas
KEPALA Desa ( Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),dan pegawai Negeri Sipil (PNS) jangan jadi tim sukses, salah satu caleg. Ini sangat penting demi tegaknya pesta demokrasi terakbar di tahun 2009.
“Rasa persatuan dan kesatuan hidup rukun dan damai di masyarakat hurus di pertahankan, kita berharap kades, BPD dan PNS jangan jadi tim sukses, apalagi jadi pengurus Partai dalam pesta Demokrasi pemilihan Umum (Pemilu) yang akan kita hadapi sekarang ini, di khawatirkan bisa memecah belahkan masyarakat antar pendudung calon. Kades, BPD dan PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis, apapun alasannya, apalagi selalu hadir dalam acara sosialiasi caleg,” kata Syaiful.D, salah satu tokoh masyarakat Desa Mandor.
Syaiful berharap masyarakat dan pemerintah setempat dapat bertindak tegas jika kades nya terlibat dalam tim sukses. Karena caleg Berbagai macam cara untuk memperoleh suara agar menang, tampa menyadari masyarakat jadi korban. “Caleg yang mempunyai modal besar tentu mudah mempaatkan Kades dan BPD menjadi tim sukses karena punya uang,” imbuhnya. (wan)

NGABANG- Ketika kita hendak berpergian jauh, sudah pasti akan menemukan jalan yang berlobang. Ternyata jalan provinsi ini, tidak bisa dibiayai melalui APBD.
Demikian dikatakan Bupati Landak DR Drs Adrianus AS MSI, kepada pihak legeslatif, belum lama ini pada pengesahan RAPBD Kabupaten Landak Tahun menjadi APBD Kabupaten Landak Tahun 2009.
Larangan ini, kata bupati, pertemuan antara Bupati/Wali Kota se Indonesia, dengan BPK dan KPK di Jakarta beberapa waktu lalu, banyak BUpati/Wali Kota mempertanyakan masalah ini. Oleh BPK dan KPK tidak dibolehkan dipakai atau mengunakan APBD untuk memperbaiki jalan raya yang berstatus jalan negara dan jalan provinsi. “Itu dianggap mereka pelanggaran, banyak yang protes terhadap masalah ini. Termasuk ketika pak Anuwar Nasution datang di Pontianak, ini juga masih dipertanyakan. Jawaban beliau tetap, tidak bisa,” kata bupati
Atas sikap ini, bupati minta maaf kepada Fraksi Partai Demokrat, bukan artinya dirinya tidak peduli dengan jalan-jalan yang berlobang. Justru, mantan Kadis Pendidikan Landak ini merasa berdosa, setiap kali mendengar ada kecelakaan pasti ada yang meninggal akibat dari kerusakan jalan berlobang. Tetapi itu tadi, kita tidak bisa mengunakan APBD memperbaiki jalan tersebut. Kecuali, kantanya, ada perubahan status jalan dari jalan negara menjadi jalan propinsi. (wan)

NGABANG- Haus hiburan, bigitulah tampak diraut warga Ngabang dan sekitarnya, Minggu (08/02/09) kemarin. Pasalnya ribuan warga dari berbagai pelosok begitu antusias melihat secara dekat atraksi yang ditampilkan 5 Tatung asal Kota Singkawang, pada perayaan Cap Go Meh 2560 (Tahun 2009, red) di Ngabang.
Suasana lebih ramai ketika arak-arakan group tatung menabuh gendang dan bunyi-bunyian lainnya sejak pagi hingga siang. Sepanjang jalan manusia menyemut berdesakan, sehingga arus lalu lintas mengalami kemacetan.
Pantuan Kapuas Post, berbagai macam rupa dan pakaian dikenakan para tatung. Ada yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih, masing-masing tatung memperlihatkan kebolehannya. Panitia Cap Go Meh Ngabang Kabupaten Landak, sengaja mendatangkan para tatung maupun pemian naga. Ini dilakukan panitia, pada hari ke 14 harai raya tahun baru ini, agar masyarakat Ngabang dan sekitarnya bisa melihat secara dekat atraksi para tatung dan naga. Setap iringan naga, dan tatung selalu diikuti warga dari belakang, malah ada warga pedalaman datang sejak pagi hari ingin melihat tatung beraksi di terminal lama Ngabang.
Aksi yang dilakukan para Tatung memang cukup memukau. Berbagai atraksi dilakukan, mulai dari menusukkan bagian wajah mereka dengan kawat jeruji sepeda, suduk diatas senjata tajam dan sebagainya.
Akibat ulah para tatung ini, penonton dari berbagai sudut kota selama atraksi tampak takut.. Meski agak sepintas agak mendebarkan, tapi apa yang dilakukan tatung itu mengasyikan. Makanya selama atraksi berlangsung, penonton antusias mengabadikan penampilan tatung tersebut dengan kamera, handycam, handphone (berkamera).
Dari kegiatan ini, tampak juga kesibukan dirasakan oleh aparat kepolidian terutama Bagian satuan lalu Lintas Polres Landak. Dititik-titik tertentu tampak aparat bersiaga mengatur jalan raya yang dipenuhi warga pejalan kaki, maupun kenedaraan ropda dua da empat. Tampak sibuk juga dilakukan anggota LLAJ Kabupaten Landak, bersama anggota Lantas mereka bekerjasama yang baik. Kepada wartawan Ketua Panitia Cap Go Meh Ngabang Kabupaten Landak, Robby Wijaya didampinggi Sekretaris Heri Irawan, SP mengatakan, tahun depan kegiatan Cap Go Meh 2561, diusahakan lebih meraih dan lebih banyak mendatangkan Tatung dan Nada, serta Singa. “Kami dari pihak panitia mohon maaf, pawai ini seberanya dijadwalkan tepat pukul 09.00 WIB, tapi berhubung ada diantara pemain tatung kita kemasukan mau tidak mau, acara ini kita mulai sekitar pukul 08.30 WIB,” kata Robby Wijaya seraya mengatakan, acara Cap Go Meh Ngabang dianggap sukses, berkat kerjasama dan partisipasi masyarakat. (wan)

NGABANG- Akses masyarakat Kabupaten Landak untuk membaca buku gratis semakin terbuka. Belum lama lalu, tepatnya tanggal 6 Februari 2009. Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah, mendapat bantuan 1 Unit Mobil Pusling, berasal dari bantuan Kep. Perputakaan Nasional di Jakarta. Mobil itu diberikan secara gratis untuk dimanfaatkan warga. Selain buku, mobil dilengkapi dengan koleksi buku-buku.
“Mobil ini dilengkapi 1.132 buku. Untuk melayani masyarakat yang ingin membaca buku, mobil akan berkeliling ke semua wilayah Kabupaten Landak,” kata Kakan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Landak, Drs. FK. Heryadi, kemarin.
1.132 buku melengkapi mobil itu terdiri dari berbagai jenis bacaan. Di antaranya buku tentang ketrampilan, buku agama, iptek dan berbagai bacaan tentang hidup bahagia.
Ia juga mengatakan 1 unit mobil Pusling, serentak diberikan se luruh Indonesia hanya diberikan sebanyak 480 kabupaten. Namun yang dapat mobil Pusling hanya 56 kabupaten, termasuk Kabupaten Landak.
Mobil itu kata Heryadi untuk membantu armada perpustakaan keliling yang dimiliki Perpustakaan Daerah Kabupaten Landak. Diharapkan, minat baca masyarakat semakin tinggi karena selalu  dikunjungi mobil buku.
Ia menambahkan program Depdagri akan membina Rumah Bacan. Pembinaan untuk setiap provinsi, ditetapkan satu desa. Untuk Provinsi Kalimantan Barat, juga telah menetapkan Rumah Baca Perpustakaan di Desa Saham Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, dijadikan binaan Depdagri. Sehingga pada tanggal 29 Januari 2009 yang lalu, Pejabat dari Depdagri mengunjunggi Desa Saham. (wan)

DI saat program menjelang berakhir, sejumlah kendala muncul berakibat pada menurunnya kinerja dan prestasi di lapangan. Berkurangnya tenaga dan biaya dengan undurnya beberapa fasilitator dan mandegnya BOP Tim Fasilitator jadi salah satu penyebab. Ditulis Mubani – Fasos dengan editing Ivory, kisah keseharian ini jadi menarik. Semoga terus berkarya mempertahankan media warga Simeulue tetap eksis sebagai best practice.
Heri Irawan, Ngabang
PELAKSANAAN program Bantuan Dana Lingkungan untuk semua desa dampingan Rekompak di wilayah Simeulue tepatnya di kecamatan Simeulue Timur dan Teupah Selatan dari akhir bulan November 2008 hampir seluruh desa sudah melakukan penarikan dana dari rekening TPK. Progres fisik di lapanganpun on going oleh seksi pelaksana yang terbentuk dimasing-masing desa dibawah pengawasan TPK, Tim Fasilitator Lingkungan dan pihak terkait lainnya. Dari 5 desa ada 3 desa (Air pinang, Labuhan Bakti, Sefoyan) sudah melakukan penarikan beberapa kali, sementara 2 desa lagi terhitung masih melakukan satu kali penarikan dana BDL dari rekening TPK.
Mengacu pada prinsip Rekompak yang menekankan transparansi dan akuntabilitas untuk setiap penggunaan dana maka dalam setiap penarikan dana dari rekening harus segera disertai dengan adanya pembukuan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana yang benar. Tentunya progress keuangan harus seimbang dengan progres fisik di lapangan dipantau secara langsung oleh tim, baik fasilitator teknik, finance dan social, sehingga satu dengan yang lain tidak hanya sama-sama kerja melainkan adanya kerja sama tim yang kuat dalam mendampingi masyarakat menuju proses perubahan pola pikir yang lebih cooperative.
Dalam koridornya fasilitator merupakan kunci person atau ujung tombak penyampaian pesan kepada sekelompok masyarakat, termasuk memfasilitasi dan mensosialisasikan sejumlah kebijakan terkait program. Untuk itu fasilitator harus punya strategi dan kiat tertentu dalam memfasilitasi, karena hal ini bukan hanya tugas Fasos, melainkan semua Fasilitator bahkan Asisten- Tenaga Ahli Korwil dan seluruh personil yang bertugas dalam program berbasisa masyarakat ini.. Namun seiring dengan hadirnya sejumlah permasalahan di lapangan kadang menjadi batu sandungan kelancaran pekerjaan terkait dengan kapasitas/totalitas setiap fasilitator.
Di wilayah Simeulue mulai Desember 2008 terdapat kekosongan tim fasilitator yaitu fasilitator finance dan fasilitator teknik untuk beberapa desa karena ada mengundurkan diri.
Menurut salah seorang dari mereka, salah satu alasan pengunduran dirinya adalah tersendatnya BOP Tim sejak September 2008 lalu, dan ini berbanding terbalik dengan kebutuhan tim menjelang berakhirnya program. Tentu ini terjadi bukan tanpa alasan mengapa BOP tim tidak direkomendir, salah satunya adalah konsekuensi logis dari sejumlah kewajiban pendampingan itu sendiri. Tapi the show must go on, kegiatan tetap harus jalan walau tenaga dan biaya berkurang. Untuk urusan pendampingan pembukuan sementara waktu diambil alih oleh fasilitator teknik dan fasilitator social, adapun kekurangan biaya untuk ATK, operasional komputer dll yang biasa dari BOP – kini jadi swadaya tim. Mungkin kami harus mencontohkan langsung soal swadaya ini, bukan hanya menganjurkan pada masyarakat dampingan kami.
Secara kasat mata, semua hal ini menyebabkan progress BDL bagai jalan ditempat bila kami hanya menunggu kekosongan itu terisi dan BOP lancar. Kami harus segera bertindak, dan secara tidak langsung bentuk kerja sama ini adalah sebuah tindakan yang sangat jitu, walau secara kapasitas rendah namun sudah dapat mengisi ruang kosong dalam tubuh tim agar dapat bersama-sama memperbaiki kendala-kendala yang ada, khususnya pembenahan administrasi, dan peningkatan kualitas fasilitasi agar senantiasa meyakinkan masyarakat untuk tetap bekerja menyelesaikan pekerjaan.
Bagi kami, antara hak dan kewajiban haruslah seimbang, karena secara operasional hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan BDL di lapangan. Perbaikan sebuah strategi kedepan sangat diperlukan, namun pabila sudah terjadi harus tetap control agar tidak terjadi lagi, tutur fasilitator social kelahiran sumatera utara ini
Dalam pepatah lama “seperti katak merindukan bulan”, memang proses fasilitasi merealisasikan jargon Dari-Oleh-Untuk Masyarakat (DOUM) tidak secepat membuat rumah, perlu penantian untuk proses peyakinan dalam diri fasilitator dan masyarakat untuk tetap bekerja menyelesaikan pekerjaaan yang tersisa. Jika itu terjadi, otomatis kendala-kendala yang ada tidak berpengaruh terhadap kelancaran namun menjadi pembenahan semua pelaku Rekompak. Mari kita bangun, akhir Februari makin dekat. Tentu kita tak mau meninggalkan utang-janji dan mimpi pada masyarakat dampingan kita **

Gawe Dire'
KADIS Pendidikan Kabupaten Landak, Drs. Lukas Kanoh, MM, punya komitmen dalam pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Landak. Salah satunya adalah tidak akan memakai pemborong atau kontraktor yang bermasalah. Komitmen ini dilakukannya sejak beberapa tahun terakhir. “Tahun lalu sudah kita berlakukan komitmen ini, dan saya tidak perlu sebutkan nama perusahaannya,” kata Lukas Kanoh, kepada wartawan, Senin (2/02/09), kemarin diruang kerjanya.
Pengawasan ini, lanjut Lukas Kanoh, setiap tahun akan dilakukan, dengan konsukwennya sudah pasti akan muncul nama pemborong atau kontraktor yang bisa dikatagorikan akan kena Black List. Artinya tahun depan dia tidak mendpat proyek. “Kita tidak menapik dari puluhan paket peroyek itu ada saja kontraktor yang bermasalah. Kontraktor ini tidak mungkin kita pertahankan, karena masih banyak kontraktor-kontraktor lain yang lebih baik,” ungkpanya.
Lukas Kanoh mengumpamakan, jika kita menanam buah, dan beberapa bulan kedepan berbuah. Sudah pasti buah-buahan yang ada, rasanya manis, asam, kesat dan sebagainya. “Komitmen inipun sudah ditegaskan Pak Bupati, ketika Pendapat Akhir (PA) enam fraksi di DPRD Kabupaten Landak terhadap RAPBD Kabupaten Landak Tahun 2009 menjadi Perda APBD Kabupaten Landak Tahun 2009 pada tanggal 29 Januari 2009,” tambahnya. (wan)

Kilas

KETUA Komisi B DPRD Kabupaten Landak Markus Amid, S.Th. M.Div, menyangkan sikap hampir sebagian besar perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Landak tidak mengurus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Padahal, AMDAL, kata Caleg nomor urut 1 Dapil Landak 5 ini, setiap perusahaan mau berusaha dibidang perkebunan sawit, wajib bagi mereka membuat AMDAL . “AMDAL ini menyangkut masalah sosial kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menyarankan kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Landak, punya hak untuk mencabut ijin usahnya. Dengan catatan, si perusahaan tersebut tidak menjalankan tugas dan kewajiban mereka untuk melaksanakan AMDAL. “Jelas sekali perusahaan yang tidak melaksanakan AMDAL tidak ada niat bersungguh-sungguh untuk berusaha dibidang perkebunan sawit. Mereka hanya main-main saja, hanya ingin kepentingan sesaat tidak memikirkan dampak dari lingkungan itu,” katanya.
Disinggung, apakah Pemda Landak tidak akan rugi bila mencabut ijin perusahaan yang nakal tersebut?
Dijawab Caleg dari Partai Demokrat ini, Pemda Landak, DPRD Kabupaten Landak dan masyarakat Landak tidak akan pernah rugi mengeluarkan investor nakal tersebut, karena masih banyak investor-investor lain siap menamakn modalnya ke Kabupaten Landak. (wan)

Statusnya Sudah Jalan Propinsi
NGABANG - Setelah diadakan perbaikan beberapa kali, ternyata keberadaan jalan Serimbu Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak yang sudah lama menyandang predikat jalan propinsi ternyata masih mengalami kerusakan yang cukup parah. Padahal pasca perbaikan yang hanya menghitung bulan tersebut, seharusnya kondisi jalan ini dapat lebih baik tetapi ternyata sebailknya kerusakan jalan tersebut belum juga dapat teratasi dengan baik.
Menurut Minadinata SH dari Komisi C DPRD Kabupaten Landak mengungkapkan kepada Kapuas Post Senin (02/02) kemarin, setelah beberapa kali di perbaiki jalan tersebut selalu mengalami kerusakan, seharusnya Pemerintah harus melakukan pengkajian ulang sehingga perbaikan jalan ini akan dapat bertahan lama.
"Kalau memang seperti apa yang di katakan oleh masyarakat itu bahwa jalan ini tidak mempunyai pondasi yang kuat, saya rasa di perbaiki bagaimanapun akan sama dengan tidak, karena bagaimanapun juga sumber kekuatan jalan inikan pasti ada pada pondasi jalan. dan kita harap hal ini harus di kaji ulang oleh pemerintah," pinta Legislator dari PDS ini.
Selain itu, Caleg dari PDS ini mengharapkan terkait dengan adanya kerusakan jalan serimbu yang sudah berstatus jalan propinsi itu, sebaiknya sebelum ada kegiatan yang mengarah pada pemeliharaan dan pungsi jalan setidaknya Konsultan harus dapat melihat secara langsung sehingga dari kondisi jalan yang ada konsultan akan dapat mengetahui kondisi pembangunan yang seharunya di bangun.
"Sekarangkan menyangkut masalah kelayakan jalan, kalau dulu jalan serimbuh puluhan tahun yang lalu itukan statusnya masih jalan kecamatan kemungkinan kapasitas kekuatan jlan ini juga masih di bawah standar artinya sekarang ini seiring dengan perkembangan maka status juga sudah jalan propinsi maka kekuatan jalan yang ada juga harus berubah dan ini harus," ungkapnya.
apalagi katanya, jalan yang ada sekarang yang masih di lewati oleh kendaraan dalam kota Kecamatan saja sudah tidak mampu lantas bagaimana kedepannya kalau jalan yang ada sudah di lewati oleh kendaraan antara Propinsi yang beratnya sudah mencapai belasan bahkan ratusan ton.
Sehingga, dengan melihat kondisi yang ada seraya mengatakan, keberadaan jalan yang ada khususnya di jalan Serimbu di harapkan Pemprov Kalbar harus melihat kondisi yang ada.
"Memang harus seperti itu, karena kita tahu, apakah jalan ini harus seperti ini kalau memang harus di tambah atau di kuatkan pondasinya memang harus di laku kan seperti yang saya katakan tadi, antara kekuatan jalan yang ada sekarang jelas beda dengan kekuatan jalan yang nantinya akan di lewati kendaraan yang bermuatan berat, sekarang saja di lewati kendaraan yang muatannya hanya 5 atau kurang dari 5 ton saja jalan yang ada sudah rusak, dan inikan artinya sebelum di lakukan pemeliharaan sebaiknya konsultan harus melihat kelayakan artinya layak tidak kalau hanya di lakukan perehapan lalu bagaimana dengan pondasinya, menjamin atau tidak," paparnya.
Kendati katanya, kalau saja perbaikan selalu di lakukan sementara penyebab kerusakan tersebut seolah-olah tidak di ketahui, maka akan percuma saja karena hanya mampu bertahan beberapa bulan. tetapi kalau pangkal kerusakan itu sudah di ketahui maka bagaimanapun pembangunan jalan itu akan dapat bertahan lama sesuai dengan keinginan.
Sementara itu harapnya, kepada pihak masyarakat juga di harapkan dapat berpartisipasi untuk tetap menjaga keamanan jalan, sehingga jalanyang ada akan selalu baik dan terhinda dari kerusakan.
"Hasil pembangunanyang ada ini kita juga meminta kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi menjaga dan memelihara kondisi jalan yang ada karena ini adalah untuk kita demi kelancaran kita bersama ini juga yang kita harapkan," pintanya. (wan)

V. Syaidina L : Arak dan Judi Bukan Tradisi Orang Dayak
NGABANG - Pesatnya perkembangan pembangunan yang saat ini ada di Kabupaten Landak, merupakan kerja keras yang sudah di lakukan oleh pemerintah. Namun demikian dari berbagai paktor kemajuan tersebut tentu hal yang tidak dapat terlepas dari adanya keharmonisan dan kerja sama yang baik antara semua elemen yang ada. sehingga ke depannya dari semua sisi perkembangan tersebut haruslah dapat terkuak dengan baik yang intinya dapat di rasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di daerah ini. sementara untuk pembangunan di sektor kebudayaan juga merupakan salah satu sektor yang harus sealalu di munculkan. kendati sektor ini merupakan salah satu hal yang menggambarkan kultur serta ciri khas masyarakat yang ada. "Kalau kita ini hidup, tentu tidak bisa di lepaskan dari kebudayaan kita yang ada masing. Apakah itu Dayak, Melayu, jawa dan lain-lain. dan budaya ini jauh sebelum merdeka dulu memang sudah ada, kenapa harus di lupakan, dan ini harus tetap di lestarikan," ujar V. Syaidina L, Ketua Dewan Adat Kecamatan Ngabang kepada Kapuas Post Minggu (01/02) kemarin.
Menurutnya sektor ini akan dapat memperkenalkan tradisi dan kultur masyarakat yang ada pada setiap daerah. sedangkan untuk daerah Kabupaten Landak, katanya pihaknya tetap komit untuk melakukan berbagai upaya agar sektor ini tetap berkembang dengan baik. Di lihat dari potret daerah yang sudah mengalami kemajuan, sektor ini sudah menjadi salah satu penyumbang devisa bagi kemajuan daerahnya. untuk itu di kabupaten Landak sendiri yang terdapat aneka ragaman budaya juga akan dapat seperti itu apabila di kelola dengan baik dan konsisten.
"Salah satu yang saat ini sudah sangat di Kenal itukan Acara Adat Naik Dango dan ini sudah merupakan agenda tetap Pemda. sementara bidang lainnya ini juga masih banyak yang harus kita gali dan di benahi sehingga juga mampu tampil di event-event yang kita gelar. dan saya yakin kalau kita lakukan dengan baik maka sektor ini akan mampu memberikan dukungan bagi kemajuan pembangunan daerah, " ungkap Caleg PDI P ini.
Sedangkan di sektor lain yang mempunyai keterkaitan langsung dengan adat-istiadat seperti sejumlah kawasan wisata yang ada di daerah Kabupaten Landak, seharusnya juag harus sudah di rancang agar dapat di kelola dengan baik. kendati sektor ini, kalaupun sementara belum di kunjungi oleh wisatawan dari luar, setidaknya akan di kunjungi oleh masyarakat yang ada di daerah ini. sehingga dari satu sisi kegiatan ini sudah pasti akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
"Kalau di sisi budaya, seperti sekarang ini sebenarnya ini memang sudah resiko pengaruh perkembangan jaman artinya pengaruh yang masuk ini akan sangat beragam dan sulit di bendung,” jelas Caleg nomor urut 4, Dapil Landak 1.
Hanya saja yang harus di lakukan adalah ketika hal ini masuk semestinya harus melewati filter dan dalam hal ini peranan orang tua dan masyarakat ini akan sangat menentukan. Dan, sama halnya ada anggapan yang mengatakan kalau budaya minum arak dan perjudian itu adalah budaya orang dayak. bukan, itu bukan budaya dayak. ”Kalau jaman dulu orang daya memakai arak atau tuak itu hanya untuk sesajian atau keperluan lainnya bukan untuk mabuk-mabukan. kalaupun ada yang terjadi seperti itu, itu namanya sudah masuk dalam pengaruh pergaulan tetapi bukan budaya,” tegasnya. (wan)

NGABANG- Ujian Nasional (UN) tinggal menghitung hari, pihak sekolah palagi SMP Negeri 2 Ngabang sebagai Sub Rayon penyelenggara Ujian Nasional. Untuk itu sedini mungkin pihak sekolah sudah mempersiapkan apa yang menjadi bahan atau bekal bagi siswa sebelum menempuh Ujian Akhir Nasional (UAN).
Demikian dikatakan Kepala SMP Negeri 2 Ngabang, Maryani, kepada Kapuas Post usai mengadakan rapat pembentukan panitia Tray Uut, Senin (2/2) kemarin.
Dalam menghadapi Tray Out siswa kelas IX sebagai calon peserta UAN sudah diberi pelajaran tambahan terutama ada 4 (empat) mata pelajaran, termasuk dalam Ujian Nasional antara lain: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA. “Ini mulai diberikan dari semester ke V kelas IX dan masih dilanjutkan pada semester VI tahun 2009 sampai mereka Ujian Nasional nanti,” kata Maryani. Sebelum ujian nasional pihak sekolah akan menyelenggarakan Try out yang semula di jadwalkan pada tanggal 4 Februari 2009. Tetapi dari Kasi Kurikulum Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Landak mohon ditunda menjadi tanggal 11 Februari 2009. Setiap tahun dirasakan beban tugas pihak sekolah terutama guru mata pelajaran tertenu cukup berat karena nilai standar kelulusan Ujian Nasional semakin tinggi kalau tahun lalu tingkat kelulusan hanya 4,25 tetapi tahun 2009 dinaikan menjadi 5,50.
Untuk itu pihak sekolah terus nerusaha memacu siswa dalam belajar jangan sampai gagal maka diberikan pelajaran tambahan.
“Tahun lalu nilai ujian nasional SMP di Kalimantan Barat Kabupaten Landak peringkat teratas dari kabupaten lain,” uajrnya.
Kita sadari ini berkat dukungan dan dorongan serta motivasi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, terutama alat tulis berupa pensil 2B itu dibantu cuma-cuma dari dinas dan itu kita beritahukan dengan siswa supaya siswa ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Landak melaui Dinas pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan pendidikan di kabupaten landak ini. Dampaknya mendorong siswa sungguh-sungguh dan giat belajar. (wan)

3 Petinju Landak Ikut Berlaga Kejuaraan Tinju Antar Negara
NGABANG - Setelah dapat mengukir prestasi yang cukup baik, kini petinju dari Kabupaten Landak kembali akan berlaga di kejuaraan Oven turnamen Cup antara Indonesia dan malaysia yang akan di selenggarakan pada tanggal 18 - 21 Pebruari mendatang, kegiatan yang di pusatkan di kota Sintang tersebut akan di ikuti oleh sejumlah petinju berprestasi di Kalbar termasuk dari Kabupaten Landak. Menurut keterangan dari Menejer Tinju Kabupaten Landak Jongki S.pd melalui selulernya kepada Kapuas Post Senin (02/02) kemarin mengatakan, merupakan satu kehormatan bagi Landak di mana para atlit tinjunya kembali akan mengikuti Even yang bergensi ini ini sehingga merupakan hal yang harus di upayakan agar dapat meraih keberhasilan. "Setelah mengikuti berbagai kejuaran di tingkat Nasional yang lalu dan kali ini kita kembali akan mengikuti kejuaran antara Negara yang akan di adakan di Sintang. dan 3 orang petinju kita juga sudah siap, seperti Isil di kelas Bantam 54 Kg, Lius Purwanto di kelas Bulu 50 kg dan Suin Bagagar di kelas Bantam 56 Kg dan kita sudah percaya dengan kemampuan mereka," ujarnya.
Selain itu katanya, dengan adanya kegiatan ini juga diharapkan dapat merupakan salah satu kegiatan untuk mempromosikan bahwa sebenarnya kegiatan olah raga ini memang cukup berpotensi untuk di kembangkan. kendati dari cabang ini juga sudah cukup banyak memberikan nama baik bagi daerah Kabupaten Landak pada daerah lain. Sehingga lewat promosi ini khusus daerah lain juga sudah mengetahui kalau di Kabupaten Landak sendiri memang sudah mempunyai bibit petinju yang cukup berprestasi. "Ini kebanganggaan tersendiri bagi daerah kita setidaknya daerah kita di landak ini sudah masuk dalam daftar petinju yang berprestasi dan tentu hal ini juga akan menjadi perhitungan juga oleh daerah lain, tetapi maunya kiat bukan hanya sampai di sini saja dan harus di kembangkan lagi supaya ini betul-betul muncul," pintanya.
Kendati dalam pelaksanaan kejuaran antara negara mendatang seraya berharap para petinju dari Kabupaten Landak juga harus mampu meraih madeli Emas ke Landak, walaupun yang mengikuti kejuaran ini merupakan petinju yang sudah terpilih tetapi kalau di lihat dari kesiapan yang saat ini di lakukan sudah cukup matang dan akan dapat berhasil mengukir nama kabupaten Landak. "Dalam hal ini kita tidak mempunyai target yang harus di capai oleh utusan kita, tetapi kita percaya bahwa petinju kita akan berhasil untuk itu kita sangat memohon dukungan dari masyarakat maupun Pemda Landak baik berupa restu, doa maupun materi, supaya apa yang kita harapkan ini akan dapat tercapai dengan baik," pintanya.
Selain Kabupaten Landak, kejuaran ini juga akan di ikuti oleh sejumlah petinju dari Singkawang, Kapuas Hulu,Sintang, Kubu Raya,Ketapang dan Kayong utara, dengan demikian katanya mengenai persiapan yang sudah di lakukan oleh pihaknya memang sudah di lakukan maksimal, kendati melalui pelatih tinju Kabupaten Landak, Noyus juga optimis bahwa keikut sertaan Kabupaten Landak akan berhasil. (wan)

Gawe Dire’

WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Landak Klemen Apui. S.IP menilai, pelantikan SOPD atau sejumlah pejabat tinggi Kabupaten Landak yang direncanakan awal bulan Februari 2009, bisa dikatagorikan terlambat. Bila dibandingkan dengan disetujuinya SOPD baru pada bulan 20 Juli 2008, oleh Gubernur Kalimantan Barat Drs Corelis, MH. “Saya berharap roling besar-besaran pada Camat, jangan hanya untuk penyegaran. Tapi perlu ada evaluasi Camat-Camat yang masih dapat dipertahankan dan yang tidak dapat dipertahankan,” usul Caleg Nomor urut 3 Dapil Landak 1 dari Partai Golkar ini.
Bagi Camat punya prestasi gemilang, harus dapat jabatan yang lebih baik dari jabatan sebelumnya. Demikian juga tehadap Pejabat Eselon II, bila mana masih layak dipertahankan maka dipertahankan saja, atau diroling sesuai dengan kebutuhan, atau dipromosikan dari Pejabat Eselon III ke Pejabat Eselon II, yang semestinya harus melalui seleksi ketat, dan dilihat dari berbagai aspek, seperti berapa lama pengalaman bekerja, dedikasi, kridibilitas, kompetensi, pangkat dan golongan, dan terutama kinerja selama ini. Sehingga dipandang memiliki kapasitas untuk memimpin satu instansi, yang bukan dinilai dari “Balas Jasa PolitiK” atau “Suka Tidak Suka”.
Kembali ia menyinggung, Pejabat Eselon II yang ada di Kabupaten Landak ada 24 pormasi, kemudian Eselon III 126 pormasi. Selanjutnya diperkirkan Eselon IV 350 pormasi. “Bagi Pejabat Eselon III dan Eselon IV, mungkin ada kendala untuk mengisinya. Sebab, mengingat jumlah PNS dan kepangkatan ini, harus sesuai tupoksinya, dan PNSnya belum cukup,” katnya. (wan)

Kilas

CALEG DPR RI Nomor urut 3 dr. Karolin Margret Natasa berpesan dalam Natal Oikumene Pemuda-Pemudi Se-Kota Ngabang
di Gereja PPIK Timotius Ngabang, akhir pekan lalu. Bahwa pada tahun 2009 ini negara kita akan menyelenggarakan Pemilu memilih anggota legeslatif atau DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi, dan DPR RI, serta anggota DPD. Gawe Akbar ini sering kita sebut juga pesta Demokrasi pada tanggal 9 April 2009. “Sekedar mengingatkan kepada pemuda sebagai calon pemilih pemula. Menurut sejarah Pemilu dilaksanakan sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan pemilu 2004,” katanya.
Ditambahknnya, semuanya dengan cara kekerasan/kekejaman karena dengan menusuk/menyoblos memakai “paku”. Tetapi dalam pemilu nanti dengan cara yang lemah lembut dan penuh damai yaitu cukup dengan cara mencontreng dengan mengunakan bulpoint pada nama caleg atau gambar partai “Partai atau nama orang yang telah di kenal dan meilih sesuai hati nurani. Dengan cara mencontreng kita perlu pemilih yang cerdas karena banyaknya partai dan banyaknya caleg dari partai maka kalau tidak cerdas kita bingung menncari dan mengenal caleg pilihan kita,” ungkpanya.
Ia mengaku sebagai salah seorang Caleg Senayan dari PDI Perjuangan wilayah pemilihan Kalimantan Barat, tidak memaksanakan harus memilih dirinya. Yang penting, katanya, para pemuda menggunakan hak pilihnya. (wan)

Rudi Hidayat: Masa Depan Siapa Takut
NGABANG- Pada tanggal 31 Januari 2009 merupakan perayaan Natal Oikumene Pemuda merupakan terakhir dari sekian kali perayaan Natal di Kecamatan Ngabang. Kota Ngabang sebagai Ibu Kota Kabupaten Landak harus kita jaga nama baik kota ini yang selalu dijuluki sebagai kota Intan.
“Kami bangga terhadap para pemuda yang sangat antusias ikut menghadiri perayaan Natal pemuda ini karena para pemuda yang terdiri dari berbagai sekolah,gereja tapi dapat bersatu dan kompak sehinga pelaksanaan perayaan natal ini dapat terselenggara dengan baik,” kata Camat Ngabang Drs.Wibersono L.Djait, dalam sambutannya acara Natal Oikumene Pemuda-Pemudi Sabtu (31/1) malam lalu di Gereja PPIK Timotius Ngabang.
Sebagai Camat Ngabang ia berharap pemuda sebagai generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, harus tahu dan ingat bahwa masa depan Bangsa ada dipundak para pemuda.
“Sekarang saya sebagai Camat tidak lama lagi memasuki masa tua. Pensiun kalau sudah pensiun siapa pengganti tentulah kalangan pemuda yang saat sekarang sedang duduk dibangku sekolah atau bangku kuliah, jangan sampai di Ngabang atau di Kabupaten Landak ini terjadi staknasi sumber daya manusia (SDM) yang siap pakai bakal menggantikan generasi tua,Seraya berpesan jangan pernah menyerah dalam menuntut ilmu pengetahuan demi masa depan pemuda,” katanya.
Sementara itu renungan Firman Tuhan atau khotbah disampaikan oleh Pdt.Rudi Hidayat,S.Th yang memaparkan dan menjabarkan makna dari Tema; “Masa Depan Siapa Takut”, terdapat dalam Yermia pasal 19 ayat 11 berbunyai,”Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu. Demikianlah Firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”.
Dalam acara natal tahun ini para pemuda menerima pesan dan kesan dari dr.Karolin Magaret Natasa putri sulung dari Drs.Cornelis,MH. sekarang sebagai Gubernur Kalimantan Barat yang sebelumnya.
Ketua Umum Natal Pemuda-Pemudi se-Kecamatan Ngabang Serka Lewi, didampingi Sekretaris Bripda Saiyan, menambahkan natal pemuda tahun ini diselenggarakan dengan sangat sederhana namun kehadiran pemuda-pemudi hampr seribu orang luarbiasa antusiasnya melebihi kavasitas gedung gereja sampai keluar bahkan balkon gereja juga penuh namunmasih ada yang tidak mau menghadiri momen yang baik seperti ini. Acara natal diisi dengan berbagai kesaksian antara lain: Paduan suara dari Gereja PPIK, Kesaksian dari Mudika Gereja Salip Suci Ngabang,Paduan suara dari GKPKB Bahtera drama YCC dan Dance dari GBI Ngabang serta kesaksian Pemuda GPDI Philadelpia Ngabang, Momen seperti ini kesempata yang baik bagi pemuda untuk introspeksi diri bagaimana dengan cita-cita masa depan kita.
Lewi menghimbau dan mengajak para pemuda marilah kita mengisi hati dan pikiran kita dengan ilmu pengetahuan dan mengisi iman kita dengan sering mengikuti siraman rohani dari para Pastor/Pendeta dimana kita beribadah setiap minggu agar pemuda senantiasa dikuatkan iamannya dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak dapat dipungkiri pemuda banyak kelemahannya yang butuh perhatian serta bimbingan orang tua agar jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak di-inginkan. disadari tahun lalu atau sebelum perayaan Natal pemuda ini masih ada pemuda yang berurusan dengan Polisi karena kasus “Miras, obat-obatan terlarang dan kasus-kasus kejahatan/ krimial lainnya, seraya menambahkan berharap tahun 2009 ini tidak ada lagi pemuda yang terlibat tindak kejahatan,harap Lewi.Tampak hadir dalam perayaan Natal pemuda-pemudi se-kota Ngabang tersebut kepala Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat Ir.Jakius Sinyor. (wan)

NGABANG - Seiring dengan perkembangan pembangunan di sektor perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah Kabupaten Landak saat ini, merupakan salah satu titik kemajuan upaya pemerintah daerah dalam rangka membuka serta menyiapkan lapangan kerja bagi masyarakat meupun membuka isolasi daerah yang masih sangat terpencil. Hanya saja yang di sayangkan ternyata sampai saat ini rata-rata perusahaan perkebunan yajng ada di daerah ini sampai saat ini masih belum mengantongi Ijin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal menurut keterangan Vinsensius,S,sos,MMA Plt Kadis Hutbun Kabupaten Landak ketika di hubungi Kapuas Post di ruang kerjannya akhir pecan lalu.
Ia mengatakan AMDAL adalah wajib bagi setiap perusahaan. karena Amdal sendiri merupakan persyaratan yang harus segera di penuhi oleh semua perusahaan yang belum memiliki Ijin AMDAL. "Secara prosodural mengenai Informasi lahan ini memang sudah jelas dari dulu karena proses ini di awali dengan pencadangan lahan selama 6 bulan, jika terjadi posmayor maka dapat di perpanjang selama 3 bulan leading sektornya di Bappeda dan ini start pertamanya, sedangkan ijin lokasi leading sektornya BPN dengan masa 3 tahun termasuklah mengenai pembebasan lahan dan mengenai perijinan AMDAL,"beber pria tegas ini.
kendati katanya, Amdal adalah merupakan salahsatu persyratan yang mutlakj harus di miliki oleh semua perusahaanyang memiliki skala besar karena Amdal sendiri merupakan salahsatu pintu masuk bagi perusahaan yang akan melakukan berbagai kegiatan di lapangan.
Sedangkan setelah itu katanya setiap perusahaan yang ada harus segera memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) pada saat akan melakukan usaha di bidang perkebunan.
"IUP ini kan berlaku bagi perusahaan selama perusahaan iu melakukan kegiatan di lapangan, kalau saja ternyata perusahaan itu sampai saat ini masih belum jug memiliki amdal bagai mana akan ada IUP,"ujarnya.
Sedangkan menyikapi banyaknya perusahaan yang belum memiliki AMDAL, Seraya mengatakan harus di lakukan Verifikasi, bukan bearti harus di katakan ijin terhadap perusahaan tersebut harus di cabut, tetapi karena secara legalitas semua aturan yang ada sudah terpenuhi. untuk itu katanya pihaknya akan terus berupaya mendorng agar pihak perusahaanyang ada di daerah ini agar segera memiliki Amdal karena Amdal sendiri merupakan salahsatu syarat yang mutlak harus di miliki oleh perusahaan. "Amdal inikan merupaka hal yang berhubungan dengan masalah lingkungan. jadi kalau saja perusahaan itu belum memiliki AMDAL bagaimana mungkin bisa melaksanakan kegiatan yang terencana karena dalam amdal ini sudah jelas, akan mengatur apa-apa saja yang akan di lakukan termasuk apa akibat dari kegiatan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. karena hubungannya dengan lingkungan dan masyarakat yang ada di kawasan tersebut. kalaupun sampai saat ini ternyata perusahaan masih belum memiliki analisa bagaimana kita akantahu apa yang sudah di lakukan selama ini jadi janganlah main hantam," tanyanya.
Dengan demikian ungkapnya, pihaknya tidak ingin ada jawaban tidak tahu karena persyaratan ini sudah jelas bagi setiap perusahaan. sehingga kalaupun perusahaan yang bersangkutan ternyata gagal dalam atministrsi sesuai dengan Diktum yang ada dalam ijin-ijin itu maka dapat gugur demi hukum saat di verifikasi tetapi sebaliknya bagi perusahaanyang betul-betul serius tentu saja punya kesempatan. "Ya kedepannya ini kita akan lebih selectip lagi, karena nantinya kalau saja masih seperti itu maka perusahaan itu sendiri akan di hantam oleh Diktum aturan itu sendiri, karena dalam aturan itukan sudah jelas tercantum kewajiban yang harus di penuhi. dan selaku pemegang ijin di dalam ijin ini sudah ada aturan-aturan yang harus di penuhi," paparnya.
Untuk itu seraya mengemukakan mengenai masalah Amdal bagi perushaanyang belum memiliki tetap masih punya peluang untuk di lakukan Verifikasi karena pada dasarnya pihaknya juga tidak bisa mendiskreditkan dan perlu di pelajari dengan seksama mengenai kendala sehingga perusahaan tersebut belum memiliki Amdal. hanya saja katanya apabila dalam melakukan proses pembelajaran itu sendiri perusahaanyang ada ternyata terlambat maka sudah dapat di pastikan akan dapat tergilas oleh waktu karena ijin-ijin yang ada itu penuh dengan konsekwensi yang memiliki batasan-batasan waktunya masing-masing. kendati katanya dalam sektor pengembangan usaha ini akan lebih pada pola kemitraan sehingga, dalam hal ini pemerintah hanya merupakan Fasilitator yang logikannya sebagai pemegang aturan main dan masyarakat selaku pemiliki lahan atau lokasi sedangkan pihak perusahaan selaku pemiliki modal. dengan demikian kegiatan ini sangat membutuhkan satu keseimbangan tetapi kalau sajadari sejumlah kegiatan yang ada ternyata tidak seimbang maka sudah tentu akan menghadapi permasalahan. Untuk itu ungkapnya pihaknya tetap akan melakukan sesuai dengan karidor atau aturan-aturan yang ada baik dalam UU mengenai kehutanan,Kepmentan, maupun peraturan tentang perkebunan baik peraturan yang berasal dari pemerintah pusat, propinsi maupun pemerintah daerah. (wan)

NGABANG- Demi mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang, diharapkan kepada seluruh kepala daerah, mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota dan para pejabat terkait di daerah, untuk memberi dukungan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto saat memberi sambutan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) ke 52 yang dilaksanakan Rabu (28/1) lalu. “Bagaimanapun juga keberhasilan Pemilu 2009 menjadi tanggungjawab segenap komponen bangsa, tanpa kecuali. Reduksi potensi konflik, kejadian local, hendaknya dapat dilokalisir, jangan sampai didramatisir menjadi isu nasional,” ujar Mardiyanto dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Landak Adrianus Asia Sidot pada saat upacara peringatan HUT Pemprov Kalbar di halaman Kantor Bupati Landak.
Selain itu, peran gubernur dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global juga sangat penting. Hal inipun tertuang dalam amanat Presiden RI dalam rapat kerja gubernur se Indonesia Desember lalu. “Gubernur sebagai pemimpin di daerahnya untuk secara langsung menangani dampak yang dimaksud melalui 3 program prioritas yakni menggerakan sector riil, mendorong kelancaran pembangunan infrastruktur dan membantu dan melindungi golongan menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dibidang perekonomian,” kata mantan Gubernur Jawa Barat ini. Ia menambahkan, dalam pada itu, kehadiran gubernur sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat akan sangat diperlukan untuk melakukan konsolidasi membangun esprit de corps diantara pengusaha dan para pekerjanya serta seluruh lapisan masyarakat bagi penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan. (wan)

* Menahan Ego – Membangun Bersama
SEJUMLAH program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kalimantan Barat semisal PNPM Mandiri (ex PPK dan P2KP), CWSH, RISE, P2DTK dan lain-lain. Namun Apakah dengan segudang pengalaman itu kita (khususnya Pemerintah-LSM-Masyarakat) telah berhasil memberdayakan masyarakat? Apa yang telah kita berikan untuk kemajuan masyarakat ?
Mungkin kita lupa untuk itu – atau bahkan mungkin kita hanya mengeluh dan menuntut.
HERI IRAWAN, LANDAK
MUNGKIN kita lupa bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya adalah suatu perubahan sosial yang direncanakan, yang pada akhirnya akan merangsang perubahan pada bidang atau aspek lainnya dalam kurun waktu yang berbeda, terutama pada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakatnya. Artinya jika kita tidak peduli, masyarakat dayak hanya jalan ditempat- menonton para pendatang yang lebih maju, karena perubahan sosial itu sebagai transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu (Marcionis, 1987). Hal senada juga diungkapkan Ritzer (1987) bahwa perubahan sosial itu mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu.
“Kita juga menyadari bahwa suatu kebudayaan tidak ada yang statis, sekecil apapun pasti akan mengalami perubahan. Ketika Ngabang masih merupakan bagian dari Kab. Pontianak misalnya, terminal bis terus hidup 24 jam, bibit olahragawan Kalbar banyak muncul dari Ngabang seiring dengan teraturnya jadwal kompetisi,” kata Drs Ari Hariadi – pengamat pengembangan masyarakat.
Alumnus Antropolgi UNPAD menilai, demikian pula dengan perekonomian yangtak pernah sepi pemodal, namun setelah itu? Pada intinya suatu proses pembangunan merupakan suatu proses yang secara sengaja diadakan untuk mendorong perubahan sosial budaya kearah tertentu. EKM Masinambau menyebutkan proses perubahan itu antara lain menyangkut: a) menggeser nilai-nilai yang ada; b) menggantikannya; c) mentransformasikannya; d) menambah sesuatu hal baru dan menyandingkannya dengan yang lama. Artinya bahwa jika kita cepat puas akan apa yang telah kita dapatkan dan ego diri telah menyelimuti, kita akan terbutakan dengan warisan budaya nenek moyang kita yang besar, akhirnya kita tidak akan berbuat apa-apa dan tinggal menonton kemajuan orang-orang yang datang belakangan. Maukah ?
Seiring dengan banyaknya program yang mengatasnamakan pemberdayaan masyarakat, banyak Proyek/program datang dan "dititipkan" dibawah tangungjawab Pemerintah Daerah, khususnya jika dana itu datang dari donor pemerintah Negara asing atau badan lain seperti UN/WB/ADB dll. Jika kita bertanggungjawb membangunan masyarakatnya, artinya kita (Pemda, Ormas/LSM, Masyarakat) perlu menjadi partner penting dalam keseluruhan siklus proyek/pembangunan itu sendiri. Lantas role/peran apa yang paling tepat untuk masing-masing kita jalankan dalam tiap fase dari siklus proyek??
Dari sejumlah penelitian dan pengalaman mengatakan bahwa pada kebanyakan negara-negara berkembang, menujukan adanya kelemahan pihak pemerintah untuk mengimplementasikan community based development projects atau program berbasis masyarakat, dari planning-implementasi dan paska pelaksanaannya (O&M dll), walaupun semua itu tergantung dari type proyek itu sendiri. “Community Infrastructur Project – dengan bukti fisik (hardware) yang jelas mungkin lebih mudah dikelola pemerintah dari pada proyek yang lebih menekankan pada awareness raising, training, planning dan lain-lain yang sifatnya "software" type of activities seperti perubahan pola pikir dan perilaku yang tak nampak secara kasat mata,” jelas mantan Koorkot P2KP Kabupaten Landak ini.
Namun jangan lupa bahwa community based infra projects itu juga mengandung banyak unsur "software"nya, karena akan menyentuh elements pembangunan organisasi, pemahaman pengoperasian dan pemeliharaan (O&M) dan lain-lain, terutama dalam hal yang menyangkut perubahan pola pikir-perilaku-untuk penumbuhan rasa memiliki hingga program itu benar-benar Dari-Oleh-Untuk-Masyarakat (DOUM) untuk kesinambungannya. Mungkin hal-hal seperti inilah yang lebih sulit untuk dapat dikelola oleh tiap Dinas/Instansi Pemerintah, jika dibandingkan dengan pengalihan pada pihak ke-tiga seperti LSM-Konsultan dan lain-lain. ***